Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai fenomena lemahnya rezim non-proliferasi nuklir internasional dalam menghadapi perilaku nuklir Iran. Negara tersebut dapat tetap membangun program nuklirnya meskipun telah menandatangani Traktat Non- Proliferasi Nuklir (NPT). Teori signifikansi rezim Stephen D. Krasner menyatakan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan rezim internasional. Faktor-faktor tersebut yaitu egoistic self-interest, political power, dan norms and principles digunakan untuk membantu menjelaskan fenomena ini. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa lemahnya rezim nonproliferasi nuklir internasional dalam kasus Iran dipengaruhi oleh (1) egoistic selfinterest Iran, (2) political power Iran, dan (3) norms and principles NPT dan IAEA yang tidak sejalan dengan Iran.

---

This thesis focuses on the phenomenon of an international nuclear nonproliferation regime's weaknesses vis a vis Iran's nuclear ambitions. Iran still continues its nuclear program although it has already signed the Nuclear Non- Proliferation Treaty (NPT). Stephen D. Krasner's regime significance theory stated that there are factors which have influenced and continue to mold the development of the international regime's policies. Those factors such as egotistic self-interest, political power, and norms and principles are used to explain this phenomenon. It can be concluded that the weaknesses of the international nuclear non-proliferation regime related to Iran's nuclear development are being influenced by (1) Iran's egotistic self-interests, (2) Iran's regional and international political power, and (3) NPT and IAEA's norms and principles that are not in line with Iran's behavior."

"Sejak detonasi senjata nuklir pertama, komunitas internasional telah mengakukan potensi yang dimilikinya. Hal tersebut menimbulkan inisiatif untuk membentuk hukum internasional dan peraturan untuk meregulasi senjata-senjata tersebut. Perjanjian internasional pertama yang mengatur tentang senjata nuklir ini adalah Partial Test Ban Treaty 1963, yang melarang pengujian senjata nuklir dalam atmosfer. Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 1968 melanjutkannya dan merupakan perjanjian penting dalam bidang pengendalian senjata nuklir. Perjanjian tersebut mengatur proliferasi senjata nuklir dan memberi kewenangan kepada IAEA untuk menjadi badan pengawas tenaga nuklir internasional. Pembuatan beberapa wilayah bebas senjata nuklir mengikuti semangatnya komunitas internasional dari suksesnya NPT ini. Tujuan komunitas internasional berikutnya adalah untuk membuat suatu perjanjian internasional yang melarang pengujian senjata nuklir secara komprehensif, yaitu yang tidak hanya melarang pengujian dalam atmosfer, tetapi juga dibawah tanah. Dari segi pelucutan senjata nuklir, Amerika Serikat dan Rusia telah mengadakan perundingan dengan tujuan melimitasi senjata nuklirnya SALT I dan II, dan pada akhirnya berhasil membetnuk perjanjian INF 1987 dan NEW START 2010, yang berhasil mengurangi senjata nuklir milik kedua negara tersebut. Selain itu, dalam skala global, Nuclear Weapons Prohibition Treaty 2017 bertujuan untuk mengurangi senjata nuklir secara multilateral dan komplit, walaupun kesuksesannya sangat terbatas. Penelitian ini menganalisis berbagai perjanjian internaional yang berlaku dan belum berlaku yang mengatur tentang non-proliferasi dan pelucutan senjata nuklir. Penulis juga akan menganalisis berbagai kasus tentang pelanggaran dan praktik negara terkait dengan perjanjian-perjanjian yang berlaku, dan menunjukkan efektifitas, atau ketidak efektifitas, perjanjian-perjanjian tersebut.

---

Since the first detonation of a nuclear weapon, the international community has recognized its dangerous potential. This sparked the initiative to form legal international regulations regarding such weapons. The first of these regulations came in the form of the Partial Test Ban Treaty 1963, which banned the testing of nuclear weapons in the atmosphere. The Non Proliferation Treaty followed and became a landmark treaty in the world of nuclear non proliferation and disarmament. Said treaty regulated the proliferation of nuclear weapons and gave power to the IAEA to become the international nuclear watchdog. The NPT would become the most adopted treaty to regulate nuclear weapons. The formation of numerous nuclear weapon free zones followed the renewed spirit of nuclear non proliferation caused by the implied success of the NPT. A Comprehensive Test Ban Treaty, a treaty which bans nuclear testing underground in addition to the atmosphere, became the next target for the international community, which as of now has not yet entered into force. The efforts to reach nuclear disarmament was continued by the owners of the largest nuclear weapon arsenals, U.S and Russia, through diplomatic talks on limitation of strategic arms SALT I and II and culminated in the Intermediate Nuclear Forces Treaty and the NEW START, which aimed to reduce nuclear weapons of all forms. On a global scale, the Nuclear Weapons Prohibition Treaty aimed to achieve nuclear disarmament multilaterally, although its success has been very limited. This Research analyzes the many treaties in force and subsequent treaties regarding nuclear non proliferation and disarmament. The Writer also discusses cases of violations and practice regarding nuclear non proliferation and disarmament and notes the effectiveness, and ineffectiveness, of the treaties."

