Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKArief Budiman. Cina dan Kamboja : Tinjauan umum mengenai kepentingan dan Sikap Cina Terhadap Masalah Kamboja (1978-1982). Skripsi. (di bawah bimbingan Dr. A Dahana dan Priyanto Wibowo, SS). Fakultas Sastra Universitas Indonesia. 1996. Masalah Kamboja dalam konteks ini adalah kehadiran Vietnam di Kamboja pada tahun 1979 yang diawali oleh penyerbuan besar-besaran oleh sekitar 150.000 orang tentara Vietnam ke Kamboja pada akhir tahun 1978. Tujuan. dari penyerbuan ini adalah untuk menggulingkan pemerintahan komunis Pal Pot yang anti-Vietnam dukungan Cina, dan kemudian menempatkan Heng Samrin yang pro-Vietnam sebagai gantinya. Bagi Cina, keterlibatannya di dalam masalah Kamboja ini lebih dipengaruhi oleh persepsinya akan ancaman yang datang dari Uni Soviet melalui dukungannya kepada Vietnam. Cina menganggap Soviet berusaha mengepungnya dari selatan dengan cara menempatkan wilayah Indocina sebagai daerah pengaruhnya, dan kemungkinan akan meluas ke wilayah ASEAN. Untuk menghadapi tekanan ini Cina yang saat itu juga sedang mengalami konflik perbatasan dengan Vietnam, menggunakan strategi tekanan militer langsung ke Vietnam dan memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok perlawanan Kamboja anti-Vietnam. Strategi ini dikombinasikan Cina dengan mengadakan pendekatan-pendekatan diplomatis kepada ASEAN sehingga berhasil terbentuk Pemerintahan Koalisi Demokratik Kamboja pada tahun 1482 berupa penggabungan tiga kelompok perlawanan Kamboja anti Vietnam, dengan para pemimpinnya yaitu Pangeran Sihanouk, Son Sann, dan Pal Pot

---

"

"ABSTRAKSkripsi ini menelaah tentang kebijaksanaan public diplomacy pemerintahan Reagan dengan periode yang dibatasi hingga tahun 1984. Dalam masa itu, Amerika Serikat telah keluar dari UNESCO. Tujuan dari pembahasan dalam tulisan ini adalah untuk memperoleh gambaran dan pengetahuan lebih banyak tentang alternatif kebijaksanaan luar negeri yang ditempuh pemerintah Amerika, terjadi dalam UNESCO dalam menghadapi perkembangan yang Perkembangan ini berkisar pada adanya tuntutan mayoritas negara anggauLa UNESCO untuk mewujudkan Tata Informasi dan Komunikasi Dunia Baru, yang dipandang dapat mengancam prinsip-prinsip dasar masyarakat yang bebas. Perkembangan dan tuntutan yang muncul, menyebabkan pemerintahan Reagan harus mencari alternati£ implementasi kebijaksanaan politik luar negerinya yang sesuai."

