Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai revolution in military affairs (RMA) dalam kebijakan pertahanan Indonesia, yaitu pembangunan postur pertahanan berbasis minimum essential force (MEF/kekuatan pokok minimum) tahun 2010-2014. Tesis ini ingin melihat sejauhmana wacana RMA diadopsi dalam pembangunan kekuatan pokok minimum tersebut dengan melihat kepada perubahan tiga dimensi: teknologi, doktrin, dan organisasi militer Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan didukung data kuantitatif sebagai bahan analisis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Indonesia tidak secara resmi mengadopsi RMA, namun wacana RMA telah menjadi salah satu penyebab perubahan dan inspirasi bagi akuisisi teknologi peralatan dan sistem senjata, doktrin, dan organisasi di tubuh TNI. Meskipun demikian, dari berbagai dokumen perencanaan dalam pembangunan MEF terdapat isyarat bahwa Indonesia menuju RMA.

---

This study addresses the revolution in military affairs (RMA) in Indonesia's defense policy, which directed to a defense posture based on the minimum essential force (MEF) 2010-2014. This study would like to see how far the discourse of the RMA was adopted in the minimum essential force by observing the changes in three dimensions of the Indonesian military: technology, doctrine, and organization. This research is a qualitative research which supported by quantitative data for analysis of materials. The results show that Indonesia has not officially adopted the RMA, but the RMA discourse had been one of the causes of change and inspiration for the acquisition of high technology equipment and weapons systems, doctrine, and organizations in the TNI. Nevertheless, from various government planning documents in the development of MEF there is a sign that there Indonesia is towards the RMA."

"Dinamika hubungan internasional yang terus berubah vis-a-vis teknologi pertahanan membutuhkan SDM yang memiliki kompetensi dan kinerja. Dalam konteks Indonesia, kinerja dan kompetensi diwujudkan dalam norma idealis, inovatif, kreatif dan intelektualitas tinggi. Di tengah arus globalisasi yang demikian besar dan sebagai negara demokrasi, peranan sipil dan militer sama pentingnya dalam mewujudkan SDM yang dapat menghasilkan teknologi pertahanan yang memiliki efek deterrence. Perubahan teknologi pertahanan berkaitan pula dengan revolusi dalam urusan kemiliteran yang terus bergerak maju dan mempengaruhi interaksi hubungan internasional. Dengan memperhatikan dinamika politik internasional, RMA dan SDM yang ada saat ini, kerangka konseptual yang digunakan dalam tulisan ini tidak lepas dari aspek tersebut. Hal ini dimaksudkan guna mewujudkan SDM handal tanpa melepaskan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Dalam menghadapi perubahan, peranan pendidikan diperlukan sebagai lembaga yang terus mengikuti perubahan secara aktual dan faktual."

"Pelaksanaan Operation Iraqi Freedom di Irak tahun 2003 disebut-sebut sebagai momentum tercapainya suatu revolution in military affairs oleh militer Amerika Serikat. Penjatuhkan rezim Saddam Hussein dari kepemimpinannya di Irak berhasil dilakukan dengan tempo yang singkat dan korban jiwa serta biaya yang minim. Tujuh tahun sebelumnya, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mempublikasikan dokumen Joint Vision 2010, yang berisi konsep-konsep operasional yang dirancang Amerika Serikat untuk dapat mencapai suatu bentuk dominasi menyeluruh dalam setiap pertempuran yang melibatkan militer Amerika Serikat. Konsep-konsep tersebut terbukti berhasil diimplementasikan secara efektif dalam pelaksanaan Operation Iraqi Freedom. Penelitian ini kemudian menganalisis faktor-faktor penyebab berhasilnya implementasi konsep-konsep tersebut dengan menggunakan metode penelitian kuantitaif-eksplanatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, keberhasilan implementasi konsep-konsep operasional tersebut disebabkan oleh faktor kapabilitas speed, precision, situational awareness dan jointness yang dimiliki oleh militer Amerika Serikat dalam pelaksanaan Operation Iraqi Freedom.

