Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMasalah sanksi ekonomi terhadap Afrika Selatan menjadi bagian dari issue nasional Amerika Serikat pada akhir tahun setelah meningkatnya kerusuhan-kerusuhan dalam negeri Selama kurun waktu 1984-1986 1984 di Afrika Selatan. tuntutan agar Amerika Serikat menjatuhkan sanksi ekonomi datang dari dalam negeri, dunia internasional bahkan masyarakat kulit hitam Afrika Selatan. Kwartal terakhir tahun 1986 suatu paket sanksi ekonomi yang cukup keras disahkan oleh Kongres Amerika Serikat. Sanksi ekonomi dimaksudkan untuk menekan pemerintah Pretoria agar memperbaiki kebijaksanaan apartheidnya terhadap non-kulit putih. Pengaruh sanksi ekonomi terhadap pemerintah dan masyarakat Afrika Selatan berbeda-beda berdasarkan pada kedudukan dan kepentingan masing-masing pihak, namun masingmasing pihak saling terkait dan saling mempengaruhi. Karenanya Linkage Theory dari James N. Rosenau dipergunakan untuk menganalisa proses penentuan kebijaksanaan pemerintah Pretoria. Selanjutnya untuk mengukur tingkat keberhasilan penerapan sanksi ekonomi dipergunakan pengukuran efektivitas dari Baldwin. Secara kuantitatif, pengukuran dilakukan dengan melihat jumlah kerugian yang diderita Afrika Selatan sebagai akibat dari sanksi maupun sebagai bagian dari usahanya untuk mengatasi akibat sanksi, berhasil tidaknya sanksi dilihat dari ada tidaknya sejumlah diberikan pemerintah Pretoria untuk Secara kualitatif H konsensi. penting yang mengatasi tekanan sanksi. akhirnya keberhasilan sanksi ekonomi Amerika Serikat ditentukan oleh kemampuannya untuk mempengaruhi dan menekan pemerintah Afrika Selatan agar memperbaiki kebijakan dalam negerinya dalam hubungan antar ras. Semakin luas dan mendalam arti perbaikan hubungan ras yang dilakukan, Pada berarti tingkat keberhasilan sanksi semakin tinggi."

"Penemuan teknologi pemisahan atom menjadi nuklir tetap menjadi sumber inspirasi dan juga kekhawatiran, karena penemuan teknologi nuklir ini di satu sisi dapat memberikan solusi ke banyak negara untuk dijadikan sumber energi, namun disisi lain teknologi nuklir ini dapat dijadikan senjata nuklir yang sangat mematikan. Di bulan Juli 2005, Presiden George W. Bush Jr. dan Perdana Menteri Manmohan Singh melakukan pertemuan bilateral yang mencapai kesepakatan bahwa kedua negara menyetujui untuk bekerjasama dalam mengembangkan program teknologi energi nuklir. Kesepakatan antara Amerika dan India tersebut menunjukkan adanya perubahan kebijakan di bawah pemerintahan Presiden Bush, dimana sebelumnya pada masa pemerintahan Presiden Bill Clinton, pemerintah Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi ekonomi kepada India ketika negara tersebut melakukan uji coba senjata nuklir di tahun 1998. Sanksi ekonomi tersebut sendiri telah dicabut setelah serangan 911 karena India mendukung kebijakan luar negeri Presiden Bush, namun demikian pemerintah Amerika tetap tidak bisa memberikan bantuan dalam hal teknologi nuklir yang bertujuan damai karena terbentur oleh undang-undang Amerika yang tidak membolehkan memberi bantuan program nuklir kepada negara yang tidak menandatangani Perjanjian Non Proliferasi Nuklir. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat deskriptif yang menggambarkan bagaimana perubahan politik luar negeri Amerika Serikat. terhadap program nuklir yang dimiliki oleh India.

---

The discovery of atom fission technology into nuclear has become an inspiration yet at the same time the source of worry, since nuclear could be a source of energy and a lethal weapon. On July 2005, President George W. Bush Jr. met Prime Minister Manmohan Singh on a bilateral meeting and they agreed to a cooperation between two countries which include nuclear cooperation. These cooperation showed a change on American foreign policy under the presidency of George Bush, Jr, where previously under the Clinton administration, American government dropped sanctions to India when they did nuclear tests in 1998. These sanctions had been lifted after the 911 event, since India has been fully supported on President Bush Jr?s foreign policy. Even so American government still could not give aid to India regarding nuclear program because of the American law that prohibit aid to countries who are not a signatory parties to the Non Proliferation Treaty. This is a descriptive research that try to describe how the change of united states? foreign policy under the presidency of George W. Bush Jr. toward Indian nuclear program."

