Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hubungan sipil-militer merupakan faktor yang sangal penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam membangun ketahanan nasional suatu negara. Oleh karenanya hubungan sipil-mililer mempakan isu penting dan abadi yang terus-menerus dikaji, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Di Indonesia, masalah hubungan sipil-militer telah dikaji mulai dari masa kemerdekaan sampai dengan masa pasca-Orde Baru dengan berbagai macam metode pendekatannya. Dari berbagai kajian yang ada saat ini pendekatan model dua dimensi: kontestasi militer dan hak-hak istimewa kelembagaan militer belum dikaji secara mendetail, kalaupun sudah dikaji, masih sebatas diseputar politik militer dengan pendekatan yang berbeda pula. Untuk itu kajian hubungan sipil-militer di Indonesia pasca-Orde Baru dengan menggunakan pendekatan dua dimensi: kontestasi miiiter dan hak-hak kelembagaan militer perlu diketahui.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan-kebijakan yang dijalankan pemerintahan sipil baru dalam mngka mewujudkan demokratisasi, dan menganaiisa reaksi militer terhadap kebiiakan tersebut khususnya yang menyangkut wiiayah-wilayah penting yang sebelumnya meniadi hak-hak istimewa militer. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif dengan menggunakan model atau pendekatan memadukan dua dimensi panting yaitu dimensi konhestasi militer dan hak-hak istimewa kelembagaan miiiter dalam bentuk diagram kontestasi dan hak-hak kelembagaan militer. Dari perpaduan dua dimensi ini dapat dapat diukur dan diketahui, di samping sejauh mana tingkat kontestasi dan hak-hak istimewa kelembagaan militer, juga bagaimana pola hubungan sipil-militer, sehingga dapat disimpulkan bagaimana kondisi hubungan sipil-miiiter di Indonesia pasca Orde-Baru dari pemexintahan Pnesiden Habibie sampai dengan Presiden Abdurrahman Wahid."

"Artikel ini berpendapat bahwa upaya pemerintah sipil untuk mendorong perubahan kebijakan pertahanan di Indonesia pasca Orde Baru dilaksanakan melalui mekanisme layering. Secara teoretis, mekanisme layering beroperasi dalam kondisi-kondisi institusional yang menjadi ciri khas dalam konteks transisi demokrasi yaitu besarnya jumlah veto players dalam proses pengambilan keputusan di arena politik dan kecilnya ruang diskresi kebijakan dalam institusi yang dijadikan sebagai target perubahan. Oleh karena itu, perubahan didorong lewat penempatan elemen-elemen baru yang berdampingan dengan status quo yang berlaku di sebuah institusi. Melalui analisis deskriptif terhadap kebijakan MEF (Minimum Essential Force) tahap I tahun 2010-2014 ditemukan bahwa penggunaan mekanisme layering lewat kebijakan MEF telah berhasil diimplementasikan tanpa adanya penolakan dari para pendukung status quo di sektor pertahanan Indonesia. Kondisi ini dimungkinan karena program modernisasi alutsista (alat utama sistem persenjataan) yang menjadi inti dari kebijakan MEF memberikan insentif tambahan terhadap status quo yang sesuai dengan preferensi TNI (Tentara Nasional Indonesia) mengenai keberlanjutan organisasi mereka. Akan tetapi tulisan ini juga melihat adanya efek negatif dari penggunaan mekanisme layering tersebut yakni rendahnya derajat kepatuhan terhadap elemen baru perubahan. Sebagai akibat dari tetap utuhnya status quo, militer mempertahankan dominasinya dalam proses formulasi dan implementasi tanpa pengawasan efektif dari kalangan sipil. Dalam kasus MEF, kondisi ini menimbulkan inkonsistensi kebijakan yang kemudian dapat menghambat profesionalisme TNI ke depan serta memberikan celah bagi kembalinya TNI ke ranah politik praktis."

