Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak tahun 1950, hubungan bilateral Indonesia dan Cina bersifat fluktuatif. Sebagai negara terbesar di masing-masing kawasan, Indonesia dan Cina memiliki hubungan bilateral yang signifikan di panggung internasional karena implikasinya yang luas terhadap stabilitas keamanan dan perekonomian regional. Dalam perkembangannya, interaksi antara middle power dan great power ini makin tersorot karena hubungan kedua negara terus meningkat di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Xi Jinping, tetapi tetap diselimuti dengan ketegangan. Untuk menelaah perkembangan dinamika hubungan bilateral Indonesia-Cina, tinjauan literatur ini berupaya memetakan 52 literatur dalam bentuk artikel jurnal dengan menggunakan metode taksonomi. Pemetaan literatur ini kemudian dibagi ke dalam lima tema utama, yaitu: (1) faktor-faktor yang memengaruhi hubungan bilateral Indonesia-Cina; (2) Indonesia dalam pusaran rivalitas geopolitik Amerika Serikat-Cina; (3) dimensi ekonomi dalam hubungan bilateral Indonesia-Cina; (4) posisi diaspora Tionghoa dalam hubungan bilateral Indonesia-Cina; serta (5) posisi dan respons Indonesia di sengketa Laut Cina Selatan. Melalui tinjauan kelima tema utama tersebut, penulis hendak mengidentifikasi area konsensus, perdebatan, dan kesenjangan dalam literatur terkait topik ini. Penulis menemukan bahwa literatur-literatur utamanya menggambarkan kompleksitas hubungan bilateral Indonesia-Cina yang bersifat multifaset dari awal pembukaan hubungan diplomatik hingga di era kontemporer. Dinamika hubungan bilateral Indonesia-Cina ini didorong oleh pertimbangan pragmatisme kedua negara yang mengutamakan kepentingan nasional masing-masing dalam menghadapi berbagai isu prominen di antara keduanya. Dalam tinjauan literatur ini, penulis juga menemukan adanya kesenjangan literatur berupa pembahasan yang hanya terpusat di era kepemimpinan Soekarno, Soeharto, dan Jokowi, kurangnya eksplorasi analisis pada tingkat individu dalam kebijakan luar negeri kedua negara, minimnya pembahasan hubungan Indonesia-Cina selama pandemi COVID-19, dan absennya perdebatan akademis mengenai respons Indonesia terhadap evolusi kebijakan Cina di Laut Cina Selatan. Temuan ini dapat dieksplorasi lebih lanjut dalam penelitian di masa mendatang.

---

Since 1950, bilateral relations between Indonesia and China have been characterized by fluctuations. As the largest countries in their respective regions, Indonesia and China have significant bilateral relations on the international stage due to their broad implications for regional security and economic stability. Over time, interactions between this middle power and great power have gained more attention as their relations have strengthened under the leadership of President Joko Widodo and Xi Jinping, although they remain fraught with tension. To analyze the development of the dynamics in Indonesia-China bilateral relations, this literature review aims to map 52 journal articles using a taxonomy method. The literature mapping is categorized into five main themes: (1) factors influencing Indonesia-China bilateral relations; (2) Indonesia in the vortex of US-China geopolitical rivalry; (3) economic dimensions of Indonesia-China bilateral relations; (4) the role of the Chinese diaspora in Indonesia-China bilateral relations; and (5) Indonesia's position and response in the South China Sea dispute. Through the review of these five main themes, the author seeks to identify areas of consensus, debate, and gaps in the literature on this topic. The author finds that the literature mainly portrays the complexity of Indonesia-China bilateral relations as multifaceted, from the establishment of diplomatic relations to the contemporary era. The dynamics of Indonesia-China bilateral relations are driven by the pragmatic considerations of both countries, prioritizing their national interests in addressing prominent issues between them. In this literature review, the author also identifies gaps in the existing research, including discussions that are primarily focused on the leadership eras of Soekarno, Soeharto, and Jokowi, a lack of individual-level foreign policy analysis of both countries, limited discussion on the relations between the two countries during the COVID-19 pandemic, and the absence of academic debate regarding Indonesia’s response to the evolution of China’s polices in the South China Sea. These findings could be further explored in future research."

