Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas proses perjuangan MNLF yang dipimpin oleh Nur Misuari untuk bangsa Moro mulai dari tahun 1969 ampai 1976. Perjuangan yang dilakukan MNLF bertujuan untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti manusia pada umumnya. Hal yang demikian karena ada upaya dari pemerintahan Filipina untuk menghilangkan identitas bangsa Moro (Islam) dengan cara perpindahan penduduk dari utara ke selatan, sehingga bangsa Moro menjadi minoritas di wilayah selatan. Selain itu pemerintah Filipina juga melakukan diskriminasi ekonomi, social, pendidikan dan politik. Penulisan ini adalah penulisan deskriftif dengan tujuan untuk menjelaskan kepada masyarakat umum bahwa keinginan MNLF untuk memisahkan wilayah selatan dari Filipina karena tidak mendapatkan hak-hak sebagai warga Negara.

---

This thesis discusses the process of the struggle of theMNLF led by Nur Misuari for Moro nation from 1969 to 1976. MNLF struggle carried out aiming to obtain a decent living as human beings in general. This is so because there is an effort of the Philippine government to eliminate the nation_s identity Moro (Muslim) by the displacement of population from north to south, so that the Moro people become a minority in the southern region. Besides the Philippine government also conducts economic discrimination, social, educational, and political. TheWriting is descriptive writing eith the aim to explain to the general public that the MNLF desire to separate the southern region of the Philippines because it does not get the rights as citizens."

"Upaya panjang mencari penyelesaian damai konflik di Filipina Selatan melibatkan intervensi dua negara yang berbeda, Libya dan Indonesia, yang berperan sebagai mediator, dalam kerangka Organisasi Konferensi Islam. Namun dalam menjalankan perannya kedua negara tersebut memiliki keberhasilan yang berbeda. Hal ini menarik untuk ditelaah lebih jauh terutama memahami apa yang menjadi pembeda keberhasilan antara Indonesia dan Libya sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian konflik antara Pemerintah Filipina dan MNLF di Filipina Selatan, dan bagaimana perbedaan itu dapat terjadi.Dalam penelitian ini dipergunakan konsep Oran Young dan Marvin Ott bahwa keberhasilan mediasi dalam resolusi konflik antara lain tergantung pada kapabilitas mediator yaitu ketidakberpihakan, independensi dan leverage.Konsep lain yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah konsep Brian Frederking, Andrea Pyatt dan Shaun Randol yaitu, peran jenis aktoraktor regional (Indonesia) dan ekstra-regional (Libya)-dalam upaya mediasi. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai mengenai keberhasilan peran pihak ketiga dalam resolusi konflik, dengan mengambil kasus mediasi Libya dan Indonesia dalam penyelesaian konflik di Filipina Selatan.Jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitis.Unit analisis penelitian ini adalah negara.Hasil penelitian mengindikasikan bahwa perbedaan kapabilitas antara Indonesia dan Libya memiliki hubungan terhadap resolusi konflik di Filipina Selatan, terutama faktor persepsi keberpihakan atau ketidakberpihakan, ketergantungan, penerimaan dan leverage kedua negara oleh aktor yang memiliki kemampuan menentukan dalam konflik, dalam kasus ini Pemerintah Filipina.Lebih jauh ini mengindikasikan bahwa efektifitas peran pihak ketiga sebagai mediator dalam konflik ditentukan oleh sifat konflik (internalminoritas) dan distribusi kekuatan (power) antara pihak-pihak yang bertikai."

