Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKEtnonasionalisme merupakan suatu nasionalisme yang berbentuk kelompok solidaritas atau rasa komunitas yang berdasarkan etnisitas, merujuk pada perasaan subyektif yang memisahkan satu kelompok tertentu dari kelompok-kelompok lain, Faktor etnonasionalisme mempunyai peran penting dalam sejarah Rusia dan Uni Soviet. Sejarah menunjukkan bahwa Uni Soviet merupakan wujud ekspansi dan kolonisasi Rusia yang panjang selama berabad-abad, Heterogenitas budaya etnis itu tidak mendapatkan posisi yang wajar dalam konfigurasi Uni Soviet, sementara budaya Rusia terlalu dominan karena proses rusifikasi.Kebijakan etnonasionalisme dari Lenin hingga Gorbachev menunjukkan pendekatan yang berbeda-beda. Lenin memberikan fondasi penyatuan bangsa-bangsa itu dengan konsep sliyanie (fusi) dan sblizhenie (pengerucutan) dalam kerangka tujuan jangka panjang sosialisme. Sikap Lenin sendiri berubah-ubah sebelum dan setelah Revolusi yang akhirnya menunjukkan pendekatan yang pragmatis. Kebijakan etnonasional Stalin cenderung tidak memberi ruang bagi pengembangan budaya etnis, sebaliknya Rusia sentris.Gorbachev yang lahir pasca Revolusi, tidak mempunyai perhatian yang dalam terhadap faktor etnonasionalisme sehingga tidak mempunyai visi terhadap penanganan etnonasional Uni Soviet. Reformasi Gorbachev yaitu perestroika dan glastnost lebih merupakan impian ketimbang agenda yang sistematis. Keberhasilan glastnost dan kegagalan perestroika telah membawa Uni Soviet pada fase krisis berikutnya yaitu semakin melemahnya pusat dan semakin meningkatnya tuntutan--tuntutan merdeka dan pemisahan diri. Secara khusus, glastnost telah membangunkan raksasa etnonasionalisme yang tidur sehingga menjelma dalam bentuk gerakan-_gerakan etnonasionalis di hampir seluruh republik. Setelah bubarnya Partai Komunis Uni Soviet, organ yang selama ini menjaga integritas Uni Soviet, maka kebangkitan gerakan-gerakan etnonasionalis semakin tidak dapat dibendung. Konflik-konflik etnik horizontal pun semakin membesar. Semua dinamika itu akhirnya membawa Uni Soviet pada disintegrasi karena tidak ada kekuatan yang mampu membendung gerakan-_gerakan etnonasionalis menuntut pemisahan diri dan merdeka.Faktor etnonasionalisme menjadi faktor yang penting dalam menelaah proses disintegrasi Uni Soviet. Pernyataan kedaulatan negara-negara bagian bekas Uni Soviet menjadi negara merdeka menunjukan sentimen etnonasionalis yang kental yang tidak sanggup lagi ditahan pemerintahan pusat (Moskow) sehingga puncaknya terjadi disintegrasi. Gerakan etnonasionalis itu merupakan puncak dari ekspresi kultural republik-republik yang tertindas."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas kebijaksanaan pemerintah Polandia dalam menangani. Kisis pol1tik dalam negerinya periode 1980-1981 Dalam menyelesaikan krisis tersebut pemerintah dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit apakah harus memenuhi tuntutan di dalam negeri ataukah harus mengikuti keinginan Uni Soviet disatu pihak pemerintah Polandia tidak hanya menghadapi gerakan buruh yang lebih bersatu tetapi juca terjadinya perpecahan di dalam tubuh partai komunis Polandia para anggota partai menuntut agar pemerintah mengadakan perlombaan total terhadap struktur organisasi partai sedanqkan dilain pihak Uni Soviet mengancam pemerintah Polandia akan menggunaan kekerasan jika pemerintah Polandia tidak segera mengakhiri krisis tersebut."

