Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengkaji peran konsultan pajak sebagai perantara pajak yang memiliki peran penting dalam sistem perpajakan. Fokus penelitian adalah pada peran konsultan pajak sebagai perantara (tax intermediaries) terhadap penerapan konsep kepatuhan kooperatif (cooperative compliance). Posisi strategis konsultan pajak ini harus diperhitungkan untuk membangun kepatuhan. Dalam studi ini, pendekatan metode campuran diadopsi dengan menggabungkan wawancara dengan konsultan pajak di bawah Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Account Representative di bawah Direktorat Jenderal Pajak, dan Akademisi, yang direkrut dari responden survei untuk berpartisipasi dalam wawancara. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar DJP dapat menyusun rancangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai kepatuhan kooperatif (cooperative compliance) dengan mempertimbangkan best practice di berbagai negara yang telah menerapkannya misalnya penerapan Tax Control Framework (TCF) sebagai persyaratan peserta cooperative compliance. Dan juga kepada konsultan pajak untuk dalam prakteknya dapat merefleksikan diri sebagai wajib pajak sepanjang kondisi tersebut legal dan menahan diri melakukan aggressive tax planning, tax avoidance, maupun tax evasion.

---

This study examines the role of tax consultants as tax intermediaries who have an important role in the tax system. The focus of the research is on the role of tax consultants as tax intermediaries in conducting the concept of Cooperative Compliance. The strategic position of this tax consultant must be taken into account to build compliance. In this study, a mixed-methods approach was adopted by combining interviews with tax consultants under the Indonesian Tax Consultants Association (IKPI), Account Representatives under the Directorate General of Taxes, and academics, which were recruited from the survey respondents to participate in the interviews. This study provides recommendations to the Directorate General of Taxes (DGT) so that the DGT can draft a Regulation of the Director-General of Taxes regarding cooperative compliance by considering best practices in various countries that have implemented it, for example, the application of the Tax Control Framework (TCF) as a requirement for cooperative compliance participants. And also, the tax consultant is to be able to practice self-reflection as a taxpayer as long as the condition is legal and refrain from doing aggressive tax planning, tax avoidance, and as well as tax evasions."

"ABSTRAKDirektorat Jenderal Pajak (DJP) terus meningkatkan pelayanan dan pengawasannya kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan dan konsultasi yang dilakukan oleh Account Representative yang dapat meliputi pengawasan pembayaran masa, himbauan serta konseling. Di sisi lain, DJP juga melakukan penegakan hukum melalui pemeriksaan, penagihan dan penyidikan. Penegakan hukum ini diharapkan akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yang pada akhirnya berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari pemeriksaan dan pengawasan dan konsultasi melalui himbauan konseling di KPP Wajib Pajak Besar Satu. Data-data berupa data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder berupa dokumen-dokumen serta melalui media cetak ataupun online dalam bentuk data, teks dan data statistik. Hasil penelitian mendapatkan kesimpulan bahwa untuk pencapaian target penerimaan dari kegiatan pemeriksaan sudah sangat baik, tetapi masih terdapat masalah dalam penyelesaian penugasan pemeriksaan. Dari sisi pengawasan dan konsultasi, pencapaian penerimaan pajak dari kegiatan himbauan dan konseling masih belum optimal jika dibandingkan dengan prognosa.

---

ABSTRACT

Directorate General of Tax (DGT) is in attempts to improve service and supervision to taxpayers to increase taxpayers? voluntary compliance in fulfilling tax obligation. Monitoring and consulting conducted by Account Representative can be done by monitoring tax payment, providing notice and counseling to taxpayers. In addition, DGT also conducts law enforcement activities through audit, collection and investigation. These law enforcement actions are expected to influence taxpayers? voluntary compliance that in turn may contribute to the tax revenue. This research used qualitative methods and aims to determine the effectiveness of audit and monitoring and consulting throuhg giving notice and counseling in Large Taxpayer Tax Office (LTO) One. Data used in this research consists of primary data obtained from interviews and secondary data in the form of documents and printed media or online in the form of data, text and statistical data obtained from LTO One. The results of the research came to the conclusion that tax audit has a good achievement in increasing tax revenue. But still there are problems in the completion of the audit assignment. In terms of monitoring and consulting, the achievement of tax revenue from giving notice and counseling activities are still not optimal compared with the prognosis."

