Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 146905 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ridha Sjartina
"This article does not aim to give any justification toward certain thought in the debate on pornography and porno action. The author here tries to give more horizons on the debated topics and suggested that regulation concerning both pornography and porn action has been crucial needs. It meant to avoid the spreading and freedom immorality conduct ahead, so the law regulation is rolled as constraint. But also will be thoughtlessness U' afterward that constrain! will also impede on individual expressions ways. As a factor considered here is on the inter-individual interaction. This interaction reflects a private relationship, but if then also having any trouble which depart on public order will become public law as state authority to regulate it"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
HUPE-36-2-(Apr-Jun)2006-200
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
cover
"Undang-Undang No.10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan tidak mengatur mengenai kebutuhan dibuatnya naskah akademik...."
INKABAP
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Jakarta: Kementrian Negara Pemuda dan Olahraga, 2008
R 342.08772 IND r
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
"Banyaknya permohonan uji materiil terhadap undang-undang sebagai produk legislasi DPR dan Presiden di Mahkamah Konstitusi, menandakan pembuatan undang-undang sebagai salah satu produk hukum di Indonesia saat ini oleh banyak pihak dipandang belum berhasil memenuhi harapan masyarakat. Kontras, dengan konsekuensi sudah ratusan pasal yang dibatalkan oleh MK sejak berdirinya itu menandakan begitu buruknya pembuatan undang-undang selama ini. Salah satu penyebabnya adalah kelemahan untuk meneliti dengan cermat agar draf- draf undang-undang tersebut sesuai dengan konstitusi dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ingin mengkaji dan mengembangkan suatu mekanisme check list guna memastikan bahwa tiap proses pembuatan undang- undang sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan harapan masyarakat. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan memakai pendekatan perundang-undangan, konseptual dan historis. Dari hasil penelitian mengetengahkan sebuah mekanisme tambahan bagi MK untuk memverivikasi nilai konstitusionalitas suatu rancangan undang-undang."
JK 11 (1-4) 2014
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Muchjar Jara
"Sejak tanggal 1 April 1994 yang lalu, bangsa Indonesia mulai memasuki Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (PJP II), dan sekaligus juga menandakan telah selesainya Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJP I), yang berlangsung selama duapuluh lima tahun terakhir ini, yaitu dimulai sejak tanggal 1 April 1969 sampai dengan tanggal 31 Maret 1994.
Meskipun di sana-sini masih ditemui kekurangan-kekurangan selama PJP I. namun secara luas diakui, bahwa pelaksanaan PJP telah berhasil mengatasi berbagai masalah mendasar di bidang perekonomian, dan secara nyata telah berhasil meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, serta tentunya pula mampu menciptakan landasan struktur ekonomi yang kokoh dan seimbang bagi pelaksanaan tahap pembangunan berikutnya.
Masalah rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingginya laju inflasi pada awal Orde Baru, telah berhasil diatasi selama pelaksanaan PJP I, di mana selama duapuluh tahun terakhir ini tingkat pertumbuhan ekonomi nasional mampu ditingkatkan sampai rata-rata 6,8 persen per tahun, sementara laju inflasi dapat ditekan dari rata-rata 17,2 persen per tahun pada dasawarsa tahun 70'an menjadi rata-rata 8,7 persen per tahun pada dasawarsa tahun 80'an.
Menurunnya jumlah penduduk miskin dari 70 juta orang atau 60 persen dari total penduduk Indonesia pada tahun 1970 menjadi 27,2 juta orang atau 15,1 persen dari total penduduk pada tahun 1990, merupakan bukti keberhasilan PJP I di dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat.
Struktur ekonomi yang kokoh dan seimbang yang berhasil diciptakan selama PJP I dapat dilihat dari semakin meningkatnya peranan sektor industri sejalan dengan semakin kokohnya sektor pertanian. Tercapainya swasembada beras pada tahun 1984 dan dapat torus dipertahankan sampai kini, berlangsung beriringan dengan semakin meningkatnya sumbangan sektor industri di dalam ekspor nonmigas."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1994
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2016
R 630.92 IND p
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Mahkamah Agung, 2003
347.035 IND n
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>