"ABSTRAKTesis ini berbicara mengenai kebijaksanaan Inggris terhadap Uni Ekonomi dan Moneter, dengan fokus kebijaksanaan Inggris terhadap mata uang tunggal Eropa atau yang lebih dikenal sebagai Euro. Pembentukan mata uang tunggal Eropa sebagai tahap akhir uni ekonomi dan moneter merupakan salah satu fenomena terakhir dalam integrasi kawasan. Integrasi kawasan Eropa Barat yang dimulai semenjak paska PD II, kini telah mencapai tahap integrasi antar negara yang paling mendalam di dunia, dengan dibentuknya mata uang tunggal Eropa/Euro, sebagai tahap akhir dan uni moneter dan ekonomi Eropa. Uni moneter diharapkan akan membuka jalan bagi langkah -langkah lebih maju ke arah uni politik.Namun dalam atmosfir integrasi yang sudah cukup dalam ini, tetap terdapat beberapa hambatan di antara negara anggota Uni Eropa untuk memberikan komitmen yang kuat ke arah integrasi menyeluruh. Hal ini tampak saat Inggris, Swedia dan Denmark memutuskan untuk menunda bergabung dalam euro. Penulis memilih untuk membahas lebih lanjut berbagai faktor yang melatar belakangi keputusan Inggris tersebut. Mengingat keberadaan Inggris sebagai salah satu negara besar di Eropa, maka setiap tindakannya akan memberikan dampak pada langkah-langkah integrasi Eropa selanjutnya. Besarnya peran, pentingnya peran dan komitmen pemerintah nasional dalam suatu proses integrasi juga menjadi bagian dari kajian Robert Keohane dan Stanley Hoffman, Keohane dan Hoffman berargumentasi bahwa fokus awal yang tepat bagi analisa adalah tawar-menawar yang terjadi pada tingkat antar pemerintahan (intergovermental).Di balik berbagai teori yang berupaya menjelaskan fenomena kerjasama antar negara di Eropa Barat, satu hal yang pasti adalah kenyataan bahwa selama ini terdapat berbagai kekuatan yang menyatukan maupun memecah belah Eropa (unifying and dividing forces). Kekuatan-kekuatan ini bermunculan pada tingkat regional dan nasional, serta mempengaruhi prospek masa depan integrasi Eropa. Dalam kasus Inggris, proses pengambilan kebijaksanaan terhadap EMU dipengaruhi oleh Kekuatan Negara (Statism) dan Kekuatan Pasar (Market Forces). Di satu sisi kekuatan pasar cenderung menciptakan dan mendorong interdependensi serta tidak menghiraukan kedaulatan. Di sisi lain, walaupun Inggris secara kelembagaan telah menjadi anggota EC, namun kehidupan bernegara masyarakat Inggris belum terintegrasi dalam komunitas Eropa.Dua variabel yang dianggap melatarbelakangi keputusan Inggris untuk menunda keanggotaannya dalam mata uang tunggal Eropa, yaitu Sentimen Nasionalisme di kalangan masyarakat Inggris dan berbagai pertimbangan dampak uni moneter terhadap perekonomian Inggris. Variabel yang pertama berkenaan perdebatan mengenai apakah uni moneter memang dapat mendorong ke arah integrasi politik, sementara uni moneter tidak dapat sukses tanpa dukungan dan komitmen politik masyarakat negara anggota Eropa. Bergabung dengan mata uang tunggal Eropa memiliki konsekuensi hilangnya Poundsterling dan otoritas kebijaksanaan moneter nasional. Kelompok yang bersifat skeptis, memiliki kekhawatiran euro akan menjadi titik awal perlucutan kebijaksanaan nasional di bidang lainnya, sehingga makin merongrong kedaulatan nasional suatu bangsa. Dampak uni moneter terhadap perekonomian Inggris, juga menjadi pertimbangan mendasar mengenai kebijaksanaan terhadap mata uang tunggal. Singkatnya negara Uni Eropa, terutama Inggris belum memenuhi tingkat integrasi yang diperlukan untuk mencapai suatu uni moneter yang sukses. Sebaliknya dengan kondisi yang ada sekarang dikhawatirkan sistem uni moneter menjadi tidak efisien, dan dalam sejarah telah terbukti bahwa suatu sistem perekonomian yang tidak efisien usianya tidak akan bertahan lama.Kombinasi dari pertimbangan politis dan ekonomis mengenai berbagai dampak yang timbul sebagai konsekuensi keanggotaan dalam mata uang tunggal Eropa menjadi dasar keputusan Inggris untuk menunda keikutsertaannya. Namun keputusan ini tidak menutup peluang Inggris untuk menjadi anggota, bila suatu saat nanti keanggotaan dalam euro dianggap penting untuk mencapai kepentingan nasional Inggris."

"Penelitian ini membahas langkah-langkah diplomasi yang dilakukan Uni Soviet untuk merangkul Indonesia dalam menghadapi Perang Dingin pada kurun waktu 1954-1964. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merekontruksi langkah-langkah diplomasi yang dilakukan Uni Soviet untuk merangkul Indonesia dalam menghadapi Perang Dingin.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam melakukan langkah diplomasinya untuk mendekatkan diri dengan Indonesia, Uni Soviet memanfaatkan situasi yang sedang bergejolak pada saat itu untuk membantu Indonesia. Namun, Uni Soviet gaga] untuk mendapatkan kepercayaan dari Indonesia.

---

This research explores the Soviet Union's diplomatic policy to embrace Indonesia facing the Cold War from 1954 to 1964. The objective of this research is to reconstruct the Soviet's diplomatic steps to embrace Indonesia facing the Cold War.This research uses historical method (heuristic, critic, interpretation, and historiography) to explain events and relationship between Soviet Union and Indonesia during the Cold War. This research concludes that Soviet Union used the cold war to help the Indonesian in order to strengthen the relationship between two countries. However, Soviet Union failed to get Indonesian trust."