Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kajian ini menganalisis faktor-faktor yang mendorong Korea Utara menangguhkan uji coba persenjataan mereka selama tahun 2018. Pada tahun 2011 hingga 2017 adanya eskalasi uji coba persenjataan yang dilakukan oleh Korea Utara. Hal tersebut kemudian menimbulkan instabilitas kawasan Semenanjung Korea dan potensi ancaman bagi Amerika Serikat. Amerika Serikat sebagai negara yang terus memantau situasi kawasan Semananjung Korea khususnya sikap provokasi Korea Utara berupaya menerapkan diplomasi koersif melalui kebijakan ‘maximum pressure and engagement’ untuk menangani situasi tersebut. Dengan menggunakan teori efektivitas diplomasi koersif (ideal policy) dan metode penelitian analisis deskriptif, kajian ini menemukan bahwa penangguhan uji coba persenjataan oleh Korea Utara didorong oleh beberapa faktor yaitu ancaman (a threat of force), tenggat waktu (deadline), jaminan (assurance) dan imbalan (offer of carrots).

---

This study analyzes the factors that prompted North Korea to suspend their weapons tests during 2018. From 2011 to 2017 there was an escalation of weapons tests carried out by North Korea. This then causes instability in the Korean Peninsula region and a potential threat to the United States. The United States as a country that continues to monitor the situation in the Korean Peninsula region, especially North Korea's provocation, seeks to implement coercive diplomacy through the policy of 'maximum pressure and engagement' to deal with the situation. Using the theory of the effectiveness of coercive diplomacy (ideal policy) and descriptive analysis research methods, this study found that the suspension of weapons testing by North Korea was driven by several factors, a threat of force, deadlines, assurance and offer of carrots."

"

Teka-teki stabilitas dan keamanan Asia Timur sebagian besar ditimbulkan oleh keengganan Korea Utara untuk membongkar persenjataan nuklirnya walaupun telah mendapat tekanan dunia internasional. Meski demikian, perkembangan terakhir menunjukkan bahwa sikap Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un mulai melunak, terbukti dengan ditandatanganinya Deklarasi Panmunjom pada tanggal 27 April 2018. Dengan menggunakan kerangka kerja analisis Regional Security Complex Theory (RSCT) sebagaimana dituliskan oleh Buzan dan Waver (2003), artikel ini berargumentasi bahwa perubahan kebijakan tersebut merupakan bagian dari respon Korea Utara terhadap dinamika keamanan kawasan Asia Timur. Tulisan ini menganalisis empat variabel esensial di security complex Asia Timur, yaitu batas geografis, struktur anarki, polaritas, dan konstruksi sosial. Penelitian ini menemukan bahwa terjadi perubahan persepsi Korea Utara terhadap pola amity-enmity, yakni konstruksi sosial di kawasan. Dengan tingginya kompleksitas keamanan yang terjadi di kawasan Asia Timur, Korea Utara memilih untuk terus melakukan pengembangan nuklirnya dan uji coba rudal balistik. Korea Utara mengeluarkan kebijakan tersebut sebagai strategic equalizer. Dengan demikian, keamanan Korea Utara dapat terus terjamin dari ancaman eksternal seperti Amerika Serikat dan sekutunya.

---

The East Asian stability and security conundrum is partially caused by the unwillingness of North Korea to dismantle its nuclear armaments despite international pressure. However, recent development shows that North Korean Supreme Leader Kim Jong Un has adopted a milder stance as he signed Panmunjom Declaration on 27 April 2018. Using Regional Security Complex Theory (RSCT) prescribed by Buzan and Waver (2003) as the framework of analysis, this paper argues that the unprecedented change of policy is a part of North Korean response towards the dynamics of regional security in East Asia. In this paper, the four essential variables of East Asia security complex are being analyzed, namely geographical boundary, anarchic structure, polarity and social construction. It is found that there has been a change in North Koreas perception of the amity-enmity pattern, that is, the social construction of the region. With the high complexity of security in East Asia, North Korea chose to continue developing its nuclear and ballistic missile tests. North Korea issued that policy as a strategic equalizer. Thus, North Korea can be guaranteed to secure their security from external threats such as the United States and its allies.

"

"Kedatangan PM Jepang Junichiro Koizumi ke Korea Utara pada tahun 2002 ialah untuk bertemu dengan presiden. Kim Jong II dan mencoba membuka jalan normalisasi hubungan diplomatik di antara kedua negara. Pertemuan tersebut juga membicarakan mengenai masalah penculikan warga negara Jepang oleh Korea Utara sekitar tahun 1970 dan 1980-an serta khususnya mengenai keberadaan nuklir Korea Utara di kawasan semenanjung Korea. Hal ini pun terjadi karena rasa kecewa Korea Utara terhadap Amerika Serikat yang mengingkari janjinya untuk memberi bantuan bagi Korea Utara dan menyebutnya sebagai bagian dari "poros setan". Jepang sebagai sebuah negara yang berada di sekitar kawasan semenanjung Korea turut merasakan ancaman dari keberadaan nuklir Korea Utara yang menyangkut kepentingan nasional negaranya khususnya mengenai keamanan dan kedaulatan negara Jepang.Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan mengenai Kebijakan luar negeri yang ditempuh Jepang yang berlangsung sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 ditandai dengan beberapa peristiwa penting yang terjadi dalam hubungan kedua negara dilakukan dengan cara damai dan berdiplomasi dalam bentuk proses CBM / Confidence Building Measures yakni berupa terbentuknya Deklarasi Pyongyang sebagai usaha bilateral Jepang dengan Korea Utara serta Sunshine Policy sebagai bagian dari usaha pembicaraan multilateral dengan negara-negara lain berdasarkan Konstitusi, kebijakan pertahanan dan tiga prinsip nonnuklir dalam negeri Jepang, beserta keberhasilan dan kegagalannya di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini berangkat dari keyakinan kaum Realis bahwa topik-topik yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri suatu negara memiliki peran yang sangat penting guna melindungi kepentingan nasional suatu bangsa."

