Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Adanya pendapat yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tidak berperan dalam proses pembuatan politik luar negeri, menjadi latar belakang dipilihnya topik ini. Pertanyaannya adalah apakah benar bahwa DPR RI tidak ada peran ? Kalau benar, mengapa demikian ? Kalau ada, bagaimana peran DPR RI tersebut ? Jawaban-jawaban atas pertanyaan itu merupakan hal-hal yang dikaji dalam tesis ini. Sesuai dengan definisi politik luar negeri, yaitu tindakan-tindakan suata negara terhadap lingkungan luar dan kondisi-kondisi yang melingkupi pembuatan tindakan tersebut, make dipilihlah 2 (dua) kasus. Kasus itu adalah Normalisasi Hubungan Diplomatik Indonesia Republik Rakyat Cina dan kasus Penyelesaian Masalah Timor Timur di For a Intemasional Pasca Peristiwa Dili 1991. Untuk memahami peran DPR RI tersebut, maka digunakan beberapa kerangka pemikiran. Partama, adalah tentang model hubungan legislatif dan eksekutif dalam suatu sistem politik dalam kaitan dengan pembuatan politik luar negeri, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kenneth N, Waltz. Kedua, adalah konsep-konsep tentang fungsi dan hak-hak lembaga legislatif secara umum dan DPR RI secara khusus. Hasil temuan tesis ini menunjukkan bahwa politik luar negeri (kasus Normalisasi Hubungan Diplomatik Indonesia Republik Rakyat Cina dan kasus Penyelesaian Masalah Timor Timur di For a Internasional Pasca Peristiwa Dili 1991) sebagai output bukanlah berbentuk peraturan setingkat Undang-Undang (W). Konsekuensi logisnya adalah fungsi pembuatan W yang dimiliki DPR RI tidak digunakan. Yang digunakan oleh DPR RI adalah fungsi kontrol saja. Fungsi kontrol inipun digunakan secara terbatas oleh DPR RI, yang ditunjukkan oleh digunakannya wewenang bertanya di dalam Komisi saja. Selain itu penggunaan fungsi kontrol ditunjukkan juga oleh adanya berbagai masukan dan saran yang diberikan Komisi I DPR RI kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Tesis ini juga menemukan kenyataan bahwa Menteri Luar Negeri Republik Indonesia adalah pelaksana politik luar negeri Indonesia). Demikian halnya dalam kasus Penyelesaian Masalah Timor Timm- pasca Peristiwa Dili 1991. Kebijakan Penyelesaian Masalah Timor Timur tersebut tidak pernah dibahas oleh pemerintah secara serius di dalam rapat-rapat dengan DPR RI (Komisi I). Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia (Jenderal purnawirawan Suharto) adalah tokoh yang menentukan dan mendominasi pembuatan politik luar negeri Indonesia (dua kasus) tersebut. Salah satu sebab dominannya Presiden RI tersebut karena pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 belum dijelaskan dalam peraturan perundangan yang lebih operasional. Ketiadaan perturan perundangan yang lebih opersional tersebut menyebabkan kedudukan DPR dalam pembuatan politik luar negeri RI menjadi tidak terlalu jelas. Akibatnya DPR RI tidak berdaya, ketika lembaga tersebut diabai.kan oleh eksekutif."

"Hakekat dasar dari pembangunan suatu bangsa dimanapun di dunia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh penduduknya. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui cara yang dianggap paling sesuai dengan kernampuan serta sumber daya bangsa itu sendiri. Dinamika dalam melaksanakan pembangunan membutuhkan perencanaan, strategic koordinasi serta pengawasan yang cermat. Upaya pemerintah tersebut juga akan sia-sia bila rakyat tidak mcmberikan dukungan sepenuhnya. Empat Modernisasi, merupakan tujuan pembangunan nasional Republik Rakyat Cina untuk mewujudkan masyarakat sosialisme pada akhir abad ke 20. Pencanangan pola pcmbangunan jangka panjang ini dirnulai secara resmi sctelah diadakan revisi terhadap Konstitusi tahun 1954 dan tahun 1975. Dalam Konstitusi tahun 1978, pola pembangunan jangka panjang Republik Rakyat Cina memasuki era baru, yang sebelurnnya radikalisme merupakan ciri khas, kini semangat reformis menjadi dasar bagi pola pembangunan.Pemimpin Republik Rakyat Cina, Deng Xiaoping menerapkan strategi pembangunan yang berbeda dari pendahulunya, Mao Zedong. Pada prinsipnya apa yang menjadi tujuan bagi keduanya adalah sama, tetapi pembahan strategi tersebut juga akan mcmbawa pengaruh pada pcrubahan esensi dasar pola pembangunan Republik Rakyat Cina dalam jangka panjang."

"Skripsi ini menyimpulkan bahwa sistim pemilikan tanah yang tidak merata di Cina menimbulkan berbagai macam akibat, seperti pemberontakan melawan tuan tanah, pemerintah maupun kekuatan-ke_kuatan lainnya. Pemimpin PKC menjalankan pembaruan sistim pemilikan tanah tidak saja untuk merubah kehidupan para petani tetapi juga untuk menarik massa petani agar mendukung Partai. Kekuatan massa peta_ni ini digunakan sebagai kekuatan utama dalam menjalankan perjuangan revolusioner. Tahap ini dianggap sebagai langkah awal dari program komunis dalam menjalankan pembaruannya di segala bidang. Akhirnya dapat disimpulkan dari penulisan skripsi ini, bahwa gerakan perubahan sistim pemilikan tanah (1950-1953) ternyata hanya mampu untuk merubah sebagian kecil saja dari kehidupan petani-petani Cina. Hal ini disebabkan karena Partai terlalu tergesa-gesa untuk melanjutkannya dengan sistim Kolektivisasi yang menasionalisasikan seluruh tanah."