Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"As an independent and sovereign nation and to increase the volume of international investment and trade, it is natural to have a set of regulations by its own, elucidating the issues of international civil law. Many expatriates and foreign legal entities in Indonesia have caused legal relations whether in the field of family law as well as trade law between foreigners and citizens of Indonesia. However up until now the draft of the Law on International Civil Law that is well finished for so ling still the House of Representatives. The draft itself actually has very important roles in the modification of law, preserving legal certainty and providing the judges in Indonesia to decide on international civil cases."

"Buku ini dipandang sebagai usaha sederhana untuk menggambarkan garis-garis besar dari hukum perdata internasional. Buku ini antara lain berisi, tempat kediaman atau kewarganegaraan sebagai ukuran, pengindaran pelaksanaan hukum, pengakuan putusan hakim asing, hukum nasional bagi orang-orang asing, perkawinan, kedudukan anak, perbendaan, hak pengarang, hak oktroi dan hak cap dagang, dan lain-lain."

"Buku ini dipandang sebagai usaha sederhana untuk menggambarkan garis-garis besar dari hukum perdata internasional. Buku ini antara lain berisi, tempat kediaman atau kewarganegaraan sebagai ukuran, pengindaran pelaksanaan hukum, pengakuan putusan hakim asing, hukum nasional bagi orang-orang asing, perkawinan, kedudukan anak, perbendaan, hak pengarang, hak oktroi dan hak cap dagang, dan lain-lain."

"Salah satu bentuk penanganan bantuan teknis hukum dalam perkara perdata adalah bantuan penyampaian dokumen pengadilan. bantuan ini dapat berupa surat pemanggilan sidang terhadap pihak tergugat yang bertempat tinggal di luar yurisdiksi suatu negara, yang mana diatur dalam The Hague Service Convention 1965. Indonesia belum menjadi negara peserta konvensi tersebut, sehingga dalam menangani bantuan tersebut pada saat ini mengacu pad aNota Kesepahaman antara Mahkmah Agung Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Dalam Masalah Perdata yang ditandatangani pada tanggal 19 Februari 2013 dan telah dieprbaharui pada tanggal 20 Februari 2018. Berdasarkan ketentuan hukum Indonesia, tata cara pemanggilan dilakukan dengan cara memberikan salinan panggilan kepada pemerintah melalui perwakilan Republik Indonesia setempat dengan menggunakan saluran diplomatik.Skripsi ini membahas mengenai aspek-aspek hukum acara perdata internasional terkait bantuan penyampaian dokumen pengadilan lintas yurisdiksi negara dalam perkara perdata pada pengadilan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang menggunakan data sekunder. Berdasarkan kasus yang dibahas dalam skripsi ini, didpatkan ahsil bahwa proses penanganan bantuan penyampaian dokumen pengadilan yang melibatkan negara non peserta The Hague Service Convention 1965 merupakan proses yang panjang dan rumit serta dalam prakteknya di Indonesia masih kurang diterapkan secara tepat.

---

One of form judicial assistance in civil cases is service of process of judicial document. This assistance may be a summons to a defendant who resides outside the jurisdiction of a countyr, which regulated in The Hague Service Convention 1965. Indonesia is not yet a party to the convention, therefore in handling such assistance currently referring to Memorandum of Understanding between Supreme Court of Republic of Indonesia and Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia on the handling requests for judicial assistance in civil cases signed on February, 19th 2013 and has been renewed on February, 20th 2018. Under Indonesian law, the procedure of summoning is done by giving a copy to the government through the representatives of the local Republic of Indonesia using diplomatic channels.

This thesis explains about international civil procedural law aspects regarding assistance for service of process of judicial document cross country jurisdiction in civil cases in Indonesian court. The research method used is juridical normative using secondary data. Based on the analyzed cases, the outcome is the handling process of assistance for service of process of judicial document which involving non contracting states of The Hague Service Convention 1965 are often long and complicated process and in practice in Indoensia is still not applied properly."