"Studi ini menganalisis tindakan Turki yang tidak menunjukkan komitmen kuat dalam aliansinya dengan NATO melalui kebijakan pembelian sistem pertahanan udara dan rudal S-400 dari Rusia pada tahun 2016. Studi ini mengaplikasikan teori dilema aliansi dari Glenn Snyder untuk menganalisis dilema keamanan negara terhadap aliansinya yang mempengaruhi perilaku negara sehingga mempengaruhi komitmen negara dalam aliansi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelusuran causal-process tracing (CPT) dengan pengambilan data melalui studi kepustakaan. Analisis memberikan hasil bahwa komitmen Turki yang melemah terhadap NATO dipengaruhi oleh dilema aliansi yang dialami Turki. Faktor penentu dilema aliansi oleh Snyder secara garis besar dibagi menjadi dua kategori yaitu ketergantungan langsung dan tidak langsung. Ketergantungan langsung adalah tingkat ketergantungan yang mencakup empat hal, yaitu, pertama perbandingan kapabilitas militer Turki dengan negara ancaman, yakni Suriah; kedua, kemampuan militer NATO dalam memberikan bantuan; ketiga, tingkat tensi dan konflik Turki dengan Suriah; dan keempat, pilihan Turki untuk melakukan re-aliansi. Sedangkan, ketergantungan tidak langsung meliputi kepentingan strategis antara Turki dan NATO. Analisis penelitian menunjukkan bahwa Turki memiliki ketergantungan langsung dan tidak langsung rendah, sehingga Turki lebih takut akan risiko ditinggalkan (abandonment) di dalam aliansinya dengan NATO. Untuk menghindari hal tersebut Turki memilih strategi membelot (defect) dengan cara memperlemah komitmen atau mencari aliansi baru melalui pembelian sistem pertahanan udara dan rudal S-400 dari Rusia.

---

This study analyzes Turkey's behavior which indicates wavering commitment towards its alliance with NATO, as seen through its purchase of S-400 air defense missile system from Russia in 2016. The alliance dilemma theory by Glenn Snyder is applied to analyze the state's security dilemma of its alliance that influences state behavior, which in turn will affect the state commitment towards its alliance. This research is a qualitative study using causal-process tracing (CPT) method by collecting data through literature study. The analysis denotes Turkey's weakened commitment is influenced by the dilemma of alliance undergone by Turkey. The five determinants of the alliance dilemma by Snyder are divided into two categories: direct and indirect dependence. Direct dependence includes four points; first, the comparison of Turkey's military capabilities with the country considered as a threat, Syria; second, NATO's military capability in providing assistance; third, the level of tension and conflict between Turkey and Syria; and fourth, Turkey's option to re-alliance. Indirect dependency covers the strategic interests between Turkey and NATO. The research analysis shows that Turkey has low direct and indirect dependence to NATO, which as a result Turkey is more apprehensive of abandonment risk in its alliance with NATO. To avoid this outcome, Turkey chose the strategy to defect by weakening commitment or seeking new alliance through the purchase of S-400 air defense missile system from Russia."

"Tesis ini membahas mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap masalah nuklir Korea Utara, khususnya pada masa pemerintahan Clinton kedua dengan implementasi Kerangka Kesepakatan. Dalam hal ini, penulis ingin melihat bagaimana faktor eksternal, yakni dinamika politik keamanan di Semenanjung Korea dan faktor internal, yakni sikap Kongres AS terhadap isu nuklir Korea Utara mempengaruhi kebijakan luar negeri Clinton. AS mempunyai kepentingan untuk mempertahankan wilayah Semenanjung Korea yang bebas nuklir. Kapabilitas nuklir Korea Utara tidak hanya membahayakan kawasan regional dengan adanya kemungkinan perlombaan nuklir di Asia Timur; tetapi juga membahayakan rejim non-proliferasi internasional. Pembahasan permasalahan tesis ini dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan berbagai kerangka pemikiran : Russet dan Starr mengenai konsep kebijakan luar negeri; pemikiran Holsti mengenai pengaruh lingkungan internal dan eksternal terhadap implementasi kebijakan luar negeri; dan pemikiran Kegly dan Wittkopf mengenai peranan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri AS. Hasil dan penelitian bahwa kebijakan luar negeri AS adalah mempertahankan kawasan Semenanjung Korea yang bebas nuklir dengan upaya meminimalisir ancaman yang ditimbulkan dengan keberadaan kapabilitas nuklir Korea Utara. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, Kerangka Kesepakatan merupakan upaya yang paling rasional untuk menangani isu nuklir tersebut. Baik Jepang dan Korea Selatan, sebagai sekutu-sekutu AS, maupun kalangan Kongres sebagai faktor politik domestik yang mempengaruhi implementasi Kerangka Kesepakatan, ternyata mendukung implementasi kesepakatan tersebut."