Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 150930 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
S7611
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Rusdi
"ABSTRAK
Latar belakang berdirinya Partai Sosialis Indonesia (PSI) karena perbedaan kebijakan politik di dalam Partai Sosialis (PS) antara kelompok Amir Sjarifuddin yang lebih cenderung memihak blok komunis dengan kelompok Sutan Sjahrir yang menentang politik memihak tersebut. Sosialisme PSI disebut juga dengan sosialisme kerakyatan. Masyarakat yang dicita-citakan oleh PSI adalah masyarakat Sosialis, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Sejak mulai berdirinya bentuk organisasi PSI adalah partai kader, akan tetapi karena kebutuhan untuk pemilihan umum sifat partai kader PSI makin lama makin bergeser ke arah partai massa. Namun demikian PSI tetap mengalami kekalahan dalam pemilihan umum 1955. Penyebab utama kekalahan partai PSI dalam pemilihan umum karena kelemahan partainya sebagai partai kader, penyebab lain karena terjadinya kecurangan-kecurangan dalam proses pemilihan umum oleh partai-partai yang berkuasa.
Peranan kepolitikan PSI selama masa revolusi sampai pemilihan mumun pertama (1948-1955) dapat dilihat di pemerintahan dan di Lembaga Perwakilan Rakyat. Di pemerintahan PSI mewakili dalam empat Kabinet dari enam Kabinet yang pernah terbentuk pada masa itu. Di Lembaga Perwakilan Rakyat, mulai dari KNIP sampai DPRS PSI menjadi partai terkemuka, jumlah kursinya dalam lembaga tersebut menduduki posisi ketiga di bawwh POI dan Masyumi. Peranan kepolitikan PSI yang lebih konkret terlibat dari sikap PSI terhadap perundingan-perundingan yang dilangsungkan antara Indonesia-Belanda, seperti terhadap Persetujuan Renville, Pernyataan Roem-Royen, dan Konperensi Meja Bundar. Mengenai tuduhan PKI terhadap PSI yang menyatakan bahwa PSI terlibat dalam Peristiwa 17 Oktober 1952, tidak diketemukan bukti-bukti yang kuat tentang tuduhan tersebut. Oleh karena itu tuduhan tersebut tidak lain hanyalah strategi PKI untuk memojokkan PSI dalam percaturan kepolitikan nasional. Peranan politik PSI pada periode {1948-1955) selain di tingkat nasional juga di daerah-daerah. Peranan tewreebut dapat dilihat dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh cabang-cabang PSI di daerah-daerah di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan daerah-daerah lainnya.
Peranan kepolitikan PSI pasta pemilihan umum (1955-1960) dapat dilihat dari perjuangannya di DPR dan di Konstituante. Selain itu peran politik PSI yang tidak kalah pentingnya adalah peranan politik luar negeri yang dimainkannya, karena kebijakan politik luar negeri PSI pada dasarnya juga mencerminkan kebijakan politik luar negeri Pemerintah dan bangsa Indonesia. Peristiwa PRRIPermesta di awal tahun 1958 telah mempercepat berakhirnya peran kepolitikan PSI. Pembubaran PSI oleh Pemerintah tahun 1960 dihubungkan dengan keterlibatan beberapa pemimpin PSI dalam peristiwa PRRI-Permesta tersebut. Akan tetapi penyebab utama dibubarkannya PSI karena partai PSI selalu mengkririk dengan keras konsepsi Presiden dengan sistem Demokrasi Terpimpinnya. Setelah PSI dibubarkan, PSI masih memperlihatkan peranan kepolitikannya dengan membentuk Liga Demokrasi bersamasama dengan partai-partai politik lainnya. Para tokoh-tokoh PSI bersama-sama dengan politisi partai lainnya dalam Liga Demokrasi memperjuangkan dan menyuarakan tuntutan demokrasi terhadap Pemerintah. Liga demokrasi pun dibubarkan oleh Pemerintah karena dianggap bertentangan dengan sistem Demokrasi Terpimpin. Dengan berakhirnya Liga Demokrasi maka berakhir pulalah peranan kepolitikan PSI di pentas kepolitikan nasional karena tidak mempunyai wadah lagi.
PSI ternyata tidak hanya dibubarkan,, tetapi para pemimpinnyapun ditahan dan dlasingkan oleh penguasa pada awal athun 1962. Penahanan dan pengasingan para pemimpin PSI dihubungan dengan tuduhan mengadakan rapat rahasia di Bali yang bertujuan untuk menggulingkan Pemerintah, dan tuduhan terlibat dalam usaha percobaan pembunuhan Presiden Soekarno di Ujung Pandang. Akan tetapi semua tuduhan tersebut harsyalah skenario yang dibuat oleh PKI untuk melenyaikan pengaruh PSI dalam kehidupan politik Indonesia, karena setelah diadakan pemeriksaan tuduhan tersebut tidak terbukti kebenarannya.