"Gerakan Buruh di Indonesia memasuki era Reformasi (1993-2003), era yang baru secara politik and ekonomi. Hak berserikat diakui oleh pemerintah, jumlah serikat pekerja (SP) menjamur, sementara krisis ekonomi yang parah mempengaruhi keadaan perekonomian.Penelitian in terhadap empat serikat pekerja (SPSI, SBSI, FNPBI dan PPMI) menggunakan pendekatan kualitatif untuk memetakan strategi SP tersebut pada periode 1998-2003. Wawancara mendalam dengan pengurus SP didukung dengan analisis literatur keserikatpekerjaan, dan dicek-silang dengan pejabat pemerintah. Studi ini menggunakan tipologi Kendall (1975) mengenai perspektif unitaris, pluralis dan Marxis, dan dikotomi Poole (1986) antara SP yang politis dan SP yang cenderung ke ekonomisme dalam menganalisa strategi SP di Indonesia selama Reformasi. Penelitian ini juga membahas perdebatan teoretis mengenai sesuai-tidaknya teori ?Barat? terhadap negara berkembang seperti Indonesia. Khususnya, teori Martin (1989) dan Deyo (1987), yang menyatakan bahwa secara inheren gerakan buruh di Asia Tenggara lemah, sebagai akibat dari industrialisasi yang berorientasi ekspor (EOI) dan peran negara di panggung politik yang menekan gerakan buruh yang mandiri.Sebagai akibat dari faktor historis, struktural dan kontemporer, SP dalam penelitian ini memiliki pandangan unitaris (SPSI dan PPMI, yang masing-masing dipengaruhi oleh pemikiran korporatis dan Islam), pluralis (SBSI, sesuai dengan norma serikat buruhisme Barat) dan Marxis (FNPBI, dalam tradisi radikal dari gerakan mahasiswa). Dari sisi strategi, SPSI, yang dahulu didominasi pemerintah, menekankan ekonomisme, serta menghandalkan hubungan dekatnya dengan pihak pemerintah dan pengusaha, walaupun pada beberapa kesempatan SPSI mengambil sikap yang melawannya. SBSI memiliki pendekatan ganda, dengan menggunakan alat politik (melalui partai-partainya) dan instrumental, seperti perundingan dan pendidikan keSPan. Hubungan dekat SBSI dengan SP internasional/LSM perburuhan menghasilkan dana yang cukup besar untuk kegiatannya Penelitian ini menunjukkan FNPBI adalah SP politis, yang cenderung bekerja di luar dan melawan sistem pemerintahan bersama dengan serikat pekerja dan unsur masyarakat radikal lainnya. Pada awal Reformasi, strategi PPMI sangat politis untuk memperjuankan syariat Islam, tetapi PPMI mengalami pergeseran pada tahun 2003 ke arah ekonomisme.Penelitian menemukan bahwa gerakan buruh di Indonesia mengalami fragmentasi, sebagai akibat dari hak berserikat yang baru, dan perspektif dasar and strategi yang berlawanan. Beberapa aliansi longgar (FSU dan KAPB) didirikan pada periode ini, tetapi tidak bersifat permanen atau luas untuk menciptakan persatuan. Gerakan buruh berhasil mengalahkan peraturan pro-pengusaha seperti Menaker 18/2001 tentang uang pesangon, tetapi gerakan buruh tidak memiliki strategi bersama dalam rangka rnenghadapi peraturan-perundangan perburuhan yang penting.Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah untuk mempertanyakan teori-teori convergency mengenai kecenderungan otomatis ke arah ekonomisme, serta untuk mendukung teori Deyo mengeani kelemahan-kelemahan pada gerakan buruh di Indonesia.

---

Trade Unionism in Indonesia faced a new climate in the era of Reformasi (1993-2003), both politically and economically. Union rights were acknowledged and many new trade unions were established, whilst a severe economic crisis affected industry.This study of four trade unions (SPSI, SBSI, FNPBI and PPMI) uses a qualitative approach to map out the (different) strategies of these unions during the period 1998-2003. In-depth interviews with union leaders are supported by analysis of union literature, and cross-referenced with govemment officials. The study adopts the typologies of Kendall (1975) regarding unitary, pluralistic and Marxist perspectives, and the economic unionist (instrumental-rational) and political unionist (value-rational) dichotomy of Poole (1936) in analysing the strategies of trade unions in Indonesia during Reformasi. Furthermore, the study addresses some of the theoretical discussions regarding the applicability of ?Western' theories to newly-industrialised nations such as Indonesia. In particular, the theories of Martin (1939) and Deyo (1987), who argues that the trade union movement in South East Asia is inherently weak as a result of export-oriented industrialisation (EOD and the state?s role in the political arena and in repressing a free union movement.As a result of historical, structural and contemporary factors, the unions variously had a unitary perspective (SPSI and PPMI, influenced by corporatist and Islamic thinking respectively), and pluralist (SBSI, in line with much modern-day Western unionism) and Marxist perspective (FNPBI, in the radical tradition of some elements of the student movement). In terms of strategy, the previously-government-domillated SPSI stressed economic unionism, relying on its good relations with the government and employers, although also on occasion, taking an oppositional stance. SBSI has a dual approach, using both political (through political parties, established by the union) and instrumental tools, such as bargaining and union education. Its good links with international unions/labour NGOs have meant it has received substantial funds for its activities. The study showed FNPBI was largely a political union, which tended to work outside and against the system, with other unions and other radical societal elements. PPMl?s strategy was initially heavily politicised in campaigning for sharia law, but underwent a change of direction in 2003 towards economic unionism.The study discovered that the Indonesian union movement is fragmented, as a result of newly-found rights of association and opposing world-views and strategies. Several loose alliances have been formed (FSU and KAPB), but have lacked the permanence and scope to forge unity. The labour movement has been successfully in overturning some pro-business legislation (notably Menaker 78/2001 od compensation), but the movement lacked a common strategy in opposing key labour legislation.The theoretical implications of the study are to question convergency theories about the tendency to economic unionism, and to largely support Deyo?s thesis regarding the weaknesses of the Indonesian labour movement."

