Ditemukan 140036 dokumen yang sesuai dengan query
Sayed Fauzan Riyadi
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
S8155
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dessy Rismawanharsih
"Penelitian ini membahas kebijakan-kebijakan kriminal di negara anggota ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand, Singapura, dan Vietnam tentang perdagangan manusia dan perdagangan narkoba. Bermula dari fakta yang menggambarkan bahwa kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang rentan terhadap ancaman transnational organized crimes atau yang selanjutnya disebut sebagai TOCs, terutama dalam bentuk perdagangan manusia dan perdagangan narkoba. Dalam lalu lintas perdagangan manusia, negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN ini tak hanya sebagai negara transit sebagaimana yang umum diketahui selama ini, namun juga sudah mengarah ke negara asal dan negara tujuan. Begitu pula dengan perdagangan narkoba dunia yang sudah mengidentifikasi keberadaan Segitiga Emas Asia Tenggara yaitu Laos, Myanmar, dan Thailand sebagai salah satu kawasan penghasil narkoba khususnya yang berjenis opium terbesar di dunia.
Menanggapi segala permasalahan itu, setiap negara anggota ASEAN merumuskan kebijakan kriminal pada taraf nasionalnya. Pembuatan kebijakan kriminal tak lepas dari lingkungan kebijakan itu sendiri seperti tingkat ekonomi dan demokrasi di samping juga ancaman TOCs terkait. Setelah kebijakan kriminal dibentuk, substansinya diimpelementasikan oleh stakeholders (pemangku kepentingan) yang termasuk di dalamnya adalah polisi sebagai agen penegak hukum.
This research is about criminal policy on human trafficking and drug trafficking in Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippine, Singapore, Thailand, and Vietnam as the country members of ASEAN. It starts with the fact that the South-East Asia is the vulnerable region to transnational organized crimes threat, particularly human trafficking and drugs trafficking. In human trafficking cases, country members of ASEAN not only happen to be the transit countries but also as the origin and destination countries. Furthermore, countries in South-East Asia are also identified as the significant drugs producers. As we know, South-East Asia possed the infamous Golden Triangle which consists of Laos, Myanmar, and Thailand as the world major opium producers.Regarding the situation, each of ASEAN country members has their own criminal policy. The national criminal policy making is influenced by many factors such as economic and democracy rate within a country. Whenever the criminal policy is completely formed, there are stakeholders who implement it and police officers are one of the criminal policy stakeholders."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Laetitia Belva Avishya
"
ABSTRAKSalah satu barang yang dilarang untuk diekspor dari Indonesia dalam perdagangan internasional adalah benih lobster. Hal ini dilakukan untuk menjaga jumlah lobster yang ada di laut Indonesia serta menjamin kebutuhan bahan baku bagi industri lobster dewasa. Adanya larangan ini membuat terjadinya penyelundupan benih lobster ke luar negeri. Di balik kasus-kasus penyelundupan benih lobster yang terjadi ditemukan adanya jaringan perdagangan ilegal benih lobster. Dalam tulisan ini kasus perdagangan ilegal benih lobster dianalisis menggunakan 10 kategori modus operandi oleh L. W. Artcherly, yaitu classword, entry, means, object, time, style, tale, pal, transport, dan trademark, untuk menggambarkan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu, kategori pals juga dapat menjelaskan pelaku-pelaku yang terlibat serta karakteristik dan perannya dalam perdagangan ilegal benih lobster. Sehingga dapat digambarkan keterlibatan jaringan transnational organized crime dalam perdagangan ilegal ini.
ABSTRACTOne item that is prohibited from being exported from Indonesia in international trade is baby lobster. It is done to maintain the number of lobsters that exist in the Indonesian sea and ensure the raw material needs for the adult lobster industry. This prohibition makes the smuggling of baby lobster exists. Behind the cases of baby lobster smuggling is found the networks of baby lobster trafficking. In this paper the cases of baby lobster trafficking are analyzed using 10 categories of modus operandi by L. W. Artcherly, which are classword, entry, means, object, time, style, tale, pal, transport, and trademark, to describe the modus operandi of the perpetrator. In addition, the category pals can also explain the actors involvement, their characteristics and roles in the baby lobster trafficking. So that it can be described the involvement of the transnational organized crime network in this illegal trade."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019
TA-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Nova Suyanti, autho
"
ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang pengiriman PMI ilegal melalui modus operandi umrah ke Timur Tengah tahun 2011-2018. Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisasi yang selalu berkembang karena kecanggihan pelaku dan salah satu perkembangan dari modus ini adalah melalui visa umrah. Dalam menganalisis modus yang dilakukan pelaku, digunakan enam poin modus operandi perdagangan orang yang diungkapkan oleh United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking dengan beberapa adaptasi, yaitu rekrutmen, penyalahgunaan dokumentasi, pengiriman, penampungan, penyaluran, dan eksploitasi. Sebagai isu kriminologi, pengiriman PMI ilegal melalui modus umrah dapat dijelaskan melalui teori paparan gaya hidup, teori pola kejahatan, serta konsep viktimisasi struktural. Penulisan ini menggunakan metode analisis isi kuantitatif dan bertumpu pada data sekunder sebanyak 77 kasus yang ditemukan di portal berita online.
ABSTRACTThis undergraduated thesis discusses about the delivery of Indonesian illegal migrant workers through umrah modus operandi to the Middle East in 2011-2018. Human trafficking is one form of transnasional organized crime which is always developing because of the sophistication of the perpetrators and one of the developments in this modus operandi is through umrah visa. In analyzing the modus operandi carried out by the perpetrators, six points of modus operandi were used by United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking with several adaptations, namely recruitment, misuse of document, transportation, shelter, distribution, and exploitation. As an issue of criminology, delivery of Indonesian illegal migrant workers through umrah modus operandi can be explained through lifestyle exposure theory, crime pattern theory, and the concept of structural victimization. This writing uses quantitative content analysis methods and relies on secondary data as many as 77 cases found on online news portals."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
"This research discusses about phenomenon of clandestine laboratory in
Indonesia. This study starts from the background problems which found that clandestine laboratory producing ecstasies and methamphetamine in some regions of Indonesia. This issue then makes author interested to discuss deeper about the production of illegal drugs at clandestine laboratory that revealed in Indonesia.
This research tries to describe about the pattern of clandestine laboratory in Indonesia and the factors that will encourage the clandestine laboratory?s development in Indonesia. This study also aims to identify the clandestine laboratory activity as one form of transnational organized crime?s spread after globalization. This is a descriptive qualitative research, where the data was collected by using case files, and structured interviews. This research is conducted by analyzing files of clandestine laboratory cases that occurred in Indonesia in last five years.
The results of this research answers questions about what factors encourage the development of clandestine laboratory in Indonesia. These factors are, the easiness to obtain chemicals, chemical devices, and also cooperation with foreign syndicates, which often employ drugs designer to produce illegal drugs. This research concludes that the clandestine laboratory can be developed in Indonesia because the
perpetrator?s accesses to get basic chemicals drugs maker (precursor) are very easy, the use of controlled legal chemicals are leak frequently and it was used to make drugs, free sales of supporting chemical devices, and involvement of foreign drugs designer to teach how to make drugs.
The results of this study tell that clandestine laboratory will continue to increase if the minimization of the perpetrator access to produce the drugs done as early as possible. Certainly, the phenomenon of clandestine laboratory can be minimized, at least to suppress the circulation of drugs in Indonesia itself. "
[Departemen Kriminologi. FISIP UI, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia], 2010
pdf
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library