Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas Kebijakan Luar Negeri Australia terhadap Indonesia: Kebijakan Kontra Terorisme Pasca Serangan Bom Bali 1 pada kurun waktu 2002-2008. Penelitian ini berupa penelitian kuantitatif dengan metode studi literature. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Australia terhadap Indonesia dipengaruhi oleh determinan internal berupa pemerintahan yang berkuasa (partai), opini publik, dan media massa. Selain itu, dipengaruhi pula oleh determinan eksternal berupa hubungan Australia dengan Amerika Serikat dan situasi global yang mendorong penguatan isu HAM. Kesemua variabel determinan tadi mempengaruhi pemerintah Australia dalam memutuskan kebijakan luar negeri yang mengacu pada pendekatan yang bersifat soft approach.

---

AbstractThis research discusses Australia‟s foreign policy toward Indonesia: Counter terrorism policy after the first Bali bomb attack during the period 2002-2008. The purpose of this research is to find and understand why Australia decided to use soft approach counter-terrorism due to Indonesia. The result of this research showed that Australia‟s foreign policy toward Indonesia affected by the internal determinants of the ruling party, public opinion, and mass media. It is also affected by external determinants of relations between Australian and the United States; global situation that encourages the strengthening of human rights issue. All these variables affect the government in deciding foreign policy which will be refers to the soft approach."

"Penelitian ini menganalisa pengaruh kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) dalam menghadapi terorisme internasional terhadap tumbuhnya fundamentalisme Islam di Palestina yang diwakili oleh kelompok Hamas, yang bertujuan untuk mengungkapkan dan menjelaskan motif dan tujuan AS dalam mengeluarkan kebijakan tersebut serta mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan tersebut terhadap tumbuhnya gejala fundamentalisme Islam di Palestina, seperti kelompok Hamas. Gejala fundamentalisme llamas tersebut dibuktikan oleh pernyataan dan tindakan mereka yang selalu bersikap dan bertindak anti AS-Israel, data-data tersebut diperoleh dari dokumen resmi, seperti surat kabar dan situs intemet. Selain itu tulisan ini memprediksikan prospek pemberantasan terorisme dan fundamentalisme Islam di masa mendatang. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:1. Kebijakan AS pada masa pemerintahan George W. Bush sangat dipengaruhi oleh lobi Yahudi dan Neo Konservatif sehingga warna kebijakannya senantiasa represif dan militeristik. Kebijakan luar negeri AS pada masa pemerintahan George W. Bush mempunyai motif dan tujuan untuk merebut dominasi ekonomi global Isu pemberantasan terorisme internasional sebagai mega proyek Pemerintah AS dalam rangka menjadikan negaranya paling survive di dunia.2. Akibat dari kebijakan Pemerintah AS tersebut yang cenderung menggunakan instrurnen militeristik ketimbang bermusyawarah antar sesama adalah mempersubur tumbuhnya gejala fundamentalisme, terutama di negara-negara Islam Timur Tengah. Fenomena fundamentalisme Islam Timur Tengah dibuktikan oleh gerakan Hamas di Palestina yang selalu menjadi perbincangan hangat di berbagai media, terutama media Eropa-Amerika. Petjuangan kelompok Hamas bukanlah seperti fundamentalisme yang muncul pada semua keyakinan agarna sebagai respon atas masalah-masalah yang diakibatkan modernitas. Fundamentalisme mereka juga tidak bisa diidentikkan dengan istilah terorisme yang umumnya "dipaksakan" pengertiannya oleh AS dan Barat, tetapi gerakan Hamas merupakan perlawanan terhadap sikap dan tindakan AS-Israel yang represip.3. Kalau kebijakan AS dalam menghadapi terorisme masih dilakukan dengan Cara-cara yang represip, maka nasib dunia di masa mendatang akan semakin tidak aman dan fundamentalisme Islam akan semakin subur.