"Tesis ini menjelaskan mengenai implikasi reformasi kebijakan sektor kehutanan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia karena adanya dorongan dari lembaga keuangan multilateral, IMF (International Monetary Fund) agar pemerintah Indonesia melakukan liberalisasi sektor kehutanan, terutama alur perdagangan kayu bulat produksi hutan Indonesia. Ruang lingkup pembahasan dari penelitian ini akan mencakup pembahasan mengenai kebijakan IMF dalam merumuskan program penyesuaian struktural (SAP, Structural Adjustment Programme) sektor kehutanan Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi apakah yang kemudian timbul dari reformasi kebijakan pengelolaan sektor kehutanan Indonesia tersebut.Tesis ini diawali dengan menjelaskan gambaran umum mengenai sejarah kebijakan pengelolaan hutan Indonesia sejak masa pemerintahan kolonial Belanda hingga masa pemerintahan Orde Baru. Tesis ini juga menjelaskan mengenai latar belakang keterlibatan IMF dalam isu lingkungan global hingga akhirnya merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan isu lingkungan sebagai prasayarat pencairan dana pinjaman bagi negara-negara debitor.Periodisasi penelitian ini dimulai pada tahun 1998 hingga tahun 2001, yakni pada saat sektor kehutanan Indonesia berada dalam program penyesuaian struktural IMF. Dalam menjelaskan implikasi kebijakan SAP IMF terhadap kerusakan hutan Indonesia, penulis menggunakan konsep Sustainable Development yang digagas oleh Komisi Bruntland sejak tahun 1983 dan konsep Aktor Organisasi Internasional yang dikemukakan oleh Gareth Porter dan Janet Welsh Brown.Kedua konsep ini menunjukkan bahwa terjadi pertentangan dalam memaknai pembangunan ekonomi di sebuah negara. Konsep sustainable development menempatkan pembangunan ekonomi sejajar dengan kelestarian lingkungan,sedangkan konsep aktor organisasi internasional memiliki power untuk memaksa suatu negara untuk menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi yang dibuat aktor organisasi internasional tersebut, meskipun kebijakan tersebut berdampak negatif bagi sektor lingkungan di negara tersebut.Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif untuk menggambarkan implikasi kebijakan penyesuaian struktural IMF terhadap proses pengrusakan sektor kehutanan Indonesia. Data yang digunakan berupa data sekunder yang telah dipublikasikan, seperti buku, jurnal, dokumen, artikel, media cetak, dan juga laporan data statistik yang telah dikumpulkan dari penelitian terdahulu maupun laporan yang diberikan oleh instansi pemerintah atau organisasi resmi lainnya yang relevan dengan penelitian yang akan disusun.Data sekunder ini diperoleh baik melalui perpustakaan umum, instansi pemerintah, media cetak maupun elektronik, koleksi pribadi penulis, situs internet, dan sebagainya. Metode analisis data yang akan digunakan oleh peneliti adalah metode analisis data kuantitatif yang kemudian akan dianalisa lebih lanjut untuk melihat bagaimana hasil interpretasi pengolahan data.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan program penyesuaian struktural sektor kehutanan Indonesia yang diusung oleh IMF, terutama liberalisasi perdagangan kayu bulat produksi hutan Indonesia, berimplikasi negatif bagi keberadaan hutan alam Indonesia. Asumsi awal IMF agar harga kayu Indonesia dapat bersaing di pasar internasional serta untuk mengefisienkan penggunaan bahan baku kayu tidak terbukti. Yang terjadi justru tingkat kerusakan hutan (deforestasi) yang meningkat secara siginifikan pada saat kebijakan tersebut dilaksanakan.

