Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Usaha film impor di Indonesia yang mulai berkembang pada tahun 1950an mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Pembangunan infrastruktur perfilman yang terpusat menyebabkan terjadinya dominasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang terjadi silih berganti. Dalam penelitian ini kelompok yang dimaksud dibagi menjadi empat kelompok, yaitu kelompok pemerintah, kelompok pemodal, kelompok pemerintah asing, dan kelompok pemodal asing. Selama 54 tahun (1950-2004), dominasi di bidang film impor bergeser dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaiman agen-agen dalam usaha perfilman impor di Indonesia berusaha untuk menempatkan dominasi dan posisi dalam struktur perfilman impor di Indonesia. Untuk melihat tarik-menarik kepentingan yang dikaitkan dengan pengakomodasian kepentingan asing dalam kebijakan film impor, penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah komunikasi (Historical Method of Communication) dengan pendekatan kritis. Oleh karena itu, keterkaitan dan hubungan antara kondisi sosial politik dan ekonomi masyarakat Indonesia selama 40 tahun menjadi penting. Hubungan antara Indonesia dan Amerika pun menjadi penting untuk dijadikan latar belakang. Dan untuk menganalisa basil temuan yang ada, penelitian ini menggunakan konsep ekonomi politik komunikasi, khususnya konsep ekonomi politik Mosco, konsep strukturasi Giddens serta konsep imperialisme budaya Schiller. Penelitian yang menjadikan sumber pustaka dan wawancara sebagai basis terbesarnya ini menemukan bahwa selama 54 tahun (1950-2004), dominasi kebijakan impor film bergeser dari dominasi pemerintah (1950-1978), dominasi pemodal (1978-1989), dominasi pemodal dan pihak asing (1989- 1998), dan penguatan dominasi masyarakat di tengah dominasi pemodal (1998-2004). Akhirnya bisa dikatakan bahwa penelitian ini berhasil menjelaskan bagaimana agen-agen dalam industri film impor membentuk struktur industri film impor di Indonesia. Penelitian ini juga berhasil menunjukkan bahwa latar belakang sosial, ekonomi dan politik sangat kuat pengaruhnya dalam pengambilan kebijakan film impor di Indonesia, terutama yang berhubungan dengan kepentingan negara asing."

"Sejak digulirkan tahun 1983 deregulasi dipandang oleh pemerintah dan swasta sebagai langkah kebijakan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi. Selama ini deregulasi lebih banyak dilihat dan dibahas dari kaca mata ekonomi dan politik. Sementara dari kaca mata hukum sedikit sekali. Padahal sebenarnya pembahasan dari sudut hukum sangat penting untuk dikedepankan mengingat kebijakan deregulasi dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.Menurut sistem hukum Indonesia setiap produk hukum berupa peraturan perundang-undangan haruslah bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi. Atas dasar pemikiran tersebut maka menjadi pertanyaan adalah; apakah deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan UUD 1945; dan, faktor apa saja yang mempengaruhinya. Jawaban pertanyaan tersebut akan mengungkapkan: adakah deregulasi dilandasi oleh ide mewujudkan kesejahteraan umum; ide memenuhi kebutuhan nasional; dan faktor yang mempengaruhi pemerintah melakukan deregulasi.Hasil penelitian ini membuktikan beberapa hal, yaitu : pertama Pemerintah Orde Baru sangat dominan dalam menentukan kebijakan demikian pula dalam menentukan kebijakan deregulasi; kedua, Kebijakan deregulasi sebagian besar tidak mencerminkan Pancasila sebagai Cita Hukum baik dalam fungsi kontitutif maupun regulatif; ketiga, tidak terungkap adanya ide untuk mewujudkan kesejahteraan umum, karena ternyata deregulasi belum menyentuh kepentingan sebagian besar rakyat; keempat, tidak terlihat bahwa deregulasi berakar atau menjabarkan pasal ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; kelima, sebagai peraturan perundang-undangan ternyata deregulasi dari sudut bentuk sesuai dengan Sistem Hukum Nasional, sementara dan sudut isi sebagian tidak mencerminkan keterkaitannya dengan hukum tertulis yang lebih tinggi. Kenyataan terakhir ini diperlihatkan pula oleh pengabaian Politik Hukum Nasional. Adapun faktor yang mempengaruhi pemerintah melakukan deregulasi yaitu; pertama, negara asing, lembaga internasional, dan investor asing; kedua, pendapat ahli dan kalangan universitas; ketiga, nilai pribadi yang disebabkan oleh kedekatan pribadi. Oleh karena itu perlu dibentuk badan yang berfungsi mengkaji kebijakan deregulasi baik yang lalu maupun yang akan datang atau dilimpahkan kepada badan yang sudah ada, yaitu DPA atau AIPI (Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia."

