Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang jenjang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan desa melalui Forum Perencanaan Desa dan faktor-faktor yang berperan terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Penelitian ini panting mengingat masih banyak kendala untuk mewujudkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan ditingkat lokaV desa.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui proses studi kepustakaan, wawancara mendalam (indepth interview) semi terstruktur dengan para informan di lapangan dan pengamatan. Infomnan dipilih secara purposive sampling, dengan lingkup informan adalah orang-orang yang terlibat dan memiliki pengaruh signifikan daiam pelaksanaan kegiatan Forum Perencanaan Desa mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan paska pelaksanaan kegiatan. Mereka adalah Kepala Desa, Kaur Pembangunan Desa, Ketua RW, Ketua BPD, Ketua LPM, dan Ketua PKK.Hasi1 penelitian menunjukkan bahwa jenjang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan melalui Forum Perencanaan Desa di Desa Kemang masih berada dalam derajat semu (deegmes of tokenism). Hal tersebut menggambarkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut baru sampai dalam taraf menyampaikan usulan atau pendapat dan belum memiliki pengaruh dan kekuatan nyata (real power) dalam menentukan keputusan akhir.Faktor-faktor yang berperan terhadap jenjang partisipasi masyarakat Desa Kemang dalam kegiatan tersebut adalah :1. Faktor proses pelaksanaan kegiatan : Tidak terdapat pemerataan peran dan tanggung jawab ; Terbatasnya akses (kempatan) bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi ; Prosesnya kurang mendukung peningkatan pengetahuan dan kapabilitas masyarakat (belum memberdayakan masyarakat); dan Belum ada upaya untuk menyebarluaskan proses dan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada masayarakat secara luas.Faktor internal : Adanya ketergantungan yang cukup tinggi terhadap Kepala Desa ;Masih Terdapat sikap kurang berani mengambil inisiatif/prakasa ; Masih memiliki rasa kurang percaya diri ; Kurang memahami hak-hak nya untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan; Belum merasakan manfaat nyata dari pelaksanaan kegiatan Forum Perencanaan Desa; Tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi perwakilan masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan pada umumnya belum bertindak sebagai pemrakarsa, belum memahami persoalan yang sebenamya terjadi di masyarakat dan belum mampu mengelola partisipasi masyarakat dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara efektif dan efisien.Faktor eksetemal : Belum adanya dukungan dari pihak diluar masyarakat terutama dari pihak Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mensosialisasikan kegiatan Forum Perencanaan Pembangunan secara luas; Belum adanya dukungan dan pihak diluar masyarakat (Pemerintah Kabupaten, LSM, pihak Swasla dan Perguruan Tinggi) untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia Perencana di Desa Kemang baik yang ditujukan kepada pihak Pemerintah Desa Kemang maupun masyarakatnya dan Masih ada kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam hal ini petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang mendukung dominasi Kepala Desa dalam seluruh proses pelaksanaan kegiatan Forum Perencanaan Desa.Berbagai faktor yang mempengaruhi derajat partisipasi masyarakat tersebut sebagian besar merupakan faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya dengan melibatkan berbagai pihak baik Pemerintah Desa Kemang, Masyarakat Desa Kemang, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan LSM untuk memperbaiki pelaksanaan proses perencanaan pembangunan melaluiForum Perencanaan Desa di Desa Kemang agar dapat lebih membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan Iebih memberdayakan masyarakat Sehingga dapat memperbaiki jenjang partisipasi masyarakat dan mengatasi berbagai faktor yang menghambat partisisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan melalui Forum Perencanaan Desa."