---

This research aimed to analyzes the background and influence of US foreign policy on overcoming international terrorism toward Islamic fundamentalism which is represented by Hamas in Palestine. The indicators of Hamas fundamentalism can be seen of their statements and attitude toward US and Israel. The data of this research is collected from legal documents such as news paper and cyber media. Additionally, this research has led to several findings as follows:1. Neo-Conservative and Jews' lobbying highly influences the US policy which tends to be militaristic and repressive. The objective of US foreign policy under the government of George W. Bush's is to dominate the global economy. Overcoming the international terrorism has become the US mayor project in turn had US to be the most survival country in the world.2. The effect of the US' policy which inclined to use the militaristic instruments then to discuss each other is the improvement of the fundamentalism indicators, especially in Middle East Moslem countries that become the pilot project of US' foreign policy. Islamic fundamentalism phenomenon in Middle East was proved by Hamas movement in Palestine that always becomes the theme on every public discussion, especially American-European press. The struggle of I-lamas group is one of the unique group and we must study specifically. Their unique is Hamas' fundamentalism custom must be differentiated with the definition of fundamentalism that often publicized in many media. Hamas fundamentalism is not based by religion and believes in responding the modernity issues. Their fundamentalism is not identical with the terminology of terrorism. Hamas' movement is an opponent toward US' and Israel policy.3. If the US foreign policy on facing international terrorism was hold repressively, the international situation is not safe and the Islamic fundamentalism grows prosperously in the future."

"Skripsi ini menampilkan suatu gambaran mengenai dinamika jumlah kunjungan wisatawan Australia di Bali pasca pemberlakuan kebijakan bebas visa tahun 1993. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperkaya historiografi serta melihat bagaimanakah perkembangan kebijakan bebas visa ini diterapkan kepada wisatawan Australia dan dampak dari jumlah kunjungan tersebut. Penelitian ini memperlihatkan bagaimana pemerintah Indonesia, pusat maupun daerah Bali terus berupaya mengembangkan sektor pariwisatanya serta seberapa kuatnya pengaruh dan dampak yang diakibatkannya. Secara garis besar, kebijakan ini bukan hanya bertujuan untuk menstimulasi jumlah kunjungan secara kuantitatif melainkan juga pemerintah menjadikannya sebagai sebuah langkah dalam pembentukkan image negara yang terbuka, indah dan kondusif khususnya terhadap negara Australia yang memiliki pandangan tersendiri mengenai keamanan Indonesia. Perkembangan kebijakan ini bukan hanya dihadapkan kepada masalah ekonomi yang merupakan latar belakang utama dikeluarkannya kebijakan tersebut, melainkan juga faktor politik dan sosial kebudayaaan turut andil di dalamnya.

---

This thesis shows an image about number of visiting Australian tourists in Bali after enactment of visa-free measure in 1993. There are 4 stages of research methods that using in this research, they are heuristic, source criticism, interpretation and historiography. The aiming of this research are to enrich of historiography then see how is development of this visa-free measure applied to Australian tourist and impact from that number of visiting. This research shows how Indonesia government, either central or Bali government keep trying to develop of tourism sector also how strong are effect and impact caused by the measure. The aiming of this measure not only for stimulating the number as quantitative but also the government made it an opened step in the formation of the state image, beauty, and conducive especially to Australia that has its outlook about Indonesia security. Development of this measure not only faced of economical issue which is the main reason of issuance of the policies but also political and social issue has been contributed on it."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa akar atau mekanisme generatif yang memproduksi peristiwa terorisme Bom Bali 1. Penelitian ini didasarkan karena kebanyakan para filsuf dan ilmuwan ketika menganalisis fenomena terorisme hanya menganalisis sebab-sebab pada tataran kenyataan empiris atau domain aktual semata, padahal untuk mencegah peristiwa teror yang serupa terjadi lagi, kita perlu mengetahui penyebab dasar atau domain real dari suatu peristiwa terorisme. Oleh karena itulah penulis dalam penelitian ini berusaha menganalisis ontologi dari fenomena terorisme Bom Bali 1 melalui pendekatan realisme ontologi Roy Bhaskar, hal ini dilakukan dalam rangka untuk mencari struktur dasar yang memproduksi realitas teror Bom Bali 1, sehingga di masa depan kita dapat menghindari peristiwa yang serupa terjadi lagi. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah struktur dasar atau mekanisme generatif yang memproduksi peristiwa terorisme Bom Bali 1 adalah kejijikan moral konkret (concrete moral disgust). Kejijikan moral konkret disini dibedakan dari kejijikan moral yang menjadi basis dari adanya sense moralitas kita. Kejijikan moral konkret adalah kejijikan moral yang sudah terkonkretisasi oleh budaya, dimana rasa jijik tersebut muncul di saat sense moralitas kita sudah dipengaruhi oleh berbagai nilai-nilai budaya tertentu, sehingga antara satu individu dengan individu lain bisa timbul rasa jijik moral yang berbeda karena masing-masing punya konkretisasi moral budaya yang berbeda.