"Empat provinsi di Thailand Selatan; Pattani, Yala, Narathiwat, dan Satun, dahulu dikenal sebagai bagian integral dari Kesultanan Patani. Kesultanan Patani atau dikenal juga dengan nama Patani Raya (Greater Patani) mencapai puncak kejayaannya pada permulaan abad ke-17 M, di mana pelabuhan-pelabuhan dagang yang dimilikinya berperan penting dalam hubungan perdagangan internasional yang terjadi di Semenanjung Malaya ketika itu. Selain itu, Patani juga berperan sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Asia Tenggara dan dijuluki sebagai tempat kelahiran Islam di Asia Tenggara_. Masuknya wilayah Patani secara resmi ke dalam teritori politik Kerajaan Siam pada 20 Desember 1902 dan mulai diberlakukannya kebijakan asimilasi Thai di wilayah Patani membuat kecewa masyarakat Melayu-Muslim yang mendiami wilayah itu. Berbagai pemberontakan pun muncul sebagai upaya untuk menentang kebijakan itu. Pemimpin pemberontakan adalah kaum bangsawan dan ulama Patani yang merasa telah kehilangan kekuasaan dan otoritasnya akibat kebijakan tersebut. Namun, pemberontakan yang terjadi ternyata sama sekali tidak memberikan solusi terbaik. Pemberontakan tersebut dengan mudah dapat dipatahkan oleh pemerintah Siam karena lebih bersifat spontan dan lokal. Pada periode 1960-an, bentuk perjuangan masyarakat Melayu-Muslim mulai beralih kepada organisasi-organisasi perjuangan yang muncul ketika itu dan oleh pemerintah Thailand akrab dengan sebutan gerakan separatis_. Organisasi perjuangan tersebut lebih mengarahkan tuntutannya pada pembentukan sebuah pemerintahan yang otonom. Salah satu organisasi perjuangan tersebut adalah Patani United Liberation Organization (PULO) atau Pertubohan Persatuan Pembibasan Patani (PPPP) yang didirikan pada 22 Januari 1968 di Arafah, Mekkah, Arab Saudi. PULO pun berperan besar dalam berbagai gerakan penentangan terhadap kekuasaan pemerintah Thailand di wilayah Thailand Selatan. PULO juga mendapatkan perhatian yang cukup serius dari pemerintah Thailand dan dianggap sebagai gerakan separatis yang paling berbahaya di Thailand Selatan, setidaknya hingga pertengahan 1980-an.

---

The Four provinces in Southern Thailand; Pattani, Yala, Narathiwat, and Satun, was once known as an integral part of Patani Kingdom (Kesultanan Patani). Patani Kingdom or once known as Patani Raya (Greater Patani) reach its peak at the 17th century where its trading ports plays a significant role in its international trading relation in Malayan Peninsular at that moment. Other than that, Patani played a role as one of the center of Islam expansion in Southeast Asia and also named as the birth place of Islam in Southeast Asia (_tempat kelahiran Islam di Asia Tenggara_). The integration of Patani_s area, which became official in the 20th of December 1902, to the politic territory of Siamese Kingdom and the authorization of Thai assimilation policy in the particular area disappoints the Malayan-Muslims who settled in that area. Various rebellion movements came up as an attempt to fight against the policy. The leaders of the rebellion movements are the aristocrats and Patanis ulama who felt that they have lost power and authority because of the policy. The rebellions that are more spontaneous and local did not give the best solution because the Siamese Government easily dismissed it. In the 1960s, the forms of Malayan-Muslim struggle were shifted to organizations, which appeared at that time and were familiar as separatist movement by the Thailand Government, and those organizations were focusing their demand on forming an autonomous government. One of the organizations was Patani United Liberation Organization (PULO) or Pertubohan Persatuan Pembibasan Patani (PPPP), which was established in January 22nd 1968 in Arafah, Mecca, Saudi Arabia. PULO was playing a big role in various of rebellion movements against the Thailand Government in the southern part of the country, and they also gain some serious attention by the government and was considered the most dangerous separatist movement in Southern Thailand, at least until the mid of 1980s."

"Skripsi ini membahas tentang aksi-aksi Front Pembela Islam (FPI) di Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan survey. Aksi-aksi yang dilakukan Front Pembela Islam meliputi aksi sosial, konsolidasi dengan kalangan militer, aksi pembatasan tayangan media, aksi dalam dunia politik di Indonesia, aksi penutupan tempat hiburan selama bulan Ramadhan, kegiatan internal, aksi penolakan terhadap Ahmadiyah dan aksi penutupan kantor majalah Playboy. Hasil penelitian ini merekomendasikan terhadap pemerintah untuk mengawasi aksi-aksi Front Pembela Islam dengan ketat.

---

This thesis explains the actions of Islamic Defender Front (FPI) in Jakarta. This research conducted with qualitative and survey method. The social actions, which are consolidation with military group in Indonesia run, delimitation of media publication, political action, closing bars, gambling area, and prostitution when Ramadhan, internal activity, rejection of the Ahmadiyah and closing Playboy magazine office.. The research suggested that government has to control the actions of Islamic Defender Front."