---

In 2003, United States conduct a military operation in Iraq to topple the Saddam Hussein's Ba'athist regime and replace it with a stable democracy government. The major combat operations in the so-called "Operation Iraqi Freedom" which occurred from March 20, 2003 to April 9, 2003, is described to represent the achievement of a revolution in military affairs by the United States military. Seven years prior to the operation, the United States Department of Defense published "Joint Vision 2010", a conceptual template for how United States' Armed Forces will channel the capabilites to achieve a revolution in military affairs. The operational concepts which included in the document proofed to be implemented successfully seven years later in Operation Iraqi Freedom. This research try to analyze the major contributing factors to the implementations of Joint Vision 2010 in Operation Iraqi Freedom, which come to the conclusion that the implementation has been achieved succesfully because of four capabilites that United States' Armed Force possessed: speed, precision, situational awareness and jointness."

"Dalam Hubungan Internasional kekuatan militer memainkan peran penting dalam membentuk tatanan kekuatan global. Negara-negara, terutama kekuatan utama dunia, saling bersaing untuk mengembangkan kemampuan militer yang dapat meungguli kekuatan yang dimiliki oleh negara lawan. Persaingan ini menghasilkan konsep revolution in military affairs yaitu revolusi teknologi, doktrin dan organisasi militer yang dapat membawa perubahan besar terhadap cara bagaimana negara berperang. Cina sebagai kekuatan besar di dunia menjadi salah satu negara yang mengembangkan RMA bagi angkatan bersenjatanya, dengan menempuh jalan perkembangan RMA yang asimetris. Tulisan ini akan membahas kajian literatur mengenai perkembangan RMA Cina menggunakan metode taksonomi dengan membagi ke dalam tiga tema besar: ancaman eksternal, kekuatan ekonomi pertahanan dan penguasaan teknologi militer. Dari kajian literatur yang dilakukan, ditemukan bahwa Cina mengembangkan kemampuan RMA yang asimetris sebagai respon dari kehadiran ancaman eksternal, yaitu kekuatan militer Amerika Serikat. Kelemahan negara tersebut dalam segi ekonomi pertahanan dan penguasaan teknologi mengharuskan Cina untuk menempuh pengembangan kemampuan yang asimetris. Cina mengembangkan kemampuan peperangan informasi IW dan anti-access/area denial A2/AD sebagai antitesis dari kemampuan utama militer AS yaitu kemempuan network centric warfare, dan kemampuan proyeksi kekuatan. Kesimpulan yang didapat adalah RMA Cina yang asimetris berhasil mengancam kemampuan beroperasinya militer AS di kawasan Asia Timur dan Pasifik Barat, sehingga meningkatkan biaya bagi intervensi militer AS dalam konflik bersenjata yang melibatkan Cina. Dalam konteks peperangan lokal yang terbatas, kemampuan tersebut berpotensi efektif dalam menjamin keamanan Cina dari intervensi militer AS.

---

In International Relations, military power plays an important role in shaping the international order. States, especially the great powers of the world, continuously compete to develop military capability that can challenge those of their adversaries. This competition resulted in the concept of revolution in military affairs (RMA), a military technological, doctrinal and organizational revolution that brings about a major change in the way the states wage war. China as a world major power is one of the countries that are currently developing RMA for its armed forces, by taking an asymmetric development path for its RMA. This paper will discuss literature review on the development of Chinese RMA using taxonomic methods by dividing into three major themes: external threats, defense economy capability and the mastery of military technology. From the literature review conducted, it was found that China developed an asymmetric RMA capability in response to the presence of external threats, namely the presence US military power in East Asia and Western Pacific region. The country's weakness in terms of defense economy capability and technological mastery requires China to pursue the development of asymmetric capabilities. China developed information warfare (IW) and anti-access / denial areas (A2 / AD) capabilities as the antithesis to US military's main capabilities which are network centric warfare, and long distance power projection. This paper concludes that China's asymmetric RMA capability successfully threaten US military's operational capabilities in East Asia and Western Pacific region, by raising the costs for US military intervention in armed conflict involving China. In the context of a limited local war, these capabilities are potentially effective in ensuring China's security from US military intervention."

