Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tembak di tempat terhadap tersangka pelaku kejahatan sudah menjadi fenomena yang biasa bagi masyarakat. Masyarakat mendukung praktek tembak tersebut sebagai instrumen pencegahan kejahatan. Namun pengetahuan masyarakat mengenai tembak di tempat hanya diperoleh dari media massa. Penerimaan masyarakat terhadap praktek tembak di tempat yang jelas melanggar hukum dan hak asasi manusia tersebut, dibangun oleh media. Media massa dalam pemberitaannya mengenai tembak di tempat ternyata sepenuhnya membawa wacana negara. Dalam pemberitaannya, polisi diposisikan sebagai aparat yang sah melakukan penghukuman dan bahkan pembunuhan/sementara penjahat sebagai korban penembakan semakin dipinggirkan dan dianggap layak untuk dihukum dengan hukuman mati tanpa pengadilan sekalipun, Dengan menggunakan metode framing analysis, pemberitaan mengenai kasus tembak di tempat di dua media massa, yaitu Kompas dan Pos Kota, dibongkar dalam tulisan ini. Terlihat bagaimana media massa mengusung kepentingan negara dalam tulisan-tulisannya mengenai tembak di tempat dan membangun konstruksi sosial yang menyesatkan mengenai penjahat dan praktek tembak di tempat. Hal tersebut tidak lepas dari posisi subordinat media massa terhadap negara dan juga dominasi negara terhadap masyarakat sipil."

"Tulisan ini membahas bagaimana klaim yang terbentuk dari pernyataan pejabat publik terkait perintah tembak di tempat terhadap pengedar narkoba. Perintah tersebut muncul sebagai upaya pemberantasan narkoba berdasarkan agenda prioritas nasional dan sebuah kondisi yang disebut "darurat narkoba". Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada aparat hukum untuk menembak di tempat para pengedar narkoba, perintah inipun didukung Kapolri Tito Karnavian dan Kepala BNN Budi Waseso. Melalui proses claims-making, pernyataan ketiga pejabat publik dilihat berdasarkan kondisi yang dianggap bermasalah, bagaimana klaim ditekankan kepada audiens, mendefinisikan strategi untuk mengatasi masalah, dan memobilisasi dukungan terkait klaim yang dibentuk. Ketiga pejabat publik mengklaim keberadaan pengedar narkoba sebagai penyebab kondisi darurat narkoba dengan memberi label kepada mereka. Perintah tembak di tempat merupakan tindakan yang bersifat drastis untuk mengatasi masalah narkoba yang juga dibentuk secara drastis oleh Joko Widodo, Tito Karnavian, dan Budi Waseso. Melalui pernyataan terkait perintah tembak di tempat, upaya pemberantasan narkoba dilakukan melalui pembentukan ketakutan dan efek gentar kepada para pengedar narkoba. Pernyataan tersebut juga dilihat sebagai upaya Presiden untuk mencapai tujuan yang bersifat politik.

---

This paper discusses how claims are made from public officials statements regarding shoot-on-sight orders againts drug dealers. The order emanates from drug-fighting effort based on a national priority agenda and a condition called "drug emergency". The Indonesian government, through The President Joko Widodo, instructed the law enforcement officers to shoot at drug dealers, which was supported by Chief of Police Tito Karnavian and Head of Anti-Narcotics National Agency Budi Waseso. Through the claims-making process, the statements of the three public officials are viewed based on the perceived problematic conditions, how the claims are presenting to the audience, defining the strategy to address the problem, and mobilizing support related to the established claims. The three public officials claim the existence of drug dealers as a cause of emergency drugs condition by labeling them. Shoot-on-sight order are drastic actions that are to takcle drug problem which also created drastically by Joko Widodo, Tito Karnavian, and Budi Waseso. Through shoot-on-sight statements, drug eradication efforts are done through creating the fear and dither effect to drug dealers. Those statements was also seen as the President rsquo;s attempt to achieve political goal."