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana partisipasi masyarakat khususnya daerah Kelurahan Palmeriam, Jakarta Timur dalam menanggulangi masalah sampah pmukiman di daerahnya, serta bagaimana peranan nasyarakat dalam pengelolaan sampah pemukiman tersebut di samping usaha pengelolaan yang telah dijalankan oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Robert C. Angel yang menyatakan bahwa faktor umur, pendidikan, pekerjaan, penghasilan dan lama tinggal akan mempengaruhi partisipasi seseorang dalam melakukan kegiatan dilingkungannya maka penelitian ini mencoba untuk melihat apakah faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat itu sendiri dibatasi dalam bentuk keturut-sertaan masyarakat dalam kegiatan kebersihan, sikap spontanitas terbadap kebersihan di lingkungannya, kesediaan rnembayar iuran/retribusi sampah dan pemilikan tempat sampah. Dari masalah tersebut di atas ditarik hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pengelolaan sampah di daerah pemukiman seperti Kelurahan Palmeriam tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya peranan dan partisipasi masyarakat. Sedangkan hipotesis ke dua adalah bahwa partisipasi masyarakat dalam penanggulangan masalah sampah di Kelurahan Palmeriam dipengaruhi oleh faktor umur, pendidikan, pekerjaan, penghasilan dan lama tinggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah pemukiman di daerah tersebut dilakukan dalam suatu sistem operasional yang saling berkaitan yaitu antara partisipasi/swadaya masyarakat dan Pemerintah atau Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Tanpa partisipasi masyarakat usaha pengelolaan sampah pemukiman tidak dapat berjalan baik. Hal ini disebabkan kegiatan yang dilakukan Pemerintah belum dapat menjangkau sampai ke tingkat rumah tangga yang setiap saat menghasilkan sampah. Sebaliknya tanpa usaha Pemerintah pengelolaan sampah pemukiman tidak dapat berjalan karena usaha tersebut membutuhkan sarana, tenaga dan dana yang besar. Faktor umur, pendidikan, pekerjaan, penghasilan dan lama tinggal ternyata tidak lagi mempengaruhi partisipasi masyarakat. Dari pengamatan dan wawancara yang lebih mendalam ternyata partisipasi masyarakat lebih banyak dipengaruhi oleh adanya motivasi yang diberikan oleh aparat Pemerintah (Lurah atau RT/ RW) baik motivasi yang bentuk himbauan akan pentingnya menjaga kebersihan, atau motivasi yang berbentuk instruksi untuk melakukan kegiatan-kegiatan kebersihan. Langkah yang perlu ditempuh untuk membantu pengelolaan sampah pemukiman di Kelurahan Palmeriam adalah : (1) membangun tempat penampungan sampah (TPS) yang memadai dan memenuhi syarat kebersihan lingkungan sehingga daerah tersebut bersih dari pemandangan sampah yang bertumpuk terutama di beberapa jalan besar dan pinggir kali, (2) bantuan peralatan dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat, (3) penambahan frekuensi pengangkutan sampah, (4) penerangan akan pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat agar kesadaran penduduk akan kebersihan meningkat tidak hanya padsalingkungan di sekitar rumahnya tetapi di lingkungan yang lebih jauh lagi. Pada penelitian yang lebih mendalam dengan mengadakan studi kasus ditemukan adanya tokoh masyarakat yang karena perilaku dan tindakannya membuat tokoh tersebut disegani oleh masyarakat dilingkungannya. Tokoh semacam ini diharapkan dapat dijadikan motivator/penggerak atau sebagai kader kebersihan yang dapat meningkatkan dan menyebar-luaskan kesadaran akan lingkungan yang bersih dan sehat kepada masyarakat."

"Pembangunan yang berpusat pada rakyat dan upaya pembelajaran demokratisasi masyarakat dalam mempergunakan haknya sebagai warga negara salah satunya diwujudkan dalam forum warga berdasarkan kewilayahan (community of place) yang dikenal dengan Forum Komunikasi Perencanaan Pembangunan/ FKPP kelurahan, kecamatan dan kota sebagai forum yang bertujuan mensinkronikasikan dan menetapkan program pembangunan diwilayahnya.Tesis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran pada jenjang mana keberadaan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan FKPP baik pada tingkat kelurahan, kelurahan, kecamatan dan kota di Kota Depok yang dinilai dari aspek pemberian informasi, konsultasi/diskusi, pengambilan keputusan dan kewenangan kontrol masyarakat yang mengacu pada teori "Jenjang Partisipasi Masyarakat" Danny Burns, dkk. Serta untuk memperoleh gambaran hal-hal apa yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan FKPP tersebut.Metodeologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tehnik pengambilan sampel informan menggunakan teknik Purposive Sampling untuk menentukan informan yang memahami topik penelitian yaitu Kepala Bappeda Kota Depok, Camat dan Lurah serta Peserta FKPP yang berjumlah 43 informan. Lokasi penelitian mengambil wilayah Kota Depok untuk mengkaji FKPP Kota, 2 Kecamatan yakni kKecamatan Beji dan Sukmajaya, 4 kelurahan yakni kelurahan Pondok Cina, Beji, Tirtajaya dan Cisalak.Penelitian jenjang partisipasi masyarakat ini mengacu pada teori "a ladder of Empowerment" Burns, dkk. Dari temuan lapangan menunjukan terdapatnya keragaman jenjang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan FKPP kelurahan, kecamatan dan kota. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan FKPP memiliki karakteristik dari aspek pemberian informasi telah dilakukan kepada masyarakat, pelaksanaan konsultasi/diskusi telah berlangsung dengan walaupun dengan kualitas kurang baik sedangkan kewenangan pengambilan keputusan dan kontrol masyarakat tidak ada. Dimana pengambilan keputusan masih berada di tangan aparat pemerintah dan masyarakat hanya sebatas memberikan masukan dan saran tanpa adanya jaminan pemerintah akan mempertimbangkan maupun menindaklanjuti saran tersebut. Sedangkan dari segi kewenangan kontrol, masyarakat tidak mempunyai wewenang untuk mengontrol hasil FKPP yang telah ditetapkan bersama.Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan FKPP ini diantaranya berasal dari masyarakat, pemerintah dan faktor eksternal yang kurang mendukung. Keberadaan masyarakat yang kurang memahami haknya sebagai warga negara untuk memanfaatkan forum ini merupakan kendala tersendiri yang menyebabkan masyarakat bersikap diam, apatis dan "nrimo" terhadap hal-hal yang ditetapkan oleh pemerintah. Terlalu dominannya posisi pemerintah dalam forum ini juga menghambat pelaksanaan konsultasi, pengambilan keputusan dan kontrol masyarakat menyebabkan masyarakat. Adanya sistem pemerintahan yang cenderung sentralistik menjadikan salah satu kendala disamping belum adanya sarana dan prasarana pendukung bagi terwujudnya partisipasi masyarakat seperti dalam hal belum adanya peraturan dan pedoman pelaksanaan FKPP, tidak adanya mekanisme serta sarana pengaduan rasa ketidak-puasan masyarakat dalam pelaksanaan kontrol.Pentingnya manfaat pelaksanaan forum ini dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif dan aspiratif maupun ruang publik bagi masyarakat sebagai sarana pembelajaran demokrasi akan sangat disayangkan apabila forum ini hanya digunakan sebagai forum konsultasi/diskusi antara masyarakat dengan pemerintah. Untuk itu perlu dilakukan beberapa perbaikan mekanisme dan prosedur pelaksanaan FKPP dari pemberian infomasi, Konsultasi/diskusi, pengambilan keputusan dan kontrol. Selain itu perlu diterapkannya strategi pemberdayaan masyarakat yang berbeda dalam pelaksanaan FKPP menurut jenjang partisipasi yang ada di kota Depok"

"Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa seringkali partisipasi masyarakat dalam pembangunan hanya dipandang sebagai suatu pendekatan (approach) dan bukan sebagai tujuan (objective) (Rifkin,1988).Sebagai pendekatan maka partisipasi masyarakat hanya dijadikan sarana untuk mencapai tujuan tertentu (as a means), bukan studi mengenai bagaimana menganalisis partisipasi masyarakat itu sendiri, yaitu dengan cara melihat atau menelaah partisipasi masyarakat sebagai tujuannya sendiri (as an end in it self). Akibatnya studi-studi yang dilakukan acapkali berputar-putar disekitar bagaimana menumbuhkan dan melaksanakan partisipasi.Indikator yang digunakan dalam telaah partisipasi masyarakat pun seringkali hanya mampu menterjemahkan partisipasi masyarakat sebagai wujud pemberian kontribusi tenaga dan finansial masyarakat dalam program pembangunan, sehingga pada akhirnya keterlibatan masyarakat dianggap terbatas hanya pada tahap implementasi pelaksanaan program saja.Dari hasil penelitian ini diupayakan dibangun suatu persamaan persepsi mengenai arti partisipasi masyarakat dalam wujudnya yang lebih dalam, sehingga pada akhirnya dapat diususun indikator-indikator yang relatif ideal yang dapat dipergunakan sebagai sarana pemantauan dan penilaian perkembangan partisipasi masyarakat dalam program posyandu.