"Penggunaan domain luar angkasa sebagai domain atau medan perang dicoba seiring dengan adanya teknologi yang mampu menempatkan manusia di luar atmosfer bumi. Sistem teknologi ini juga memungkinkan kemajuan peradaban manusia dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan, keuangan, komunikasi, transportasi, dan pertahanan. Adanya teknologi ini mendorong penyesuaian sistempertahanan untuk mengembangkan konsep, strategi, dan organisasi untuk membentuk kemampuan tempur luar angkasa sesuai dengan kepentingan nasional. Amerika Serikat sedang merencanakan penyesuaian kelembagaan dengan mengambil kekuatan tempur combat luar angkasa independen, yaitu Angkatan Luar Angkasa, untuk memanfaatkan peluang dan menghadapi kerentanan yang berasal dari domain luar angkasa. Rencana ini dimanifestasikan dalam laporan Komisi untuk Menilai Keamanan Nasional Amerika Serikat Penataan Ruang dan Organisasi pada tahun 2001. Namun, tindak lanjut berupaKebijakan Space Force tidak dapat ditemukan hingga 2018 setelah terjadi dua kali pergantian presiden. Penelitian ini akan mencoba menjelaskan keterlambatan tersebut Kebijakan Space Force dalam sistem pertahanan AS. Penjelasan keterlambatan ini this akan dijelaskan dengan menggunakan konsep Revolution in Military Affairs (RMA). Ruang angkasa Gaya dianggap sebagai salah satu unsur penyusun RMA yang kehadirannya dipengaruhi oleh unsur penyusun lainnya, yaitu strategi perang luar angkasa dan teknologi senjata. Tidak adanya unsur penyusun lain dan hambatan dalam struktur Pertahanan AS menyebabkan kebijakan Space Force tidak terwujud di Amerika Persatuan.

---

The use of the outer space domain as a domain or battlefield was tried along with the technology that was able to place humans outside the earth's atmosphere. This technological system also enables the advancement of human civilization in various fields, including trade, finance, communication, transportation, and defense. The existence of this technology encourages system adjustments defense to develop concepts, strategies and organizations to form space combat capabilities in accordance with national interests. The United States is planning institutional adjustments by taking on a combat force independent outer space, i.e. the Space Force, to take advantage of opportunities and deal with vulnerabilities emanating from the outer space domain. This plan was manifested in the report of the Commission to Assess the National Security of the United States Spatial Planning and Organization in 2001. However, follow-up took the form of Space Force policy could not be discovered until 2018 after two presidential changes. This study will try to explain the delay in the Space Force Policy in the US defense system. The explanation for this delay will be explained using the Revolution in Military Affairs (RMA) concept. Space Gaya is considered as one of the constituent elements of RMA whose presence is influenced by other constituent elements, namely space war strategy and weapons technology. The absence of other constituent elements and obstacles in the structure of US Defense caused the Space Force policy to not materialize in the United States."

"revolution in military (RMA)merupakan teori yang berkaitan dengan persenjataan masa depan, perkembangan teknologi, dan rekomendasi perubahan suatu organisasi militer. salah satu tren penting dua dasawarsa kedepan terutama yang terkait bidang defence and security adalah RMA, dengan fokus perhatian, pertama pada teknologi dengan penonjolan fitur-fitur command, control, communication, computers, inteligence, survaillence, and reconnaissance (C4ISR)"

