Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menentukan karakteristik entitas nirlaba yang dapat dipenuhi Asabri dan untuk menentukan bentuk laporan keuangan gabungan Asabri tahun 2013 sebagai entitas nirlaba. Penelitian dilakukan dengan mempelajari data-data internal perusahaan, studi kepustakaan, pengamatan langsung kepada objek penelitian dan wawancara dengan narasumber di perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses bisnis Asabri yang berjalan saat ini memenuhi karakteristik sebagai entitas nirlaba dan Asabri seharusnya menyajikan program asuransi dan pensiun ke dalam satu laporan keuangan gabungan.

---

The purpose of this research is to determine the characteristics of nonprofit entity which can be fulfilled by Asabri and to determine whether the format used for Asabri's combined financial statement of 2013 can be considered as within those criteria. The research is done by performing studies on the company internal data, literature study, direct observation on the study objects, and interviews with the company?s sources. The result of this research shows that Asabri?s currently implemented business process is in accordance with the characteristics of nonprofit entity and that it is recommended for Asabri to present the insurance and pension programs into one combined financial statement."

"Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kriteria kerugian dalam penyelenggaraan jasa asuransi oleh BUMN khususnya PT Asabri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, kemudian bagaimana bentuk pertanggungjawaban Direksi atas kerugian yang terjadi dalam pengelolaan BUMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, dan bagaimana menilai kerugian dalam kegiatan penyelenggaraan asuransi BUMN termasuk dalam kerugian negara ataukah kerugian perusahaan. Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk memberikan pemahaman secara teori hukum dari sudut pandang hukum keuangan publik terkait kerugian penyelenggaraan asuransi sosial oleh BUMN terkhusus PT Asabri (Persero) dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Direksi. Tujuan khusus dalam skripsi ini adalah dapat mengidentifikasi kriteria kerugian dalam penyelenggaraan jasa asuransi oleh BUMN khususnya PT Asabri (Persero), dapat menganalisis bentuk pertanggungjawaban Direksi PT Asabri (Persero) atas kerugian yang terjadi dalam pengelolaan BUMN, dan mengetahui kerugian dalam kegiatan penyelenggaraan asuransi BUMN termasuk dalam kerugian negara atau kerugian perusahaan. Bentuk penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian yuridis-normatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini adalah penurunan keuangan PT Asabri (Persero) tidak didasarkan pada kriteria kerugian negara atau kerugian perusahaan sehingga, tidak dapat dikatakan suatu kerugian negara melainkan, suatu akibat risiko bisnis/perusahaan. Hal ini disebabkan tidak ada dasar yang jelas Direksi PT Asabri (Persero) telah merugikan negara atau perusahaan, maka dari itu bentuk pertanggungjawaban Direksi perlu untuk merujuk pada PMK No. 248/PMK.02/2016 dan diharapkan untuk menentukan suatu kerugian negara dengan menggunakan data yang nyata dan pasti jumlahnya, tidak dengan asumsi atau spekulasi.

---

The problem in this study are what are the criteria for losses in the implementation of insurance services by SOEs, especially PT Asabri based on the Minister of Finance Regulation, then what is the form of the Board of Directors' responsibility for losses that occur in the management of SOEs based on the Minister of Finance Regulation, and how to assess losses in the activities of organizing SOE insurance included in state losses or corporate losses.The purpose of this study in general is to provide a theoretical understanding of law from a public finance law perspective regarding the disadvantages of implementing social insurance by BUMN, especially PT Asabri (Persero) in the management and accountability of the Board of Directors. The specific objectives in this thesis are to be able to identify the criteria for losses in the implementation of insurance services by SOEs, especially PT Asabri (Persero), to be able to analyze the form of accountability of the Directors of PT Asabri (Persero) for losses that occur in the management of SOEs, and to find out losses in the activities of organizing BUMN insurance, including in state losses or company losses. The form of research used is juridical-normative research and the type of research used is descriptive-analytic. The results of this study are that the decline in the finances of PT Asabri (Persero) is not based on the criteria for state losses or company losses, so that it cannot be said that it is a state loss, but rather a result of business/company risk. This is because there is no clear basis for the Directors of PT Asabri (Persero) having harmed the state or the company, therefore the form of accountability for the Directors needs to refer to PMK No. 248/PMK.02/2016 and it is expected to determine a state loss using real and definite data, not assuming or speculating."