---

The purspose of this reaserch is to find out what are the generative roots or mechanism that produce the Bali Bombing 1 terorist incident. Writer doing this research is because when most philosopher and scientist analyze the phenomenon of terrorism, they only analyze the cause at the level of empirical reality or the actual domain, whereas to prevent similar terror events from happening again, we need to know the basic cause or real domain of terrorist incident. Thats why author in this study try to analyze the ontology of the Bali Bombing 1 terrorist phenomenon through Roy Bhaskar ontology realism, this is done to find the basic structure that produces the reality of the Bali Bombing 1 terror, so that in the future we can avoid similar events it happen again. The conclusion drawn from this research is that basic structure or generative mechanism that produced the Bali Bombing 1 terrorism is concrete moral disgust. The concrete moral disgust here is distinguished from the moral disgust that has been concretized by culture where this disgust appears when our sense of morality has been influenced by centainly culture values, so that between one individual and another individual a different  sense of moral disgust can arise because each have different cultural moral concretions."

"ABSTRAKUsaha Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya dari Belanda tidaklah lepas dari peran Australia. Dukungan yang diberikan oleh Australia terhadap kasus Indonesia dan Belanda ini diimplementasikan ke dalam bentuk keikutsertaan Australia mewakili Indonesia diberbagai perundingan yang dilaksanakan oleh kedua negara. Usaha yang dilakukan Indonesia bersama Australia untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan membuahkan hasil ketika pada tahun 1949 melalui Konferensi Meja Bundar, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai sebuah negara yang berdaulat. Hal ini tidak lepas juga dari dukungan kaum buruh Australia yang dengan tegasnya menolak berbagai bentuk penjajahan di Indonesia dan memberikan dukungan melalui aksi boikot terhadap kapal Belanda yang akan berlayar ke Indonesia. Skripsi ini membahas mengenai kebijakan politik luar negeri yang diambil Australia dalam menyikapi kasus ini dan ditulis dengan metode penelitian sejarah.

---

ABSTRACTIndonesia rsquo s struggle to defend its independence from the Dutch can not be separated from the role of Australia. The support from Australia to the Indonesia in this case is implemented in the form of Australian participation in various agreement held by both countries. The struggle undertaken by Indonesia together with Australia to gain the recognition of sovereignty comes to an end when in 1949 through the Round Table Conference, Dutch acknowledge the sovereignty of the Republik Indonesia Serikat. The Australian labors pay a big role as well. They firmly reject all forms of colonialism in Indonesia. The supports from the labors can be seen in the ban on the Dutch ships action. This study using the historical method to discusses about the Australian foreign policy towards Indonesian and Dutch case. "

"ABSTRAKKonsep bantuan dan perlindungan hukum yang dijabarkan dalam KUHAP dapatdikatakan tidak memenuhi asas hukum acara pidana. Konsep bantuan dan perlindunganhukum dalam KUHAP cenderung hanya diperuntukkan bagi tersangka atau terdakwa,bukan korban tindak pidana. Begitu pula dalam UU No. 18 Tahun 2003 dan lainnya.Sementara dalam pelaksanaan HAM, pada praktik dan tatarannya, UU No. 39 Tahun1999 [Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (2) dan (3) masih kurang merepresentasikankeinginan dari konstitusi dan UU HAM yang menginginkan bahwa hak mendapatkanbantuan dan perlindungan hukum bagi semua orang termasuk juga bagi korban tindakpidana. Sementara itu, pengaturan bantuan dan perlindungan hukum yang diatur dalamUU No.8 tahun 1981, UU No.15 Tahun 2003, UU No.13 Tahun 2006, UU No.26Tahun 2000, UU No.18 Tahun 2003, dan UU lainya, serta KUHAP dalam tataranhukum formil pada praktiknya tidak memberikan jaminan hukum yang jelas dan tegassehingga dapat memperlemah perjuangan pemenuhan hak-hak korban. Adapun realitapenanganan oleh pemerintah, pemerintah belum mampu melaksanakan hak-hak materidan immaterial kepada korban terorisme. Amanat pemberian kompensasi, restitusi,rehabilitasi belum dapat dilaksanakan karena hal-hal yang tercantum dalam pasal 36UU No. 15 tahun 2003 masih bias dan sulit diterapkan. Kondisi yang belum berpihakkepada korban ini menjadi bukti bagaimana pemerintah memandang anonim parakorban terorisme.