"[ABSTRAKTesis ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 tahun2012 yang menghendaki agar setiap komponen pertahanan negara terintegrasimenjadi satu kesatuan pertahanan dalam menghadapi ancaman militer dan nirmiliter. Dalam menghadapi ancaman nir militer yang sangat kompleks danmultidimensional, termasuk ancaman bidang kesehatan, maka KementerianKesehatan RI merupakan unsur utama dan lembaga pemerintah maupun swastalainnya sebagai unsur pendukung. Ancaman bidang kesehatan ini diantaranyaberupa penyakit infeksi menular HIV AIDS yang tak kunjung reda dan potensitertularnya Ebola. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasiPermenhan ke dalam unsur utama dan pendukung dalam pengelolaan kedua jenispenyakit tersebut. Metodologi yang digunakan analitik kualitatif denganpengambilan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian mengungkapadanya faktor penghambat baik pada unsur utama maupun pendukung dalamproses implementasi yaitu belum sepenuhnya tersosialisasi kebijakan ini,pembinaan sumber daya dan kewaspadaan dini masing-masing unsur sudahberjalan dengan baik namun masih terfragmentasi. Berdasarkan hasil penelitiandan pembahasan disarankan perlunya Kementerian Pertahanan melakukanpeningkatan sosialisasi dan koordinasi kepada para pemangku kepentingan baiklintas program maupun sektor dari tingkat pusat hingga ke wilayah.

---

ABSTRACTThe idea behind this thesis was impelled by the non-military threat of the healthsector that could endanger the safety of the nation. Referring to the regulation ofthe Ministry of Defense No. 16 of 2012 on Policy Integration Component ofNational Defense, the Ministry of Health is appointed as the primary constituentand other government agencies as supporters in facing the threat of the healthsector. This study aims to determine the implementation of those regulations inthe primary constituent as well as the supporting ministries in managing thethreat of HIV AIDS and Ebola. Methodology used is analitic qualitative with datacollection through indepth interviews. The research revealed the existence ofinhibiting factors on both the main and supporting elements in the implementationprocess is not yet fully socialized this policy, resource development and earlyawareness of each element are already well underway but is still fragmented.Based on the results of research and discussion suggested the need for theMinistry of Defence suggested increasing the dissemination and coordination tostakeholders both across and sectors programs from the central level to theregions., The idea behind this thesis was impelled by the non-military threat of the healthsector that could endanger the safety of the nation. Referring to the regulation ofthe Ministry of Defense No. 16 of 2012 on Policy Integration Component ofNational Defense, the Ministry of Health is appointed as the primary constituentand other government agencies as supporters in facing the threat of the healthsector. This study aims to determine the implementation of those regulations inthe primary constituent as well as the supporting ministries in managing thethreat of HIV AIDS and Ebola. Methodology used is analitic qualitative with datacollection through indepth interviews. The research revealed the existence ofinhibiting factors on both the main and supporting elements in the implementationprocess is not yet fully socialized this policy, resource development and earlyawareness of each element are already well underway but is still fragmented.Based on the results of research and discussion suggested the need for theMinistry of Defence suggested increasing the dissemination and coordination tostakeholders both across and sectors programs from the central level to theregions.]"

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi industri pertahanan nasional yang tertinggal dari industri pertahanan negara-negara di dunia, bahkan dengan negara yang terhitung muda dalam pengembangan industri tersebut, meskipun berbagai kebijakan telah diterbitkan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan bagaimana implementasi kebijakan industri pertahanan Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini memfokuskan pada industri pertahanan PT DI dalam mendukung  pertahanan udara tahun 2010 s/d 2015.  Empat pembahasan utama dalam penelitian yaitu: implementasi kebijakan sinkronisasi rencana kebutuhan dan rencana produksi, serta rencana induk industri pertahanan; pengadaan alat pertahanan; peningkatan kualitas produksi, perluasan usaha dan kapasitas produksi; serta penelitian dan pengembangan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas teori:  implementasi kebijakan Meriles S. Grindle, strukturisasi Anthony Gidden, perlindungan industri J.S Mill, serta konflik dan konsensus Maswadi Rauf.  Teori implementasi kebijakan dan strukturisasi menjadi teori utama.  Sedangkan teori lainnya sebagai teori pendukung. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus.  Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara observasi dan wawancara yang melibatkan empat belas informan dipilih dengan teknik purposive. 