"Penelitian ini menganalisis peran internal dari Asosiasi Konsultan Pajak dalam meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Konsultan Pajak, juga peran ekternal Asosiasi Konsultan Pajak dalam menjadi Aktor Perantara bagi wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini menggunakan metode post positivist dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian ditemukan bahwa masing – masing Asosiasi Konsultan Pajak telah memenuhi dimensi dalam meningkatkan profesionalisme Konsultan Pajak. Dalam peninjauan lanjutan untuk menentukan pihak mana yang lebih berperan pada dimensi Profesionalisme ditemukan bahwa IKPI adalah pihak yang paling berperan dalam meningkatkan profesionalisme Konsultan Pajak. Di bawahnya ada P3KPI dan diikuti oleh AKP2I dan Perkoppi. Perihal dimensi peningkatan akuntabilitas Konsultan Pajak semua asosiasi telah memenuhi setiap dimensi dan keempatnya sejajar dalam tingkatan berperan. Kemudian dalam peran eksternal Asosiasi Konsultan Pajak ditemukan masing – masing Asosiasi Konsultan Pajak telah memenuhi semua dimensi untuk menjadi Aktor Perantara. Dalam peninjauan lanjutan untuk menentukan siapa yang paling berperan ditemukan bahwa IKPI adalah paling berperan dalam menjadi Aktor Perantara. Di bawahnya ada AKP2I kemudian Perkoppi dan P3KPI. Rekomendasi penelitian untuk memaksimalkan peran peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas Konsultan Pajak ialah dengan pengadaan Pengembangan Profesionalisme Berkelanjutan (PPL) bersama dan penyatuan Kode Etik Konsultan Pajak untuk setiap asosiasi. Dalam hal memaksimalkan peran Aktor Perantara diperlukan kegiatan sosialisasi/edukasi perpajakan bersama yang diadakan oleh keempat Asosiasi Konsultan Pajak.

---

This study analyses the internal role of the Tax Consultant Association in increasing the professionalism and accountability of Tax Consultants, as well as its external role being an Intermediary Actor for taxpayers and the Directorate General of Taxes. This research uses post positivist method with descriptive analysis. The results of the study found that each Tax Consultant Association has fulfilled the dimensions of increasing the professionalism of Tax Consultants. In a follow-up review to determine which party has a more role in the dimension of Professionalism, it was found that IKPI is the party that has the most role in increasing the professionalism of the Tax Consultant. Below that is P3KPI, followed by AKP2I and Perkoppi. Regarding the dimensions of increasing the accountability of Tax Consultants, all associations have fulfilled each dimension and all four are equal in the level of playing a role. Then in the external role of the Tax Consultant Association, it was found that each Tax Consultant Association had fulfilled all the dimensions to become an Intermediary Actor. In a follow-up review to determine who played the most role, it was found that IKPI was the most instrumental in becoming an Intermediary Actor. Below that is AKP2I, then Perkoppi and P3KPI. Research recommendations to maximize the role of increasing professionalism and accountability of Tax Consultants are the joint procurement of Continuous Professionalism Development (PPL) and the unification of the Tax Consultant Code of Ethics for each association. In terms of maximizing the role of the Intermediary Actor, a joint tax socialization/education activity is needed which is held by the four Tax Consultant Associations.

"

"Dalam suatu proyek, jasa konsultan adalah salah satu jasa yang sangat dibutuhkan untuk melakukan perencanaan. Karena usaha konsultan adalah suatu bentuk jasa, maka agak sulit untuk untuk mengukur dan menilai kinerjanya terutama dalam masalah kualitasnya, yaitu selama proses produktivitasnya dalam menghasilkan suatu output laporan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor faktor resiko yang mempengaruhi kinerja kualitas output konsultan di lingkungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Menpera). Penelitian ini sangat penting dilakukan karena pengaruh kualitas output laporan yang tidak sesuai akan dapat menimbulkan perencanaan yang kurang tepat secara keseluruhan terhadap perencanaan studi kebijakan pengembangan kawasan secara nasional. Metode penelitian yang dipakai adalah dengan menggunakan metode survey, yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada responden di konsultan dan Menpera yang bertujuan untuk mengetahui tanggapan responden terhadap tingkat pengaruh faktor-faktor resiko yang mempengaruhi kinerja kualitas output konsultan.Sedangkan pelaksanaan penelitian dilakukan dengan menggunakan bantuan perangkat lunak Statistic Program for Social Science (SPSS) 13 yang bertujuan untuk mencari faktor faktor resiko dominan yang berpengaruh terhadap kinerja kualitas output konsultan, Dari penelitian yang telah dilakukan maka berhasil ditemukan faktor resiko dominan, dimana secara berurut yaitu (1) Membangun sistem informasi pelayanan yang lemah, (2) Staf merasa berada dalam konflik antara konsumen dengan manajemen, dan (3) Tidak konsisten terhadap kebijakan dan prosedur di antara unit-unit/service outlets. Untuk mencari tingkat probabilitas dari faktor-faktor resiko yang ditemukan tersebut, maka dilakukan dengan menggunakan simulasi Monte Carlo, yang menghasilkan kombinasi dengan nilai mean terbesar yaitu Dynamic Minimum Dynamic, dimana secara berurut yaitu (1) Membangun sistem informasi pelayanan yang lemah, (2) Staf merasa berada dalam konflik antara konsumen dengan manajemen, dan (3) Tidak konsisten terhadap kebijakan dan prosedur di antara unit-unit/service outlets. Nilai ini diambil berdasarkan model penelitian yang ada, yaitu semakin besar tingkat pengaruh faktor resiko maka akan semakin rendah tingkat kinerja kualitas output konsultan. Kombinasi ini merupakan kombinasi faktor resiko yang paling kritis dan harus paling diwaspadai"

