Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia terdiri atas banyak pulau dimana penduduknya juga tersebar di Pulau - Pulau tersebut, meskipun persebarannya tidak merata dan tidak semua Pulau di huni...."

"Otonomi desa dimaknai oleh warga desa sendiri sebagai tujuan masyarakat yang lebih baik. Akan tetapi pemaknaan positif terhadap otonomi desa tersebut mengalami distorsi dalam praktek. Hal ini berakar dari pandangan kultural yang melihat pihak tradisi agung “atas desa” lebih berkuasa, serta pandangan hirarkis yang kaku terhadap konstruksi dan implementasi peraturan. Dengan demikian menjadi penting upaya pemberdayaan masyarakat desa bersamaan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Dalam konteks ini praktek otonomi desa bisa dipandang sebagai wacana yang sedang diperebutkan. Oleh sebab itu setiap pihak yang berkepentingan di dalamnya masih berpeluang untuk memberi arti bagi konsep otonomi desa tersebut."

"ABSTRAKDalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pemerintah memberikan perhatian yang sebesar-besarnya pada pembangunan di pedesaan. Perhatian yang besar terhadap pedesaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa desa merupakan tempat berdiamnya sebagian besar rakyat Indonesia, kedudukan desa dan masyarakat desa merupakan dasar landasan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Di dalam prosesnya, pembangunan desa terdiri dari dua unsur utama yaitu partisipasi atau swadaya masyarakat dan pembinaan pemerintah atau dengan kata lain ada dua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan desa yaitu masyarakat dan pemerintah. Berbagai pendapat menyatakan bahwa partisipasi masyarakat desa merupakan salah satu ciri dari pembangunan desa dan merupakan unsur utama yang berpengaruh besar bagi berhasilnya pembangunan desa. Oleh karena itu banyak kegiatan yang dilaksanakan khususnya oleh pemerintah untuk meningkatkan partisipasi, bahkan keberlangsungannya terus diupayakan dan dijaga. Di Kecamatan Tambun partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, di masing-masing desanya tidak sama tinggi rendahnya. Di sisi lain berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa aspek kepemimpinan Kepala Desa merupakan salah satu aspek yang menonjol dan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa. Mengacu pada hasil penelitian tersebut, maka pokok permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh kepemimpinan Kepala Desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta seberapa besar pengaruh faktor kepemimpinan Kepala Desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kecamatan Tambun. Berdasarkan telaahan teori dan pendapat para sarjana dapat diungkapkan bahwa kepemimpinan dapat didefinisikan secara bervariasi. Dalam hubungannya dengan upaya menggerakkan partisipasi masyarakat, definisi yang dapat digunakan adalah definisi dinamis. Yang pada hakekatnya berintikan pelaksanaan fungsi penggerakan dan pengarahan. Kepala Desa sebagai wakil pemerintah dan pemimpin masyarakat desa melakukan fungsi yang sama dalam upaya menggerakkan partisipasi masyarakat di desanya. Lebih lanjut dari telaahan teori dapat disimpulkan bahwa secara teoritis terdapat hubungan antara kepemimpinan Kepala Desa dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Mengacu pada telaahan ini maka hipotesis yang dapat dikemukakan adalah : 1. Ada pengaruh positif antara kepemimpinan Kepala Desa dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. 2. Dengan kepemimpinan yang tinggi dari Kepala Desa dalam menggerakkan anggota masyarakat desa akan meninggikan tingkat partisipasi dalam proses pelaksanaan pembangunan desa. Untuk menguji kebenaran dari kedua hipotesis di atas, delakukan penelitian lapangan. Dua variabel yang diteliti adalah kepemimpinan Kepala Desa sebagai variabel bebas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sebagai variabel tergantung. Variabel bebas terdiri dari dua sub variabel yaitu penggerakan (motivasi) dan pengarahan, sedang variabel tergantung terdiri dari empat sub variabel yaitu partisipasi dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pemanfaatan hasil pembangunan. Lokasi yang dipilih menjadi sampel adalah tiga Desa Swakarya, Tiga Desa Swasembada, untuk Responden dipilih dari empat golongan yaitu Kepala Desa, Aparat Desa (Pamong Desa), Pemuka masyarakat Desa dan masyarakat Desa. Dari hasil kajian diperoleh informasi bahwa hipotesis pertama teruji kebenarannya, bahwa terdapat hubungan positif antara kepemimpinan Kepala Desa dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dengan Nilai 0,53234. Lebih lanjut dari hasil analisa Regresi diperoleh informasi bahwa ada pengaruh positip variabel bebas terhadap variabel tergantung dengan persamaan Y = 2,05315 + 0,20?57 X. Dengan persamaan ini hipotesis kedua teruji pula kebenarannya, semakin tinggi Nilai X (kepemimpinan Kepala Desa) akan semakin tinggi Nilai yang diperoleh variabel Y (partisipasi masyarakat). Adapun sumbangan pengaruh kepemimpinan Kepala Desa terhadap partisipasi masyarakat adalah 28,339 %. Oleh karena itu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa, disarankan hal-hal antara lain seperti : 1. Lebih memberikan peranan kepada Kepala Desa untuk mengambil keputusan yang menyangkut pembangunan di desanya. 