Penelitian ini menemukan bahwa antara rencana kebutuhan alat pertahanan dan rencana produksi tidak sinkron, karena penyusunan rencana induk industri pertahanan tidak terjadi kesepakatan antara pemerintah dengan pengguna.  Implementasi pengadaan alat pertahanan yang diproduksi PT DI terjadi permasalahan berupa keterlambatan produksi. Sedangkan pengadaan dari luar negeri tidak melibatkan PT DI, baik melalui ToT, ofset maupun kandungan lokal.  Untuk peningkatan kualitas produksi dilakukan melalui penerbitan sertifikat kelaikan; perluasan usaha dan kapasitas produksi dilaksanakan dengan cara memberikan pinjaman modal usaha; dan kegiatan litbang PT DI mengandalkan kerja sama dengan pemerintah/lembaga lain.

Implikasi teoritis, yaitu teori implementasi kebijakan Grindle,  memperlihatkan tidak seluruh faktor pada variabel isi kebijakan dan lingkungan berpengaruh secara siknifikan terhadap impementasi kebijakan, disamping itu terdapat faktor lain yang berpengaruh secara sinifikan, namun tidak dijelaskan oleh teori Grindle. Teori strukturisasi Anthony Gidden, terdapat relevansi yang ditunjukkan, yakni tidak adanya perubahan implementasi meskipun struktur telah berubah. Hal tersebut ditemukan pada pengadaan alat pertahanan dari luar negeri. Teori perlindungan industri J.S Mill serta teori konflik dan konsensus Maswadi Rauf cukup relevan sebagai teori pendukung.

---

This research is motivated by the condition of the national defense industry that lags behind the defense industry of countries in the world, even with countries that are relatively young in developing the industry, even though various policies have been issued. This condition raises the question of how to implement Indonesia's defense industry policy. To answer this question, this study focuses on the defense industry of PT DI in supporting air defense in 2010 to 2015. The four main discussions in the research are: implementation of the policy of synchronizing demand plans and production plans, as well as the preparation of a master plan for the defense industry; procurement of defense equipment; improvement of production quality, expansion of business and production capacity; and research and development.

The theory used in this study consists of theories: implementation of Meriles S. Grindle's policies, Anthony Gidden's structuring, J.S Mill's industrial protection, and Maswadi Rauf's conflict and consensus. The theory of policy implementation and structuring is the main theory. While other theories as supporting theories. The research method uses qualitative methods through a case study approach. Data collection was carried out by means of observation and interviews involving faurteen informants selected by purposive technique.

This study found that the plan for the need for defense equipment and the production plan was out of sync, because the preparation of the master plan for the defense industry did not have an agreement between the government and the user. Implementation of the procurement of defense equipment produced by PT DI encountered problems in the form of production delays. Meanwhile, foreign procurement does not involve PT DI, either through ToT, offset or local content. To improve the quality of production, it is carried out through the issuance of a certificate of eligibility; expansion of business and production capacity is carried out by providing business capital loans; and PT DI's research and development activities rely on cooperation with the government/other institutions.

The theoretical implication, namely Grindle's theory of policy implementation, shows that not all factors in the policy content and environmental variables have a significant effect on policy implementation, besides that there are other factors that have a significant influence, but are not explained by Grindle's theory. Anthony Gidden's structuration theory, there is relevance that is shown, namely there is no change in implementation even though the structure has changed. This is found in the procurement of defense equipment from abroad. J.S Mill's industrial protection theory as well as Maswadi Rauf's conflict and consensus theory are quite relevant as supporting theories."