"Biaya penyelenggaraan pensiun diduga merupakan objek pajak. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis penyebab timbulnya sengketa pajak terkait biaya penyelenggaraan pensiun dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT Taspen (Persero) Tahun Pajak 2012. Penelitian ini merupakan Penelitian Doktrinal dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan pemahaman mengenai sengketa pajak terhadap biaya penyelenggaraan pensiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengelola hasil investasi akumulasi iuran pensiun yang menjadi biaya penyelenggaraan pensiun, Taspen berpedoman kepada peraturan yang berlaku dimana Taspen melakukan investasi menjadi beberapa bentuk yakni deposito, saham, obligasi, penyertaan langsung, reksa dana, investasi infrastruktur, dan medium term notes. Berdasarkan peraturan menteri keuangan tersebut terkait pengenaan pajak atas hasil investasi pengelolaan dana akumulasi iuran pensiun tersebut tidak dikenakan pajak karena dana tersebut digunakan sebagai modal awal lembaga pengelola dana pensiun dalam menyelenggarakan pembayaran pensiun dengan tidak membebani APBN (fully funded. Pertimbangan hakim dalam memutus sengketa pajak terhadap biaya penyelenggaraan pensiun, Majelis Hakim pada tingkat Banding dan Peninjauan kembali mempertimbangkan kronologis perkara, seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak berupa historis regulasi terkait penyelenggaraan pensiun, dan sikap dari Kementrian Keuangan yang memberikan batasan penentuan objek pajak selama terdapat “nilai ekonomis” atas penggantian biaya penyelenggaraan pensiun yang diperoleh PT Taspen (Persero). Saran yang dapat diberikan adalah hendaknya membuat regulasi terkait perlakuan pajak terhadap hasil investasi biaya penyelenggaraan pensiun secara terinci dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga terdapat dasar aturan dalam menerapkan perlakuan pajak terhadap biaya penyelenggaraan pensiun.

---

Pension operating cost is allegedly a tax object. This study aims to identify and analyze the causes of tax dispute related to pension operating costs in the calculation of PT Taspen (Persero) Corporate Income Tax for Tax Year 2012. This research is Doctrinal Research with a qualitative approach to gain an understanding of tax disputes pension operating costs. The results showed that in managing investment results accumulated pension contributions which become pension costs, Taspen is guided by applicable regulations where Taspen invests into several forms, namely deposits, stocks, bonds, direct participation, mutual funds, infrastructure investment, and medium term notes. Based on the regulation of the minister of finance related to the imposition of taxes on investment results, the management of the accumulated pension contribution fund is not taxed because the funds are used as the initial capital of pension fund management institutions in organizing pension payments without burdening the state budget (fully funded). The judge's consideration in deciding tax disputes against pension operating costs, the Panel of Judges at the Appeal and Review level considers the chronology of the case, all evidence submitted by the parties in the form of historical regulations related to pension administration, and the attitude of the Ministry of Finance which provides limits on determining tax objects as long as there is "economic value" for reimbursement of pension costs obtained PT Taspen (Persero). The suggestion that can be given is to make regulations related to tax treatment of investment results for pension implementation costs in detail in the form of laws and regulations, so there is a regulatory basis in applying tax treatment to pension operating costs."

"Skripsi ini meneliti mengenai keterbatasan hukum dalam penanganan kasus PT ASABRI yang memiliki dimensi tindak pidana korupsi dan tindak pidana pasar modal. Secara khusus, skripsi ini juga meneliti terkait bagaimana instansi kejaksaan selaku penyidik dan penuntut umum dalam menindak kasus PT ASABRI diharuskan melakukan pilihan dalam melakukan penuntutan pidana terhadap kasus PT ASABRI, yaitu memilih antara mekanisme tindak pidana korupsi atau tindak pidana pasar modal. Kejaksaan dihadapkan dengan pilihan tersebut karena kasus PT ASABRI yang menimbulkan kerugian keuangan negara yang begitu fantastis dilakukan dengan melakukan serangkaian perbuatan yang melibatkan adanya manipulasi harga di bursa pasar modal. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tipologi preskriptif. Permasalahan dalam skripsi ini adalah adanya bagaimana kejaksaan sebagai dominus litis menentukan penggunaan tindak pidana korupsi atau tindak pidana pasar modal dalam penindakan perkara PT ASABRI. Selain itu, permasalahan dalam skripsi ini juga bagaimana faktor-faktor hukum acara dan kompetensi dari pengadilan tindak pidana korupsi memengaruhi pengambilan keputusan oleh Kejaksaan tersebut. Penggunaan asas kemanfaatan dalam mencapai pilihan tersebut juga menjadi salah satu pembahasan dalam skripsi ini. Kesimpulan atas permasalahan tersebut adalah pemilihan penggunaan mekanisme tindak pidana korupsi oleh kejaksaan dalam penanganan kasus PT ASABRI telah tepat dilakukan karena sesuai dengan asas kemanfaatan dan asas systematiche specialiteit dalam hukum acara.