---

This thesis explains about the implication of reformation in forestry policy that implemented by Indonesian government under the conditions set by IMF to liberalize forestry sector in Indonesia, especially in log trading. Analysis in this study include the IMF's policy in formulating the Structural Adjustment Program (SAP) in forestry sector. The purpose of this thesis is to describe the implications from that policy reformation.The thesis beginning from the history of Indonesian forestry management policy since colonial government period until Orde Baru government. This thesis also explains the historical background of IMF concern on global environmental issues to formulate policies that related to environmental issues as conditions of loan disbursement to debtor countries. This study examines the forestry sector of Indonesia under the SAP during 1998-2001.Analysis in this study uses Sustainable Development concept that has been initiated by Bruntland Commission since 1983 and the concept of international organizations as actors developed by Gareth Porter and Janet Welsh Brown. Both concepts show that there is disagreement in defining the economic development in the country. Sustainable Development concept puts economic development equally environmental reservation, meanwhile in the second concept, the international organizations has power to encourage state to implement their economic development policy, even though their policy has negative impact to the environment.The study uses descriptive research method to describe the implications of IMF?s SAP to the deforestation in Indonesia. Analysis in this study based on published secondary data such as books, journals, documents, articles, news paper, and statistics data collected from previous study or official reports. This thesis uses quantitative data analysis approach in collecting, processing and interpreting the data.The result of this study shows that the IMF?s SAP in forestry sector, especially the liberalization of log trading in Indonesia, has increased deforestation level in this country. The objectives of that policy initially were to increase the price competitiveness of Indonesian log in international market and to reduce the uses of log. in fact, both objective were not achieved and on the contrary has caused the level of deforestation in Indonesia getting worse."

"Tesis ini menjelaskan mengenai implikasi reformasi kebijakan sektor kehutanan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia karena adanya dorongan dari lembaga keuangan multilateral, JMF (International Monetary Fund) agar pemerintah Indonesia melakukan liberalisasi sektor kehutanan, terutama alur perdagangan kayu bulat produksi hutan Indonesia. Ruang lingkup pembahasan dari penelitian ini akan mencakup pembahasan mengenai kebijakan JMF dalam merumuskan program penyesuaian struktural (SAP, Structural Adjustment Programme) sektor kehutanan Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi apakah yang kemudian timbul dari reformasi kebijakan pengelolaan sektor kehutanan Indonesia tersebut.Tesis ini diawali dengan menjelaskan gambaran umum mengenai sejarah kebijakan pengelolaan hutan Indonesia sejak masa pemerintahan kolonial Belanda hingga masa pemerintahan Orde Baru. Tesis ini juga menjelaskan mengenai Jatar belakang keterlibatan IMF dalam isu lingkungan global hingga akhirnya merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan isu lingkungan sebagai prasayarat pencairan dana pinjaman bagi negara-negara debitor. Periodisasi penelitian ini dimulai pada tahun 1998 hingga tahun 2001, yakni pada saat sektor kehutanan Indonesia berada dalam program penyesuaian struktural IMF.Dalam menjelaskan implikasi kebijakan SAP IMF terhadap kerusakan hutan Indonesia, penulis menggunakan konsep Sustainable Development yang digagas oleh Komisi Bruntland sejak tahun 1983 dan konsep Aktor Organisasi lnternasional yang dikemukakan oleh Gareth Porter dan Janet Welsh Brown. Kedua konsep ini menunjukkan bahwa terjadi pertentangan dalam memaknai pembangunan ekonomi di sebuah negara. Konsep sustainable development menempatkan pembangunan ekonomi sejajar dengan kelestarian lingkungan,sedangkan konsep aktor organisasi internasional memiliki power untuk memaksa suatu negara untuk menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi yang dibuat aktor organisasi intemasional tersebut, meskipun kebijakan tersebut berdampak negatif bagi sektor lingkungan di negara tersebut.Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif untuk menggambarkan implikasi kebijakan penyesuaian struktural IMF terhadap proses pengrusakan sektor kehutanan Indonesia. Data yang digunakan berupa data sekunder yang telah dipublikasikan, seperti buku, jumal, dokumen, artikel, media cetak, dan juga laporan data statistik yang telah dikumpulkan dari penelitian terdahulu maupun laporan yang diberikan oleh instansi pemerintah atau organisasi resmi lainnya yang relevan dengan penelitian yang akan disusun. Data sekunder ini diperoleh baik melalui perpustakaan umum, instansi pemerintah, media cetak maupun elektronik, koleksi pribadi penulis, situs internet, dan sebagainya. Metode analisis data yang akan digunakan oleh peneliti adalah metode analisis data kuantitatif yang kemudian akan dianalisa lebih lanjut untuk rnelihat bagaimana hasil interpretasi pengolahan data.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan program penyesuaian struktural sektor kehutanan Indonesia yang diusung oleh IMF, terutama liberalisasi perdagangan kayu bulat produksi hutan Indonesia, berimplikasi negatif bagi keberadaan hutan alam Indonesia. Asumsi awal IMF agar harga kayu Indonesia dapat bersaing di pasar intemasional serta untuk mengefisienkan penggunaan bahan baku kayu tidak terbukti. Yang terjadi justru tingkat kerusakan hutan (deforestasi) yang meningkat secara siginifikan pada saat kebijakan tersebut dilaksanakan."