"Tesis ini menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di Kementerian Dalam Negeri, dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan pengelolaan data dan informasi tentang pemerintahan dalam negeri dapat menerapkan prinsip SDI dengan harapan data yang dihasilkan dapat dijadikan pedoman dalam mengatur penyelenggaraan tata kelola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, serta dapat dimanfaatkan maupun dilihat oleh masyarakat luas sesuai dengan kebutuhannya. Penelitian dilaksanakan di Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kemendagri untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia di Kementerian Dalam Negeri. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumen yang dianalisa untuk direduksi, disaji, dan memperoleh kesimpulan hasil penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia di Lingkup Kementerian Dalam Negeri dilihat dari indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi telah berjalan cukup baik, tetapi masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya karena terdapat faktor-faktor penghambat yang bersifat internal dan eksternal. Besar harapan, pelaksanaan kebijakan ini berjalan dengan baik sehingga terciptanya tata kelola data pemerintah akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan serta membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

---

This thesis analyzes how the implementation of the One Data Indonesia (SDI) policy at the Ministry of Home Affairs, with Presidential Regulation Number 39 of 2019 concerning One Data Indonesia, it is expected that the Ministry of Home Affairs in managing data and information about domestic government can apply the principles of ODI with the hope that the resulting data can be used as a guide in regulating the administration of development planning, implementation, evaluation and control, and can be used and viewed by the wider community according to their needs. The research was conducted at the Data Center and Information Systems Secretariat General of the Ministry of Home Affairs to find out the Implementation of Indonesia's One Data Policy at the Ministry of Home Affairs. This qualitative research uses a descriptive research method with an inductive approach, with data collection techniques through observation, interviews, and documents that are analyzed for reduction, presentation, and conclusions from the research results. This research shows that the implementation of Indonesia's One Data Policy within the scope of the Ministry of Home Affairs seen from the indicators of communication, resources, disposition and bureaucratic structure has been going quite well, but there are still deficiencies in its implementation because there are internal and external inhibiting factors. It is hoped that the implementation of this policy will go well so that accurate, up-to-date, integrated, accountable, easily accessible and shared government data governance is created and assists in development planning, implementation, evaluation and control."

"Penelitian ini mengangkat masalah implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (i) implementasi kebijakan KIP di Kementerian Dalam Negeri belum berjalan efektif karena keterbatasan mempergunakan isi kebijakan dan konteks implementasi serta faktor khusus implementasi kebijakan keterbukaan informasi yang dikemukakan oleh Piotrowski, et all. sehingga belum dapat terwujudnya keterbukaan informasi publik; (ii) untuk mendorong implementasi kebijakan KIP di Kementerian Dalam Negeri agar lebih efektif dapat mengacu tahapan pelaksanaan kebijakan informasi publik yang digagas oleh Open Government Partnership. Tindakan yang disarankan untuk memperbaiki implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik adalah penyesuaian regulasi KIP di Kemendagri, penyusunan program yang jelas untuk implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik, peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, dan membangun bank data dan informasi publik di Kemendagri.

---

This study raised the issue the implementation of the policy of public disclosure in the Ministry of Home Affairs. The Study uses post positive approach with qualitative method. The results of this study showed that (i) the implementation of the policy of public disclosure in the Ministry of Home Affairs does not run in effective way due to limited use of policy content and context of implementation and also specific factors of implementation of the policy of public disclosure raised by Piotrowski, et all. so it can not be the realization of public disclosure; (ii) to encourage the implementation of the policy of public disclosure in the Ministry of Home Affairs in order to more effectively refers to the stages of implementation of public information policy initiated by the Open Government Partnership.

The recommended actions to improve the the implementation of the policy of public disclosure in the Ministry of Home Affairs is a regulatory adjustment of the policy of public disclosure in the Ministry of Home Affairs, the preparation of a clear program for the implementation of the policy of public disclosure, improving the quality of public information services, and building a data and public information bank in the Ministry of Home Affairs."