"Karsinoma Narsofaring (KNF) merupakan tumor ganas dengan frekuensi tinggi. Radioterapi merupakan terapi pilihan untuk penderita KNF. Bagian yang radiosensitif pada kelompok sel tumor adalah fase proliferasi. Salah satu metode untuk menilai proliferasi ini adalah dengan menggunakan antibodi monoklanal anti PCNA. Dilakukan penelitian dalam rangka mencari upaya untuk meningkatkan hasil terapi radiasi pada penderito KNF. Bahan dan cara dilakukan penelitian secara kros seksional terhadap penderita KNF yang hanya mendapat terapi radiasi 6600 cGy dan banan biopsi diperiksa proliferating call nuclear antigen ( PCNA ) di laboratorium Patologi Anatomi FKUI/RSCM. PCNA dihitung dalam 1000 sel sehingga dapat nilai PCNA dalam presentase. Hasil: Dari 17 penderita yang ikut dalam penelitian ini 8 orang masih hidup dan 9 orang meninggal. Nilai PCNA (%) yang didapat pada kelompok pasien yang hidup dan meninggal menunjukkan perbedaan bermakna, dimana nilai PCNA yang tinggi didapat pada kelompok penderita yang meninggal. Hal ini tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan pada penderita yang dapat terapi radiasi. Hubungan nilai PCNA ( % ) dengan kelompok kelenjar getah bening, juga tampak perbedaan bermakna antara kelompok NO - Ni dibandingkan dengan N2-N3, dimana kelompok N2-N3 mempunyai nilai PCNA lebih tinggi. Kesimpulan: PCNA dapat dipakai sebagai faktor prognostik pada penderita KNF, tetapi PCNA yang tinggi ternyata mempunyai angka ketahanan hidup yang rendah. Ini tidak sesuai dengan harapan pada penderita KNF yang mendapat terapi radiasi. Jadi dengan penelitian ini tidak ada upaya yang dapat dilakukan untuk merobah metoda radiasi saat ini."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai aplikasi dan analisa proliferasi nuklir Korea Utara pada masa forum dialog Six Party Talks dalam teori permainan deterent asimetris dengan Amerika Serikat. Pada permainan deterent asimetris tersebut kedua negara pemain memiliki preferensi hasil akhirnya masing-masing berdasarkan asumsi permainan dan ketersediaan kelengkapan informasi dalam permainan. Terkait empat hasil akhir yang berupa status quo, keunggulan bagi negara penantang, keunggulan bagi negara bertahan dan konfrontasi atau konflik, Korea Utara sebagai negara penantang dan Amerika Serikat sebagai negara bertahan akan menggunakan kredibilitas deterentnya masing-masing guna mendapatkan hasil akhir sesuai yang diinginkan oleh negaranya sekaligus menghindari konfrontasi atau konflik sebagai hasil terburuk.

---

ABSTRACTThis thesis will examine the application and analysis of the North Korean nuclear proliferation during the Six Party Talks in asymmetric deterrence game theory with United States. On the asymmetric deterrence game both of country players have its own final results preference based on the games assumption and the availability of the complete information in the game. Four related outcome such as the status quo, advantage for challenger state, advantage for defender state and confrontation or conflict, North Korea as a challenger state and United State as a defender state will use its credibility of deterrence in order to get the desired final results of its country preference and avoiding confrontation or conflict as the worst result at once."

"Semenjak lahirnya teknologi nuklir serta terungkapnya keuntungan yang dapat diperoleh dari penggunaan tenaga atom, negara-negara di seluruh dunia memulai era baru guna memperoleh kemampuan mengembangkan nuklir. Kekhawatiran atas penggunaan teknologi nuklir secara negatif untuk tujuan militer senantiasa mengancam keberadaan serta keamanan umat manusia di seluruh dunia. Guna memberikan keseimbangan atas situasi tersebut maka negara-negara di dunia dengan kedudukannya sebagai masyarakat internasional membentuk suatu konsensus atas adanya sistem serta perangkat peraturan yang berfungsi untuk menggalakkan penggunaan teknologi nuklir untuk tujuan damai sekaligus juga menjamin adanya kepastian atas perlucutan serta pelarangan produksi dan penyebaran senjata nuklir secara bertahap dan konsisten. Skripsi ini secara khusus membahas mengenai Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir 1968 (NPT) yang pada hakekatnya dibentuk untuk mencegah penyebaran serta produksi dari senjata nuklir sekaligus mendukung adanya transfer dari teknologi nuklir untuk tujuan damai namun sarat dengan beberapa kekurangan. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif preskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan kelemahan dari NPT yang terdapat dalam pengaturan pasal-pasalnya, terlebih terkait dengan perkembangan transfer teknologi dan material nuklir, disertai dengan tujuan lainnya yakni memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hasil penelitian dari skripsi ini menyimpulkan bahwa sifat diskriminatif dari NPT yang berdampak kepada tidak hadirnya hakekat universalitas NPT serta kurangnya komitmen dan konsistensi negara-negara peserta NPT khususnya Nuclear Weapon States (NWS) terkait dengan kewajibannya sebagaimana diatur di dalam Pasal IV dan VI NPT menjadi salah satu kekurangan utama perjanjian ini.

