Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBuzan dan Waever dalam Regions and Powers: The Structure of InternationalSecurity menjelaskan posisi Turki sebagai insulator bagi regional securitycomplex (RSC) Eropa, Middle Eastern dan Kaukasus. Insulator adalah sebuahkawasan yang berada di antara dua atau lebih RSC yang memiliki karakter pasifdan tidak dapat menyatukan dua RSC dalam satu arena strategis keamanan.Dinamika Turki masa AKP (2002-2011) ternyata tidak lagi relevan dengan statusinsulator. Perubahan orientasi dari Barat ke Timur merupakan salah satu indikasibagaimana Turki mencoba ?keluar? dari status tersebut. Perubahan orientasi initerkarakterisasi dengan agresivitas peran Turki di regional MERSC, khususnyadalam isu keamanan, dan perekonomian yang terus membaik.

---

AbstractIn Regions and Powers: The Structure of International Security, Buzan andWaever explain that Turkey is an insulator between Europe, Middle Eastern, andCaucasus regional security complexes. Insulator is a term that used to describe aregional between two or more RSCs which has been occupied by one state. Thestate must be weak, passive and cannot bring those RSCs together in one strategicsecurity arena. According to Turkey?s internal and external dynamic by 2002-2001 or AKP?s period, insulator concept does not relevant anymore to figure outTurkey?s position and status. Changing in Turkey?s foreign policy which is beingturned to East poses a challenge to that status. Turkey?s trying to get out ofinsulator state. This changing is characterized by Turkey?s aggressivity role inMERSC, especially in security issue and emerging economic."

"Secara umum, skripsi ini membahas tentang perubahan AKP dari partai politik Islamis menjadi partai politik pos-Islamis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi proses perubahan AKP sekaligus bagaimana bentuk perubahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif yang bertumpu padasumber-sumber yang bersifat sekunder. Hasil penelitian ini menemukan bahwa proses perubahan AKP dilatarbelakangi oleh tiga faktor utama, yaitu (1) faktor politik yang menyangkut partisipasi politik (2) faktor ekonomi mengenai kebijakan ekonomi neo-liberal dan (3) faktor militer yang menyangkut pada peran militer terhadap kelompok Islamis dalam politik Turki. Ketiga faktor tersebut berperan dalam mendorong perubahan AKP yang dapat dianalisis melalui pandangannya terhadap berbagai isu fundamental seperti Islam, sekularisme, dan demokrasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa ketiga faktor tersebut (politik, ekonomi, dan militer) memainkan peranan penting dalam upaya mendorong perubahan AKP yang dilatarbelakangi oleh kepentingan material atau strategis ketimbang komitmen normatif.

---

Generally, this thesis investigates about the AKP transformation from Islamist party to post-Islamist party.The purpose of this research is to understand what factors lies behind the AKP transformation process and the form of that transformation. This research uses qualitative method with explanatory research which is supported by secondary sources. The result of this research found that the AKP transformation process caused by three main factors, (1) political factor which involves political participation, (2) economical factor which is about neo-liberal economy policy, and (3) military factor which involves military role towards Islamic groups in Turkish politics. These factors have influence to push the AKP transformation which can be analyzed through their view about fundamental issues, such as Islam, secularism, and democracy. The conclusion from this research is that those main factors (politics, economy, and military) play important role to push the AKP transformation which is caused by material or strategic interest rather than normative commitment."

"Tesis ini membahas perkembangan gerakan partai Adelet ve Kalkinma Partisi (AKP) di Turki. AKP merupakan partai yang memiliki akar sejarah panjang dari gerakan politik Islam di Turki dan mampu memenangi tiga kali pemilihan umum nasional tahun 2002, 2007, dan 2011. Sedangkan Turki adalah negara yang menerapkan sekularisme dan menjadikannya sebagai ideologi negara. Ideologi tersebut mendapat pengawalan yang begitu ketat dari militer. Hal itu mengakibatkan Partai Politik berbasis Islam di Turki, seperti AKP membutuhkan perjuangan dan strategi yang matang dalam gerakan perkembangannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Tesis ini menggunakan teori gerakan sosial yang berpijak pada tiga faktor pembahasan, yaitu struktur kesempatan politik, mobilisasi sumber daya, dan proses pembingkaian. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa perkembangan gerakan politik AKP sangat ditentutan oleh transformasi gerakan politik Islam di Turki. Transformasi tersebut terefleksikan pada penerimaan partai AKP atas gagasan Demokrasi Liberal, Ekonomi Pasar Bebas, Hak Asasi Manusia, dan Plularisme. Penerimaan ini tidak hanya dalam tataran ide, tetapi juga dalam aksi gerakan partai AKP.