"Kajian terhadap tiga surat kabar berbahasa Inggris yang terdapat di wilayah Asean (The Straits Times dari Singapura, New Straits Times dari Malaysia, dan The Jakarta Post dari Indonesia), berangkat dari pemikiran bahwa media ini banyak memberi perhatian terhadap masalah-masalah di Asia Tenggara dibandingkan dengan media lokal lainnya. Karena itu media ini lebih berorientasi regional dan internasional. Meskipun demikian karena ketiga surat kabar ini terbit di negara yang berlainan, maka diasumsikan ketiganya memiliki karakteristik yang berbeda. Dari penampilan berita utama, tajuk, dan artikel di halaman opini ketiga surat kabar tersebut, ingin diketahui keberpihakannya terhadap krisis politik yang terjadi di Kamboja, yang ditandai dengan jatuhnya Ranariddh sebagai Perdana Menteri I. Pemahaman yang dipakai untuk mengamati fenomena tersebut ialah pemikiran bahwa penyajian berita regional sebagai realitas simbolik dipengaruhi oleh berbagai faktor misalnya budaya, politik, ekonomi setempat dan sumber beritanya. Dalam teori imperialisme struktural yang dikemukakan oleh Johan Galtung yang sejalan dengan pandangan Schiller tentang dominasi budaya, dikemukakan tentang adanya kesamaan kepentingan antara centre (elit) di negara maju dan elit di negara sedang berkembang. Mereka mempunyai tuntutan yang sama atas barang-barang dan jasa, juga kebutuhan informasi. Dampaknya, isi media yang ditampilkan pun cenderung memiliki kesamaan. Hal ini didukung oleh keinginan pemerintah pusat (elit) di negara sedang berkembang yang menghendaki media massa tunduk kepada kebijaksanaan pemerintah dengan dalih demi pembangunan bangsa. Penelitian ini menggunakan pendekatan konflik yang dikemukakan William D Perdue yang memahami keberadaan masyarakat berkaitan dengan sejarahnya dan pemahaman terhadap tatanan sosial dilakukan dengan cara holistik. Berdasar analisis yang dilakukan atas penyajian berita tentang 'disingkirkannya PM I Ranariddh oleh PM II Hun Sen', ditemukan bahwa ketiga surat kabar cenderung memihak kepada Ranariddh dan bersikap negatif terhadap Hun Sen. Hasil ini sesuai dengan kepentingan intemasional yang diatur oleh lembaga organisasi supranasional PBB yang dalam prakteknya banyak dipengaruhi oleh negara-negara barat atau centre , seperti Amerika Serikat, lnggris, Perancis. Dari ketiga negara ini juga, sumber berita dipancarkan ke berbagai penjuru dunia, termasuk di negara-negara sedang berkembang."

"Putusnya hubungan perkawinan karena penceraian membawa akibat hukum yang salah satunya masalah harta bersama. Selama perkawinan suami istri berjalan dengan harmonis, mereka tidak mempermasalahkan harta bersama. Tetapi prakteknya sering terjadi salah satu pihak ingin memperoleh bagian yang lebih besar atau mungkin salah satu pihak hanya mengambil keuntungan saja dari perkawinan itu, bahkan ingin menguasai sendiri atas harta bersama setelah terjadi perceraian. Dari uraian tersebut, timbul masalah bagaimana pembagian harta bersama akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. apa akibat hukum dari pembagian harta bersama yang tidak sesuai dengan Undang-undang. Apakah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 41/T/79.G sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.Penulisan Tesis ini menggunakan metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Jenis data yang digunakan data sekunder. Meetode penelitian adalah metode kwalitatif sehingga menghasilkan data yang evaluatif sekunder. Mengenai harta bersama diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bebrsama. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Apabila perkawinan putus karena penceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pembagian harta bersama yang tidak sesuai dengan Undang-undang maka akan merugikan salah satu pihak yaitu suami atau isteri dan juga kepentingan pihak ketiga. Dalam hal suami atau isteri yang merasa dirugikan dengan pembagian harta setelah penceraian tersebut dapat mengajukan gugatan atau banding ke Pengadilan Tinggi. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 4l/T/7 9.G kurang memperhatikan apakah tanah yang terletak di Jalan Dewi Sertika Nomor 186 Jakarta Timur telah diperjualbelikan atau belum. Karena dengan melihat bukti Akta Jual Beli yang dibuat dihadapat Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang dan jual beli tersebut dilakukan sebelum terjadi perceraian, maka jual beli tersebut sah menurut Undang-Undang. Jadi harta tersebt merupakan harta bersama walaupun dijual kepada anaknya sendiri.

---

The end of a marriage relationship which is due to the couple?s decision to divorce could bring about several legal consequences, one of which is concerning the partition of the collective assets they earned during the marriage period. Despite the fact that as long as the couple make a harmonic life in their marriage life, they tend not to show concern on the partition of the assets, in reality many cases show that after a divorce, one of the couple usually intends to get more parts, or in some extreme ones, the whole part of the assets they should part between them. Such cases have inspired the creation of the law regulating the partition of collective assets in a broken marriage due to divorce, named Law No.l Year 1974. This thesis intends to identify the legal consequence of a collective property partition which is not in accordance with the Law, and whether the East Jakarta State Court?s Decision No.41/T/79.G has been in accordance with the applicable law in Indonesia. This thesis applies the juridical normative library study, while the data used is the secondary one.