"ABSTRAKTugas karya akhir ini membahas hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia pada tahun 2008 ? 2012. Hubungan bilateral kedua negara ini akan dilihat melalui tiga paradigma besar dalam Ilmu Hubungan Internasional, yaitu Realisme, Liberalisme, dan Konstruktivisme. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai pembentukan hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia yang menjadi lebih erat dan terbentuknya Comprehensive Partnership pada tahun 2010. Dinamika hubungan ini akan dijelaskan melalui teori Balance of Interest pada paradigma Realisme, teori Democratic Peace pada paradigma Liberalisme, dan teori ?Identitas, Kekuatan, dan Pembentukan Persepsi Ancaman? pada paradigma Konstruktivisme. Hasil yang didapatkan adalah, hubungan kedua negara yang lebih erat pada periode 2008 ? 2012 terbentuk karena kesamaan ideologi yang dimiliki sehingga mengarah kepada kerja sama, dan kerja sama ini terjadi atas dasar peluang yang lebih baik bagi masing-masing negara untuk mencapai kepentingannya.

---

ABSTRACTThis final assignment discusses about U.S. and Indonesia bilateral relations in year 2008 ? 2012. Bilateral relations between the two countries would be examined from three major paradigms in International Relations, which are Realism, Liberalism, and Constructivism. This discussion is intended to explain the closer-tied relationship between the U.S. and Indonesia in the particular period, and led to the creation of Comprehensive Partnership back in the year 2010. The relationship will be examined with the Balance of Interest theory in Realism, Democratic Peace theory in Liberalism, and ?Identity, Power, and Threat Perception? in Constructivism. The discussion concludes that the closer relationship of the two countries is shaped because of the similarity in ideology that leads to cooperation, while at the same time the cooperation is done to maximizing the opportunity and the potential from each other for the sake of pursuing national interests."

"Tesis ini bertujan untuk mengetahui hubungan bilateral yang terjadi antara Indonesia dengan India, khususnya setelah adanya perjanjian kerjasama antara ASEAN dan India pada tahun 200 l. Metode pada penelitian ini menggunakan data time series dari tahun 1980-2006. Ruang lingkup penelitian kali ini difokuskan untuk menganalisis beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hubungan perdagangan bilateral diantara keduanya yaitu GDP Indonesia, GDP India, Exchange Rate , tarif rata-rata barang-barang Indonesia di lndia, tarif untuk barang India di Indonesia, dan satu variabel dummy yaitu agreement antara ASEAN dan India dengan menggunakan metode Ordinary Leas/ Square (OLS).Berdasarkan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan ODP sebagai proksi dari pendapatan India dan Indonesia mendorong pertumbuhan bilateral ekspor dan impor kedua negara. Penurunan nilai tukar rupiah terhadap rupee (depresiasi) akan mendorong pertumbuhan ekspor Indonesia ke India dan mengurangi pertumbuhan impor Indonesia dari India. Tarif berpengaruh negative terbadap pertumbuhan perdagangan antara Indonesia dan India. Sementara kerjasama yang dibentuk antara Indonesia dengan India mendorong peningkatan impor Indonesia dari lndii, namun tidak mendorong peningkatan ekspor Indonesia ke India.

---

This study aims to investigate the bilateral trade relationship between Indonesia and India, especially after the signing of mutual agreement between ASEAN and India in 2001. This study focuses on time series data over the period 1980~2006. Ordinary Least Square (OLS) equation estimation is applied to investigate the bilateral trade relation between Indonesia and India. The variables used are GDP of Indonesia, GDP of India, Exchange Rate, common tariff of Indonesia and India, as well as one dummy variable which refers to the agreement of ASEAN and India.

Empirical results suggest that both of Indonesia's GDP and India's GDP 1 which are used as the proxy of national income, helps to promote bHateral trade between Indonesia and India. The depreciation of rupiah promotes export and reduces import. Common tariff has negative impact on the trade growth of Indonesia and India. The estimation also suggest that although a positive impact of agreement on indonesian import is found in the regression, but the estimation has confirmed the insignificant role of agreement in promoting Indonesian export."