---

ABSTRACTThe concept of the assistance and law protective which is stipulated in KUHAP,so far is not sufficient for base of the law crime. The concept is merely designated onlyfor the suspects and the one who charged for crime act. It is also what so mentioned inUU No.18/2003 etc. Meanwhile, in the application of Human Rights, in reality and as amatter of fact, UU No.39/1999 (article 3 point (2), and article 5 point (2) and (3) is stillnot exactly as the requirement of constitution and UU Human Rights in which it isrequired that such rights for assistance/support and law protection for the all concernsincluding the victims of the crime act as well. In the meantime, the directive of theassistance and law protective stipulated in UU No.8/1981, UU No.15/2003, UUNo.13/2006, UU No. 26/2000, UU No. 18/2003 etc, also KUHAP in application offormal law in its practice, even it does not give the law guarantee in formal and clearmanner, so that it can weaken the struggle to fulfill the rights of victims. As a matter offacts, the government is not capable yet to perform such rights in forms of material andimmatery for the victims of terrorism. The need of the compensation, restitution,rehabilitation can not be applied yet, because, the subjects which is stipulated in article36 No. 15/2003 is still unclear and difficult to apply. This conditions which still not bealong with the victims requirement, becoming the proof that the government just lookthe victims anonimly to the terrorism victims."

"Isu terorisme di Asia Tenggara sejatinya sudah ada jauh sebelum peristiwa 9/11, akan tetapi sejak peristiwa 9/11 dan Bom Bali, isu terorisme baru dianggap sebagai isu serius oleh ASEAN. Penanganan kontra-terorismenya sendiri tidak bisa hanya berada di level domestik, perlu penanganan di level regional, mengingat ancaman terorisme yang merupakan ancaman transnasional. Akan tetapi, masing-masing negara ASEAN memiliki pola dan gerak ancaman terorisme yang berbeda-beda. Perbedaan inilah yang kemudian menghasilkan penanganan yang berbeda di level domestik. Peran ASEAN sebagai institusi regional sangat diperlukan untuk menghasilkan kebijakan kerjasama kontra-terorisme di level regional, namun dalam prakteknya ASEAN menemukan kendala dalam menyusun kebijakan kontraterorisme di level regional. Oleh sebab itu tulisan ini berusaha meneliti bagaimana peran ASEAN dalam upaya menyusun kebijakan kontraterorisme regional di Asia Tenggara pasca 9/11. Tinjauan literatur ini menggunakan metode taksonomi dengan meninjau 21 literatur akademik terakreditasi yang dikategorikan ke dalam tiga tema utama yaitu: 1) problematika terorisme di ASEAN; 2) upaya ASEAN dalam menangani isu terorisme di kawasan; dan 3) kendala kerjasama ASEAN dalam penanganan terorisme di kawasan. Penulis kemudian menemukan bahwa ASEAN menerapkan konsep comprehensive security untuk menjaga stabilitas keamanan regional dari serangan terorisme. Konsep ini memungkinkan masing-masing anggota ASEAN untuk meningkatkan stabilitas keamanan nasionalnya masing-masing, agar harapannya jika keamanan nasional terbentuk dapat mendorong terbentuknya stabilitas keamanan regional tanpa harus melanggar prinsip ASEAN Way.