---

The Focus of this study is The Development of Adelet ve Kalkinma Partisi (AKP) in Turkey. AKP is a party that has long historical roots of Islamic political movements in Turkey, and it was able to win three national elections in 2002, 2007, 2011. While Turkey is a secular state and implement it as the state ideology. The Turkish military perceived itself as the guardian of secularism. consequently, Islamic-based political party in Turkey, such as the AKP requires careful strategy of its struggle and development.

This research is qualitative case study method. This thesis uses social movement theory rests on three factors discussion, namely the political opportunity structure, resource mobilization, and framing processes.

The results of this study stated that the development of AKP is determined by the transformation of the Islamic political movement in Turkey. The transformation reflected the AKP acceptance of the idea of liberal democracy, free market economy, human rights, and plularism. This acceptance not only at the level of ideas, but also in action AKP of movement."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang kemenangan Partai Adalet Ve Kalkinma pada `Erken Secim` Pemilu Dini Turki Tahun 2015. Kemenangan ini merupakan yang paling dramatis Partai Adalet Ve Kalkinma sejak didirikannya pada tahun 2001. Adanya isu keamanan nasional mempengaruhi mayoritas pemilih di Turki sehingga menyebabkan kemenangan yang signifikan bagi AKP untuk kembali membentuk pemerintahan satu partai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan data yang diperoleh dari studi pustaka. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep perilaku pemilih. Hasil temuan dari penelitian ini adalah mayoritas pemilih Turki memilih berdasarkan isu besar keamanan nasional yang mempengaruhi pemilih secara Psikologis, Sosiologis, dan Rasional.

---

ABSTRACTThis research aims to explain the victory of Adalet Ve Kalkinma Party during the 2015 Early Election in Turkey. It is the dramatic victory by Adalet Ve Kalkinma party they have ever won since its existence in 2001. With this change of the preference over the majority voters, it causes the significant influence for the victory of the Adalet Ve Kalkinma Party to form a one-party government. The concept used for this such research is namely The Voting Behavior of the Constituent. The result of this research reveals that the most Turkish majority voters have preference based on National Security big issue which influence voters on Psychological, Sociological and Rational Choice."

"Sebagai hasil dari perluasan Uni Eropa pada tahun 2004 dan kemudian 2007, Uni Eropa telah memperoleh negara anggota dan tetangga baru. Di antara anggota Uni Eropa yang baru adalah negara – negara bekas blok timur dari Eropa tengah dan timur yang telah mengalami suatu transformasi sistemik dalam hal sosial dan politik pada awal tahun 1990. The Eastern Partnership merupakan salah satu kerjasama dari European Neighborhood Policy yang secara resmi disahkan pada Prague Summit tahun 2009 dihadapan perwakilan negara – negara anggota Uni Eropa, Parlemen Eropa, Komite Sosial dan Regional, European Bank for Reconstruction and Development, European Investment, dan 6 negara anggota dari Eropa timur yang merupakan anggota dari Eastern Partnership Program. Penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara Uni Eropa dengan negara-negara mitra timur dari empat capaian yang dibentuk oleh Uni Eropa melalui penerapan kerjasama dengan daerah timur yang terikat kontrak dalam dasar pendirian program kemitraan timur Eropa.

---

As a result of the expansion of the European Union in 2004 and 2007, the European Union has acquired new member states and neighbours. Among the new members of the European Union are the countries of the former eastern bloc from central and eastern Europe which have undergone a systemic transformation in social and political terms in the early 1990s. The Eastern Partnership is one of the collaborations of the European Neighborhood Policy which was officially ratified at the Prague Summit in 2009 before representatives of the European Union member countries, the European Parliament, the Social and Regional Committee, the European Bank for Reconstruction and Development, European Investment, and 6 member countries from eastern Europe who are members of the Eastern Partnership Program. This study was written with the aim of knowing the relationship between the European Union and eastern partner countries from the four achievements established by the European Union through the implementation of cooperation with eastern regions that are bound by contract in the basis of establishing the eastern European partnership program."