"Indonesia dan Belanda merupakan dua negara yang memiliki ikatan kuat berdasarkan sejarah kolonialisme selama berabad-abad lamanya. Bahkan, sejak Indonesia merdeka pada 1945, kedua negara telah terlibat dalam berbagai dinamika hubungan bilateral yang cukup fluktuatif. Akan tetapi, kuatnya hubungan tersebut berbanding terbalik dengan perkembangan pembahasannya dalam ranah akademis, terutama dalam kajian ilmu hubungan internasional. Penulis meninjau perkembangan literatur mengenai hubungan bilateral Indonesia-Belanda pasca 1945 melalui sembilan belas literatur yang ditinjau berdasarkan metode taksonomi dengan membagi pembahasan menjadi tiga tema besar, yaitu 1) Hubungan Politik; 2) Hubungan Ekonomi; dan 3) Hubungan Sosial Budaya. Tinjauan pustaka ini disusun dengan tujuan untuk mengidentifikasi konsensus, perdebatan, dan kesenjangan dalam literatur terkait topik ini. Selain itu, penulis juga mengamati tren-tren berupa tema penulisan, asal penulis literatur, serta disiplin ilmu yang digunakan. Penulis menemukan bahwa memori masa lalu menghambat hubungan bilateral seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini kemudian berkontribusi pula terhadap terhambatnya diskusi akademik mengenai topik tersebut. Tinjauan pustaka ini juga mengidentifikasi Masa Revolusi yang merupakan perang antara Indonesia dan Belanda pada tahun 1945-1949 setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya sebagai isu paling dominan dalam pembahasan mengenai hubungan bilateral Indonesia-Belanda pasca 1945. Lalu, celah penelitian yang penulis temukan adalah pembahasan yang cenderung tumpang tindih, minimnya perspektif Indonesia, kurangnya pembahasan mengenai kerja sama bilateral, serta absennya pembahasan mengenai cara Indonesia berurusan dengan trauma kolonialisme.

---

Indonesia and the Netherlands are the two countries that have strong ties based on the history of colonialism for centuries. In fact, since Indonesia's independence in 1945, the two countries have been involved in various dynamics of bilateral relations which have been quite volatile. However, the strength of this relationship is inversely proportional to the development of its discussion in the academic realm, especially in the study of international relations. The author reviews the development of literature on bilateral relations of Indonesia-the Netherlands after 1945 through seventeen literatures reviewed based on the taxonomic method by dividing the discussion into three major themes, namely 1) Political Relations; 2) Economic Relations; and 3) Socio-Cultural Relations. This literature review was prepared with the aim of identify the consensus, debate, and gaps in the literature related to this topic. Apart from that, the author also observes trends in the form of writing themes, scholar’s origin, and the disciplines used. The author finds that past memories hamper bilateral relations over time. This then contributes to the inhibition of academic discussion on the topic. This literature review also identified the Masa Revolusi which was a war between Indonesia and the Netherlands in 1945-1949 after Indonesia proclaimed its independence as the most dominant issue in the discussion on the bilateral relations of Indonesia-the Netherlands after 1945. Then, the gaps in the research that the authors found were discussions that tended to overlap, the lack of an Indonesian perspective, the lack of discussion on bilateral cooperation, and the absence of discussion about how Indonesia deals with the trauma of colonialism."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggali dinamika hubungan bilateral Indonesia-Swiss dari tahun 1949-1965. Sejak pernyataan kemerdekaan, eksistensi republik mendapat tantangan dari Belanda. Hal ini turut berdampak kepada konsepsi perjuangan Kementrian Luar Negeri Periode (1945-1949) yang diamanatkan untuk memperoleh dukungan pengakuan internasional guna mencegah kembalinya kekuasaan kolonial. Dalam hal ini Swiss mempunyai peran yang signifikan dan esensial bagi Indonesia. Dukungan moral dan material Swiss bagi Indonesia tiada duanya sebagai salah satu negara Eropa Barat yang tidak dijamah oleh Perang Dunia Kedua. Akan tetapi seperti halnya hubungan secara umum terdapat pasang dan surut (ebb and flow) yang turut mewarnai hubungan bilateral mereka. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini mencoba untuk menjawab beberapa rumusan masalah seperti (1) Politik luar negeri Indonesia dan Swiss, (2) dinamika hubungan Indonesia-Swiss dari tahun (1949-1965) dan (3) dampak dari dinamika hubungan Indonesia-Swiss. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang di dalamnya termasuk proses menggali sumber, mengkritik, serta menafsirkan arsip-arsip kementrian baik itu dari Kementrian Luar Negeri Swiss maupun Kementrian Penerangan Indonesia untuk kemudian dapat dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan mengenai arsip tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa kehadiran Swiss ditengah krisis eksistensial Indonesia telah secara langsung membantu dengan membangun kapabilitas dan kapasitas Republik muda ini dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Adapun hubungan kedua negara tersebut juga diwarnai dengan beberapa ‘turbulensi’ di beberapa kejadian dengan kasus yang paling banyak di penghujung masa Orde Lama dan transisi menuju Orde Baru.

