Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Usaha film impor di Indonesia yang mulai berkembang pada tahun 1950an mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Pembangunan infrastruktur perfilman yang terpusat menyebabkan terjadinya dominasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang terjadi silih berganti. Dalam penelitian ini kelompok yang dimaksud dibagi menjadi empat kelompok, yaitu kelompok pemerintah, kelompok pemodal, kelompok pemerintah asing, dan kelompok pemodal asing. Selama 54 tahun (1950-2004), dominasi di bidang film impor bergeser dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaiman agen-agen dalam usaha perfilman impor di Indonesia berusaha untuk menempatkan dominasi dan posisi dalam struktur perfilman impor di Indonesia. Untuk melihat tarik-menarik kepentingan yang dikaitkan dengan pengakomodasian kepentingan asing dalam kebijakan film impor, penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah komunikasi (Historical Method of Communication) dengan pendekatan kritis. Oleh karena itu, keterkaitan dan hubungan antara kondisi sosial politik dan ekonomi masyarakat Indonesia selama 40 tahun menjadi penting. Hubungan antara Indonesia dan Amerika pun menjadi penting untuk dijadikan latar belakang. Dan untuk menganalisa basil temuan yang ada, penelitian ini menggunakan konsep ekonomi politik komunikasi, khususnya konsep ekonomi politik Mosco, konsep strukturasi Giddens serta konsep imperialisme budaya Schiller. Penelitian yang menjadikan sumber pustaka dan wawancara sebagai basis terbesarnya ini menemukan bahwa selama 54 tahun (1950-2004), dominasi kebijakan impor film bergeser dari dominasi pemerintah (1950-1978), dominasi pemodal (1978-1989), dominasi pemodal dan pihak asing (1989- 1998), dan penguatan dominasi masyarakat di tengah dominasi pemodal (1998-2004). Akhirnya bisa dikatakan bahwa penelitian ini berhasil menjelaskan bagaimana agen-agen dalam industri film impor membentuk struktur industri film impor di Indonesia. Penelitian ini juga berhasil menunjukkan bahwa latar belakang sosial, ekonomi dan politik sangat kuat pengaruhnya dalam pengambilan kebijakan film impor di Indonesia, terutama yang berhubungan dengan kepentingan negara asing."

"Penelitian ini berusaha untuk memahami dan menjelaskan berbagai faktor atau alasan apa yang membuat Cina berupaya meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi dengan ASEAN dan bagaimana hubungan kerjasama itu berlangsung antara tahun 1998 hingga 2003. Untuk mengamati hal ini, penulis menggunakan pendekatan neo-realis dengan didasarkan pada landasan teoritik tentang kepentingan nasional dan konsep saling ketergantungan.Hipotesis dalam penelitian ini adaiah bahwa peningkatan kerjasama ekonomi yang dilakukan Cina dengan ASEAN merupakan bagian tidak terpisahan dari upaya Cina dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya, terutama dalam hal penguasaan pasar intemasional dan untuk mcmpermudah mendapatkan akses bahan mentah. Untuk mewujudkan itulah Cina bemsaha menggandeng ASEAN, bahkan kedua pihak memperkuat hubungan ilu dalam bentuk kelembagaan dengan mendesainnya kedalam China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA), yaitu suatu kerjasama ekonomi yang menciptakan wilayah perdagangan bebas antara kedua pihak.Hasil peneiitian yang ditemukan menunjukkan bahwa ternyata Cina meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi dengan ASEAN dengan berbagai dorongan tertentu, yang juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari kepentingan nasionalnya, yaitu (1) adanya keinginan Cina untuk meneruskan kebijakan reformasi ekonominya (2) karena kebijakan Cina yang memang menempatkan ASEAN sebagai bagian dari negara tetangga yang baik (3) karena kedekatan geografis dan sejarah antara Cina dengan ASEAN (4) karena keterbatasan bahan mentah yang Cina (5) karena pada saal yang sama ASEAN juga ternyata memiliki kehendak yang kuat untuk menjalin hubungan ekonomi yang lebih erat dengan Cina (6) karena Cina mempunyai keinginan yang kuat untuk menggantikan posisi hegemoni ekonomi Jepang di ASEAN.Perlu disampaikan juga bahwa hubungan kerjasama ekonomi yang dilakukan Cina dengan ASEAN dalam periode 1998 hingga 2003 temyala terbukti perdagangan intemasional dan aktivitas penanaman modal asing yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam konteks ini terlihat bahwa dari tahun ke tahun terdapat kenaikan volume perdagangan yang disertai dengan adanya keuntungan timbal balik antara kedua belah pihak dalam melakukan hubungan ekonomi tersebut."

"Penelitian ini membahas mengenai kebijakan pemerintah Singapura dalam mengelola tenaga kerja asingnya melalui kebijakan Employment of Manpower Act yang terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan kondisi perekonomian negara tersebut. Krisis global tahun 2008 telah mempengaruhi kondisi ekonomi Singapura dan membuat pemerintahnya mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kembali performa perekonomiannya. Salah satunya adalah dengan mengubah kebijakan ketenagakerjaan agar tidak terlalu bergantung pada tenaga kerja asing yang selama ini menjadi penopang perekonomian Singapura. Fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana keterkaitan antara ide-ide (Ideas), kepentingan-kepentingan (Interests) dari berbagai pihak yang terkait dengan isu ketenagakerjaan, dalam hal ini adalah institusi-institusi (Institutions) negara Singapura pada saat melakukan amandemen kebijakan Ketenagakerjaannya, Employment of Manpower Act pada tahun 2012.

---

This study discusses how Singapore’s Government manages its foreign workforce through the Employment of Manpower Act policy, which continues to change along with the development of the country's economic condition. The 2008 global crisis has affected Singapore's economic conditions and has made its government take some strategic steps to improve its economic performance. One of the steps taken by the Singapore government is to change employment policies to be less dependent on foreign workers who have become the backbone of Singapore's economy. The focus of this research is to analyze how the interrelationship between ideas (ideas), interests (Interests) from various parties related to employment issues, in this case, are Singapore state institutions when amending their Employment Policy, Employment of Manpower Act in 2012."