"Peristiwa bom Bali yang terjadi pada 12 Oktober 2002, yang memakan banyak korban membuat hampir seluruh media memunculkan pemberitaan peledakan Bali tidak hanya sebagai berita utama tetapi menjadi berita di halaman satu selama beberapa hari bahkan hampir tiga minggu. Ini menunjukkan bahwa media memiliki perhatian yang tinggi terhadap peristiwa peledakan bom di Bali. Namun masing-masing media memberitakan tentunya sesuai dengan visi dan misinya. Kecenderungan pemberitaan sebuah media bisa terlihat dari frame yang dibawa.Untuk itu kemudian penulis mengambil dua harian yang terkemuka yaitu Republika dan Kompas. Selanjutnya penulis membuat dua pertanyaan besar bagaimana frame yang digunakan oleh kedua harian tersebut dan apa yang melatar belakangi perbedaan frame di kedua harian tersebut.Aspek yang dikaji dalam penelitian ini adalah pemberitaan tentang peledakan bom di Bali. Secara metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan konstruktivisme dengan menerapkan analisa tekstual yang terdiri dari analisa kuantitatif dan analisa kualitatif berupa analisa framing. Selain itu penelitian ini juga menggunakan analisa intelektual yang meliputi analisa produksi teks dan sosial budaya dengan menggunakan analisis framing Pan & Kosicki sebagai alat analisisnya.Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya frame yang berbeda antara Harian Kompas dan Republika dalam melihat peristiwa peledakan bom di Bali. Harian Republika menggunakan wacana terorisme stigmatik ideology (bahwa teror itu dilakukan oleh kelompok yang memiliki misi suci agamanya) dan wacana terorisme hegemonik politis (bahwa teror dilihat dengan adanya sikap hegemoni negara besar atas negara kecil} dalam melihat peristiwa peledakan bom di Bali. Frame yang dibawa oleh Republika adalah bahwa Peledakan bom Bali merupakan rekayasa asing, artinya ada keterlibatan pihak asing dalam peristiwa tersebut, kalau belum bisa disebutkan sebagai pelakunya. Frame Republika ini terlihat dari berita-berita yang diturunkan. Frame Republika dalam penelitian ini terlihat bagaimana Republika dalam pemilihan sumber berita, penekanan pada kesalahan-kesalahan pihak asing atau Amnerika juga penekanan pada hal-hal yang erat kaitannya dengan Amerika seperti jenis bom yang biasa digunakan oleh militer Amerika. Selain itu Republika juga memblow up tuduhan Amerika terhadap kelompok Islam tentunya dengan maksud untuk membangkitkan semangat beragama para pembacanya yang sebagian besar adalah kelompok Islam.Berbeda dengan Republika, Kompas memunculkan frame humanisme atau kemanusiaan. Kompas dalam melihat peristiwa peledakan bom di Bali ini dari sisi kemanusiaannya, sesuai dengan visi dan misinya. Kompas tidak mengarahkan pemberitaan kepada pihak atau kelompok tertentu tapi lebih memusatkan pemberitaan pada aspek investigatif yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Siapapun pelaku dari pengeboman ini harus diproses secara hukum tanpa melihat latar belakang suku, agama dan latar belakang lainnya. Siapapun pelakunya adalah teroris yang sangat biadab dan tidak berperikemanusiaan. Wacana teroris yang dibawa Kompas adalah menekankan sisi humanisme."