---

This research aims to explore the dynamics of Indonesia-Switzerland bilateral relations from 1949-1965. On August 17, 1945, Indonesia's independence was proclaimed after Japan surrendered to the Allies. Since the declaration of independence, the existence of the republic has been challenged by the Dutch who demanded a military and diplomatic response from Indonesia. This had an impact on the conception of the struggle of the Ministry of Foreign Affairs (1945-1949), which was mandated to gain support for international recognition to prevent the return of colonial rule. In this regard, Switzerland played a significant and essential role for Indonesia. Switzerland's moral and material support for Indonesia was second to none as one of the Western European countries not touched by the Second World War. However, as with relationships in general, there are ebbs and flows that color their bilateral relations. Based on this background, this research tries to answer several problem formulations such as (1) Indonesia and Switzerland's foreign policy, (2) the dynamics of Indonesia-Switzerland relations from 1949-1965 and (3) the impact of the dynamics of Indonesia-Switzerland relations. This research uses the historical method which includes the process of digging up sources, critic, and interpreting ministerial archives from both the Swiss Ministry of Foreign Affairs and the Indonesian Ministry of Information to then be analyzed and interpreted. This research found that the presence of Switzerland during Indonesia's existential crisis as one of has directly helped by building the capabilities and capacity of the young Republic in carrying out its government functions. The relationship between the two countries was also characterized by some 'turbulence' on several occasions with the most cases at the end of the Old Order and the transition to the New Order."

"Wilayah udara merupakan asset yang tidak hanya penting untuk pertahanan keamanan namun juga untuk berbagai kepentingan sosial dan ekonomi. Di bidang ekonomi, pengelolaan wilayah udara antara lain melalui perjanjian hubungan udara bilateral yang merupakan perjanjian diantara dua negara untuk mengatur bagaimana penerbangan berjadwal suatu perusahaan penerbangan dapat dilaksanakan pada kedua negara tersebut. Adanya perjanjian hubungan udara bilateral dimulai ketika pertemuan para wakil bangsa-bangsa gagal menyepakati secara multilateral pertukaran hak-hak angkut pada Konperensi Chicago tahun 1944. Indonesia hingga saat ini mempunyai 71 perjanjian hubungan udara bilateral. Masing-masing perjanjian mempunyai karasteristik yang berbeda yang disesuaikan dengan kepentingan Indonesia dan masing-masing Negara mitra. Dengan adanya kecenderungan liberalisasi angkutan udara yang telah menjadi kecenderungan global, kiranya diperlukan suatu perumusan perjanjian hubungan udara bilateral yang dapat mengakomodasi kebutuhan mobilitas orang maupun barang yang aman, selamat, cepat, teratur dan ekonomis tanpa mengabaikan keselamatan sehingga dapat meningkatkan peran strategis pertumbuhan ekonomi namun tetap menyesuaikan dengan kemampuan dan daya saing perusahaan nasional. Untuk mengantisipasi perubahan global tersebut, International Civil Aviation Organization (ICAO) telah menyampaikan beberapa perumusan perjanjian hubungan udara bilateral yang disarikan dare. 3600 perjanjian hubungan udara yang ada. Penerapan model perumusan sebagaimana direkomendasikan oleh ICAO tersebut tentu harus diimbangi dengan kebijakan yang tepat dan terarah agar hasilnya dapat benar-benar dinikmati oleh pengguna angkutan udara pada khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya.

---

The air space is an important asset that can be used not only for security defense aspects, but also having the important roles on social and economic issues. The arrangements of traffic rights for the implementation of international air transport services for each country had been formulated through the Bilateral Air Services Agreement mechanism between two countries. The bilateral air services agreement started when the representative of nation failure to approved to exchange the traffic rights through multilateral agreement approach in Chicago Convention 1944. To date, Indonesia has 71 (seventy one) Bilateral Air Services Agreement with the partner countries. Each agreement have different characteristic according to the benefit for the national interest. To anticipate the globalization era, which will influence the air transport industry, it is necessary to define some models of bilateral air services agreement which could accommodate the needs for the movement of passenger and goods rapidly, smoothly, securely and safely, by considering :

- To increase the strategic of economic growth;

- To increase nation air carrier competitiveness. International Civil Aviation.

Organization (ICAO) had proposed some models of Bilateral Air Services Agreement which is summarized from 3600 Bilateral Air Services Agreement registered. The implementation models of the Bilateral Air Services Agreement as recommended by ICAO must be followed with the precise and reasonable policies for the benefit to all of the customer of air transport fields."