Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mencoba membahas pengaruh tekanan PBB terhadap kebijakan pemerintah Sudan dalam masalah terorisme periode 1996 - 2001. Pada tahun 1989 terjadi kudeta militer di Sudan yang dikenal dengan Revolusi Penyelamatan Damai. Pasca Revolusi, Sudan melaksanakan program Islamisasi dengan menerapkan Syari'ah sebagai hukum negara. Dalam perkembangannya, Revolusi 1989 selain membawa perubahan internal Sudan, juga berdampak secara eksternal. Secara eksternal revolusi tersebut menimbulkan reaksi-reaksi negatif dan negara-negara Barat, Afrika, dan Timur Tengah.Pandangan negatif terutama ditujukan oleh Mesir. Mesir dengan dukungan AS berupaya memojokkan Sudan di dunia internasional. Upaya pemojokan tersebut diantaranya adalah tuduhan terhadap Sudan sebagai negara yang mensponsori kegiatan terorisme. Sebagai akibat dari pemojokan tersebut muncul tekanan-tekanan dunia internasional terhadap Sudan seperti pengucilan diplomatik dan penghentian bantuan keuangan.Dan sebagai puncak dari tekanan dunia internasional adalah tuduhan keterlibatan Sudan dalam usaha pembunuhan Presiden Mesir, Husni Mubarak di Addis Ababa, Ethiopia. Sudan dianggap melindungi ketiga pelaku peristiwa tersebut. Sebagai konsekuensinya PBB mengeluarkan resolusi 1044 ( 1996 ) yang isinya meminta pemerintah Sudan untuk menyerahkan tiga tersangka pelaku percobaan pembunuhan Mubarak kepada pemerintah Ethiopia dan menghentikan dukungannya dalam aksi-aksi terorisme. Namun pemerintah Sudan menganggap tuduhan tersebut tidak masuk akal dan menolak bahwa pemerintah Sudan melindungi para pelaku terorisme.Atas penolakan diatas, PBB mengeluarkan resolusi baru, yaitu resolusi 1054 (1996) dan resolusi 1070 ( 1996 ) yang menyerukan kepada setiap negara untuk membatasi staf diplomatik di Sudan, membatasi perjalanan para pejabat pemerintah dan militer Sudan untuk pergi atau melewati territorial setiap negara, dan setiap negara diseru untuk menolak penggunaan pangkalan pesawat bagi pesawat Sudan.Penelitian ini menggunakan tingkat unit analisa negara-bangsa. Tingkat analisa ini meliputi semua aspek perilaku unit negara - bangsa.. Adapun tipe penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Sifat penelitiannya adalah deskriptif?anlitis.Untuk menganalisa permasalahan ini penulis menggunakan model lingkungan (environmental model) yang dikemukakan Papadakis, Starr, dan Sprouts. Model ini mengedepankan konsep negara sebagai suatu entitas dalam sebuah lingkungan, yang menentukan pilihan tindakan yang akan diambil oleh suatu negara. Menurut mereka lingkungan terdiri dari beberapa tingkatan, salah satunya adalah International System. Sedangkan untuk menganalisa bentuk-bentuk tekanan PBB terhadap Sudan teori Power yang dikemukakan Holsti, Colombis & Wolfe, serta Conway dapat dijadikan acuan.Kesimpulan dari tesis ini adalah bahwa tekanan yang dilakukan PBB berupa himbauan (resolusi 1044 (1996)), dan sanksi ( resolusi 1054 dan 1070 (1996) ) berhasil mempengaruhi kebijakan pemerintah Sudan dalam masalah terorisme.Stressing To Sudan Government Policy In Terrorism At The Year 1996 ? 2001 This Thesis tries to discuss the influence of UN stressing to Sudan Government policy in terrorism at the year 1996 - 2001. At 1989 happened military coup d'etat in Sudan that known by Peace Salvation Revolution. Time after revolution, Sudan carried out the programme of Islamisation by applicating Syari'ah as state law. In its development, Sudan Revolution did not only bring internal change in Sudan, but also it impacted externally. The revolution appearted negative reactions externally from West countries, Africa, and Mid East.

Negative view mainly toward by Egypt. Egypt with USA as it back up tried to do big effort to force Sudan in to a corner in international world. The effort to force in to corner, such as the accusation to Sudan as the state that sponsored terorism acts. As the consequence, appeared the stressing from the international world to Sudan as the diplomatic banishment and the ceasing fund donation.

