Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah status. golongan etnis Cina di Indonesia merupakan masalah penting yang mempengaruhi hubungan Indonesia - RRC, 1949-1967. Salah satu masalah status golongan etnis Cina yang harus segera diselesaikan adalah masalah dwikewarganegaraan. Sebagai dua buah negara yang baru merdeka RRC dan Indonesia hanya mengadopsi asas kewarganegaraan yang dianut oleh penguasa sebelumnya di negara masing-masing. Pemerintah RRC tetap mempertahankan Undang-undang kewarganegaraan tradisionalnya yang pada dasarnya menganut asas Ius-Sanquinis, sedangkan pemerintah Indonesia pada dasarnya menganut asas lus-Soli. Kewarganegaraan golongan etnis Cina di Indonesia harus jelas, sehingga perlakuan terhadap mereka menjadi tegas, yakni apakah mereka itu menjadi Warga Negara Indonesia atau Warga Negara RRC. Masalah status golongan etnis Cina dalam dunia perdagangan juga menjadi masalah penting dalam hubungan Indonesia-RRC pada periode ini. Peraturan Presiden no 10 tahun 1959 yang melarang orang asing melakukan kegiatan perdagangan eceran di daerah pedesaan Indonesia menimbulkan reaksi yang merusak hubungan Indonesia RRC.Keinginan untuk bebas dari dominasi Asing."

"Pada masa pemerintahan Bill Clinton II, AS melakukan dua kebijakan yaitu kebijakan politik yang di rebut dengan kebijakan strategic ambiguity dan kebijakan militer yang disebut dengan kebijakan dual deuerence. Kebijakan dual detterence itu terdiri dari tiga aspek yaitu kernitrnen AS terhadap pertahanan Taiwan. penjualan persenjataan AS ke Taiwan dan transfer teknologi militer AS ke RRC.Setelah krisis 1995-1996 kebijakan dual detterence telah membuat instabilitas di kawasan Selat Taiwan yaitu dengan kebijakan AS mengirimkan dua kapal induk untuk merespon ujicoba peluru kendali yang dilakukan oleh RRC di daerah dekat pantai Taiwan. Dalam tesis ini penulis ingin membahas alasan Clinton melakukan kebijakan dual detterence dan implikasi kebijakan dual deterrence terhadap konflik RRC-Taiwan.Konsep yang digunakan untuk menelaah masalah adalah konsep security dilemma.Dunia internasional yang anarki dan saling ketidak percayaan, membuat negara-negara berada dalam security dilemma. Merasa terkepung oleh musuh dari berbagai penjuru. suatu negara berusaha meningkatkan kekuatan militernya. Tujuan utamanya adalah untuk bertahan. Namun oleh negara-negara lain mungkin saja upaya seperti itu justru di anggap sebagai persiapan perang, sekurang-¬kurangnya sebagai ancaman. Negara-negara itu juga meningkatkan kekuatan militernya. yang terjadi kemudian adalah meningkatkan kekuatan militer antara pihak yang saling tidak percaya satu dengan lain. Upaya yang pada mulanya di maksud untuk memperkuat diri ternyata justru menjadikan suasana lebih genting. AS masih mempertahankan kebijakan dual detterence, karena AS melihat bahwa militer RRC lebih superioritas di banding Taiwan akan memudahkan RRC memaksa Taiwan untuk melakukan negosiasi unifikasi. AS melakukan kebijakan ini juga supaya isu Taiwan dapat diselesaikan dengan jalan damai. Dengan melakukan kebijakan dual detterence AS mengharapkan terjadinya military balance antara RRC dan Taiwan.Implikasi kebijakan dual detterence AS pada masa pemerintahan Bill Clinton lI (1996-2000) terhadap konflik RRC-Taiwan adalah memperkuat security dilemma dan perlombaan senjata antara RRC dan Taiwan. RRC dan Taiwan melanjutkan modernisasi strategi dan sistem utama persenjataan konvensional, tetapi semua kapabilitas sedikit berubah sejak krisis 1996. Sejak krisis 1996 baik RRC maupun Taiwan memodernisasi persenjataan bukan lagi berdasarkan kuantitas tetapi pada level kualitas, yang mana angkatan bersenjata yang kecil akan tetapi efektif dan berteknologi canggih. RRC tahu bahwa secara kualitas tertinggal dari Taiwan, oleh sebab itu RRC terus melakukan perubahan secara signifikan terhadap kekuatan angkatan darat, laut dan udara. Taiwan juga merespon hal yang sama dengan memodernisasi kekuatan angkatan darat, laut dan udaranya."

