Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPeran jender merupakan peran yang dilaksanakan oleh Iakl-lakl danperempuan karena jenis kelamin mereka berbeda, peran ini tidak sama sesuaimlai dan norma sosial-budaya yang mengkonstrukslkannya.Kebutuhan praktls jender adalah kebutuhan yang muncul dalam keseharfan,sedangkan kebutuhan strategis jender merupakan upaya jangka panjang danberkaltan dengan upa ya memperbaiki posisi sosial perempuan.Saat pendapafzn keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar,maka perempuan akan bekerja untuk menambah keuangan keiuarga.Perempuan berpendidikan tinggi akan bekerja di sektor fomral, sedangkanperempuan yang berpendidikan relalif rendah akan terserap di selctorinformal. Penelitian ini akan melihat upaya peningkatan tzaraf hiduppembatik tulis melalui peran jender yang berlaku dalam komunitas tensebut,dengan menggunakan metode Diskusi Kelompok Terarah (Focused GroupDiscussion, FGD) dan Pnoses Hirarki Analitik (Analyticai Hierarchy Process,AHP).FGDDari Hasil FGD, diketahui bahwa mayontas pembatik berpendidikanrendah dan memiliki suami yang bekerja sebagai tukang/ buluh. Jikasedang bekerja, pendapatan suami adalah Rp. 20.000,- perharinya. Tapiseringkali suami terpaksa tinggai dlmmah selama berbulan-bulan karenatidak mendapat pekerjaan. Jika suami tidak bekerja, maka pendapatankaum pembatik yang menjadi bantalan ekonomi keluarga. Padahalproduktivitas mereka terbatzs 3 lembar kain (tapih) perbulan dan harga jualRp. 70.000 - Rp 120.000, dengan demikian keuntungan bersih yang dicapaitidak iebih dari 150.000,-Beberapa pembatik mulai melakukan spesialisasi denganmenyerahkan tahap-tahap bertentu dalam pengolahan kain batik untukdikerjakan oleh rekan sesama pembatik. Hasilnya cukup menggembimkan,produktivitas meningkat hingga 60%, yaitu S lembar tapih perbulan. Meskidemikian penambahan produktivims ini belum dibarengi denganpeningkatan permintaan. Akibatnya pembatik kurang termotivasi untukmenekuni pekerjaannya.Kecilnya skala usaha membuat pembatik tidak memisahkanmanajemen keuangan usaha dengan keuangan keluarga. Akibatnya saatkeluarga menghadapi kebutuhan mendesak, produksi terhenti karena danayang tersedia dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Jikakekurangan modal, pembatik akan meminjam dan rekan sesama pembatikataupun sanak famili. Pilihan int dirasakan Iebih praktis, tanpa mengikutsertakan lembaga keuangan yang dianggapnya memniki prosedur berbellt.Sebagai mata pencahanan, IKRT Batik Tegalan masih dipandangsebelah mat:a. Penyebabnya antara Iain tidak jelasnya a1okasi waktu danproduktivitas yang menurun saat pembatik memiliki anak balita. Meskipembatik tidak merasakan adanya beban ganda akibat beragam peran yang hams dllakukan, sikap ini dlsebabkan sistem sosial yang beriakumenempatkan perempuan sebagai penanggung jawab urusan rumahtangga. Sama halnya dengan pekerjaan rumah tangga lain, batik dianggapsebagai umsan perempuan.Hubungan antar pembatik juga kurang harmonis. Hal ini terutamadisebabkan keberadaan kelompok dalam komunitas batik yang tidak banyakberfungsi. Padahal jlka dimanfaalkan secara malcimal, kelompok dapatmenjadi jembatan informasi antar pembatik, antara pembatik denganpemennlah (berkaitan dengan berbagai program/ kebijakannya) dan antarapembatik dengan konsumen. Menilik sisi psikologis perempuan yang nelatifIebih mudah bersosialisasi, maka manajemen kelompok yang balk akanmembuat pembatik dapat sallng memotlvasi.AHPTahap selanjutnya, hasil FGD yang diperbandingkan dengan berbagaipenelitlan serupa kemudian menjadi input bagi hirarki backward pmcessdalam tahap AHP. Hirarki backward proces dari peningkatan taraf hidupperempuan pembatik terdiri alas lima level. Level Pertama mempakantujuan utama (GOAL) yang lngln dlcapal, adalah Penlngkatan Taraf HidupPerempuan Pembatik Tulis Tegalan melalul Pelan Jender. Level 2 adalahSkenasio, ada 3 (tiga) altematif skenarlo (berupa pendekatan-pendekatanatas peran jender para pembatik) yang yang dapat dilakukan untukmencapai GOAL, yaitu: (1) Meningkatkan kesejahteraan keluarga, (2)Melestarikarl budaya Iokal, (3) Pemberdayaan perempuan. Level 3 adalahKendala, ada 4 (empat) kendala besar dalam melaksanakan skenariountuk mencapai tujuan, yaitu: (1) Keterbatasan modal, (2) 'l'ldak adanyainformasi pasar yang lebih Iuas, (3) Beban ganda penempuan, (4)Manajemen kelcmpok yang tidak berfungsi. Level 4 adalah Pelaku, secaragaris besar ada 4 pelaku yang terlibat dalam proses ini, yaitu: (1)Pemerintah Kota Tegal, (2) Lembaga Keuangan atau perbankan, (3)Pembatjk, (4) Masyarakat. Level 5 adalah Kebijakan, ada 5 alternatifkebijakan yang dapat dilakukan, yaitu: (1) Pelatihan Teknls, (2) Membukaakses ke pasar yang lebih Iuas, (3) Kemudahan plnjaman modal, (4)Pelatihan manajernen usaha berbasis pola usaha perempuan, (5) Kemitraandengan designer.Kuesioner' AHP dibagikan kepada 13 orang expert yang dipercayamengetahui permasalahan yang berkaltan dengan upaya peningkatan tarafhidup pembatik Kota Tegal. Dalam penghitungan persepsi skala Iokal, totalexpert dibagi menjadi empat unsur. Keempatnya memberikan jawaban balkdengan tlngkat lnkonsistensi dibawah 0,1, yaltu unsur Pemerintah (0,02),unsur Pembatik (0.02), unsur Lembaga Keuangan/ Perbankan (0.03) danunsur Masyarakat (0.05).Dalam skala priorltas Iokal, rnasing-masing unsur memberikanpersepsi yang bervariasi. Unsur Pemerintah memprionlaskan skenario:peningkalan kesejahtelaan keluarga (0.561), kendalaz keterbatasan modal(0.486), pelaku: Pemkot Tegal (0.463) dan kebijakan: kemudahanpinjaman modal (O.2S6). Unsur Pembatik memprlonlaskan skenario:peningkamn kesejahteraan keluarga (0.561), kendala: liclak adanyainformasl pasar yang lebih Iuas (0362), pelaku: Pemkot Tegal (O.522) dankebijakan: pelalihan manajemen dan pola usaha perempuan (0.242). Unsur Lembaga Keuangan/ Perbanksan memprioritaslcan skenarlo: pemberdayaanperempuan (0.653), kendala: tidak adanya informasi pasar yang Iebih luas(0.353), pelaku: Pemkot Tegal (0.350) dan kebijakan: pelaljhan teknis(0.281). Unsur Masyarakat memprioriliaskan skenario: peningkaliankaejahteraan keluarga (O.593), kendala: keterbatasan modal (0.499),pelaku: Pemkot Tegal (0.461) dan kebljakan: kemudahan plnjaman modal(0.333).Sedangkan dalam priodtas global dimana pemenntah sebagaipengambil kebijakan memiliki bobot 20%, maka persepsi yang dihasilkanmemprioritaskan skenario: peningkatan kesejahteraan keluarga (0.S23),kendala: keterbatasan modal (0.458), pelakuz Pemkot Tegal (0,474) dankebijakan: kemudahan plnjaman modal (0253). Persepsi global ini memllikitingkat inkonslstensi 0.03.Kesirnpulan PenelitianSecara umum, keberadaan komunltas pembaljk bukan hanya untukmelestarikan tradisi lokal, namun yang Iebih penting Iagi, membatikmerupakan altematif pekerjaan bagi para perempuan yang tidak memillkikesempalan untuk bekerja di sektor formal. Stagnasl usaha batik Tegalansesungguhnya tirnbul kanena kebljakan yang dlbuat tidak tepat sasaran.Bebefapa kesimpulan yang clapat: diambil setelah melakukanpenelitjan adalah:1. Pemerintah masih mempunyai porsi terbesar sebagai pihak yangbertanggung jawab dan dapat meningkatkan taraf hidup pembatikTegalan. Meski Lembaga Keuangan/ Bank juga dapat berperandalam pengembangan IKRT Batik, namun patut dlpertlmbangkankondisi psikologis pembatik yang tidak terblasa berhubungandengan Perbankan.2. Ketidak sesuaian persepsi antara Pemerintah dan Masyarakatmenjadikan kebijakan yang diberikan tidak menyentuh akarpermasalahan. Pemerintah (clan institusi lain pendukungnya)menganggap kendala terbesar adalah permodalan, makakebijakan yang muncul Iebih diprioritaskan pada pernberian modalPembatik justru menganggap kendala yang Iebih penting adalahkurangnya lnformasi pasar, sehingga selain pelatihan manajemenyang berbasis pola usaha perernpuan, kebijakan Iain yangdiharapkan adalah membuka pasar yang Iebih luas. Akibat ketidaksesuaian ini, maka suntikan modal dari Pemerintah tidakmenambah output produksi. Penyebabnya, pembatik tidakmengetahui pasar Iain untuk menyalurkan kelebihan produksinya.Pemasaran terhenti, perputaran modalpun terhambat.3. Prloritas kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Iebih difokuskanpada sisi penawaran (supply side) akibatnya pembatik menjadiobyek kebijakan karena skillnya dianggap kurang dan menjadipenyebab tidak munculnya market