Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan kejahatan perdagangan orang dalam Insider Trading yang terjadi di Indonesia dan di Amerika Serikat. Pengaturan Insider Trading di Amerika Serikat lebih luas daripada di Indonesia, di Indonesia belum diatur mengenai Tippees. Upaya yang dilakukan SEC selaku Badan Pengawas Pasar Modal Amerika dalam menangani insider terdiri dari tindakan preventif dan tindakan represif. Adanya pembahasan kasus Raj Rajaratnam dimana Rajaratnam merupakan Tippees,apabila kasus tersebut terjadi di Indonesia, Rajaratnam tidak akan terjerat hukum karena Tippees tidak diatur dalam UUPM Indonesia. Dalam penyelidikan dugaan insider trading, pembuktian oleh Bapepam sangat sulit dilakukan karena UUPM yang sudah ketingggalan zaman dan ketentuan pembuktian yang tidak ada pada UU tertulis. Serta Metode Penelitan yang dilakukan dalam skripsi ini adalah Metode Kepustakaan.

---

The Focus to this study is to analyze the comparison between Insider Trading in Indonesia and in The United States of America. Regulation on Insider Trading in The United States of America is more comprehensive than in Indonesia, in Indonesia, regulation of Tippee still not regulated. SEC?s Effort of handling insider trading consist of preventive and represive action. This study also analyze Raj Rajaratnam Case which Rajaratnam is considered being Tippees. If that case is happened in Indonesia, Rajaratnam will be out of law because Tippe is not regulated in Indonesia Securites Law. Bapepam when investigation in allegation of insider trading will be too hard for proofing insider trading. Since our Securities Act is outdated and rule of proofing doesn?t based on written rules. This study using literature methods for research."

"Skripsi ini membahas mengenai perbedaan Insider Trading yang terjadi di Indonesia dan di Amerika Serikat. Pengaturan InsiderTrading di Amerika Serikat lebih luas daripada di Indonesia, di Indonesia belum diatur mengenai Tippee dan juga perbedaan indikator terjadinya Insider Trading di Amerika Serikat dimana mereka memiliki tiga teori untuk mengetahui indikasi terjadinya Insider Trading. Serta pembahasan kasus ISE Holdings and Business Partners dimana terdapat dugaan terjadinya Insider Trading pada kasus tersebut dan SEC menggugat untuk membayar denda berdasarkan ketentuan pasal 21 A Securities Exchange Act.

---

The focus of this study is to analyze the differences between Insider Trading in Indonesia and in The United States of America. Regulation on Insider Trading in The United States of America is more comprehensive than in Indonesia, in Indonesia Tippee is still not regulated whilst in The United States of America there are three theories of Insider Trading Indicators to uncover Insider Trading crimes. This thesis along with the case study on ISE Holdings and Business Partners presumably involving insider trading crimes and The Securities Exchange Commision suing ISE Holdings and Business Partners to pay a penalty according to Article 21 A Securities Exchange Act."

"Penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum terhadap peran Insider dalam terjadinya suatu kegiatan Insider Trading yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan Pasar Modal, dengan melakukan perbandingan terhadap penegakan hukum di Pasar Modal di Indonesia dengan di Singapura. Pengaturan yang berlaku saat ini mengenai Insider Trading di Indonesia belum pernah mengalami perubahan seperti layaknya pengaturan yang berlaku mengenai Insider Trading di Singapura, menyebabkan terbatasnya ruang lingkup pengaturan Insider Trading di Indonesia, dan besarnya peran Insider terhadap suatu kegiatan Insider Trading dapat ditindak sebagai pelanggaran hukum atau tidak. Adanya pembahasan kasus terhadap Vincent Rajiv Louis dimana Vincent Rajiv Louis merupakan seorang pelaku Insider Trading yang memiliki inside information dan melakukan transaksi namun bukan merupakan Insider maupun Tippee, ketika diteliti dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia tidak terjerat hukum, karena Undang-Undang Pasar Modal Indonesia tidak mengatur penegakan hukum terhadap pihak pelaku transaksi yang bukan merupakan Insider. Sementara, Securities and Futures Act di Singapura dapat menghukum Vincent Rajiv Louis, dalam bentuk Civil Penalty yang dikenakan oleh MAS. Dalam penegakan hukum terhadap Insider Trading, Undang-Undang Pasar Modal belum bisa memfasilitasi Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas penegak hukum karena sudah ketinggalan zaman dan tidak mengandung asas yang tepat agar dapat membuat undang-undang itu dijalankan secara efektif oleh OJK.