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui indikator partisipasi masyarakat pada program posyandu secara menyeluruh. Secara konseptual program posyandu mempergunakan pendekatan partisipasi masyarakat, berbagai kelompok dalam masyarakat ikut terlibat. Program posyandu relatif telah lama dilaksanakan, sehingga besar kemungkinan seluruh komponen partisipasi masyarakat akan teridentifikasi.Penelitian ini dirancang sebagai penelitian dengan pendekatan cross-sectional, yaitu dilakukan melalui tahapan eksploratif, yang bertujuan mengidentifikasi indikator partisipasi masyarakat pada program posyandu, yang mencakup dua kegiatan utama, yaitu :a. telaah dokumen dan kepustakaan, untuk mendapatkan gambaran mengenai program kesehatan dan menentukan variabel-variabel tentatif yang dapat dipakai sebagai indikator dari partisipasi masyarakat; danb. studi di lapangan, yang bertujuan untuk mengidentifikasikan apakah indikator tentatif telaah kepustakaan tersebut memang terdapat dalam kegiatan program kesehatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Bila kegiatan tersebut dilakukan, dalam bentuk apakah wujud kegiatan tersebut. Dari melihat wujud kegiatan, kemudian dapat ditentukan karakteristik dan dimensi tiap indikator.Arnstein (1969) mengatakan bahwa adanya partisipasi masyarakat dapat ditunjukkan oleh terjadinya pembagian ulang kekuasaan yang adil (redistribution of power) antara penyedia kegiatan dan kelompok masyarakat penerima kegiatan. Partisipasi masyarakat tersebut bertingkat, sesuai dengan gradasi derajat wewenang dan tanggungjawab yang dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan.Uphoff dan Cohen mengemukakan bahwa adanya partisipasi masyarakat ditunjukkan oleh adanya keterlibatan masyarakat setempat termasuk tokoh masyarakatnya pada setiap tahap kegiatan pembangunan kesehatan dalam hal : (1) Proses pengambilan keputusan; (2) Proses pelaksanaan program yang dapat berupa kontribusi sumber daya (resources) dalam wujud tenaga, finansial, serta kegiatan administratif; dan (3) proses pemanfaatan hasil program.Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga kelompok anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan posyandu, yaitu (1) kelompok tokoh masyarakat, sebagai pemimpin dan pembina semua kegiatan pembangunan di wilayahnya, (2) kelompok leader, sebagai pelaksana kegiatan, dan (3) kelompok balita, ibu hamil dan ibu dalam periode menyusui sebagai pemanfaat pelayanan posyandu.Didapatkan lima indikator yang merupakan komponen partisipasi masyarakat sebagai hasil analisis peran ketiga kelompok tersebut pada program posyandu, yaitu: (1) indikator pengelolaan, yang menilai partisipasi masyarakat pada aspek proses pengambilan keputusan, pembinaan, dan pengorganisasian, (2) indikator administrasi, yang menilai aspek pencatatan dan pelaporan, (3) indikator kontribusi, yang menilai besar kontribusi anggota masyarakat baik kontribusi tenaga, finansial, material dan saran, (4) indikator pemanfaatan, yang menilai tingkat pemanfaatan posyandu oleh kelompok sasaran, dan (5) indikator pendukung kegiatan, yang menilai berbagai kegiatan sebagai pendukung kegiatan yang mengarah pada perkembangan posyandu.Dari semua uraian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat merupakan suatu hal yang sangat kompleks, dan untuk melakukan analisis terhadap partisipasi masyarakat tidak cukup hanya dengan melihat ada atau tidak adanya partisipasi tersebut tetapi perlu pula melihat derajat kepartisipasian masyarakat atau kelompok individu atau tiap individu di dalam masyarakat tersebut. Permasalahan partisipasi masyarakat akhirnya bukan hanya pada pentingnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan, tetapi juga pada 'telaah partisipasi' itu melalui pembuatan 'construct' partisipasi. Dengan kesamaan persepsi mengenai partisipasi, akan dapat ditelaah indikator yang dapat dipakai sebagai sarana pemantauan dan penilaian perkembangan partisipasi masyarakat dalam berbagai program kesehatan."

"Indonesia terdiri atas banyak pulau dimana penduduknya juga tersebar di Pulau - Pulau tersebut, meskipun persebarannya tidak merata dan tidak semua Pulau di huni...."