clearing di pasar batik.4. Sebaglan besar para pengrajin masih menganggap kegiatannyahanya sebagai pengisi waktu luang, sehingga motlvasi untukmengembangkan usahanya sangat terbatas.5. Apablla kebljakan yang ditempuh adalah bantuan/ kemudahanpermodalan, dalam-hal ini tentu saja pernberi kredit harus yakin bahwa membatik merupakan kegiatan yang bernilai ekonomis.Aspek jender dalam pemenuhan kebutuhan ini adalah denganmemperhatikan kesulitan yang ?khas" perempuan sepertikepemilikan kolateral dan pola usaha yang khas} sehingga kredityang diberlkan dapat sesuai dengan kondisi pengusaha IKRT Inl.y 6. Upaya peningkatan taraf hidup perempuan pembatik seharusnyabenar-benar merupakan kebijakan yang bersifat partisipatif. Untukitu karakter pembatik yang tidak dapat dilepaskan dari kultur Iokalharus difahami oleh para pembuat kebijakan.Saran dan Rekomendasi Kebijakan1. Upaya melibatkan Lembaga Keuangan/ Bank sebaiknya difasilitasioleh Pemerlntah Kota Tegal, karena walau bagai mana punPerbankan tetap memillki orientasi keuntungan dalam menjalankanusahanya. Dengan jaminan ataupun pengakuan pemerintah padaPerbankan terhadap industri kerajinan batik, maka BUMD ini akandapat memberikan kredit Iunak yang sesual dengan karakteristiksosial-budaya mereka.2. Langkah awal menuju profesionalitas dapat dimulai denganpembukuan keuangan usaha yang terpisah dari keuangan keluarga.Laporan ini dapat menjadi pertimbangan saat melakukanperrnohonan kredit usaha kecil ke Perbankan. Sedangkan secaraumum beban ganda dapat dlatasi dengan kerja bersama dalamkelompok.3. Sisi penawaran yang selama ini menjadi fokus pengembangan IKRTBatik sebaiknya juga diimbangi oleh sisi permintaannya (demandside). Kerjasarna dengan designer dapat memecahkan masalah ini,karena pembatik tidak hanya dapat mempelajari trend, tapi jugamendapatkan pangsa pasar dan sarana promos! produk.4. Bantuan modal, pelatihan teknls serta pelatihan manajemen yangselama ini diadakan oleh Disperinclag Kota Tegal akan lebih baiklagi jika mempertimbangkan pola usaha bersama/ kelompok,dengan pertimbangan nllai budaya dan tradisi yang berlaku dalamkomunitas tersebut.5. Membangun pengertian masyarakat di setiap kesempatan bahwabatik rnemiliki misi budaya, sehingga tidak hanya menjaditanggung ja :ab perempuan saja.6. Pendekatan pemberdayaan perempuan akan sangat bermanfaatbagi pengembangan IKRT Batik karena masalah yang dihadapisangat spesifik dan kompleks. Langkah strategis yang perludilakukan adalah melibatkan kaum perempuan dalam setiap prosespengammtan kebijakan di Ilngkungan mereka, misalnya melaluiMusrenbangkel, bukan hanya sebagal wakll dari organisasi khasperempuan seperti PKK, tapi sebagai pengusaha kecil yangberpotensi.7. Para pengambil kebijakan sebaiknya mengembangkan wawasandan pengetahuan mengenai pemberdayaan perempuan, khususnyaIKRT yang dijalankan oleh pengusaha perempuan. Pengembanganwawasan bukan hanya bagi dinas atau kantor tertentu saja.

---

"

"Persebaran penduduk yang tidak merata merupakan permasalahan bagi kependudukan. Jakarta sebagai kota Metropolitan, pusat pemerintahan dan industri merupakan tumpuan harapan bagi semua orang di daerah. Kehadiran mereka menjadikan Jakarta sebagai urbanisasi berlebih, yang ditandai dengan munculnya rumah-rumah kumuh di tengah kota, gelandangan-gelandangan dan pekerja-pekerja jalanan. Keadaan ini menimbulkan kerusakan biofisik dan sosial budaya. Adanya kesenjangan antara jumlah penduduk dan lapangan yang tersedia menimbulkan pekerjaan di sektor informal. Selain sebagai penyerap tenaga terbesar, sektor informal mempunyai peran lain, yaitu sebagai penunjang sektor formal karena menyediakan buruh yang murah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan merupakan embrio bagi para wiraswasta yang melihat peluang dan memanfaatkannya. Kehadiran mereka ini tidak dilindungi oleh sistem hukum yang ada. Mereka harus berhadapan dengan segala macam peraturan yang tidak memberikan kesempatan untuk berusaha. Berbagai macam permasalahan lainnya juga dihadapi misalnya mengenai izin berusaha yang dikuasai oleh "okkum", modal yang dikelola oleh "rentenir", "retribusi" yang ditarik oleh lebih dari satu orang."