"Penelitian ini mencoba melihat konsistensi peranan media massa dalam mengkritisi kinerja pemerintahan yang berkuasa. Seperti diketahui, setelah jatuhnya rezim Orde Baru (Orba) kehidupan media massa mengalami perubahan drastis terutama dari segi isi teks yang disajikannya. Apa yang tabu dibicarakan pada masa Orba menjadi hal yang lumrah diperbincangkan. Penggunaan Bahasa dengan eufemismenya dimasa Orba, kini disajikan dengan hujatan oleh sebagian besar media massa. Kekritisan dan ketajaman analisis yang disampaikan media jauh dari apa yang pernah dilakukan pada masa Orba.Melalui analisis framing yang digunakan dalam penelitian ini, akan dilihat bagaimana dinamika atau konsistensi media massa dalam mengkritisi kinerja pemerintahan setelah lengsernya Soeharto, Sejauh mana ideologi politik media mempengaruhi dinamika framing yang dikemas dalam berita-berita yang disajikannya dari sudut pandang ekonomi politik media.Aspek yang dikaji dalam penelitian ini adalah pemberitaan tentang kinerja pemerintahan Presiden BJ Habibie dan Abdurrahman Wahid dengan perspektif ekonomi politik. Pemberitaan yang diangkat adalah mengenai kebijakan pemerintah BJ Habibie mengenai penyelesaian masalah Timtim dan kebijakan pemerintahan Abdurrahman Wahid yang akan membuka hubungan dagang dengan Israel.Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kritis dengan menerapkan analisis framing dan analisis intertekstual. Analisis framing dilakukan terhadap isi teks, dan analisis intertekstual dilakukan terhadap produksi dan konsumsi teks serta analisa terhadap praktek sosial budaya khususnya mengenai perkembangan kehidupan pers di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai proses produksi isi media.Hasil penelitian menunjukkan adanya tiga bingkai yang digunakan Republika dalam menilai kebijakan Presiden Habibie dalam mengatasi masalah Timtim, yaitu Human Right, Universalitas dan Nasional Interest. Sedangkan dalam pemberitaan tentang kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid, Harian Republika membingkai kasus tersebut dengan : Konstitusi dan HAM, Disintegrasi dan economic Interest. Lebih lanjut di temukan bahwa, pemberitaan tentang kebijakan Presiden Habibie dikemas Harian Republika dengan memberikan positive representation dan memberikan negative representation terhadap kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid.Positif representation terhadap kebijakan Habibie dikemas Republika dengan menggunakan catchphrase; pilihan terbaik, prestasi terbaik Habibie. dan tindakan Habibie sebagai penghormatan terhadap hak rakyat Timtim. Sedangkan depiction yang digunakan adalah; keberanian Habibie, sikap kenegarawanan, dan dosa sejarah portugal. Negative Representation yang diberikan pada kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid dikemas Republika dengan menggunakan retorika yang mendelegitimasi kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid. Kebijakan ini dinilai melalui metaphora yang digunakannya seperti; basa-basi diplomatik, tindakan yang gegabah, sikap arogan pemerintah serta menyakiti hati umat. Sedangkan depiction yang digunakan antara lain; tindakan brutal, pelecehan konstitusi, hubungan RI Israel adalah hubungan yang mubazir.Lebih ekstrim lagi, jika kebijakan ini dijalankan, maka Republika memberikan consequences berupa; munculnya parlemen jalanan, tumbuhnya polarisasi dalam masyarakat, serta terganggunya hubungan dengan negara Arab lainnya. Sedangkan secara ekonomis efek yang ditimbulkan jika hubungan ini terealisasi adalah; timbulnya kerugian yang sangat besar di pihak Indonesia dan perbankan Yahudi akan memakan sebagian BUMN Indonesia.Berdasarkan analisis framing yang dilakukan terhadap teks bahwa pada masa pemerintahan Presiden BI Habibie, Republika cenderung memberi bingkai positif terhadap kebijakannya. Sedangkan pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid, Republika memberikan bingkai negatif dan cenderung mendelegitimasi kebijakan pemerintah, terutama mengenai akan dibukanya hubungan RI - Israel.Hal ini, secara politis bisa dijalankan, bahwa antara Republika dengan BJ Habibie sebagai presiden pada waktu itu memang ada unsur kedekatan, dimana BJ Habibie adalah Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), organisasi yang melatarbelakangi lahirnya Republika. Jadi bisa dipahami apabila pembingkaian berita tentang kasus Timtim yang dibuat Republika adalah positif.Pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid, Republika lebih bersikap kritis. Dalam kebijakan mengenai hubungan RI-Israel, Republika sangat gencar memberitakan permasalahan ini dengan mengambil bingkai mendelegitimasi kebijakan presiden. Secara politis dapat dipahami, bagaimana hubungan antara Presiden dengan Harian Republika yang kurang harmonis. Sedangkan dari segi ideologis, apa yang menjadi kebijakan Abdurrahman Wahid memang bertentangan dengan garis ideologi Republika sebagai koran yang berideologi Islam Modernis. Dalam hal ini Republika mendukung suara mayoritas masyarakat muslim yang tidak menginginkan adanya hubungan RI-Israel dalam bentuk apapun. Ini dikarenakan, Israel adalah negara yang telah sering melakukan penghinaan dan penindasan terhadap bangsa Palestina dan ingin menjadikan wilavah suci umat muslim ini sebagai wilayah kekuasaannya.Secara ekonomis, pembingkaian Republika di kedua kasus ini diharapkan dapat meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia internasional. Sehingga kepercayaan mereka terhadap Indonesia kembali pulih dan secara tidak langsung akan memulihkan perekonomian Indonesia yang selanjutnya berdampak pada perkembangan industri media massa."