As reached it's peak from international world stressing was the accusation of Sudan involvement of the effort Egypt President killing, Husni Mubarak at Addis Ababa, Ethiopia. Sudan was considered to protect the three incident of killing Mubarak to Ethiopia government and halted it's back up in terrorism actions. However, Sudan government considered while that accusation was illogical.

As refusing above, UN issued new resolution, namely resolution 1054 (1996) and resolution 1070 ( 1996 ) that appealed to every country to limit diplomatic staff in sudan, the government high officials traveling and military of sudan to go out or pass through territorial every state and every country was appealed to refuse the use base plane for sudan aero plane.

The research type is qualitative, by using data collecting through library study, and use descriptive to analyze a data.

For analyzing this problem, the writer uses environmental model that proposed state concept as an identity in environment that decides the choice of action that will be taken by one state. According to them, the environment consist of some grades, one of them is international system. While for analysing the form of UN stressing to Sudan, Power Theory that proposed by Holsti, Coloumbis & Wolfe, and also Conwey can be referenced in this case.

The conclusion from this thesis is the stressing that is done by UN as appeal (resolution 1044 (1996) and sanction (resolution 1054 and 1070 (1996) succeed to influence the policy of Sudan government in terrorism."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh putusnya hubungan diplomatik Republik Sudan dengan Republik Islam Iran 2014-2016. Tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan faktor-faktor yang melatarbelakangi Sudan mengubah kebijakan luar negerinya terhadap Iran, dari yang menjalin kerjasama diplomatik, kemudian memutuskan hubungan diplomatiknya secara sepihak. Tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dengan teknik wawancara sebagai data primer dan teknik pengumpulan data sekunder berupa kajian pustaka. Sementara untuk metode analisis data menggunakan metode flow chart analysis dengan mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam proses penelitian, data dan fakta yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan konsep Sistem Internasional dan kerangka teori Realisme Neoklasik, dapat disimpulkan bahwa perubahan kebijakan luar negeri Sudan yang akhirnya memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Iran dilatarbelakangi oleh dua faktor utama, yaitu intervention variables atau faktor internal yang dalam hal ini berupa kondisi ekonomi yang memburuk, hilangnya cadangan minyak, dinamika sosial, dan peran sentral militer. Faktor selanjutnya yaitu independent variable berupa kebijakan luar negeri Sudan terhadap regional dan internasional, dominasi Arab Saudi di regional yang terancam, serta pemberian sanksi, embargo ekonomi dan label negara pendukung terorisme Amerika Serikat kepada Sudan.

---

This research is motivated by the severance of diplomatic relations between the Republic of the Sudan and the Islamic Republic of Iran 2014-2016. The purpose of this research is to reveal the factors behind Sudan changing its foreign policy towards Iran, from establishing diplomatic cooperation, then breaking diplomatic relations unilaterally. This thesis uses a descriptive analytical qualitative research method with interview techniques as primary data and secondary data collection techniques in the form of literature review. Meanwhile, the data analysis method uses a flow chart analysis method by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. In the research process, the data and facts obtained are then analyzed using the concept of the International System and the theoretical framework of Neoclassical Realism, it can be concluded that Sudan's foreign policy changes that finally severed its diplomatic relations with Iran were motivated by two main factors, namely intervention variables or internal factors in this case in the form of deteriorating economic conditions, loss of oil reserves, social dynamics, and the central role of the military. The next factor is the independent variable in the form of Sudan's foreign policy towards the region and internationally, the threatened dominance of Saudi Arabia in the region, as well as sanctions, economic embargoes and labeling of the United States as a state sponsor of terrorism to Sudan.