"Skripsi ini mengidentifikasi peranan-peranan yang telah dilakukan oleh AKP sebagai sebuah partai pemerintah dalam upaya demokratisasi di Turki sejak tahun 2002-2011. Upaya demokratisasi yang dimaksud berfokus kepada 4 hal, yakni amandemen konstitusi, reposisi hubungan sipil dan militer, peningkatan jaminan atas kebebasan sipil, serta penjaminan negara terhadap hak asasi manusia. Selain itu, skripsi ini berargumen bahwasanya upaya demokratisasi yang telah dilakukan oleh pemerintahan AKP didorong oleh adanya dua faktor. Faktor internal dari demokratisasi adalah adanya agenda masuknya Turki ke dalam Uni Eropa. Sedangkan secara eksternal, demokratisasi dilakukan sebagai upaya pemenuhan persyaratan politik Uni Eropa. Pada akhirnya, dengan adanya upaya demokratisasi yang dilakukan oleh AKP, Turki mengalami peningkatan hubungan baik dengan Uni Eropa sebagai sebuah institusi, maupun dengan negara-negara anggotanya.

---

This thesis identifies the roles that have been done by the AKP as a government party in democratization efforts in Turkey since 2002-2011. This efforts is focused on four things, namely amending the constitution, repositioning of civil and military relations, increaing the guarantees of civil liberties, as well as state guaranteeing of human rights. It argues that democratization efforts that have been made by the AKP government are driven by two factors.

Internal factors of democratization is the agenda of Turkey's entry into the European Union. While externally, democratization done as efforts to comply with the EU‟s political conditionality. In the end, with the democratization efforts undertaken by the AKP, Turkey has increased good relationship with the EU as an institution, as well as with its members."

"Sejak Republik Turki terbentuk, Turki selalu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari Barat. Hal ini berdampak pada perumusan politik luar negeri yang berorientasi Barat, dengan menjadi bagian dari berbagai perkembangan politik internasional Barat. Pemerintahan Turki saat ini, yang dipimpin oleh Adelet ve Kalkιnma Partisi (AKP), menunjukkan adanya kontradiksi terhadap tradisi politik luar negeri Turki. Dalam periode pertama kepemimpinannya (2002- 2007), AKP menjadikan isu integrasi Uni Eropa sebagai prioritas utama dalam politik luar negerinya. Namun kemudian, dalam periode kedua kepemimpinannya (2007 dan seterusnya), AKP mulai secara berani menunjukkan keterlibatan aktifnya dalam berbagai isu di Timur Tengah dan juga kawasan lain, mulai dari Afrika hingga Amerika Latin. Perubahan ini terjadi dalam satu rezim kepemimpinan, sehingga memunculkan perdebatan mengapa hal ini dapat terjadi. Dengan mengkaji tulisan berbagai pengamat (Turki dan non-Turki) mulai dari tahun 2007 yang memberikan pandangannya mengenai perubahan politik luar negeri Turki, penulis menyimpulkan bahwa perubahan politik luar negeri Turki di era AKP diartikan sebagai perubahan orientasi politik luar negeri dari Westernoriented ke self-oriented, yaitu pemusatan pertimbangan preferensi politik luar negeri ke arah internal Turki, dengan mengakui potensi yang dimiliki dan mengharmonisasikan faktor internal dan eksternal sambil beradaptasi dengan perkembangan sistem internasional. Perubahan ini disebabkan oleh berbagai faktor yang mencakup tiga level analisis (individu, negara, dan global) dalam tiga cakupan isu (keamanan, ekonomi, dan identitas) yang berpengaruh terhadap hubungan luar negeri Turki dan persepsi internasional terhadap Turki.

---

Since the Republic is formed, Turkey has always been identifying itself as part of the West. This leads to the formulation of foreign policy which is Westernoriented, by involving in various Western international politics. The current regime, Adelet ve Kalkιnma Partisi (AKP), started to initiate some policies which are contradictive to the Turkey’s long-term foreign policy tradition. In the first period (2002-2007), AKP made European Union integrations as its foreign policy priority. Yet, in the second term (2007 onwards), AKP started to blatently involve in various issues in Middle East, and also other regions from Africa to Latin America. This phenomenon occurred in one regime that raised questions on why this change occurred. By analyzing various literatures written by Turkish and non- Turkish observers in 2007 onward, I argue that change in Turkey’s foreign policy in the AKP era should be understood as change in foreign policy orientation from Western-oriented to self-oriented, which means centralization of foreign policy preferences based on internal consideration through acknowledging self-potentials and harmonization of internal and external factors while adjusting to the changing international system. This change in Turkey's foreign policy is driven by various factors ranging from security, economy, and identity issue in three level of analysis (individual, state, and global) that affect Turkey’s foreign relations and international perception on Turkey."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara pengaruh revivalisme Islam yang muncul di Turki dengan kemenangan AKP dalam pemilu 2002. Dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika politik di Turki semenjak periode kekhalifahan Turki Usmani hingga era pasca Mustafa Kemal menunjukkan bahwa sekularisme gagal menggeser ideologi dan tradisi Islam yang telah lama mengakar dalam masyarakat Turki, sehingga revivalisme Islam akhirnya muncul sebagai alternatif perubahan . Salah satu indikasi terjadinya revivalisme Islam adalah diterimanya Islam dalam dunia perpolitikan Turki dengan menangnya partai-partai Islam dalam pemilihan umum di Turki, seperti Partai Refah di pemilu 1995 dan AKP di pemilihan umum 2002. Revivalisme Islam yang terjadi ini juga menyebabkan mayoritas masyarakat Turki menginginkan pemimpin yang berkarakter relijius namun juga moderat, yang pada akhirnya hal ini menjelaskan alasan kemenangan AKP di pemilu 2002 karena AKP memiliki citra sebagai sebuah partai Islam yang moderat.