"Sejak peledakan gedung WTC di New York pada 11 September 2001, isu terorisme kian meluas dan tak henti-hentinya menjadi pembicaraan masyarakat dunia. Terlebih, media massa turut pula meramaikannya. Isu itu kian marak ketika disusul peristiwa pemboman di depan Sari Club, Legian, Kuta, Bali, pada 12 Oktober 2002.Penelitian ini menggambarkan bagaimana media mengangkat pemberitaan bom Bali dan mengemasnya sesuai agenda media ybs. Dalam hal ini bagaimana Republika mengemas pemberitaannya yang menunjukkan kemungkinan pelaku lain di balik bom Bali, Hal ini tidak terlepas dari idealisme, ideologi, politik praktisnya yang berpotensi membentuk pandangan khalayak pembacanya terhadap isu terorisme dan bom Bali.Sebagai penelitian kualitatif dengan perspektif kritis, dalam tesis ini digunakan metode analisis wacana dengan paradigma kritis. Yaitu, model wacana critical discourse analysis (CDA) dari Norman Fairclough. Teori ini menggabungkan tiga dimensi ke dalam communicative events, yaitu teks, praktik wacana, (discourse practice), dan praktik sosial budaya (sociocultural practice). Selanjutnya, analisis teks yang digunakan berdasar teori Gamson dan Modigliani. Dalam analisis praktik wacana terdapat dua hal yang diteliti: produksi teks (melihat karakteristik media) dan konsumsi teks (melihat karakteristik khalayak). Analisis sosial budaya adalah untuk melihat kondisi sosial dan budaya masyarakat dunia, termasuk Indonesia, yang diduga menjadi sarang teroris.Hasilnya, frame yang ditemukan bahwa Republika lebih menonjolkan pelaku bom Bali bukan dari pihak atau organisasi tertentu yang selama ini dituduhkan Amerika dan Australia. Republika mencurigai adanya kegiatan intelijen asing di wilayah Indonesia dengan tujuan menjatuhkan citra Islam. Tuduhan mengarah ke Amerika sebagai dalang pemboman Bali.Teori klasik ideologi mengatakan bahwa ideologi dibangun oleh kelompok dominan dengan tujuan meligitimasi kelompok mereka dan media digunakan untuk mengkomuni-kasikan kelompok mereka. Ini tidak terlepas dari unsur nilai, kepentingan, dan kekuatan atau kekuasaan yang ada dalam media tersebut. Di sini Republika berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari kelompok pemegang kekuasaan dan kekuatan dalam masyarakat. Nilai yang dianggap penting oleh pemegang kekuasaan disebarkan melalui media sehingga pemberitaan seputar bom Bali mencerminkan ideologi pengelola Republika. Maka isi media itu tentu tidak bertentangan dengan kepentingan mereka, mewakili aspirasi umat Islam.Sementara itu, sebagai intelektualitas penulis menganalisa pemberitaan Kompas pascaledakan bom Bali. Pemberitaan Kompas tampak ada perbedaan dalam penonjolan isu, lebih menekankan untuk khalayak pembaca pada umumnya. Secara garis besar, peneliti melihat pemberitaan Kompas bertolak belakang dengan Republika. Jika Republika lebih banyak "membela" Islam dan Abubakar Ba'asyir sebagai "tertuduh" pelaku pemboman Bali, maka Kompas lebih bersikap hati-hati --untuk tidak mengatakan "kurang mengkritisi" isu bom Bali."