"Sentot E. Oktavianus Adiprawatya. Persekutuan Dengan Dunia Ke Tiga Sebagai Strategi Dalam Hubungan Luar Negeri RRC. (Di bawah bimbingan Endi Rukmo, MA). Fakultas Sastra EJniversitas Indonesia, 1995. Keputusan RRC untuk menjalin persekutuan dengan negaranegara Dunia Ke Tiga merupakan kebijakan luar negeri RRC yang sangat penting pada pertengahan periode 1950-an sampai 1960-an. Kebijakan ini bahkan dapat dikatakan sebagai suatu strategi karena melalui persekutuannya dengan Dunia Ke Tiga, RRC berupaya untuk membentuk suatu front persatuan guna melawan dua musuh utamanya dalam waktu yang bersamaan. Berdasarkan tujuan utama yang hendak dicapai, maka pembentukan persekutuan RRC-Dunia Ke Tiga terutama disebabkan oleh faktor luar negeri yaitu perkembangan situasi internasional di Asia. Munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan blok imperialis yang menjalankan kebijakan pembendungan setelah Perang Korea menjadikan RRC berada dalam posisi defensif. Aktivitas-aktivitas RRC untuk menyebarluaskan pengaruhnya menjadi sangat dibatasi oleh kehadiran Amerika Serikat baik secara politik maupun militer melalui kerjasama dan persekutuan dengan beberapa negara yang strategis di kawasan-kawasan penting di Asia. Oleh karena itu, tujuan jangka pendek yang hendak dicapai RRC melalui persekutuan ini adalah keluar dari posisi defensif yang diciptakan Amerika Serikat sambil menciptakan zona damai di wilayah-wilayah sekitar negaranya guna mencegah kemungkinan ekspansi pihak lawan. Perselisihan RRC dengan Uni Soviet semakin memperkuat kepentingan RRC terhadap persekutuannya dengan Dunia Ke Tiga. Munculnya Uni Soviet sebagai rival sekaligus lawan yang baru selanjutnya memberikan dorongan kepada RRC untuk menandingi dominasi negara itu dalam blok sosialis. Dominasi Uni Soviet itu hanya dapat ditandingi melalui kepemimpinan RRC atas negara-negara Dunia. Ke Tiga. Oleh karena itu. untuk mempercepat pencapaian tujuan jangka panjang yaitu memperoleh hegemoni atas Dunia Ke Tiga dan memenangkan mereka bagi kepentingan komunisme, maka RRC kembali menekankan dimensi ideologi melalui dukungan kepada gerakan revolusi partai komunis. Dalam pelaksanan persekutuan, RRC pada mulanya berhasil mempengaruhi negara-negara Dunia Ke Tiga karena upaya-upayanya selalu didasarkan atas persamaan kepentingan untuk melawan musuh yang sama yaitu imperialisme Amerika Serikat. Meskipun mendapat sedikit keberhasilan, tindakan RRC mempertentangkan Dunia Ke Tiga dengan Uni Soviet menjadi tidak relevan karena disamping cara-cara yang digunakan RRC menjadi semakin radikal juga yang terpenting karena mereka tidak memiliki permusuhan dengan Uni Soviet. Situasi inilah yang menjadi latarbelakang kegagalan persekutuan RRC dengan Dunia Ke Tiga sehingga pada tahun 1965 RRC sudah dapat merasakan bagaimana strateginya menjadi bumerang bagi negaranya."