---

This study discusses concerning the legal perspective on the role of Insider in Insider Trading activities that violates the prevailing laws and regulations in the Securities Law, by comparing the law enforcement in Indonesia and Singapore in the Capital Market. The current prevailing securities law in Indonesia has not been modified and revised like the prevailing securities law in Singapore, resulting in the limited scope of the regulations concerning Insider Trading in Indonesia, and a big role of Insider in regards to whether an Insider Trading activity can be punished as a violation of law or not. The analysis on the Vincent Rajiv Louis case, in which Vincent Rajiv Louis is a culprit of Insider Trading, however he is not an Insider nor a Tippee, when analyzed by the prevailing laws and regulations in Indonesia cannot be punished, because the Securities Law in Indonesia does not regulate regarding violations conducted by parties other than Insiders. Meanwhile, Securities and Futures Act in Singapore was able to punish Vincent Rajiv Louis in form of Civil Penalty, carried out by MAS. In law enforcement against Insider Trading, the Securities Law in Indonesia has yet to be able to facilitate the Otoritas Jasa Keuangan as the law enforcement authority because it is out of time, and does not consist of the up-to-date principles that will be able to make the securities law effectively carried out by OJK."

"Pasar modal merupakan pasar untuk memperjualbelikan instrument keuangan jangka menengah maupun jangka panjang. Keberadaan pasar modal sangat dibutuhkan dalam suatu negara, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan ekonomi nasional. Terlepas dari segala manfaat positif pasar modal, perdagangan dalam pasar modal tidak luput dari timbulnya berbagai kejahatan, salah satunya adalah insider trading. Dalam perdagangan saham, informasi merupakan suatu hal yang dominan karena dapat menentukan tingkat harga saham. Oleh karena itu, informasi harus tersebar secara adil dan merata agar tidak terdapat pihak yang diuntungkan maupun dirugikan secara tidak adil. Namun demikian, pada prakteknya masih terdapat orang dalam, yang memanfaatkan informasi yang bersifat rahasia tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi dalam perdagangan saham yang kemudian dikenal sebagai insider trading. Yoshiaki Murakami merupakan investor terkenal di Jepang sebagai pendiri dari M&A Consulting, Inc yang biasa dikenal dengan "Murakami Fund". Indikasi adanya insider trading bermula ketika Livedoor memutuskan untuk mengakuisisi saham dari Nippon Broadcasting System (NBS), yang kemudian disampaikan kepada Yoshiaki Murakami. Yoshiaki, berdasarkan informasi yang didapatkan melalui orang dalam, menjual sahamnya sehingga mendapatkan keuntungan yang sangat besar dengan penjualan sahamnya di NBS. Terhadap kasus ini, telah dikeluarkan putusan dan menyatakan bersalah Yoshiaki Murakami berdasarkan pasal 167 ayat (1) Financial Instruments and Exchange Act (FIEA) dengan dihukum penjara selama 3 (tiga) tahun penjara, denda sebanyak tiga juta yen dan denda tambahan sebesar 1,5 milyar yen.