---

The issue of terrorism in Southeast Asia existed long before 9/11, but since 9/11 and the Bali Bombings, the issue of terrorism has only been considered a serious issue by ASEAN. Handling counterterrorism cannot only be at the domestic level, and it needs to be handled at the regional level, considering the threat of terrorism, which is a transnational threat. However, each ASEAN country has different patterns and movements of terrorism threats. This difference affect the results in different handling at the domestic level. The role of ASEAN as a regional institution is needed to produce counterterrorism cooperation policies at the regional level, but in practice, ASEAN finds obstacles in formulating counterterrorism policies at the regional level. Therefore, this paper seeks to examine the role of ASEAN in efforts to formulate regional counterterrorism policies in Southeast Asia after 9/11. This literature review employs a taxonomic aproach by reviewing 21 pieces of authorized academic literature that are classified into three categories: 1) the problem of terrorism in ASEAN; 2) ASEAN's efforts in dealing with terrorism issues in the region, and 3) obstacles to ASEAN cooperation in dealing with terrorism in the region. The author then finds that ASEAN applies the concept of comprehensive security to maintain regional security stability from terrorist attacks. This concept allows each ASEAN member to improve the stability of their respective national security and the expectation if national security is formed, it can encourage the establishment of regional security stability without violating the principles of the ASEAN Way."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang bantuan luar negeri Australia untuk Indonesia pada pemerintahan PM Paul Keating yang berasal dari Partai Buruh dan pemerintahan PM John Howard yang berasal dari Partai Liberal pada tahun 1991- 1998 yang ditunjukkan dengan melihat besar bantuan yang diberikan, motif dari pemberian bantuan, serta kebijakan kedua perdana menteri ini dalam memberikan bantuan luar negerinya kepada Indonesia. Dengan latar belakang politik yang berbeda, kedua perdana menteri ini memiliki cara masing-masing dalam memberikan bantuan luar negerinya. Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah dan ditulis secara eksplanatif-deskriptif. Skripsi ini menyimpulkan bahwa dalam pemberian bantuan luar negerinya kepada Indonesia, Australia pada pemerintahan PM Paul Keating dan PM John Howard memiliki motif yang berbeda dalam memberikan bantuan luar negerinya kepada Indonesia, kedua pemerintahan dengan latar belakang politik yang berbeda tersebut juga memiliki sudut pandang yang berbeda dalam melihat Indonesia sebagai penerima bantuan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about Australia rsquo s foreign aid to Indonesia in the government of Prime Minister Paul Keating from the Labor Party and the government of Prime Minister John Howard from the Liberal Party in 1991 1998 which was demonstrated by looking at the amount of aid provided, the motives of giving aid, and the policy of these two prime ministers in providing foreign aid to Indonesia. With a different political background, these two prime ministers have their own way to providing their foreign aid. This thesis was written based on historical method using explanative descriptive style. This thesis concludes that in the provision of foreign assistance to Indonesia, Australia under the government of Prime Minister Paul Keating and Prime Minister John Howard have different motives in providing foreign assistance to Indonesia, and these two prime ministers who came from diffirent political parties have different viewpoints in seeing Indonesia as the recipient aid."

"Skripsi ini membahas mengenai proses ratifikasi perjanjian Protokol Kyoto di Australia yang berlangsung dari tahun 1998-2007. Protokol Kyoto merupakan perjanjian internasional yang mengatur pengurangan gas rumah kaca untuk negara-negara maju yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim global. Proses ratifikasi Protokol Kyoto yang berlangsung lama disebabkan oleh perdebatan politik pro dan kontra antara pemerintahan koalisi liberal-nasional dan pihak oposisi yang terdiri dari Partai Buruh, Partai Hijau dan Partai Demokrat Australia di Parlemen. Penelitian ini menggunakan teori two-level game yang dikemukakan oleh Robert Putnam untuk menjelaskan bahwa dalam proses pengambilan keputusan ada dua tingkat negosiasi yang terjadi, yaitu negosiasi di tingkat I (Internasional) dan di tingkat II (domestik). Two level game juga menjelaskan tentang win-set yang memiliki peran besar untuk menetukan kesepakatan dalam suatu perjanjian. Berdasarkan temuan penelitian, negosiasi yang berlangsung di Parlemen Australia mengahasilkan bahwa pemerintahan John Howard tetap menolak ratifikasi namun pemerintah memiliki komitmen membuat kebijakan-kebijakan untuk pengurangan gas rumah kaca yang mendekati target Protokol Kyoto. Temuan lainnya pada penelitian ini yakni tingkat kesepakatan untuk meratifikasi dilakukan setelah pergantian pemerintahan di tahun 2007 dimana ratifikasi tersebut dilaksanakan oleh Kevin Rudd sebagai Perdana Menteri yang baru terpilih.

---

This thesis discusses the ratification process of the Kyoto Protocol agreement in Australia that lasted from 1998-2007. The Kyoto Protocol is an international treaty which regulated the reduction of greenhouse gases for developed countries that aimed to tackle the problem of global climate change. The ratification process of Kyoto Protocol which lasted a long time was due to the political debate of the pros and cons between the government which are the Coalition of Liberal-National parties and the Opposite parties which include the Australia Labor Party, the Greens, and the Australian Democrats in Parliament of Australia. The theory used in this this qualitative research is the two level-game theory by Robert Putnam, and it is used to explained that there are two levels of negotiation that occur during the decision making proccess, namely negotiation level I( International) and Level II (domestic). Two level game theory is also explains about win-set which have a major role to determine decision in the process of ratification in a treaty. Based on the findings of this research, the negotiations conducted in the Parliament of Australia resulted in the refusal of John Howard’s Government on the ratification. Nonetheless, the government still showed their commitment to make policies for the reduction of greenhouse gases which approached the target of the Kyoto Protocol. Another finding of this research is that agreement on the ratification was carried out after the government transition in 2007 and was spesifically carried out by Kevin Rudd as the newly elected Prime Minister."