Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hubungan Australia - Indonesia berjalan sejak masa awal kemerdekaan Indonesia. Hubungan antara Indonesia dengan Australia semakin meningkat bersamaan dengan kepentingan ekonominya di berbagai bidang. Hubungan Indonesia - Australia pada masa pasca perang dingin mengalami perubahan bersamaan dengan berubahnya tata dunia internasional dari bipolar ke multipolar. Perubahan-perubahan ini mendorong Australia berperan secara aktif di IGGI, APEC, ARF, IMF dan organisasi-organisasi multilateral lainnya.Perkembangan hubungan Australia dari waktu ke waktu perlu dianalisis akibat dari perubahan eksternal dan internal di Indonesia dan Australia serta lingkungan dunia secara global. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui perkembangan hubungan di bidang ekonomi antara Australia dan Indonesia berdasarkan tinjauan kebijakan ekonomi Indonesia di sektor perdagangan dan industri, yang dijalankan kedua negara tersebut.Teori yang dipergunakan adalah mengenai konsep kebijakan publik dan hubungan ekonomi antar negara. Metode penelitian adalah desain penelitian deskriptif dan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif/historis. Dalam hal ini subjek atau pokok penelitian adalah kebijakan-kebijakan ekonomi Indonesia di sektor perdagangan dan industri yang dilakukan akibat hubungan antara Australia - Indonesia dan metode pengumpulan data melalui analisis data sekunder. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Australia memiliki kepentingan yang cukup besar di bidang ekonomi di Indonesia. Hubungan Australia dari waktu ke waktu tetap berkisar pada masalah ekonomi dan tidak jauh pula dari masalah politik. Oleh karena itu, peranan Australia yang semakin aktif di dunia internasional dapat digunakan untuk mengambil inisiatif dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan mempertimbangkan hubungan antara Indonesia - Australia, dimana dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian dan peranannya di badan-badan organisasi multilateral."

"Depresi Besar (The Great Depression) yang menimnpa Amerika Serikat pada awal tahun 1930an telah mengantarkan sirkumstansi domestik Amerika menuju krisis nasional yang hebat. Krisis ini tidak saja berimplikasi pada bidang ekonomi namun juga menggerogoti sistem nilai dan keyalcinan bangsa Amerika yang selama ini menjadi acuannya, kapitalisme, individualism, dan demokrasi. Untuk itu, berbagai upaya dan strategi coba dijalankan guna memecahkan krisis ini.Franklin Delano Roosevelt yang naik menjadi presiden saat depresi berlangsung mengajukan formula solusi untuk menyembuhkan krisis dan ekses negatif lain akibat depresi, kelaparan, pengangguran, dan kemiskinan melalui kebijakan dan sejumlah program yang disebutnya sebagai New Deal. Fokus penelitian ini adalah berkisar pada upaya dan strategi presiden Roosevelt melalui program New Deal yang merupakan bentuk legitimasi carnpur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sekaligus memberi pengaruh pada relasi lembaga kekuasaan di Amerika, yang menganut doktrin trias polifika. Doktrin ini dicirikan oleh prinsip separation power melalui metode kerja yang didasarkan pada mekanisme checks and balances tapi ketika New Deal lahir, telah memberi porsi besar dan dominannya pihak eksekutif dalam pelaksanaan kekuasaannya.Menurut Roosevelt, ini hares dilakukan karena dalam realitas kehidupan masyarakat Amerika banyak ditemukan fakta bahwa sistem ekonomi yang disandarkan pada doktrin kapitalisme laissez faire selama ini malah menciptakan jurang perbedaan yang tajam di dalam struktur masyarakatnya, antara si-kaya dengan si-miskin dan pemiliki modal (usahawan) dengan buruh (pekerja). Akibatnya, kapitalisme yang filosofis dasarnya berakar pada ajaran individualism, yang saat itu diterjemahkan sebagai bentuk rugged individualism (individualisme kekar). Untuk itu, kebijakan dan program New Deal ditujukan tidak saja pada usaha dan upaya penyelarnatan nasib mayoritas rakyat Amerikatapi juga diarahkan pada pemulihan dan reformasi terhadap sistem kapitalisme itu sendiri yang dinilainya gagal mensejahterakan rakyat Amerika.Hasil dari program ini, meskipun banyak kekurangan dan dinilai menyimpang dari nilai dan tradisi bangsa selama pelaksanaannya, relatif sukses dalam memecahkan masalah depresi dan krisis yang terjadi di Amerika. Tapi bila,dicennati lebih seksama maka di balik keberhasilan ini, Roosevelt sebenamya menggunakan bahasa legitimasi yang memang secara fundamental dmilikinya sebagai seorang Presiden Amerika meskipun dalam prakteknya telah memberi porsi besar dalam pergeseran pelaksanaan kekuasaan eksekutif yang lebih kuat dan sangat dominan terhadap dua cabang kekuasaan lainnya.