"

"Tesis ini membahas konflik dan interdependensi antara Mesir dengan Sudan. Sesungguhnya jauh sebelum kedua negara ini merdeka dan berdaulat, kerja sama kedua bangsa telah berlangsung dengan baik. Pada masa Turki Usmani, Sudan merupakan wilayah kepanjangantangan Mesir dan ketika masa penjajahan Inggris, Sudan adalah wilayah yang diperintah secara bersama oleh Inggris dan Mesir.Setelah Sudan merdeka pada tahun 1956, hubungan bilateral kedua negara ini berlangsung dengan busk. Naiknya Dja'far Numeiri ke pucuk pimpinan di Sudan mendapat dukungan penuh dari Mesir, begitu pula sebaliknya. Numeri memberikan solidaritas penuh dan mengadakan berbagai macam hubungan diplomatik dengan Mesir. Permasalahan muncul ketika Umar al Bashir menjadi Presiden Sudan pada tahun 1989, ia bersama Hasan Turabi mendeklarasikan dan menerapkan Islam sebagai dasar Negara. Terlebih Iagi kebijakan Sudan ini diambil tanpa melalui konsultasi dengan Mesir.Keberadaan rezim baru Islam di Sudan dicurigai oleh Mesir. Karena kemungkinan besar rezim tersebut memberi pengaruh yang kuat terhadap aksiaksi radikalisme di Mesir yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam penentang Mubarak. Kecurigaan dan kekhawatiran Mesir terhadap pemerintahan Islam Fundamentalis Sudan membuat hubungan bilateral negara ini memburuk. Dugaan bahwa Pemerintah Sudan melatih, memperseniatai dan memberi perlindungan kepada ekstrimis muslim Mesir membuat suasana hubungan bilateral ini mengarah ke titik yang terendah. Ditambah lagi kedekatan istimewa Sudan kepada Iran.Persengkataan perbatasan di wilayah Halaib akibat ditemukan kandungan minyak yang besar menambah ketegangan kedua negara tersebut. Kendati demikian upaya perdamaian tetap ditempuh oleh kedua negara melalui jalan diplomasi. Karena pada hakekatnya, baik Mesir maupun Sudan memiliki ketergantungan yang kuat sate sama lainnya. Terlebih lagi ketergantungan Mesir yang tinggi terhadap air Sungai Nil sehingga mengharuskan kedua negara ini dalam kondisi konstan menjalankan aktifitas kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan balk dalam skala bilateral, regional maupun intemasional.Bentuk penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah study kasus. Di mana bentuk penelitian ini memberi gambaran yang jelas tentang suatu aspek lingkungan sosial termasuk hubungan antar kedua bangsa di dalamnya. Penelitian ini dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif. Adapun tipe penelitian ini adalah kualitatif yang menggunakan tekhnik pengumpuIan data melalui penghimpunan data, kodifikasi data dan analisa data Sifat penelitian ini deskriptis analitis.Untuk menganalisa permasalahan ini, penulis menggunakan kerangka teori konflik, interdependensi dan kepentingan nasional. Menurut Jack C. Plano dan Roy Alton bahwa kepentingan nasional negara lebih menekankan pada kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi. Hal ini menandakan bahwa negara menduduki peranan penting dalam hal tersebut. Begitu pula Mesir dan Sudan, mereka dengan segenap kekuatan nasional berinteraksi dan Baling mempengaruhi demi mencapai tujuan nasionalnya masing-masing.Kesimpulan dari tesis ini adalah ketergantungan antara Mesir dan Sudan tidak dapat begitu saja dipisahkan oleh kondisi apapun, karena pada hakekatnya kedua negara tersebut memiliki hubungan yang mendalam dan istimewa. Oleh karena itu, berbagai konflik yang terjadi, kedua negara tersebut menempuh jalan perdamaian melalui upaya diplomasi. Interdependensi dan konflik antar kedua negara (Mesir dan Sudan) bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan satu sama lain."

"Ada yang `tidak biasa' terjadi pada pemerintahan Sudan di bawah Umar al-Basir yang Islamis. Persepsi pemerintahan militer di bawah al-Basir dengan kelompok sipil yang diwakili NIF memiliki kesamaan, yaitu bagaimana menegakkan pemerintahan yang sesuai dengan budaya dan nilai-nilai yang di anut bangsa Sudan yang mayoritas berpenduduk muslim. Dengan kata lain, Pemerintah memahami kecenderungan masyarakat dan menyalurkan aspirasi politikmereka yang mayoritas memilih Islam sebagai landasan bernegara. Ada hubungan yang saling menguntungkan antara sipil dan militer. Sipil membutuhkan militer untuk mewujudkan ide-ide perjuangannya, dan militer membutuhkan dukungan massa sipil untuk melegitimasi kekuasaan..."