"Kehadiran pedagang kakilima sebagai bagian dari sektor informal tampaknya masih tetap harus diperhitungkan dalam konteks permasalahan tenaga kerja. Masalahnya dapat menjadi positif apabila kehadiran mereka dipandang sebagai wadah limpahan tenaga kerja dan menjadi negatif apabila kehadirannya dipandang sebagai sesuatu yang dapat menimbulkan kemacetan lalulintas, gangguan kesehatan, gangguan ketentraman dan ketertiban dan sebagainya, sehingga pemerintah daerah sering membuat beraneka kebijakan yang berbeda. Di satu pihak pemerintah daerah sering melakukan kebijakan akomodasi dan promosi, di pihak lain mengeluarkan kebijakan yang membatasi kegiatan pedagang kakilima.Tesis ini berusaha mengkaji beberapa isu penting berkaitan dengan kebijakan pembinaan pedagang kakilima di Kota Jakarta. Fokus utama penelitian ini adalah tentang elemen-elemen kebijakan, sosialisasi dan kemungkinan penyimpangannya dalam penanganan pedagang kakilima. Untuk melihat proses perumusan dan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut. dipergunakan metode yang didasarkan pada kerangka berpikir dari Bromley. Metode ini pada dasarnya untuk mengukur dan melihat kebijakan dari sisi policy level, organizational level dan operational level.Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan mengkombinasikan antara metode kualitatif dan kuantitatif Untuk mengetahui kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, peneliti menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam, sedangkan untuk mengetahui pola-pola interaksi yang ada pada pedagang kakilima digunakan metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 416 responden pedagang kakilima di wilayah Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan dan Pasar Senen Kotamadya Jakarta Pusat.Teknik analisis data kuantitatif menggunakan Chi Square dengan uji signifikansi 95 %, sedangkan pengujian pola-pola interaksi (data kualitatif) adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan, sikap pedagang kakilima dan pandangan pemerintah dengan efektifitas pelaksanaan kebijakan pembinaan pedagang kakilima. Hasil pengujian statistik dengan menggunakan alat bantu SPSS Release 6,0 menunjukkan ternyata memang terdapat hubungan antara variabel-variabel tersebut dan melalui pengujian signifikansi dapat dikatakan hubungan tersebut berlaku juga di tingkat populasi.Sebenarnya cukup banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah namun dalam penelitian ini yang dianggap penting adalah kebijakan mengenai permodalan, kemitraan usaha, manajemen usaha, retribusi dan perizinan.Pada policy level kebijakan pemerintah di bidang usaha kaki lima adalah pasal 27 ayat 2 dan pasal 33 UUD 1945 yang diimplementasikan dengan ketetapan MPR No. 4 tahun 1978 tentang GBHN di tingkat organisasi (Organizational Level) kebijakan yang dikeluarkan melalui Undang-undang dan peraturan pemerintah, sedangkan pada operasional level Pemerintah DKI Jakarta lebih banyak mengeluarkan kebijkan yang sifatnya teknis dan belum mengeluarkan kebijakan secara khusus yang mengatur pembinaan dan pengembangan pedagang kakilima.Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara variabel pendidikan dengan variabel efektivitas pelaksanaan kebijakan pembinaan sektor informal / PK 5 berupa kesediaan beralih profesi dengan nilai Chi Square sebesar 13,781 yang berarti Ho ditolak dan pada tingkat populasi hubungan variabel ini juga berlaku, pada hubungan antara variabel pendidikan dengan variabel pengetahuan terhadap Perda DKI Jakarta Nomor 5 tahun 1978 dan Perda Nomor 11 Tahun 1988 diperoleh nilai sebesar 10,541 yang berarti Ho ditolak (terdapat hubungan yang signifikan). Di samping itu juga terlihat adanya hubungan antara variabel sikap responden dengan variabel kesediaan beralih profesi dengan nilai Chi Square sebesar 44,130 yang berarti Ho ditolak dan pada tingkat populasi hubungan ini juga berlaku, sedangkan antara variabel sikap responden dengan variabel pengetahuan terhadap Perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 1978 dan Perda Nomor 11 Tahun 1988 diperoleh Chi Square sebesar 6,957 yang berarti Ho diterima (tidak terdapat hubungan yang signifikan)."