Selama memainkan peranan kepolitikannya, hubungan PSI dengan partai-partai lainnya seperti dengan PNI, Masjumi, NU, dan partai-partai lainnya cukup baik. Kendatipun pada masa-masa tertentu dan pada masalah-masalah tertentu terjadi perbedaan pandangan antara PSI dengan partai-partai tersebut, namun masih dalam taraf yang wajar dan tidak sampai menimbulkan konflik seperti yang terjadi antara PSI dengan PHI. Suatu kesimpulan yang dapat ditarik dari tesis ini adalah bahwa PSI telah memainkan peranan kepolitikannya yang cukup penting dan berarti di pentas percaturan kepolitikan nasional selama periode 1048-1960. Dalam memainkan peran kepolitikannya itu terjadi konfllk antara PSI dengan PKI, dan PKI berhasil mendekati dan mempengaruhi Presiden Soekarno. Nampaknya Presiden Soekarno terlalu percaya pada fitnahan yang dilakukan oleh PKI terhadap PSI, dan selanjutnya PKI dan Presiden Soekarno berhasil menyingkirkan PSI dari percaturan kepolitikan nasional.
"
1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yohannes Ronaldo
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
S5470
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pinto, Julio Tomas
"Penulisan tesis ini memfokuskan pada pembahasan tentang Mobilisasi dan Demobilisasi Forgzas Armadas da Libertagéo Nacional de Timor Leste-Tentara Pembebasan Nasional Timor Timur: Sayap militer dalam perjuangan Kemerdekaan Umor Timur Tahun 1975-2000. Peneiitian ini dimaksudkan untuk dapat menjeiaskan pembentukan FALINTIL sebagai respon terhadap pergolakan politik antara partai-partai politik dan pembubaran FALINTIL yang bertujuan membangun sebuah miiiter professionai. Pergeseran orientasi Tropas dari sebuah institusi militer apolitik menuiu peran politik. Pokok permasalahannya dalam penelitian ini adalah mengapa Tropas dan anggota Fretiiin dapat menyatukan misi perjuangan dalam FALINTIL dan mengapa pasca kemerdekaan FALINTIL harus dibubarkan ? 4
Untuk menganalisis persoaian diatas, teori yang digunakan adalah teori nasionalisme, dekolonisasi dan teori kelompok kepentingan dan teori profesionalisme militer. Teori ini akan membantu penuiis dalam menganalisis dan mengamati dinamika poiitik yang melatarbelakangi mobilisasi dan proses demobilisasi FALINTIL. Kemudian metodoiogi yang digunakan agialah diskriptif kuaiflatif dan pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara mendalam dan Iibraiy research.
Dari hasil penelitian ini menunjukkan kecenderungan bahwa kelahiran FALlNTiL diawali oleh terbentuknya sebuah komisi kemanusiaan antara Fretilin dan Apodeti yang berfungsi membantu rakyat yang mengalami pendentaan akibat kudeta UDT. Dari komisi kemudian adanya intervensi kepenlingan Fretiiin yang dibawah oleh elit komisi kemanusiaan ini. Daiam konsep-konsep tentang tentara profesional tentara secara doktriner memiliki suatu misi yang lebih iintas golongan baik itu poiitik, agama maupun keiompok-kelompok kepentingan. Tropas tampaknya berusaha melaksanakan doktrin netralitas tentara itu tetapi naluri nasionalisme Timories-nya sulit untuk dihilangkan. Dalam kondisi politik seperli ini, usaha unluk mengajak para pimpinan partai politik bermusyawarah dalam penyelesaian masaiah Timor Timur mengalami kebuntuhan. Sedangkan di sisi Iain kekerasan UDT yang dimulai tanggai 11 Agustus 1975, terus berianjut sampai 19 Agustus 1975 di seiuruh kota Dili dan Baucau. Melihat realitas ini sebagai Timories, kecenderungan bangkitnya nasionalisme untuk memerdekaan Timor Timur mengantarkan para anggota Tropas menentukan pilihan untuk meiakukan kontra kudeta terhadap UDT. Jadi, ketika terjadi kontra kup tanggal 20 Agustus 1975 menandai mobilisasi (Iahirnya) FALiNTIL secara fungsionai yang merupakan penyatuan antara kekuatan Tropas dan para anggota Fretilin. Dengan demikian kecenderungan keberpihakan Tropas terhadap Fretilin disebabkan oleh faklor-faktor sebagai berikut ; keadilan tidak ditegakan dalam penyeiesaian masalah Timor Timur. Keberpihakan pemerintah Portugal terhadap UDT memberikan jastiiikasi kepada Tropas untuk mengambii Iangkah-Iangkah politik terhadap UDT. Proses dekolonisasi yang terjadi di daerah-daerah koloni Portugal seperti di Anggoia, Mozambique, Guena Bisau memberikan pelajaran poiitik yang berharga bagi kebangkitan nasionaiisme di kalangan Tropas.
