Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas bagaimana pelaksanaan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga pada PKT RSCM. Undangundang Nomor 23 Tahun2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disahkan berlakunya tanggal 22 September 2004, mengamanatkan bahwa korban KDRT berhak mendapatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan. Namun belum banyak perempuan yang mengetahui hal ini, karena Undang-undang PKDRT masih baru. Pelaksanaan perlindungan dan pelayanan terhadap korban KDRT dijelaskan peneliti berdasarkan pemikiran Joanna Shapland, tentang kebutuhan korban yang perlu diperhatikan antara lain: (1) perhatian segera (keselamatan dan perlindungan), (2) terus menerus dukungan dan informasi,(3) representasi atau perwakilan formal di pengadilan,(4) restitusi dan kompensasi, dan (5) peran penting awal polisi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan pengamatan terlibat untuk dapat memperoleh pengalaman langsung dan pemahaman tentang kesulitan mengenai pelaksanaan perlindungan dan pelayanan korban di PKT RSCM . Hasil penelitian diketahui bahwa belum seluruhnya kebutuhan korban dapat dilaksanakan. Hasil penelitian menyarankan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan lebih giat melakukan penyuluhan dan sosialisasi Undang-undang PKDRT, pemerintah harus memperhatikan atau menyediakan anggaran untuk beroperasinya PKT RSCM agar lebih berdaya guna, Undang-undang PKDRT harus lebih dulu dipahami implementasinya oleh para aparat hukum.

---

This thesis explores how the implementation of protection and service to women victims of domestic violence at the CCP RSCM. Law Number 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence which was ratified into force on 22 September 2004, mandated that victims of domestic violence are entitled to protection and health services. But not many women know this, because the Domestic Violence Act was still new. Implementation of protection and service to victims of domestic violence based on the ideas explained researcher Joanna Shapland, about the needs of victims who need to be considered include: (1) immediate attention (the safety and protection), (2) ongoing support and information, (3) formal representation or representation in court, (4) restitution and compensation, and (5) an important role early police. This research is qualitative research by conducting observations involved to be able to obtain direct experience and understanding of the difficulties regarding the implementation of protection and victim services at the CCP RSCM. The results showed that not all the needs of victims can be implemented. The results suggested that the government in this case the Ministry of Women more active in conducting education and socialization of Domestic Violence Act, the government must consider or provide a budget for the operation of the CCP to make it more efficient RSCM, Domestic Violence Act must first understand its implementation by law enforcement agencies."

"ABSTRAKPendahuluan Didapatkan peningkatan kasus kekerasan pada anak. Pemahaman tentang efekkekerasan pada perkembangan anak masih sangat terbatas. Sebagian disebabkankarena terbatasnya penelitian dalam bidang ini. Penelitian sebelumnya hanyaberdasarkan pada studi-studi deskriptif yang berbasis klinis dan juga surveyretrospektif dari orang dewasa yang mempunyai riwayat kekerasan ketika masakanak. Maka penelitian pada anak dengan kekerasan yang berkunjung ke PusatKrisis Terpadu RSUPN Cipto Mangukusumo ini perlu untuk dilakukan.Tujuan Mengetahui gambaran dan proporsi gangguan jiwa pada anak dengan kekerasanyang berkunjung ke Pusat Krisis Terpadu RSUPN Cipto Mangunkusumo.MetodePenelitian ini merupakan studi cross sectional. Pengambilan sampel ditetapkansecara consecutive sampling. Subyek adalah anak berusia 6-18 tahun yangmengalami kekerasan di Pusat Krisis Terpadu RSUPN Cipto Mangunkusumosebanyak 185. Penegakkan diagnosis gangguan jiwa dengan wawancaramenggunakan instrumen MINI KIDS (Mini Internationale NeuropsychiatryInterview) ICD-10. Data demografi diperoleh dari wawancara dan data kekerasandiperoleh dari data sekunder.HasilJenis kekerasan terbanyak yang dialami oleh anak adalah kasus kekerasan seksualsebesar 78,46%. Ditemukan 3 gangguan jiwa terbanyak pada subyek penelitiansebanyak 185 responden berupa Gangguan Penyesuaian sebesar 41,84%,Gangguan Stress Pasca Trauma sebesar 17,35% dan Episode Depresi Beratsebesar 15,31%.KesimpulanPada penelitian ini menunjukkan 42,16 % anak-anak dengan kekerasanmengalami gangguan jiwa. Dengan demikian, data-data yang diperoleh padapenelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun,mengimplementasikan dan mengevaluasi intervensi lanjut guna menurunkan ataumencegah terjadinya gangguan jiwa pada anak.