---

Capital market is a place to trade in both medium-term and long-term financial instruments. The existence of capital market is required in a country, including Indonesia, for the purpose of improving the national economy. Nevertheless, apart from the advantages such market can offer, there may also be conducts of unlawful acts, by way of illustration the act of insider trading. In a share trade, information is a vital aspect as it determines the standing of a share price. On that account, such information ought to be publicized fair and square with the intention that no parties will benefit or experience a drawback unjustly. In actuality, there are still a lot of practices of insider trading where classified information is used to conduct trade for a personal benefit. A case in point is the Yoshiaki Murakami case. Yoshiaki Murakami was a prominent investor in japan who served as the founder of M&A Consulting, Inc., also known as the Murakami Fund. The indications of insider trading were noticed when Livedoor decided to perform an acquisition of the shares from Nippon Broadcasting System (NBS), in which the decision was notified to Yoshiaki Murakami. Having obtained such information, Yoshiaki sold his shares in the NBS leading him to gain a huge amount of benefit. Concerning this case, a verdict was given and he was found guilty according to Article 167 verse (1) of the Financial Instruments and Exchange Act (FIEA), with a three-year imprisonment, a fine in the amount of three million yen and an additional fine of 1,5 trillion yen."

"Skripsi ini membahas mengenai pengawasan serta penanganan Insider Trading di Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara lain di dunia seperti Amerika, Australia, Singapura, Jepang dan Cina. Perbandingan dalam skripsi ini di fokuskan pada cara penanganan kasus Insider Trading di setiap negara, dimulai dari teori yang digunakan sebagai dasar pengaturan, dasar hukumnya, badan pengawas dan kemudian pengawasan dan sanksinya. Negara-negara tersebut dipilih berdasarkan jumlah kasus Insider Trading yang berhasil diselesaikan di negaranya. Pengawasan dan penanganan kasus di negara-negara pembanding dapat dinilai lebih maju dibandingkan dengan penanganan kasus di Indonesia apabila melihat dari seberapa jauh kasus-kasus tersebut diselesaikan di negaranya. Di Indonesia sendiri, belum ada kasus Insider Trading yang berhasil diselesaikan. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk menilai dimana kekurangan dan ketinggalan dari hukum Insider Trading di Indonesia apabila dibandingkan dengan negara yang berhasil menyelesaikan kasus-kasus di negaranya. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kepustakaan.

---

This paper discusses the handling of Insider Trading in Indonesia compared with some other countries in the world such as America, Australia, Singapore, Japan and China. Comparisons in this thesis focused on how to handle cases of Insider Trading in each country, starting from the theory used as the basis for the setting, the basic legal, regulatory bodies and then monitoring and sanctions. The countries were selected based on the number of cases of Insider Trading successfully completed in the country. Handling cases in comparator countries can be considered more advanced than the handling of cases in Indonesia if notice of how far the case is settled in the country. In Indonesia alone, there has been no case of Insider Trading were successfully completed. The purpose of this comparison is to assess where the deficiencies and out of the Insider Trading laws in Indonesia when compared with countries that successfully completed cases in the country. The method used in this thesis is the method of literature."