---

This thesis examines the legal limitations in the prosecution the PT ASABRI case which has both a corruption crime and a capital market crime dimension. In particular, this thesis also examines how the AGO as the investigator and public prosecutor in taking action against the PT ASABRI case is required to make choices in conducting criminal prosecution of the PT ASABRI case, namely choosing between the mechanism of corruption crimes or capital market crimes. The AGO is faced with this choice because the PT ASABRI case which caused fantastic state financial losses was carried out by committing a series of actions involving price manipulation on the capital market exchange. In conducting research, the author uses doctrinal research methods with prescriptive typology. The problem in this thesis is how the prosecutor's office as dominus litis determines the use of corruption crimes or capital market crimes in the prosecution of the PT ASABRI case. In addition, the problem in this thesis is also how the factors of procedural law and the competence of the corruption court affect the decision making by the AGO. The use of the principle of expediency in achieving this choice is also one of the discussions in this thesis. The conclusion of the problem is that the selection of the use of the corruption mechanism by the AGO in handling the PT ASABRI case is appropriate because it is in accordance with the principle of expediency and the principle of systematiche specialiteit in procedural law."

"Nilai 7 Budi Utama merupakan nilai yang baru disosialisasikan di PT ASABRI (Persero) untuk memperbaiki akhlak para pegawainya dalam rangka meningkatkan kinerja pegawainya maupun organisasi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh keinginan penulis untuk mengetahui bagaimana peran pemimpin dalam menerapkan nilai 7 Budi Utama di PT ASABRI (Persero). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Peran Pemimpin dari Mitnzberg. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kuantitatif melalui kuesioner dan data kualitatif melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemimpin yang paling tinggi dalam upaya penerapan nilai 7 Budi Utama yang dilakukan di PT ASABRI (Persero) adalah pada Peran Informasional selanjutnya diikuti oleh Peran Pengambilan Keputusan, dan yang terakhir adalah Peran Interpersonal.

---

7 Major Moral Values is the new value which is socialized in PT ASABRI (Persero) to increase employee?s moral and improve their performance and also organization. It is motivated by author wishes to know how the leadership role implementing the value. This research uses a Leadership Role theory by Mintzberg. For data collection, this research uses quantitative methods through questionnaries and qualitative data through dept interviews. The result shows that the highest leadership role in implementation of 7 major moral values at PT ASABRI (Persero) in Informational Role, then Decisional Role and last is Interpersonal Role."

"ABSTRAKSaat tulisan ini dibuat, perkembangan instrumen investasi keuangan di Indonesia cukup pesat. Seiring dengan hal itu muncul berbagai jenis produk investasi yang dapat dijadikan sebagai sarana investasi bagi investor.Dana Pensiun sebagai suatu lembaga keuangan yang mempunyai tanggung jawab mengelola dana milik peserta program pensiun yang akan dikembalikan pada saat peserta memasuki masa pensiun atau berhenti dari perusahaannya. Dalam melakukan kegiatan investasinya tidak hanya menghadapi resiko investasi yang harus ditanggungnya, tetapi juga menghadapi peningkatan kewajiban dan penurunan nilai asset yang dimiliki.Sementara itu, kegiatan investasi dana pensiun di atur oleh pemerintah dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 78/KMK.O 1711995 tanggal 3 Februari 1995 dan perubahannya dengan Keputusan Menteri Keuangan No.296/KMK.017/2000 tanggal 26 Juli 2000. Peraturan ini tidak lain dimaksudkan untuk melindungi peserta program pensiun dari kesalahan yang dilakukan oleh pengelola dana pensiun dalam melakukan kegiatan investasi.Agar dapat meningkatkan tingkat kepastian pemenuhan kewajibannya, dana pensiun dapat menerapkan teori portofolio investasi asset - liability dalam menyusun portofolio investasinya."

"Implementation of civil servant pension system in Indonesia is like a time bomb that could explodeat any time. There are five fundamental problems identified in the implementation of civil servantpension system. The problems are the financing of the pension plan, pension fund management,pension fimd management institutions, pension participants and pension benefits. The solutions ofthis problems must be precise and comprehensive. In an effort to reform civil servant pensionssystem, there are three components that must be updated, (1 ) the participant, (2) pension programwhich includes a pension program funding, investment funds, and pension benefits, and (3)institutions with authority to administer the pension plan."