---

The Great Depression which fall on U.S.A in early 1930s had done brought domestic conditions to great national crisis. The crisis was not oly gave implications to economic sector but also undermined nation values system and beliefs system which all this time had become reference, capitalism, individualism, and democracy. On behalf of various efforts and strategies make an attempt to purposed solving crisis.

Franklin Delano Roosevelt who had become a president i9n depression era take place to submit solutions formula for cured these crisis and negative impact as side effect of depression, hunger, jobless, and poverty, by various policy and program means wich called New Deal. This research focus is refer to effort and strategy of President' Roosevelt by New Deal Program, which is a form of legitimacy of government intervention in economic and its influence to relation of institution power in U.S., that adopt of trias politica doctrine. This doctrine is feature by separation of power principle and framework method by basis to checks and balances mechanisms, which more portion and dominant to executive side on power implementations.

According Roosevelt, it had must to do cause in living reality of American society many fact found that economic system which leaned to capitalism laissez faire doctrine it had create different gap acute in society structure, between the have and the poor, industrialist and workers. Its consequence that philosophy capitalism which rooted from individualism doctrine, at that time retranslated as a form of rugged individualism. On behalf of New Feal policy not only as purpose for exertion and attain to fate rescue of majority American people, but also direct to recovery, and reform of capitalism system it self which valued fail to make prosperous American people.

The result from these program, even much decreased and deviated from nation value and custom on it implementation, are relatively success enough to cute off depression and crisis problem in U.S. But, if pay close attention more acurately then it behind of these successes, that Roosevelt truly used legitimacy language which belonged fundamentally as an American President. Even though have gave big portion on - displacement of implemntation of executive power so strongest and dominance over two power branch else (Congress and Supreme Court)."

"ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh timpangnya jumlah struktur fungsional kantor perwakilan diplomatik dalam hubungan bilateral RI-KAS. Pemerintah KAS menempatkan dua atase pada Kedubes KAS di Jakarta. Sebaliknya, pemerintah RI menempatkan tujuh atase pada KBRI di Riyadh. Selain itu, terdapat sejumlah hambatan dalam hubungan bilateral Indonesia-Arab Saudi. Misalnya, Indonesia menerapkan kebijakan moratorium penempatan TKI sektor dometik ke Arab Saudi. Terdapat juga jeda waktu 47 tahun antara kunjungan Raja Faisal dengan Raja Salman ke Indonesia. Raja Faisal berkunjung pada 10-13 Juni 1970. Sedangkan Raja Salman berkunjung pada 1-12 Maret 2017. Hubungan bilateral RI-KAS juga terhambat dengan timpangnya neraca ekspor dan impor kedua negara. Nilai impor Indonesia dari Arab Saudi jauh lebih besar daripada nilai ekspor Indonesia ke Arab Saudi. Impor Indonesia didominasi oleh produk migas, sedangkan ekspor Indonesia didominasi oleh produk non-migas. Meskipun terdapat hambatan, Indonesia juga memiliki posisi tawar yang tinggi terhadap Arab Saudi. Pertama, Indonesia merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, yakni 207.176.162 jiwa. Kedua, Indonesia menjadi negara pemasok jamaah haji terbesar di dunia. Ketiga, Indonesia berpredikat sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yakni 17.504 pulau. Keempat, Indonesia merupakan negara berpenduduk keempat terbesar di dunia setelah RRT, AS, dan Federasi Rusia. Kelima, Indonesia aktif dalam berbagai organisasi internasional. Penelitian ini menggunakan sumber data pustaka dari buku, jurnal, media dan data resmi dari lembaga negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi literatur dan wawancara mendalam terhadap narasumber. Penelitian ini menggunakan konsep kepentingan negara, konsep kedaulatan negara, dan teori negara kuat. Kesimpulan penelitian ini, Indonesia belum mampu menjalankan fungsi minimal negara dalam menyediakan kebutuhan publik dan melindungi masyarakat miskin. Buktinya, Indonesia menjadi negara pemasok TKI sektor domestik dalam jumlah besar ke Arab Saudi. Namun Indonesia berupaya maksimal untuk menegakkan kedaulatan nasional. Tujuannya ialah untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia. Caranya dengan melakukan moratorium penempatan TKI sektor domestik ke Arab Saudi.