2. Hendaknya Kepala Desa memperhatikan benar kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat, dalam pembuatan rencana Pembangunan Desa: 3. Hendaknya memberi tauladan yang baik, sejauh mungkin memberi bantuan dan memberikan penghargaan secara formal ke pada anggota masyarakat yang berprestasi. 4. Kepala Desa hendaknya lebih intensif memberikan penerangan tentang manfaat proyek pembangunan desa yang akan dilaksanakan. 5. Kepala Desa hendaknya bekerjasama dengan Pemuka Masyarakat dan meningkatkan kegiatan LKMD dan aktivitas pengurusnya. 6. Kepala Desa hendaknya menghimbau masyarakat untuk mengawasi jalannya pembangunan Desa dan menilai terhadap pelaksanaannya."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang jenjang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan desa melalui Forum Perencanaan Desa dan faktor-faktor yang berperan terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Penelitian ini panting mengingat masih banyak kendala untuk mewujudkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan ditingkat lokaV desa.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui proses studi kepustakaan, wawancara mendalam (indepth interview) semi terstruktur dengan para informan di lapangan dan pengamatan. Infomnan dipilih secara purposive sampling, dengan lingkup informan adalah orang-orang yang terlibat dan memiliki pengaruh signifikan daiam pelaksanaan kegiatan Forum Perencanaan Desa mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan paska pelaksanaan kegiatan. Mereka adalah Kepala Desa, Kaur Pembangunan Desa, Ketua RW, Ketua BPD, Ketua LPM, dan Ketua PKK.Hasi1 penelitian menunjukkan bahwa jenjang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan melalui Forum Perencanaan Desa di Desa Kemang masih berada dalam derajat semu (deegmes of tokenism). Hal tersebut menggambarkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut baru sampai dalam taraf menyampaikan usulan atau pendapat dan belum memiliki pengaruh dan kekuatan nyata (real power) dalam menentukan keputusan akhir.Faktor-faktor yang berperan terhadap jenjang partisipasi masyarakat Desa Kemang dalam kegiatan tersebut adalah :1. Faktor proses pelaksanaan kegiatan : Tidak terdapat pemerataan peran dan tanggung jawab ; Terbatasnya akses (kempatan) bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi ; Prosesnya kurang mendukung peningkatan pengetahuan dan kapabilitas masyarakat (belum memberdayakan masyarakat); dan Belum ada upaya untuk menyebarluaskan proses dan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada masayarakat secara luas.Faktor internal : Adanya ketergantungan yang cukup tinggi terhadap Kepala Desa ;Masih Terdapat sikap kurang berani mengambil inisiatif/prakasa ; Masih memiliki rasa kurang percaya diri ; Kurang memahami hak-hak nya untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan; Belum merasakan manfaat nyata dari pelaksanaan kegiatan Forum Perencanaan Desa; Tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi perwakilan masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan pada umumnya belum bertindak sebagai pemrakarsa, belum memahami persoalan yang sebenamya terjadi di masyarakat dan belum mampu mengelola partisipasi masyarakat dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara efektif dan efisien.Faktor eksetemal : Belum adanya dukungan dari pihak diluar masyarakat terutama dari pihak Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mensosialisasikan kegiatan Forum Perencanaan Pembangunan secara luas; Belum adanya dukungan dan pihak diluar masyarakat (Pemerintah Kabupaten, LSM, pihak Swasla dan Perguruan Tinggi) untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia Perencana di Desa Kemang baik yang ditujukan kepada pihak Pemerintah Desa Kemang maupun masyarakatnya dan Masih ada kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam hal ini petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang mendukung dominasi Kepala Desa dalam seluruh proses pelaksanaan kegiatan Forum Perencanaan Desa.Berbagai faktor yang mempengaruhi derajat partisipasi masyarakat tersebut sebagian besar merupakan faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya dengan melibatkan berbagai pihak baik Pemerintah Desa Kemang, Masyarakat Desa Kemang, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan LSM untuk memperbaiki pelaksanaan proses perencanaan pembangunan melaluiForum Perencanaan Desa di Desa Kemang agar dapat lebih membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan Iebih memberdayakan masyarakat Sehingga dapat memperbaiki jenjang partisipasi masyarakat dan mengatasi berbagai faktor yang menghambat partisisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan melalui Forum Perencanaan Desa."

"When someone needs a sum of cash money urgently, he is able to make a land transaction by way of selling by pawn. According to adat law, sell by pawn is to give his land to another us security for his loan., after a certain period the land owner pays his loan and reobtain his land. in research location, sell by pawn of adat law is still in force based on the principle of mutual assistance among the community members. Conflict of sell by pawn will always be settled by holding discussion to reach an agreement."