---

The objective of this research is to analyze relations between Islam revivalism emerged in Turkey and AKP victory in 2002 elections. With analytic-descriptive qualitative method, this research found that in the Post Mustafa-Kemal period, secularism failed to shift ideology and Islamic tradition rooted in Turkey society, so that Islamic revivalism emerged again as an alternative change. One of the indicator or Islamic revivalism is its prominent existence in domestic politics, shown by triumph of Islamic parties in Turkey elections like Refah Party in 1995 and AKP in 2002. The current Islamic revivalism lead majority of Turkey people to vote for leader with religious character but also moderate, which explained the reasons of AKP in elections 2002 because AKP has the image of moderate Islamic party."

"Metodologi dalam penelitian ini menggunakan Studi Literatur dan merupakan analisis kualitatif dan deskriptif. Studi ini akan berfokus pada tujuan peneliti untuk melakukan Analisis tentang kerja sama yang dilakukan oleh Uni Eropa dan Turki dalam menangani krisis pengungsi. Analisis akan didasarkan pada implementasi hasil Kesepakatan Bersama antara Uni Eropa dan Turki dalam Uni Eropa – Turkey Joint Action Plan dan Uni Eropa – Turkey Statement. Proses kerja sama internasional yang dilakukan Uni Eropa dan Turki dalam menangani krisis pengungsi menarik para peneliti untuk melakukan penelitian tentang kerja sama yang dilakukan. Kesepakatan akhir antara Uni Eropa dan Turki dalam pernyataan Uni Eropa-Turki dikatakan memiliki dampak yang lebih efektif pada penanganan krisis pengungsi Suriah daripada kerja sama sebelumnya, Uni Eropa – Turkey Joint Action Plan. Namun Uni Eropa – Turkey Joint Action Plan belum memenuhi dengan hasil dari Konvensi Jenewa 1951, kemudia hadirlah EU – Turkey Statement dalam menangani permasalahan krisis pengungsi Suriah dan Langkah yang diambil oleh EU – Turkey dalam mengatasi Pengungsi Suriah. Sehingga dalam hal ini, peneliti juga akan melakukan Analisa mengenai kebijakan yang dibuat antara Turkey dan Uni Eropa dalam mengatasi krisis pengungsi Suriah dan membahas ancaman Kawasan yang terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaiman Uni Eropa dan Turki mengatasi Pengungsi Suriah, Langkah – Langkah yang diambil dalam mengatasi permasalahan pengungsi Suriah dan ancaman Kawasan yang terjadi.

---

The methodology in this research uses Literary Studies and is a qualitative and descriptive analysis. The study will focus on the researchers' goal of conducting an Analysis of cooperation conducted by the EU and Turkey in dealing with the refugee crisis. The analysis will be based on the implementation of the results of the Joint Agreement between the EU and Turkey within the European Union – Turkey Joint Action Plan and the European Union – Turkey Statement. The process of international cooperation by the European Union and Turkey in dealing with the refugee crisis attracted researchers to conduct research on the cooperation carried out. The final agreement between the EU and Turkey in the EU-Turkey statement is said to have a more effective impact on the handling of the Syrian refugee crisis than the previous cooperation, the EU – Turkey Joint Action Plan. But the European Union – Turkey Joint Action Plan has not complied with the results of the 1951 Geneva Conventions, then came the EU – Turkey Statement in addressing the issue of the Syrian refugee crisis and the Steps taken by the EU – Turkey in dealing with Syrian Refugees. In this case, the researchers will also conduct an analysis of the policies made between Turkey and the European Union in addressing the Syrian refugee crisis and discussing the regional threats that occur. The purpose of this study is to find out how the European Union and Turkey are coping with Syrian Refugees, the steps taken in addressing the Syrian refugee problem and the Regional threats that occur."