"Penelitian ini membahas tentang peran dari partai Front de Lib ration Nationale FLN di negara Aljazair. Tujuan dari penulisan ini adalah menganalisis peran partai FLN selaku ruling party dan memaparkan sejarah dari FLN juga Aljazair. Metode yang digunakan kualitatif dengan studi pustaka. Data primer yang digunakan buku Managing Instability in Algeria:Elites and Political Change Since 1995 ditulis oleh Werenfeles dan artikel The National Liberation Front in Algeria ditulis oleh Hennand, serta beberapa sumber lainnya yang terkategori sebagai data primer maupun sekunder. Penelitian ini berangkat dari besarnya pengaruh serta kekuasaan partai FLN di Aljazair karena selain sebagai sebuah partai, FLN yang terbentuk pada masa kolonialisme Perancis di Aljazair awalnya merupakan sebuah gerakan pembebasan revolusioner. Hasil dari penelitian ini, ditemukan berbagai peranan dan kebijakan FLN bagi perkembangan Aljazair; diantaranya kebijakan FLN dalam bidang perpolitikan, dengan dikeluarkannya dua dokumen penting; Tripoli Programme 1962 dan Algiers Charter pada 1964 sebagai landasan negara kearah sosialisme dan sebagai penegas bahwa FLN merupakan satu-satunya partai di negara tersebut, dalam bidang sosial FLN berperan penting sebagai induk dari beberapa organisasi masyarakat dengan jumlah anggota yang mencapai 4 juta orang, hal ini ditujukan sebagai bentuk pengawasan FLN dalam bidang sosial agar mencegah munculnya kekuatan selain FLN yang menimbulkan kekacauan pemerintahan negara saat itu, adapun peran partai lainnya terdapat dalam bidang ekonomi, kebudayaan, serta pendidikan.

---

This research explain about the role of Front de Lib ration Nationale Party in Algeria on 1954 1990. The objectives of this research is to analyse FLN party's policies as an Algeria's ruling party and explain about history of FLN party along with Algeria. This research use qualitative method with literature study approaches. This research use primary data which consist from books and journals, such Managing Instability in Algeria Elites and Political Change Since 1995 written by Werenfeles and The National Liberation Front in Algeria written by Hennand. This research start from FLN's major influence and authority aside from its actual function as a political party, FLN which founded at French imperialism over Algeria begin its role as a revolutionary movement.

The result from this research, role dan policies of FLN party in Algeria could be discovered on politics, FLN through two documents Tripoli Programme 1962 and Algiers Charter 1964 redefined the goals of Algeria after the country gain its independence to adopted socialism as a state developing idea which consist agrarian reform and nationalization of most major sectors of the economy also statement of FLN as a avant garde party and the only legal party on the state. another FLN role had been discovered on social sector, FLN acted as umbrella organization from mass organization which membership in these organization reach 4 million person, which have main task to prevent the emergence of autonomous political forces which can make emergency situasion in the state, another FLN's role can be found on economic, education, and culture sector."

"Tulisan ini membahas mengenai citra agama Islam di mata orang Korea Selatan. Meskipunjumlah Muslim setiap tahunnya meningkat, tidak menjamin bahwa Agama Islam bisaditerima masyarakat Korea Selatan. Agama Islam juga masih termasuk agama minoritas dibeberapa negara termasuk Korea Selatan. Sebagai agama minoritas, pemeluk agama Islam diKorea Selatan mengalami beberapa kesulitan. Kesulitan yang dihadapi salah satunya terjadikarena masih minimnya fasilitas ramah Muslim. Tidak hanya itu, karena beberapa masalahterkait terorisme, agama Islam memiliki citra buruk. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisispandangan orang Korea Selatan seiring berkembangnya agama Islam. Penulis menggunakanmetode kualitatif dengan mengobservasi dan mendeskripsikan citra agama Islam yangdimiliki orang Korea Selatan, baik secara langsung dari data kuesioner, maupun lewatinternet dan berita secara deduktif. Dari hasil penelitian ini, citra agama Islam di matabeberapa orang Korea Selatan masih memiliki citra yang kurang baik. Namun, citra agamaIslam yang dimiliki orang Korea Selatan dapat berubah. Hal ini dapat terjadi karena merekaberiteraksi dengan Muslim dan mencari tahu agama Islam lebih lanjut

---

This paper discusses the image of Islam in the eyes of South Koreans. Although the number

of Muslims increases every year, it does not guarantee that Islam can be accepted by South

Korean society. Islam also remains a minority religion in several countries including South

Korea. As a minority religion, Muslims in South Korea experience some difficulties. One of

the difficulties faced is due to the lack of friendly Muslim facilities. Not only that, because

of several issues related to terrorism, Islam has a bad image. This paper aims to analyze the

views of South Koreans along with the development of Islam. The author uses qualitative

methods by observing and describing the image of Islam that is owned by South Koreans,

both directly from questionnaire data, and through the internet and news deductively. From

the results of this study, the image of Islam in the eyes of some South Koreans still has a bad

image. However, the image of Islam owned by South Koreans can change. This can happen

because they interact with Muslims and find out more about Islam."