---

ABSTRACT

This research was motivated by the imbalance in the number of functional structures of diplomatic representative between RI and KSA. The government of KSA placed two attaches at the Embassy of KSA in Jakarta. Instead, the government of RI placed seven attaches at the Embassy of RI in Riyadh. In addition, there are some obstacles in the bilateral relations between RI and KSA. For example, Indonesia implemented a moratorium on the placement of Indonesian Migrant Workers (IMW) in domestic sector to Saudi Arabia. There was also a 47 year lag between the visit of King Faisal and King Salman to Indonesia. The bilateral relation of RI-KSA are also hampered by the imbalance of the amount of the export-import of both countries. The Indonesian imports from Saudi Arabia are far greater than the Indonesian export to KSA. Despite obstacles, Indonesia also has a high bargaining position towards Saudi Arabia. First, Indonesia is the largest Muslim country in the world. Second, Indonesia is the largest supplier of pilgrims of Hajj in the world. Third, Indonesia is predicated as the largest archipelagic country in the world. Fourth, Indonesia is the fourth most populous country in the world. Fifth, Indonesia is active in various international organizations. This research uses library data sources from various scientific resourcers. This study uses qualitative methods with literature study techniques and in-depth interviews with informant. This research uses the concept of state interests, the concept of state sovereignty, and strong state theory. As the conclusion, Indonesia still not capable to do the minimum functions of state in providing public needs and protecting the poor. The proof is that Indonesia send a large number of of IMW in domestic sector to Saudi Arabia. But Indonesia is working hard to uphold national sovereignty. The aim is to protect Indonesia's national interests.

"

"ABSTRAKMasalah pokok yang ingin dibahas dalam disertasi ini adalah mengenai gagasan kedaulatan rakyat dalam konstitusi dan pelaksanaannya dalam sejarah demokrasi Indonesia pasca kemerdekaan. Sejarah demokrasi setelah kemerdekaan itu sendiri, oleh para ahli sering dibagi ke dalam tiga kurun zaman, yaitu masa Demokrasi Liberal (1945-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1966) dan Demokrasi Pancasila (1967-sekarang). DaIam ketiga periode ini, Indonesia telah memiliki 3 naskah konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945), Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 (Konstitusi RIS), dan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 (UUDS 1950).Sehubungan dengan itu, menarik unluk dikaji bagaimana perkembangan kedaulatan rakyat itu di Indonesia, baik yang tercermin dalam rumusan ketiga konstitusi itu maupun yang tercermin dalam praktek selama tiga masa demokrasi itu. Perkembangan ini penting ditelusuri, mengingat tema kedaulatan rakyat merupakan topik yang tidak pernah berhenti dibicarakan dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sejak jauh sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Apalagi gagasan kedaulatan rakyat itu sering diidentikkan dengan demokrasi yang di zaman moderen sekarang cenderung tidak lagi hanya dilihat sebagai konsep politik. Tema demokrasi ekonomi (kedaulatan rakyat bidang ekonomi) juga tidak kalah menonjol dibandingkan dengan demokrasi politik. Orang semakin lama semakin sadar bahwa jaminan-jaminan akan hak-hak politik saja tidak lagi cukup untuk memperkuat kedudukan rakyat dalam suatu negara, terutama jika dikaitkan dengan kenyataan perkembangan kekuatan ekonomi dalam masyarakat yang cenderung tidak memihak kepada lapisan masyarakat yang berada dalam struktur papan-bawah. Jaminan demokrasi politik tidak serta merta melahirkan kondisi yang demokratis dalam pembagian sumber-sumber ekonomi. Karena itu, gagasan demokrasi ekonomi juga menjadi semakin aktual untuk dikemhangkan bersamaan dengan gagasan demokrasi politik."