The research method applied in this research is the qualitative one, which leads to an evaluative-analytical data. The matters concerning collective assets partition is regulated in the Article 35 to 37 of the Law No.l Year 1974 which states that the assets earned during the marriage period are considered as collective assets. Concerning this, either the husband or wife is allowed only to act after there is agreement between them. An unfair partition would cause harm on the interest of either the husband, wife, or the third party. In case such a circumstance happens, the harmed party has right to sue or even to make an appeal to the High Court. The decision of the East Jakarta State Court No. 41/T/79.G is considered as not sufficiently well informed whether the status of the land situated in Jalan Dewi Sartika No.l86 East Jakarta has been traded or yet. Considering that the sale-purchase certificate was made before the presence of a Notary (Land Certificate Maker Official), thus the transaction is considered as valid according to the law. Therefore, the asset is considered as a collective asset even though in case it is sold to the couple?s own child."

"Pada Tahun 2003 (Suatu Tinjauan Sejarah) Karya ilmiah ini membahas kaum Syiah Irak yang terhimpun dalam beberapa kelompok oposisi Irak yang direkrut oleh AS guna menggulingkan rezim Saddam pada perang Irak tahun 2003. Kooperasi kelompok oposisi Irak dengan AS ini merupakan satu bentuk perlawanan dan penghianatan kaum Syiah Irak atas rezim Saddam. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode sejarah, dimana penulis mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau dengan menggunakan studi literatur. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih detail tentang kehidupan kaum Syiah semasa rezim Sadddam Hussein dan bentuk-bentuk serta alasan-alasan keterlibatan kaun Syiah Irak dalam penggulingan rezim Saddam pada perang Irak tahun 2003.

---

AbstractThis research is discuss about Syiah in Iraq which assembled on several Iraq opposition parties and huddled up by USA for overthrowing the Saddam_s regime on Iraq war in 2003. This cooperation was being a part of Syiah resistance for Saddam_s regime. The method using in this research is the historical method, which the authors describe and analyze the events that occurred in the past by use the literature studies. The purpose of this research is to provide more detailed illustration about the Syi`ah during Saddam Hussein's regime. Also, to answer some of the problems associated with the role of the Syi`ah in the overthrow of Saddam in the Iraq war in 2003."

"Salah satu faktor penunjang pembangunan yang tak dapat diabaikan adalah pendidikan.Pendidikan sebagai sarana pembinaan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa, perlu mendapat perhatian khusus. Pendidikan harus selalu mengikuti perkembangan masyarakat yang dinamis, agar dapat menciptakan suatu generasi penerus yang up to date tidak terkebelakang.Untuk memperbaiki mutu pendidikan agar up to date, tidak hanya perlu mane mukan/menciptakan hal-hal yang Baru, tetapi juga perlu meninjau masa lampau untuk memetik pengalaman-pengalaman yang berguna/berharga sebagai cermin melangkah ke masa depan. Mempelajari hal-hal yang lampau, tidak usah berpatok pada diri sendiri atau pada negara sendiri, tetapi juga dapat mempelajari masa lampau orang lain atau masa lampau negaralain.Melalui penelitian terhadap buku-buku perpustakaan mengenai pendidikan di Cina,tersusun suatu tulisan yang menguraikan perkembangan pendidikan di Cina dari tahun 1905 sampai tahun 1966, dengan maksud untuk menarik segi-segi positifnya bagi kapentingan pembangunan negara kita, khususnya dalam bidang pendidikan.

---

One of the factors supporting development that cannot be ignored is education. Education as a means of developing the young generation as the nation's next generation, needs special attention. Education must always follow the dynamic development of society, in order to create a future generation that is up to date and not left behind. To improve the quality of education so that it is up to date, it is not only necessary to discover/create new things, but also to review the past. to gain useful/valuable experiences as a mirror for moving into the future. Studying things in the past, you don't need to be based on yourself or your own country, but you can also study the past of other people or the past of other countries. Through research into library books regarding education in China, an article was compiled that describes the development of education in China from 1905 to 1966, with the aim of drawing out its positive aspects for the interests of our country's development, especially in the field of education"