"Munculnya televisi swasta pertama, yang diawali RCTI, merupakan "trobosan" kebijakan pemerintah dalam mengakhiri monopoli siaran TVRI, disusul kemudian oleh SCTV, TN, ANTV dan INDOSIAR, kemudian, juga merupakan alternatif yang lebih luas kepada masyarakat untuk melakukan konsumsi medianya.Kehadiran televisi swasta tidak lepas dari "kecurigaan" apakah benar, merupakan jawaban atas era keterbukaan, yang sifatnya memberi ruang bebas kepada publik, atau justru menjadi bentuk baru dari "kendali" kebijakan pemerintah/negara atas media. Fenomena pemberian ijin secara eksklusif kepada pihak yang memilik hubungan erat dengan penguasa dan elit politik pada waktu tersebut adalah indikasi yang penting kendali tersebut.Studi mengenai televisi swasta di Indonesia memiliki relevansi penting terutama untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana perkembangan media televisi swasta di Indonesia, dalam interaksi kepentingan antara negara, pasar dan publik, khususnya pada periode 1999 - 2002 yang merupakan kurun transisi politik Indonesia menuju ke demokratisasi.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yang bermaksud untuk menggambarkan atas suatu televisi swasta di Indonesia. Analisis dilakukan dengan pendekatan kajian ekonomi politik yang menurut Mosco kepada studi mengenai hubungan-hubungan sosial, khususnya tentang hubungan-hubungan kekuasaan, yang secara bersama bermuara pada produksi, distribusi dan konsumsi dari sumber-sumber. Kajian ekonomi politik melibatan tiga konsep penting yaitu komoditikasi, spasialisasi, dan strukturasi.Televisi sudah dipahami sebagai alat kapitalis yang digunakan untuk melanggengkan dominasi kelas yang berkuasa. Beberapa faktor menjelaskannya antara lain, pertama pendirian televisi swasta lebih banyak didorong oleh kepentingan ekonomi politik domestik - internasional, daripada inisiatif dari publik. Kedua, dengan sendirinya isi - muatan dari televisi tersebut dapat dipastikan lebih memenuhi kepentingan ekonomi politik penggagas dari pemilik. Ketiga, industri televisi muncul tanpa dilandasi oleh wacana publik dan tidak memiliki landasan hukum - dan filosofi pendiriannya. Kemudian keempat, industri televisi swasta muncul dengan membangun segmen-segmen khalayak melalui pemrograman acaranya, lebih untuk kepentingan ekonomis yaitu iklan daripada kepentingan yang bersifat mendasar yaitu pengembangan masyarakat/publik.Kehadiran industri televisi swasta di Indonesia muncul dalam konteks kebijakan top down lebih daripada kebutuhan dari masyarakat atau publik. Wacana yang berkembang dari pertumbuhan industri televisi tersebut lebih mengarah ke kepentingan ekonomi politik elit penguasa, dan oleh karenanya kepentingan dan kebutuhan publik untuk membangun ruang diskusi publik sekaligus melakukan perkembangan "peradabannya" belum menjadi kebutuhan yang signifikan.Kemunculan televisi tersebut dapat dihubungkan karateristik modal/ pendukungnya, yaitu pertama kapitalis yang memiliki industri berbagai industri hulu hilir. Kedua basis industri media (terutama cetak). Ketiga dukungan dari kekerabatan elit penguasa, aliansi politik, nepotisme, Katagori keempat merupakan gabungan secara integratif berbagai kepentingan ekonomi politik. Struktur yang dibangun kemudian adalah bergeser dari penguasaan ijin (orba) menjadi kepemilikan media (masa reformasi).Bagaimana fenomena baru pengendalian publik terjadi, nampak tidak cukup dengan penjelasan melalui faktor-faktor yang berlaku dalam teori-teori/paradigma politik dan termasuk dinamika struktur-struktur yang lain (ekonomi, social, budaya, komunikasi). Faktor tersebut tenggelam oleh kuatnya pecan aktor-aktor yang memiliki kendali ekonomi politik di Indonesia termasuk pengendalian publik melalui industri televisi.Ancaman nyata mengenai hegemoni oleh industri televisi belum bisa diimbangi oleh struktur baru di masyarakat yaitu televisi alternatif yang berbasis kepentingan publik. Ancaman baru yang dihadapi oleh publik adalah tekanan atas proses demokratisasi, terutama dalam pengendalian makna atas realitas dan pengendalian opini publik oleh televisi.Kajian ekonomi politik atas fenomena televisi swasta di Indonesia ini nampak menggambarkan proses kekuatan elit ekonomi politik, lebih dari partisipasi dan kepentingan publik, namun demikian belum bisa menjelaskan bagaimana perjuangan (kelas), pergulatannya untuk membangun basis komunikasi dan informasi untuk kepentingan publik tersebut. Penyadaran atas kepentingan publik terhadap media televisi cenderung kepada pihak semisal LSM media, universitas dan para jurnalis, yang dianggap mampu dan representatif mewakili publik - bukan publik itu sendiri."

