"Hidup miskin di Jakarta bukanlah suatu pilihan, atau cita-cita, melainkan lebih tepat sebagai keterpaksaan atau nasib buruk. Apalagi terpaksa harus tinggal bersama keluarga di rumah plastik yang mirip gubuk dan sewaktu-waktu terancam penggusuran. Hal yang memprihatinkan seperti itu tidak pemah terbayangkan sebelumnya ketika para pendatang memutuskan untuk meninggalkan desa atau daerahnya karena sulitnya memperoleh lapangan pekerjaan di daerah sendiri, lebih-lebih dengan modal pengetahuan dan ketrampilan yang terbatas.
Salah satu lokasi yang dijadikan tempat tinggal mereka adalah di dalam komplek pasar induk, karena di pasar itulah mereka dapat mengais rejeki antara lain dari buah-buahan atau sayuran yang jatuh berceceran akibat dari kegiatan bongkarmuat dari dan ke kendaraan truk pengangkutnya. Selain itu juga dari sampah atau limbah yang terbuang di dalam komplek pasar induk yang ternyata hasilnya dapat menghidupi keluarganya.
Mereka berjuang untuk bisa tetap hidup (survive) berusaha mendidik anak-anaknya di lingkungan rumahnya ataupun di sekolah. Kadang-kadang mereka dihadapkan pada pilihan yang pelik, antara anak tetap bersekolah untuk bekal masa depannya, atau terpaksa meninggalkan bangku sekolah untuk turut bekerja mencari tambahan penghasilan keluarga.
Kondisi yang demikian menarik untuk dilakukan penelitan yang bertujuan untuk menyelami kehidupan keluarga miskin memenuhi kebutuhannya, dan pola keluarga miskin itu menangani pendidikan anak-anaknya di tengah-tengah kondisi kemiskinannya. Pendidikan anak pada keluarga miskin di sini dimaksudkan : mulai di dalam rumah atau keluarga, sampai di luar rumah keluarga itu. Di sini ingin diketahui bagaimana konsep keluarga miskin itu di dalam penanaman nilai-nilai dan ketrampilan termasuk dorongan dan pemberian kesempatan kepada anaknya mengikuti pendidikan dasar.
Penelitian ini merupakan suatu studi yang menggunakan pendekatan kualitatif terhadap lima keluarga miskin yang hidup bersama anak-anaknya di rumah sangat tidak layak di dalam lingkungan pasar Induk. Hasil analisis atas temuan di lapangan menunjukkan beberapa kekurangan, yaitu : bahwa anak belajar di sekolah tingkat SD masih belum menjadi kebutuhan, karena sangat rendahnya kesadaran orang tua tentang nilai-nilai pentingnya pendidikan anak pada keluarga. Motivasi orang tua untuk memenuhi kebutuhan agar anaknya bersekolah amat rendah, sehingga akses terhadap sistem pendidikan formal yang tersedia di sekitarnya menjadi terhambat.
Adapun jalur pendidikan luar sekolah atau pendidikan non formal, dalam hal ini pendidikan kesetaraan SD dan SLTP (Paket A dan Paket B) yang digratiskan bagi anak yang putus sekolah pun mengalami hal yang serupa. Apalagi berbagai bentuk kursus ketrampilan yang diselenggarakan oleh masyarakat / swasta dengan memungut biaya kursus, makin tidak terjangkau walaupun dengan ketrampilan yang diperoleh lebih berpeluang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.
Melihat beberapa kelebihan yang ada pada pendidikan non formal (seperti antara lain keluwesan, aneka ragam ketrampilan yang berorientasi pada kebutuhan, murah dan bermanfaat), suatu model program yang disebut sebagai "pendidikan non formal keliiing? diajukan dalam perencanaan sosial untuk dijadikan altematif solusi terhadap masalah yang dihadapi. Pada intinya, pendidikan tersebut berupa pengembangan terhadap model pendidikan (formal ataupun non formal) yang berjalan selama ini. Model yang diajukan di sini melalui penyelenggaraan kelompok belajar atau kursus ketrampilan secara gratis dan bersifat khusus dan terbatas di lingkungan pemukiman tempat tinggal keluarga-keluarga sangat miskin, sepanjang lokasinya memiliki sumber dukungan teknis. Bahkan hal itu masih ditambah iagi dengan beberapa bentuk perangsang atau stimulasi agar lebih menarik bagi anak-anak putus sekolah sehingga hasilnya dapat menjangkau sasaran secara lebih optimal.
Kesemuanya itu dengan menyediakan dukungan biaya yang diperlukan sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan model program itu. Dukungan itu diharapkan dapat diperoleh dari pihak Pemerintah / Pemda sebagai bentuk respons dari tanggung jawab negara terhadap pendidikan anak-anak terlantar dan perbaikan nasib keluarga miskin sesuai yang diamanatkan di dalam UUD 1945, serta diharapkan pula dengan mengundang peran aktif masyarakat, terutama melalui organisasi sosial dan LSM yang memiliki kepedulian serta sumber daya untuk mendukung program dimaksud."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