---

Since the dawn of nuclear discovery and the revelation of the benefits of the atom, countries have attempted to acquire nuclear capabilities. However, the military misuse or abuse of the atom has always posed a threat to the existence and safety of humanity. In order to balance the situation, countries as the international community sought to establish a system to encourage the use of nuclear technology for peaceful purposes while simultaneously ensuring the non¬proliferation of nuclear weapons. This thesis specifically addresses some deficiencies of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 1968 (NPT) which is essentially formed to prevent the spread and the production of nuclear weapons and to support the transfer of nuclear technology for peaceful purposes.

This research is a legal study with normative juridical approach and descriptive prescriptive analysis which aim is to illustrate the weakness of the articles of the NPT, especially related to the development of the transfer of material and nuclear technology, along with the solutions or suggestions of the issues. The result of this thesis concludes that the discriminatory nature of the NPT which has an impact on the universality of the NPT, the lack of commitment and consistency of the participating countries, particularly the Nuclear Weapon States (NWS), regarding their obligations set forth in Article IV and VI of the NPT became the major deficiency of this Treaty. "

"Dalam Hubungan Internasional, salah satu yang menjadi isu penting dan tidak bisa dipisahkan dari kekuatan (power) adalah konflik, konflik menjadi hal yang permanen. Terjadinya konflik disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah minyak. Program nuklir Iran yang sudah dimulai sejak tahun I960-an terus menjadi konflik Internasional tepatnya setelah revolusi Iran tahun 1979 sampai dengan 2004. Iran yang merupakan negara kelima terbesar perighasil minyak dunia mengembangkan program nuklirnya untuk kepentingan ekonomi, yaitu sebagai bahan energi pengganti minyak. Dalam perkembangan selanjutnya, nuklir Iran tidak pemah bisa dilepaskan dari isu politik Internasional. Hal ini terkait dengan efek nuklir yang bisa melampaui kedaulatan teretorial suatu Negara. Perebutan Hegemoni antara suatu Negara dengan Negara lain pun tak urung juga (bisa) menggunakan nuklir. Akibatnya, nuklir menjadi salah satu piranti efektif untuk memaksa menaklukkan lawan.Dengan menggunakan paradigma positivisme dan metode case study Robert. K. Yin, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa Iran tetap mengembangkan program nuklirnya dan bagaimana masa depan nuklir di Iran di tengah konflik Internasional.Puncaknya pada awaI November 2004, parlemen Iran tetap berpegang dengan keputusannya, yaitu melanjutkan program nuklirnya dengan dalih untuk kemakmuran rakyat sebagai counter atas tudingan miring bahwa program nuklirnya digunakan untuk mendominasi Negara lain dan dapat memicu destruktivitas dalam skala masal. Dengan keputusannya pula Iran harus berjuang untuk meyakinkan dunia Intemasional dan IAEA bahwa program nuklirnya semata-mata untuk tujuan damai.Dari sinilah penelitian ini menjadi penting, polemik panjang yang melibatkan kelompok kepentingan Internasional bermuara pada satu isu, yaitu program nuklir Iran. Dengan analisis nuclear detterence Theory dalam bingkai teori konflik, penelitian ini mengelaborasi program nuklir Iran dengan tetap berupaya menjernihkan persoalan secara proporsional.

---

In the International Relationship, the most important and permanent issue that can't be separated from "power" is conflict. Oil is one of "a power" that causes conflict. Iran's nuclear program began in 1960. This program has become an international conflict since Iran's revolution in 1979. Iran, the fifth oil country, was enlarging its nuclear program for economic need that was for oil material substitute. In the next, Iran's nuclear program, always, is a part of the International political issue. It was caused by the effect of nuclear that was beyond territorial sovereignty. Nuclear, also, can be used to take hegemony over between nations. Consequently, nuclear became one of the effective tools to conquer other countries.

The purpose of this thesis are to know why Iran decided to continue its nuclear grogram and how the future of Iran's nuclear program in International conflict. This thesis uses a positive paradigm with a Robert K. Yin's case study method.

In the beginning of November 2004, Iran's nuclear program was on climax. Iran's parliament stacked on their decision to continue the program. They said that the reason to continue this program was citizen's prosperity. But in fact, this was used as a counter opinion (to cover the issue) which said that Iran's nuclear program was used to dominate other country and caused massive destruction. Sticking to their decision, Iran have to make International and IAEA believe that this program for peace only.

Long polemics, many interesting groups involved, resulted one issue that is Iran's nuclear program. Using the analysis of nuclear deterrence theory, this research try to analyze this problem in the proportional way. It is the importance of this research."