"Penelitian ini berusaha untuk memahami dan menjelaskan berbagai faktor atau alasan apa yang membuat Cina berupaya meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi dengan ASEAN dan bagaimana hubungan kerjasama itu berlangsung antara tahun 1998 hingga 2003. Untuk mengamati hal ini, penulis menggunakan pendekatan neo-realis dengan didasarkan pada landasan teoritik tentang kepentingan nasional dan konsep saling ketergantungan.Hipotesis dalam penelitian ini adaiah bahwa peningkatan kerjasama ekonomi yang dilakukan Cina dengan ASEAN merupakan bagian tidak terpisahan dari upaya Cina dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya, terutama dalam hal penguasaan pasar intemasional dan untuk mcmpermudah mendapatkan akses bahan mentah. Untuk mewujudkan itulah Cina bemsaha menggandeng ASEAN, bahkan kedua pihak memperkuat hubungan ilu dalam bentuk kelembagaan dengan mendesainnya kedalam China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA), yaitu suatu kerjasama ekonomi yang menciptakan wilayah perdagangan bebas antara kedua pihak.Hasil peneiitian yang ditemukan menunjukkan bahwa ternyata Cina meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi dengan ASEAN dengan berbagai dorongan tertentu, yang juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari kepentingan nasionalnya, yaitu (1) adanya keinginan Cina untuk meneruskan kebijakan reformasi ekonominya (2) karena kebijakan Cina yang memang menempatkan ASEAN sebagai bagian dari negara tetangga yang baik (3) karena kedekatan geografis dan sejarah antara Cina dengan ASEAN (4) karena keterbatasan bahan mentah yang Cina (5) karena pada saal yang sama ASEAN juga ternyata memiliki kehendak yang kuat untuk menjalin hubungan ekonomi yang lebih erat dengan Cina (6) karena Cina mempunyai keinginan yang kuat untuk menggantikan posisi hegemoni ekonomi Jepang di ASEAN.Perlu disampaikan juga bahwa hubungan kerjasama ekonomi yang dilakukan Cina dengan ASEAN dalam periode 1998 hingga 2003 temyala terbukti perdagangan intemasional dan aktivitas penanaman modal asing yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam konteks ini terlihat bahwa dari tahun ke tahun terdapat kenaikan volume perdagangan yang disertai dengan adanya keuntungan timbal balik antara kedua belah pihak dalam melakukan hubungan ekonomi tersebut."

"Perkembangan ekonomi yang semakin mengarah kepada terbentuknya pasar bebas tidak dapat dihindari lagi dengan menyatunya ekonomi antar bangsa. Hal tersebut adalah merupakan salah satu tanda bergesernya arah perekonomian dunia menuju arah liberalisasi perekonomian global. Untuk mengatur keseimbangan dan kesamaan antara hak dan kewajiban dalam globalisasi perekonomian antara negara telah disepakati adanya suatu lembaga yang mengatur hal tersebut yaitu World Trade Orgatuzation (WTO) yang dibentuk pada tanggal 15 April 1994 di Marekkesh, Maroko. Indonesia sebagai salah satu negara anggotanya telah meratifikasi Agreemem Eswi?!is/ung the World Trade Orgaiuzation (WTO) dengan dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1994 yang secara otomatis juga telah meratifikasi Antidumping Code (1994) yang merupakan salah satu bagian dari perjanjian WTO tersebut. Diratifikasinya perjanjian WTO beserta Antidumping Code (1994) ditindak lanjuti oleh pemerintah Indonesia dengan menyisipkan ketetentuan dasar antidumping sebagaimana diatur dalam antidumping code (1994) dalam UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo PP No. 34 tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan.Komite Antidumping Indonesia (KADI) sebagai suatu lembaga yang diamanatkan dari ketentuan antidumping tersebut memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan tentang dumping yang timbul dalam perdagangan antar negara. Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh KADI tersebut baik menetapkan pengenaan antidumping maupun tidak, bila dikaji dari persfektif yuridis yaitu : struktur, substansi dan budaya serta dari persfektif ekonomi nasional (kepentingan pengusaha sebagai produsen dan juga kepentingan masyarakat sebagai konsumen).Disarankan bagi KADI sebagai lembaga yang berwenang memutus sengketa dumping atau subsidi hendaknya dalam kebijakan yang dikeluarkannya mempergunakan landasan yuridis yang bersifat khusus yang berbeda dalam hal Kepabeanan dalam suatu undang-undang tersendiri yang tetap memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam antidumping code (1994) dan Struktur kelembagaan KADI sebaiknya bersifat SRO yaitu sebagai suatu lembaga yang independen dan mempunyai kewenangan untuk mengatur, menentukan serta memutus sendiri halhal yang diperlukan dalam mengatur sektor yang berada di bawah pengawasannya atau bila bersifat sebagai suatu lembaga inter-departemen, maka sebaiknya KADI berada di bawah koordinasi langsung Menteri Keuangan untuk memangkas alur pengenaan antidumping atau subsidi yang panjang. Untuk kepentingan bersama hendaknya kebijakan antidumping yang dikeluarkan oleh KADI mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait dalam perdagangan tersebut serta dapat memberikan gambaran tentang batasan yang jelas kapan suatu praktek dumping dapat dikenakan dan sejauh mana praktek dumping dapat dimaafkan dengan alasan untuk kepentingan masyarakat sebagai konsumen."