"Konsultan pajak merupakan salah satu profesi yang memiliki peran penting dalam jalannya Konsultan pajak merupakan salah satu profesi yang memiliki peran penting dalam jalannya roda perekonomian terkhususnya dalam bidang perpajakkan. Dalam menyediakan solusi perpajakan yang akurat dan efisien, konsultan pajak mengintegrasikan pemahaman mendalam mengenai peraturan pajak, ekonomi, dan strategi keuangan. Namun, dalam melaksanakan profesinya, konsultan pajak tidak dapat menghindar dari suatu peristiwa yang kemungkinan yang dapat menimbulkan kerugian atau umumnya dikenal sebagai risiko. Salah satu upaya untuk mengurangi dampak yang mungkin timbul dari risiko tersebut adalah dengan penerapan pemindahan risiko (transfer of risk) melalui penggunaan professional indemnity insurance. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai bentuk professional indemnity insurance sebagai salah satu langkah perlindungan bagi konsultan pajak dari potensi risiko kelalaian pekerjaan, dengan memberikan contoh negara United Kingdom sebagai negara yang telah mengimplementasikan professional indemnity insurance untuk konsultan pajaknya. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal, yaitu dengan berlandas pada norma yang berlaku, peraturan di Indonesia, serta perbandingan peraturan dan teori-teori lain yang berhubungan dengan topik penelitian yang dibawa. Lebih lanjut, jenis data dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa studi kepustakaan yang berfokus kepada regulasi dalam hukum positif Indonesia, antara lain KUHPerdata, UU Perasuransian, dan regulasi seputar profesi konsultan pajak. Hasil dari penelitian ini akan menunjukan bahwa dengan mengaplikasikan professional indemnity insurance sebagai bentuk perlindungan kepada profesi konsultan pajak di Indonesia dapat menjadi suatu upaya dalam mengurangi risiko atas kerugian yang dapat timbul. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan kebutuhan akan peraturan yang lebih spesifik dalam regulasi yang menaungi profesi konsultan pajak sejalan dengan adanya dukungan dari pemerintah dan organisasi profesi konsultan pajak dalam mengaplikasikan kewajiban professional indemnity insurance sebagai salah satu upaya perlindungan dari risiko profesi konsultan pajak.

---

Tax consultant is one of the professions that has an important role in the running of the economy, especially in the field of taxation. In providing accurate and efficient tax solutions, tax consultants integrate a deep understanding of tax regulations, economics, and financial strategies. However, in carrying out their profession, tax consultants cannot avoid a possible event that can cause losses or commonly known as risk. One of the efforts to reduce the impact that may arise from the risk is the application of transfer of risk through the use of professional indemnity insurance. This research aims to provide knowledge about the form of professional indemnity insurance as one of the protection measures for tax consultants from the potential risk of negligence, by providing an example of the United Kingdom as a country that has implemented professional indemnity insurance for its tax consultants. In this research, the research method used is doctrinal, which is based on applicable norms, regulations in Indonesia, as well as comparison of regulations and other theories related to the research topic brought. Furthermore, the type of data in this research is secondary data in the form of literature studies that focus on regulations in Indonesian positive law, including the Civil Code, Insurance Law, and regulations surrounding the tax consultant profession. The results of this study will show that applying professional indemnity insurance as a form of protection for the tax consultant profession in Indonesia can be an effort to reduce the risk of losses that can arise. Therefore, the author recommends the need for more specific regulations in the regulations covering the tax consultant profession in line with the support of the government and tax consultant professional organizations in applying professional indemnity insurance obligations as an effort to protect the risk of the tax consultant profession."

"Situasi persaingan yang tinggi di bisnis konsultan tidak mendorong konsultan mengembangkan pelayanannya tidak hanya memenuhi kebutuhan pelanggan tetapi juga bernilai tambah. Manajemen PT. Bina Potensia Indonesia, salah satu biro konsultan dan manajemen Sumber Daya Manusia di Indonesia, menyikupi persaingan dengan mencari peluang-peluang pengembangan pelayanan perusahaan agar dapat mempertahankan posisi bisnisnya di industri konsultan Sumber Daya Manusia. Kompetensi Inti (core competency) merupakan alternative solusi manajemen PT. Bina Potensia Indonesia meningkatkan kapabilitas pelayanannya dalani mendukung keunggulan kompetitif perusahaan. Pendekatan yang digunakan adalah capabilities assessment profile dengan melibatkan survey internal dan eksternal perusahaan serta sejumlah workshop berhasil mengembangkan kesimpulan sementara kompetensi inti perusahaan yaitu perpaduan ilmu psikologi dan manajemen dalam pengembangan pelayanan jasa PT. Bina Potensia Indonesia pada kegiatan assessment centre dan pelatihan."