"Perdagangan orang dalam merupakan kejahatan serius yang terjadi di pasar sekuritas. Namun, karena kompleksitasnya dalam menyelesaikan kasus perdagangan orang dalam karena pelanggaran kejahatan ini cukup sulit untuk membuktikan kesalahannya, maka perlu ditekankan bahwa perlu adanya yurisdiksi yang dilengkapi dengan substansi hukum yang kuat disertai dengan penegakan hukum. Substansi hukum dan penegakan hukum yang sesuai juga penting karena peran pasar sekuritas dianggap sangat penting dalam masyarakat kontemporer ini di mana pasar sekuritas memiliki fungsi untuk menentukan lingkungan ekonomi, serta menyediakan pasar yang adil bagi para pemangku kepentingan yang relevan. Substansi hukum dan penegakan hukum dapat mengambil keuntungan dari implementasi integrasi teknologi seperti yang tercermin dari salah satu pendekatan yang digunakan oleh Amerika Serikat. Makalah ini bertujuan untuk membahas pendekatan modern Amerika Serikat dalam memerangi perdagangan orang dalam di mana pendekatan ini telah memberikan manfaat bagi penegak hukum terkait di Amerika Serikat seperti Securities and Exchanges Commission untuk mendeteksi, menyelidiki, dan mencegah dengan cara yang efisien dan efektif. Pendekatan yang diterapkan Amerika Serikat yang akan dibahas meliputi: (1) substansi hukum yang beragam yang mencakup isu insider trading - memiliki berbagai undang-undang federal dan Securities and Exchange Commission Regulations yang terus menerus diamandemen jika diperlukan, (2) cakupan pertanggungjawaban yang lebih luas dari teori penyalahgunaan insider trading (dibandingkan dengan yurisdiksi lain seperti Indonesia), (3) beberapa lembaga seperti Securities and Exchange Commission, Departemen Kehakiman, Biro Investigasi Federal, atau Self-Regulatory Organisations seperti kolaborasi Otoritas Pengawas Industri Keuangan dalam hal penegakan hukum, dan (4) otoritas yang luas dari SEC serta integrasi teknologi yang digunakan. Pendekatan-pendekatan canggih yang diterapkan oleh Amerika Serikat akan dikaji dan dijelaskan dalam tesis ini, dengan harapan tesis ini dapat memberikan panduan kepada negara-negara lain yang memiliki pasar modal yang sedang berkembang untuk dapat dilengkapi dengan pendekatan-pendekatan terkini yang mengintegrasikan teknologi untuk memaksimalkan sumber daya mereka dalam mengidentifikasi dan menginvestigasi aktivitas-aktivitas kecurangan seperti perdagangan orang dalam di pasar modal.

---

Insider trading is a serious crime that occurs in the securities market. However due to its complexity to solve insider trading cases as the offense of the crime is challenging in terms of establishing culpability, it should be emphasize that it is necessary for jurisdictions to be equipped with strong legal substances accompanied by legal enforcements. Legal substances and legal enforcements that are in-par are also essential as the role of securities market are considered to be crucial in this contemporary society where it has the function of determining the economic environment, as well as, providing fair marketplace for the relevant stakeholders. The legal substances and legal enforcement could take advantage of implementation of technological integration as reflected by one of the approaches utilized by the United States. This thesis aims to mainly discuss the United States’ modern approaches in combating insider trading where these approaches have benefitted the United States’ relevant legal enforcers such as the Securities and Exchanges Commission to detect, investigate, and prevent in an efficient and effective manner. The approaches implemented United States’ that will be discussed includes: (1) a variety of legal substances that cover the issue of insider trading - having variety of federal statutes and Securities and Exchange Commission Regulations that are continuously amended if necessary,  (2) the wider scope of liability from the misappropriation theory of insider trading (compared to other jurisdictions such as Indonesia), (3) multiple agencies such as the Securities and Exchange Commission, Department of Justice, Federal Bureau of Investigation, or Self-Regulatory Organisations such as the Financial Industry Regulatory Authority’s collaboration on enforcement, and (4) Wide authority of the SEC and technological integration utilized. The sophisticated approaches implemented by the United States would be studied and explained in this thesis, with the hopes that this thesis can provide guidelines to other countries with emerging capital market to be equipped with up-to-date approaches integrating technology to maximize their resources on identifying and investigating fraudulent activities such as insider trading in the securities market."