---

AbstractBackgroundIncrease in child abuse is accompanied by increasing concerns in its effect onchild's development. Although concerns keep arising, understanding on effect onchild abuse to child's development is limited. It is partly due to limited studies inthis field. Up to now, understanding on child abuse on child's development hasbeen based on descriptive clinical studies and retrospective studies on adults withhistory of child abuse. Therefore, there is a need to do this research on child abusein RSUPN Cipto Mangunkusumo.AimTo describe mental disorder and proportion in children with history of abuse atPusat Krisis Terpadu ( One Stop Crisis Center) RSCM.MethodThis is a cross sectional study using consecutive sampling. Subject population is185 children aged 6-18 years old who suffered from abuse at Pusat Krisis Terpadu(One Stop Crisis Center) RSCM. Diagnosis of mental disorder is made usingMINI KIDS (Mini International Neuropsychiatry Interview) ICD-10. Demografidata collected by interview and violence data collected by secondary data.ResultType of child abuse suffered were mainly sexual abuse (78.46%). Three mostcommon mental disorder suffered by the subject population were adjustmentdisorder (41.84%), Post Trauma Stress Disorder (17.35%) and Severe Depression(15.31%).ConclusionThe study shows that 42.16% children with history of abuse suffered from mentaldisorder. It is expected that further intervention to minimize or avoid mentaldisorder in children should be set up, implemented and evaluated."

"Satu dari tiga siswa dengan usia 11 hingga 15 tahun di dunia telah mengalami perundungan. Kekerasan perundungan ini juga ditemukan di Indonesia dengan angka yang besar. Di Indonesia sendiri, pada tahun 2022 terdapat 226 kasus perundungan yang dilaporkan. Sebagai korban perundungan, ia merasakan berbagai dampak pada dirinya, seperti meningkatnya kecemasan, depresi, PTSD, isolasi sosial, dan kesulitan dalam fungsi interpersona. Korban perundungan juga merasakan dampak di masa depan akibat kekerasan yang dirasakannya, seperti kesulitan dalam stabilitas pekerjaan. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian serius dalam menangani kasus ini. Pihak-pihak yang menangani perundungan adalah guru, orang tua, pekerja sosial, dan pemerintah. Dalam menangani perundungan, pekerja sosial dapat menggunakan teknik manajemen kasus agar layanan yang didapatkan oleh korban perundungan sesuai dengan kebutuhan korban. Di PPPA DKI Jakarta, terdapat manajer kasus yang bertugas untuk mengelola kasus perundungan yang masuk agar korban perundungan mendapatkan intervensi yang sesuai dengan kebutuhannya. Penelitian ini memberikan gambaran terkait peran pekerja sosial sebagai manajer kasus dalam memberikan pelayanan kepada korban perundungan di PPPA DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan peran pekerja sosial sebagai manajer kasus dalam memberikan layanan kepada klien perundungan dan hambatan yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan dari bulan Maret hingga Juni 2024 dengan pengambilan data mulai bulan Mei hingga Juni 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dan studi dokumen, sedangkan pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Kemudian, informan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah sebanyak tujuh orang dengan rincian, empat manajer kasus, satu koordinator manajer kasus, satu Tenaga Ahli Pemenuhan Hak Korban, dan satu psikolog di PPPA DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajer kasus berperan sebagai enabler di tahap asesmen, sebagai communicator di tahap rencana intervensi, sebagai collaborator dan coordinator di tahap intervensi, sebagai social advocator di tahap monitoring, sebagai quality manager di tahap evaluasi, dan sebagai transition planner di tahap terminasi. Manajer kasus menemui hambatan internal dan eksternal ketika menangani perundungan.

