Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk membangun sebuah ekonomi, permasalahan politik cenderung dilihat sebagai Suatu kendala. Integrasi dan stabilitas situasi politik menjadi syarat agar pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Tahun 1955-1959 adalah tahun-tahun di mana kondisi politik dan ekonomi negara Republik Indone_sia tengah berada dalam kegamangan. Kondisi itu antara lain diwarnai oleh pemberontakan Darul Islam, PERMESTA, serta penentangan-penentangan yang datang dari Dewan-dewan Daerah. Untuk mengantisipasi kegamangan kondisi politik dan ekonomi tersebut. Presiden Soekarno lantas memberlakukan Manifesto Politik dan Ekonomi Terpimpinnya, serta mencetuskan ide untuk mengeluarkan kebijaksanaan penurunan ni1ai mata uang (saneering). Beberapa langkah lainnya dilakukan dengan tujuan mengatasi masalah-masalah yang muncul. Dengan menggunakan metode deskriptif-analitik, pengu_raian fakta untuk dianalisis, skripsi ini mencoba mengungkap langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia untuk mengatasi krisis ekonomi dan politik yang berkesinam_bungan pada tahun 1955-1959."

"Pendapatan asli daerah sendiri (PADS) merupakan salah satu faktor yang esensial dan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan otonomi daerah, terutama dalam pelaksanaan penitikberatan otonomi daerah pada Daerah Tingkat II. Selain itu tinggi-rendahnya PADS merupakan salah satu ukuran kredibilitas kemandirian Daerah Tingkat II dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu diperlukan adanya langkah-langkah optimalisasi sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah sendiri tersebut agar kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terns dapat ditingkatkan. Berkenaan dengan dasar pemikiran di atas, dalam tesis ini penulis mengangkat tentang langkah-langkah optimalisasi PADS di Kabupaten Dati II Bandung sebagai pokok bahasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah "survei" dengan tujuan untuk memperoleh data dan fakta yang aktual dan faktual tentang langkah-langkah optimalisasi PADS yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Bandung. Berdasarkan analisis atas hasil penelitian di lapangan, diperoleh temuan, bahwa perkembangan PADS di Kabupaten Dati II Bandung terus meningkat dan kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) dalam dua tahun anggaran terakhir ini (1994/1995 dan 1995/1996 cukup besar, yaitu rata-rata 23 %). Namun kenaikan PADS tersebut belum optimal, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain kemampuan personil dan sistem informasi yang belum optimal. Atas permasalahan tersebut, penulis menyarankan bahwa dalam rangka optimalisasi PADS di Kabupaten Dati II Bandung, dipandang perlu adanya peningkatan sumber daya manusia (SDM) serta pengembangan administrasi dan manajemen PADS yang lebih berhasilguna dan berdayaguna."

"ABSTRAKNama : Risca Hermawan WibowoProgram Studi : Manajemen Tenaga Listrik dan EnergiJudul : Analisis Kesiapan Indonesia dalam Menghadapai Era Mobil Listrik Mobil Listrik telah diprediksi sebagai salah satu alternatif transportasi masadepan. Karena tidak menghasilkan emisi gas buang, ramah terhadap lingkungan, memiliki effisiensi yang lebih baik dari mobil bbm, menjaga keberlangsungan energi di masa depan karena tidak menggunakan energi fossil. Banyak negara didunia telah menggunakan mobil listrik seperti Amerika, Norwegia, Cina, Jepang dan masih banyak negara lain. Namun di Indoneisa sebagai negara dengan penduduk no 4 terbesar di dunia belum menggunakan mobil listrik. Oleh karena itu perlu dikembangkan mobil listrik di Indonesia. Dalam penelitian ini diperlukan untuk melihat tingkat kesiapan Indonesia dalam menghadai era mobil listrik. Metode yang digunakan dalam wawancara ini dengan menggunakan kuisioner, wawancara dengan para ahli kemudian data diolah dengan perangkat lunak statistik SPSS. Ada empat variabel yang dijadikan dalam penelitian, diantaranya : Kebijakan Pemerintah, Insentif, Infrastruktur, penelitian dan pengembangan. Berdasarkan data yang diperoleh dan dilakukan pengolahan data didapatkan hasil keseluruhan dari semua variabel angka kesiapan 2.32 dari skala 1 ndash; 4. Untuk variabel Kebijakan Pemerintah sebesar 1.84 , Insentif sebesar 2.17, Infrastruktur sebesar 1.96, penelitian dan pengembangan sebesar 3.33. Berdasarkan data tersebut, berarti Indonesia belum siap dalam menghadapai era mobil listrik. Untuk mempercepat hal itu diperlukan kebijakan pemerintah, adanya infrastruktur dan insentif sebagai kepastian bagi semua pihak dan diharapkan era mobil listrik dapat segera terwujud. Kata kunci :Mobil listrik, kesiapan mobil listrik, Kebijakan, Insentif

---

ABSTRACTName Risca Hermawan WibowoStudy Program Electricity Power and Energy ManagementTitle Indonesia Readiness Analysis consummate the Electric Vehicle Era Electric vehicle have been predicted as one of the alternative transportation at the future. Because it does not produce exhaust emissions, friendly to the environment, has a better efficiency than fuel vehicle, maintaining energy sustainability in the future because it does not use fossil energy. Many countries in the world have used electric vehicle such as America, Norway, China, Japan and many other countries. But in Indoneisa as the country with the 4th largest population in the world have not used electric vehicle. Therefore need to be developed electric car in Indonesia. In this research is needed to see the level of readiness of Indonesia in the electric vehicle era. The method used in this interview using questionaires, interviews with experts then data processed with SPSS statistic software. There are four variables used in the research, including Government Policy, Incentives, Infrastructure, Research and Development. Based on data obtained and conducted data processing obtained overall results of all variables readiness rate 2.32 from a scale of 1 4. For Government Policy variables of 1.84, Incentives of 1.96, Infrastructure of 2.17, research and development of 3.33. Based on these data, it means that Indonesia is not ready for electric vehicle era. To accelerate it required government policy, any infrastructure, and incentives as a certainty for stakeholder and it is expected electric vehicle era can be realized. Keywords Electric Vehicle, readiness electric vehicle, policy, incentives"