"Informasi merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam berinvestasi di pasar modal, karena dengan informasi, investor dapat memutuskan apakah akan membeli, menjual atau menahan saham-saham dan/atau efek-efek lain yang dimilikinya. Oleh karena itu pihak-pihak yang mempunyai hubungan khusus dengan emiten atau perusahaan publik (orang dalam atau insider) dilarang melakukan transaksi efek dengan menggunakan informasi orang dalam tersebut (insider trading). Tesis ini membahas perbandingan penegakan hukum insider trading antara di Indonesia dan Singapura. Penulis menggunakan metode perbandingan hukum, yaitu suatu metode studi dan penelitian dimana hukum-hukum dan lembaga-lembaga hukum dari dua negara dibandingkan. Peraturan insider trading di Indonesia menggunakan pendekatan fiduciary duty yang hanya dapat menjerat insider atau orang dalam perusahaan saja sedangkan di Singapura menggunakan pendekatan information connectedness approach yang membebankan tanggung jawab kepada seseorang baik itu merupakan orang dalam perusahaan maupun bukan, yang memiliki informasi material perusahaan yang belum diungkapakan kepada publik. Penegakan hukum atas kasus insider trading di Singapura sudah ada yang diputus oleh pengadilan. Hal tersebut terlihat dari putusan kasus Lew Chee Fai Kevin v MAS pada tahun 2012, yang merupakan putusan pengadilan perdata pertama di Singapura untuk pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan mengenai insider trading dalam SFA. Sehingga putusan tersebut dapat memberikan panduan yang penting tentang bagaimana ketentuan-ketentuan insider trading dalam SFA akan ditafsirkan dan diterapkan. Sedangkan di Indonesia, belum ada satu kasus insider trading yang diputus pengadilan, dan hanya pemberian sanksi oleh Bapepam-LK (sekarang OJK), antara lain kasus insider trading PT Bank Mashill Utama Tbk.

---

Information is one of the most important things of investing in capital markets, because with information, investors can decide whether to buy, sell or hold shares and / or other securities owned. Therefore, parties with a special relationship with the issuer or public company (insider) are prohibited to conduct securities transactions using insider information (insider trading). This thesis discusses the comparison of insider trading law enforcement between Indonesia and Singapore. The author uses a comparative method of law which is a method of study and research where the laws and legal institutions of two countries are compared. The insider trading regulations in Indonesia use the fiduciary duty approach which can only convict the insider of the company while in Singapore using the approach of information connectedness approach which imposes responsibility to someone whether it is a insider of the company or not, who has material information of the company that has not been revealed to the public. Law enforcement of insider trading cases in Singapore already exists that is decided by the court. This can be seen from the verdict of the case of Lew Chee Fai Kevin v MAS in 2012, which is the first civil court ruling in Singapore for violation of the terms of insider trading in SFA. So the verdict can provide an important guide on how the insider trading regulations in the SFA will be interpreted and applied. While in Indonesia, there has not been a case of insider trading decided by the court, and only sanctioned by Bapepam-LK (now OJK), among others case of PT Bank of Mashill Utama Tbk."

"Skripsi ini membahas bagaimana China menangani kasus insider trading, di China marak sekali terjadi kasus insider trading dalam sepuluh tahun terakhir saja telah terjadi 10 kasus insider trading dan salah satu kasus tersebut di dibahas pada skripsi ini adalah kasus Zhou Hehua dari Keda Machinery & Electronics dan dari hasil praktik insider trading yang dilakukannya Zhou Hehua mendapatkan keuntungan sebesar RMB 73.991,62 atau setara dengan Rp 109.632.599,30. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana alat pengumpulan datanya adalah studi dokumen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait dengan praktik insider trading pemerintah China telah mempunyai Undang-Undang yang cukup efektif untuk menjerat pelaku insider trading dibandingkan dengan regulasi terkait insider trading di Indonesia. Zhou Hehua dikenai pasal 202 Hukum Sekuritas Nasional China, pasal tersebut mengharuskan Zhou Hehua mengembalikan keuntungan ilegalnya dan dikenai denda yang berkisar tidak lebih dari lima kali keuntungan ilegalnya.

---

This thesis describe how China government handling the insider trading case. In China there are many insider trading case in last ten years, in that period has occured 10 insider trading case. One of them is Zhou Hehua case from Keda Machinery & Electronics Which is discussed in this thesis. The profit from insider trading, Zhou Hehua got RMB 73.991,62 or equal to Rp 109.632,30. This research is the juridical-normative research, when data used for this research are being collected through documents.

The result showed the government of China has effective regulation about insider trading, which case can be detected and solved whereas indonesian regulation about insider trading is not effective relatively in practise. Zhou Hehua, based on article 202 China?s Securities Law are confiscated his illegal income and imposed the fine by China government which the nominal of the fine is not more than five times his illegal income."