---

One in three students aged 11 to 15 years in the world has experienced bullying. Bullying violence is also found in Indonesia in large numbers. In Indonesia alone, in 2022, there were 226 cases of bullying reported. As a victim of bullying, he felt various impacts on himself, such as increased anxiety, depression, PTSD, social isolation, and difficulties in interpersonal functioning. Victims of bullying also feel the impact in the future due to the violence they experience, such as difficulties in job stability. Therefore, serious attention is needed in handling this case. The parties who deal with bullying are teachers, parents, social workers, and the government. In dealing with bullying, social workers can use case management techniques so that the services received by victims of bullying are in accordance with the victim's needs. At PPPA DKI Jakarta, there is a case manager whose job is to manage incoming bullying cases so that victims of bullying receive intervention that suits their needs. This research provides an overview of the role of social workers as case managers in providing services to victims of bullying at PPPA DKI Jakarta. The aim of this research is to describe the role of social workers as case managers in providing services to bullying clients and the obstacles they face. This research was conducted from March to June 2024 with data collection from May to June 2024. This research used a qualitative approach with a descriptive type. The data collection technique in this research was carried out by conducting interviews and document studies, while the selection of informants was carried out using purposive sampling techniques. Then, the informants used in this research were seven people with details, four case managers, one case manager coordinator, one Expert in Fulfilling Victims' Rights, and one psychologist at PPPA DKI Jakarta. The research results show that case managers act as enablers at the assessment stage, as communicators at the intervention planning stage, as collaborators and coordinators at the intervention stage, as social advocates at the monitoring stage, as quality managers at the evaluation stage, and as transition planners at the termination stage. While handling bullying cases, case managers encounter internal and external obstacles."

"ABSTRAKArtikel ini membahas mengenai peran yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A sebagai lembaga perlindungan dan pemberdayaan selain peran aparat hukum untuk membantu korban tindak kekerasan dalam rumah tangga KDRT . Penelitian terkait kekerasan dalam rumah tangga KDRT sebelumnya memaparkan mengenai upaya aparat hukum yang belum memadai ndash; tindakan polisi yang tidak profesional, perilaku kasar, tidak adanya perlindungan hukum baik rasa aman dan privasi serta diskriminasi kepada korban kekerasan- dalam mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Menurut penulis, pandangan tersebut perlu dilengkapi dengan pendekatan tentang dukungan sosial. Untuk itu, artikel ini menggunakan pendekatan dukungan sosial dalam mengatasi korban kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dilakukan oleh P2TP2A. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam serta data sekunder sebagai penunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa P2TP2A dapat memberikan dukungan sosial instrumental, informasi dan emosional melalui beberapa pelayanan seperti pelayanan hukum, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dan Rumah Aman

---

ABSTRACTThis article discusses about the roles performed by P2TP2A, the empowerment and protection agency besides the roles law enforcement, in order to help victims of domestic violence. Prior studies related to domestic violence described that the organisation rsquo s effort to help the victims is still inadequate mdash the polices were unprofessional, rude behavior, lack of legal protection towards victim safety and privacy, and the dicrimination against domestic violence victims. The writer argues that previous research must be complemented by sociology perspective. Therefore, this article uses social support approach in dealing with victims of domestic violence conducted by P2TP2A. This article uses qualitative method. The data is collected through in depth interviews and literature study. This article reveals that P2TP2A can provide three aspects of social support mdash instrumental, informational and emotional mdash through some services such as legal services, health services, psychosocial services and safe house"