Meningkatnya tingkat kekerasan yang dilakukan oleh UDT terhadap Fretilin selama kudela semakin menciptakan opini dan persepsi anggota Tropas yang negatif terhadap UDT. Fenornena ini berimpiikasi pada munculnya konsoiidasi Tropas untuk menghadapi kekuatan UDT yang didukung Poiisi Portugal. Dan faktor terakhir yang ikut mewarnai keberpihakan politik Tropas adalah peraaudaraan kandung antara Rogerio Lobato sebagai Panglima Tropas dan Nicolao Lobato sebagai Wakil ketua Fretilin, ikut menentukan pembelaan politik Tropas bagi Fretilin. Jadi kedekatan secara psikologis dan biologis mengantarkan ke1ompok Tropas untuk me1akukan pembelaan politik terhadap kepentingan politik Freti|in_ Sedangkan demobilisasi FALINTIL di lakukan atas dasar sebuah keinginan mulia yakni membangun militer yang profesional dan tidak mengintervensi ruang publik seperti bisnis dan poIitik_ Kemudian ketegangan politik dalam inlemal FAUNTIL berdampak pada gesekan kepentingan antar faksi-faksi politik dalam FALINTIL serta ketldakjelasan keanggotaan FALINTIL menjadi penyebab utama demobilisasi FALINTIL."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
T5613
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bambang Lukman Hadi
"ABSTRAK
Skripsi ini membahas konflik yang terjadi antara Partai Komunis Indonesia dengan Partai Sosialis Indonesia dalam periode 1955-1960. Tahun 1955 ditandai dengan pemilihan umum pertama dan tahun 1960 ditandai dengan pembubaran Partai Sosialis Indonesia. Kurun waktu tersebut mencakup periode Demokrasi Parlementer serta peralihan kepada Demokrasi Terpimpin. Konflik PKI dengan PSI merupakan konflik yang berlatar be1akang ideologis. Secara historis konflik ideologi komunisme dengan sosialisme demokrat berawal dari perbedaan penafsiran terhadap Marxisme. Konflik Indeologi PKI dengan PSI mengakibatkan pertentangan kepentingan dimana satu sama lain menempatkannya sebagai lawan politik utama. Dalam sistem politik multi partai serta tumouhnya kekuatan ekstra parlementer seperti Sukarno dan militer, konflik PKI dengan PSI mewujud dalam pola-pola aliansi antara kekuatan-kekuatan politik ada. Menghadapi sejumlah isyu politik pada kurun waktu 1955-1960, PSI yang beraliansi dengan Masyumi serta dekat dengan Mohammad Hatta. Sementara PKI beraliansi dengan Sukarno. Telaah terhadap topik masalah tersebut didasarkan atas teori konflik. Dalam hal ini digunakan teori konflik dari Galtung yang memperlihatkan hubungan antara elemer-elemen konflik yaitu: perbedaan persepsi yang bersumber dari ideologi, perilaku konflik serta suasana konflik yang tercipta. Perbedaan persepsi akan membentuk perilaku konflik yang bertujuan menjatuhkan atau mengalankan lawan."
1990
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
P. Y. Nur Indro
"ABSTRAK
Pemahaman terhadap pemikiran politik suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari sejarah dan nilai-nilai yang dimiliki bangsa tersebut, walau pengaruh eksternal terhadap bangsa tersebut juga tidak dapat diabaikan. Terdapat beberapa pemikiran politik yang menjadi landasan dalam perebutan dan pengisian kemerdekaan bangsa Indonesia. Kondisi perebutan dan pengisian kemerdekaan Indonesia merupakan wahana pemikiran politik yang sangat luas dan beranekaragam. Menurut Herbert Feith dan Lance Castles dalam bukunya Indonesian Political Thinking 1945 - 1965, pemikiran politik tersebut dapat dipisah dalam lima aliran, yaitu (1) Nasionalisme Radikal, (2) Tradisionalisme Jawa, (3) Islam, (4) Sosialisme Demokratis dan (5) Komunisme.
Penelitian ini berusaha untuk mendalami pemikiran Sosialisme Demokratis yang menjadi landasan pemikiran politik Partai Sosialis Indonesia. Pemahaman pemikiran politik Sosialisme Demokratis Partai Sosialis Indonesia dibatasi hanya dalam hubungannya dengan pemikiran politik Soetan Sjahrir. Oleh karena itu pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana kantribusi Soetan Sjahrir terhadap pemikiran politik Partai Sosialis Indonesia tentang Sosialisme Demokratis?
Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut di atas, peneliti mengklasifikasi pemikiran politik Soetan Sjahrir dalam tiga golongan, yaitu : (1) pemikiran politik tentang Kebebasan, (2) pemikiran politik tentang Universalisme Humanis, dan (3) pemikiran politik tentang Sosialisme Kerakyatan. Ketiga klasifikasi pemikiran politik Soetan Sjahrir tersebut kemudian dihubungkan dengan hasil deskripsi pemikiran politik Partai Sosialis Indonesia tentang Sosialisme Demokratis.
Hasil penelitian menyatakan bahwa sikap kritis Partai Sosialisme Indonesia terhadap berbagai masalah didasarkan atau ada hubungannya dengan ketiga klasifikasi pemikiran politik Soetan Sjahrir. Dengan demikian kontribusi pemikiran politik Soetan Sjahrir terhadap pemikiran politik Partai Sosialis Indonesia tentang Sosialisme Demokrat adalah memberi dasar untuk berfikir dan bertindak.

ABSTRACT
Understanding of a nation's political thinking can not be separated from history and values of that nation, even though external influences can not be disregarded. There are some political thinking that become foundation to take by for force and filled up for Indonesian Independence. During the struggling for and fulfilling the Indonesian independence and its developments into a nation, Indonesian political thinking has grown in various ways. According to Herbert Feith and Lance Castle in the Indonesian Political Thinking 1945 - 1965, the Indonesian political thinking can be identified as five "ism"s and they are : (1) Radical Nationalism, (2) Javanese Traditionalism, (3) Moslem, (4) Democratic Socialism, and (5) Communism.
This research try to look at Democratic Socialism as a base for The Indonesian Socialist Party's (or Partai Sosialis Indonesia) political thinking. The understanding of Indonesian Socialist Party's Democratic Socialism political thinking was limited due to Soetan Sjahrir's political thinking. Thus, it leads to one research question that is How Soetan Sjahrir contributes to the Indonesian Socialist Party's political thinking on Democratic Socialism?
Base on the research question above, the researcher classified Soetan Sjahrir's political thinking into three different groups : (1) political thinking on freedom, (2) political thinking on Human-Universalism, and (3) political thinking on Democratic Socialism. Those three distinctions of Soetan Sjahrir's political view, then, were connected with the description on Indonesian Socialist Party's Democratic Socialism political thinking.
The research shows that Indonesian Socialist Party's critical view on various problem is due to this distinctions of Soetan Sjahrir's political thinking, In other words, Soetan Sjahrir's view and political thinking contributes to, both, Indonesian Socialist Party's views and actions in their political thinking on Democratic Socialism.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agus Mediarta
"ABSTRAK
Partai Sosialis Indonesia (PSI) dibentuk pada tahun 1948 sebagai usaha penyelamatan kelompok Sjahrir dari kecenderungan pengaruh dogmatisme-komunis, kekerasan politik dalam tubuh partai dan menguatnya pengaruh polarisasi kekuatan utama politik internasional di Partai Sosialis. Umumnya para pendiri itu adalah orang-orang yang telah aktif atau direkrut sebagai kader sejak masa Pendidikan Nasional Indonesia tahun 1930-an dan masa Pendudukan Jepang oleh Sjahrir dan orang-orang sekelilingnya.
PSI melakukan rekrutmen anggota partai dengan seleksi ketat. Kursus-kursus partai dilakukan dengan cara yang tertutup. Seorang calon anggota hanya dapat mengikuti proses rekrutmen bila mempunyai rekomendasi dari anggota penuh partai. Orientasi kader sebagai strategi partai dilakukan untuk mencapai suatu taraf kemampuan yang harus dimiliki oleh anggota partai. Kekuatan intelektual seperti sikap rasional dalam argumentasi (force by the best argument), terbuka pada perkembangan ilmu pengetahuan, ketajaman analisa dan karakter independen merupakan kemampuan yang tercermin dari anggota PSI. Label sebagai intelektual dalam diri mereka seringkali membuat mereka dapat melintasi batas-batas politik kekuasaan.
Di tengah banyaknya partai yang berorientasi membangun dirinya sebagai partai massa, strategi yang berorientasi pada kader adalah sesuatu yang cerdas. Akan tetapi bukan tanpa resiko. Hal itu tetap dijalani oleh PSI walau kemudian harus menderita kekalahan pada pemilu 1955.

"
2001
S12153
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Gramedia, 1981
320.9 Par
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Gramedia, 1981
320.9 Par
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>