"Media massa adalah agen sosial yang seringkali dianggap pula sebagai agen perubahan. Ada beberapa fungsi yang diperankan oleh media massa salah satunya dan juga menjadi fungsi awalnya adalah informasi. Berita adalah salah satu produk dari media massa yang menjalankan fungsi informatif ini. Sebagai suatu informasi, berita awalnya hanya berbentuk pelaporan suatu peristiwa. Dalam perkembangannya kemudian, berita tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga memiliki kekuatan politis tertentu yang dapat mengubah sistem politik suatu negara ataupun membentuk opini umum. Kini sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan struktur organisasi yang semakin kompleks, berita tidak hanya memiliki kekuatan politis tetapi juga kekuatan ekonomi. Dikemas dengan gaya penyampaian yang menarik, sebuah berita dapat menjadi komoditi yang layak dijual. Berita sebagai komoditas dalam sistem kapitalisme media terdiri dari tanda-tanda yang dikomoditaskan dan diciptakan dengan tujuan akhir menghasilkan keuntungan bagi pihak media. Di sini, berita bukanlah kekuatan terpisah, di luar dari hubungan sosial yang ada, tetapi merupakan bagian dari mereka. Televisi — dengan karakteristik medium audiovisual dapat secara maksimal mengeksploitasi tanda-tanda yang ada dalam suatu peristiwa hingga menarik perhatian. Struktur berita yang naratif disertai dengan gambar-gambar yang dramatis dapat merepresentasikan suatu drama kehidupan yang terjadi pada sekelompok manusia menjadi bentuk opera sabun dalam medium televisi. Konflik antar manusia dieksploitasi, pelaku-pelaku peristiwa ditonjolkan disertai dengan penekanan pada karakterkarakternya. Semua ini ditujukan tidak sekedar untuk menyampaikan informasi mengenai suatu isu, tetapi juga untuk menyenangkan khalayak dengan cerita dan gambar dramatis yang pada kahirnya adalah untuk keuntungan media. Di sini berita diposisikan sebagai nilai tukar dalam hubungan antara media dan khalayak. Dalam proses pembentukan teks di kamar berita, rutinitas media lebih dekat kepada khalayak daripada sumber. Walaupun bentuk hubungannya abstrak karena media tidak berhubungan langsung dengan khalayak tetapi dalam setiap rutinitas yang dilakukan mulai dari perencanaan, produksi teks dan gambar sampai editing semuanya ditujukan untuk kepuasan khalayak. Sementara sumber atau pelaku-pelaku yang ada dalam berita tersebut hanya dianggap sebagai ordinary people yang dieksploitasi kisahnya untuk kepentingan tertentu, yaitu keuntungan media. Karena hal ini berhubungan dengan sistem kapitalisme media terutama berlaku pada televisi swasta yang berorientasi pada pencarian keuntungan. Salah satu yang paling menguntungkan dalam dunia kapitalisme modern ini adalah ketertarikan khalayak karena dengan begitu akan mendatangkan banyak pengiklan yang pada akhirnya mendatangkan banyak keuntungan pula bagi media. Berita sebagai salah satu produk dari organisasi media yang berada dalam sistem kapitalis juga pada akhirnya dijadikan komoditas. Berita tidak hanya berita yang menyandang fungsi informasi dan menyajikan suatu peristiwa apa adanya, tetapi juga menyandang beban ekonomi di mana berita juga harus menghasilkan keuntungan bagi pihak media. Karena itulah pertimbangan wacana hiburan dalam sebuah pemberitaan juga dianggap sebagai elemen penting agar berita tetap ditonton."