"Terdesaknya Jepang untuk memerdekakan bangsa-bangsa jajahannya pada akhir Perang Dunia II menandai berakhirnya Perang Dunia II dan berubahnya Korea Selatan menjadi negara asuhan Amerika Serikat (AS). Peristiwa tersebut dilanjutkan dengan Perang Korea yang mengakibatkan keterpurukan kondisi Korea Selatan. AS pun membantu untuk memberdayakan Korea Selatan dengan memberikan berbagai bantuan, salah satunya dengan mendirikan The Asia Foundation untuk mempermudah aliran dana. Setelah pemberdayaan berlangsung, muncul keinginan AS untuk terlibat dalam psywar melawan pengaruh komunis. Dalam upayanya, AS menemukan kekurangan dari industri perfilman Korea Selatan yang dirasa dapat membantunya dalam psywar. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor di balik pemberdayaan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap industri perfilman Korea Selatan. Dengan menggunakan metode sejarah, penelitian ini menunjukkan hasil bahwa AS gagal untuk mencapai tujuan mendirikan board of anti-communist directors sebagai usaha memenangkan perang psikologis. Namun, dapat disimpulkan bahwa AS tetap berhasil memberdayakan perfilman Korea Selatan serta menyebarkan pengaruh propaganda di dalamnya.

---

Japan’s urgency to liberate the nations that they colonized at the end of World War II marked the end of World War II and the change of South Korea into a United States (US) care state. This event was followed by the Korean War, which resulted in a downturn in South Korea's conditions. The US then helped to empower South Korea by providing various forms of assistance, one of which was to establish The Asia Foundation to facilitate the flow of funds. During the empowerment period, the US wanted to be involved in a psychological war (psywar) against communist influences. In its efforts, the US found a drawback in the South Korean film industry, which they saw as a way to help them win the war. Based on this background, this study aims to identify the factors behind US empowerment in the South Korean film industry. Using historical method, this study shows that the US failed to achieve its goal of establishing a board of anti-communist directors as an effort to win the psychological war. However, it can be concluded that the US still succeeded in empowering South Korean films and spreading their propaganda influence in them."

"ABSTRAKPembahasan skripsi ini di tujukan untuk melihat pengaruh proteksi Amerika Serikat terhadap perdagangan luar negeri Indonesia, yang mana cjengan tindakan proteksinya itu sejumlah besar barang-barang dari Indonesia terkena berbagai hambatan , baik yang sifatnya tarif maupun non tarif Keadaan ini cukup menyulitkan bagi kelancaran perda -gangan luar negeri Indonesia, mengingat negara itu merupakan kawan dagang terbesar Inaonesia kedua setelah Jepang Akibat lebih jauh dari pemoarasan atas barang-barang Indonesia di atas, tidak saja memDawa dampak yang sifatnya ekonomis tetapi juga telah membawa dampak yang sifatnya politis Pilihan pemerintah dalam menentukan straregi pembangunanekonomi yang tepat, khususnya menempatkan perananperdagangan luar negeri dalam konteks pembangunan, usaha usaha penanggulangan PHK yang telah menambah pengangguran baru dan mendorong pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang lebih penetratif dalam menunjang perdagangannya, serta munculnya respon balik terhadap Amerika Serikat dalam kebijaksanaan luar negerinya kepada Indonesia, merupakan seperangkat permasalahan politik yang harus di hadapi Indonesia"

"ABSTRAKPolitik Pembendungan terhadap komunisme adalah politik luar negeri yang diterapkan secara global di dunia oleh Amerika Serikat mulai pada tahun 1947, yaitu pada masa pasca Perang Dunia II. Pertama-tama untuk membendung ekspansi komunisme di Eropa yang dimotori oleh Uni Soviet, kemudian pada tahun 1950-an untuk membendung komunisme di Asia baik yang diprakarsai Uni Soviet maupun Republik Rakyat Cina (RRC). Dikaitkan dengan kawasan Asia Tenggara, nama politik pembendungan ini berbenturan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Memasuki tahun 1960-an, hubungan Amerika Serikat dan Indonesia menjadi renggang setelah Indonesia pada masa itu berhubungan erat dengan Uni Soviet dan juga RRC. Kedua negara raksasa komunis ini, terutasna RRC, adalah pendukung Indonesia pada waktu terjadi konfrontasi Indonesia-Malaysia yang berlangsung dari tahun 1963-1966. Dalam rangka membendung perluasan pengaruh komunisme di kawasan Asia Tenggara, Amerika Serikat mulai menerapkan kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu agar kawasan ini tidak jatuh ke tangan komunis. Berbagai macam kebijakan, tindakan maupun sikap yang ditempuh oleh Amerika Serikat di Asia Tenggara pada umumnya, dan di Indonesia khususnya pada masa konfrontasi Indonesia-Malaysia, tetap dalam konteks pembendungan. Untuk meneliti langkah-langkah maupun sikap yang diambil Amerika terhapad Indonesia pada masa itu, dipakai sumber data dari berbagai buku, arsip, dokumen, artikel, masalah dan surat kabar, serta karya-karya leksikografis, yang sebagian besar bersudut-pandang Amerika dan masih ditambah dengan wawancara yang dilakukan terhadap seorang pelaku sejarah dari pihak Indonesia. Setelah mempelajari dan menganalisa data-data yang didapat dari sumber-somber tersebut di atas, dapat dilihat bahwa Amerika semula berusaha untuk menjadi penengah dalam masalah konfrontasi itu tetapi merubah sikapnya menjadi mendukung Malaysia. Setelah dianalisa lebih lanjut serta dikaitkan dengan politik global Amerika untuk membendung komunis, dapat disimpulkan bahwa langkah yang ditempuh Amerika Serikat di Indonesia pada masa konfrontasi Indonesia-Malaysia kurang berhasil.

---

"