Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berfokus pada dampak kebijakan luar negeri terhadap identitas kolektif suatu negara dengan menggunakan disain penelitian studi kasus dimana kasus yang digunakan adalah hubungan internasional di Semenanjung Korea. Analisis dilakukan melalui dua tahap: (1) analisis pada kebijakan luar negeri yang berfokus pada hasil kebijakan luar negeri, (2) analisis yang menjelaskan hasil kebijakan luar negeri pada empat aspek identitas kolektif: ketergantungan, kesenasiban, keseragaman, dan ketahanan diri. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kebijakan Trust Building Process Korea Selatan dan kebijakan denuklirisasi Amerika Serikat serta Tiongkok terhadap Korea Utara mempunyai pengaruh pada identitas kolektif Korea Selatan.

---

This study focuses on the impact of foreign policies toward a state?s collective identity. The study was conducted by implementing a case study design which used international relation in Korea peninsula as the main case. The data of the study was analyzed in two phases: first, analysis focused on the outcomes of South Korea's, China?s, and the U.S.? foreign policies and, second, analysis on the results of the foreign policies in four aspects of collective identity, which are interdependence, common fate, homogeneity, and self-restrain. Eventually, the study concludes that South Korea's Trust Building Process policy, as well as the U.S.? and China?s denuclearization policy toward North Korea had an influence on South Korea?s collective identity."

"Tesis ini membahas mengenai kebijakan luar negeri Jepang terhadap isu nuklir Korea Utara. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kebijakan luar negeri yang dijalankan Jepang dalam menghadapi isu nuklir Korea Utara untuk mencapai kepentingan strategis jangka pendek dan jangka panjangnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Kebijakan-kebijakan luar negeri Jepang terhadap Korea Utara dideskripsikan kemudian dianalisa dengan metode deskriptif, yaitu mendeskripsikan data secara sistematis dan akurat sehingga menghasilkan kesimpulan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi Jepang dalam menciptakan dan menjalankan kebijakan luar negeri terhadap Korea Utara, serta kepentingan nasional apa yang mendasari kebijakan luar negeri Jepang. Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori diplomasi, kebijakan luar negeri, dan keamanan (security). Keamanan dilakukan karena adanya ancaman. Persepi akan ancaman menimbulkan perasaan tidak aman (insecurity). Menurut Daniel S Pap persepi dibangun dan komponen nilai, keyakinan, dan pengamatan. Setelah dilakukan analisis metode deskriptif diketahui bahwa Jepang menjalankan diplomasi dialog, tekanan, dan diplomasi ekonomi terhadap isu nuklir Korea Utara. Diplomasi dialog dijalankan dengan dialog bilateral dan multilateral yang saling melengkapi, diplomasi tekanan dengan pemberian sanksi, dan diplomasi ekonomi dengan pemberian bantuan luar negeri kepada Korea Utara. Motivasi Jepang dalam menjalankan kebijakan luar negeri tersebut adalah karena merasa keamanannya terancam, agar dapat melakukan dialog dengan Korea Utara mengcnai isu nuklir; yang merupakan kepentingan strategis jangka pendek, dan dapat mengusahakan normalisasi hubungannya dengan Korea Utara; yang merupakan kepentingan strategis jangka panjang. Kepentingan nasional yang ingin dicapai Jepang adalah tercapainya resolusi isu penculikan dan terbebas dari ancaman nuklir. Implikasi kebijakan luar negeri yang dijalankan Jepang dinilai kurang efektif karena Jepang rnenuntut pembahasan isu penculikan dan Korea Utara tetap bertahan dengan sikap tidak konsisten serta tidak terpengaruh tekanan dari Jepang.

---

The focus in this thesis is Japan?s foreign policies toward North Korea nuclear issue. Problems discussed hereby are foreign policies applied by Japan in facing North Korea`s nuclear issue to gain both strategic short and long term interests. This research is in a qualitative form with descriptive design and library-study data-collecting technique. Japan's foreign policies toward North Korea are described and then analyzed with descriptive method; which describes data systematic and accurately to result in conclusion.

The purpose of this research is to find out Japan's motivation in creating and applying foreign policies toward North Korea, and also other national interests which base those of Japan?s foreign policies. This research is based upon diplomacy, foreign policy and security theories. Security is applied because of existing threat, whilst the perception of threat causes insecurity feeling. According to Daniel S. Pap; perception is built from components of values, beliefs, and cognition.

After conducting the analysis with descriptive method, it is discovered that Japan has been running all three kinds of dialogue, pressure and economic diplomacies towards North Korea?s nuclear issue. Dialogue diplomacy is done with both completing bilateral and multilateral dialogues, pressure diplomacy is done by giving sanctions, and economic diplomacy is carried out with foreign aid grants to North Korea.

Japan's motivation in conducting such foreign policy is based on the nature of its alerted sectuity threat, as to be able to open the dialogue with North Korea about the nuclear issue; which was Japan?s strategic short term interest. Such motivation also provides a probable step to the effort of Japan-North Korea's relations non-nalization; which is Japan?s long term interest.

Japan's national interest in this scheme is to obtain a resolution of abduction issues and to be freed of nuclear threat. There is a nuisance of ineffectiveness in Japan?s foreign policy implications; because the country strongly demands to discuss thoroughly on abduction issues while North Korea remains in its inconsistency as if North Korea has never been afflicted by any pressure put by Japan."

"Skripsi ini membahas tentang peran Indonesia dalam menyelesaikan masalah banjir pengungsi Vietnam di Asia Tenggara dengan cara menampung pengungsi tersebut di Pulau Galang selama kurun waktu 1979-1996. Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah dan ditulis secara eksplanatif-deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah Indonesia bersedia menampung pengungsi Vietnam karena Indonesia adalah negara yang kebijakan luar negerinya berdasarkan politik bebas dan aktif. Selain itu, sebagai upaya untuk melahirkan citra positif di mata dunia internasional bahwa Indonesia peduli dengan masalah hak asasi manusia.

---

The focus of this study is to explain the Indonesia role to solve Vietnamese refugees problem in South East Asia countries with accommodate them at Galang Island during 1979-1996. The process of writing this study is base on historical method and write seize on explanative-descriptive. This research has conclusion that Indonesian Government willing to accommodate the Vietnamese refugees because basically Indonesia is a country with free and active foreign policy. In addition Indonesia makes serious effort to create positive image in international community with pay attention in the human rights problem."

"Tesis ini membahas mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap masalah nuklir Korea Utara, khususnya pada masa pemerintahan Clinton kedua dengan implementasi Kerangka Kesepakatan. Dalam hal ini, penulis ingin melihat bagaimana faktor eksternal, yakni dinamika politik keamanan di Semenanjung Korea dan faktor internal, yakni sikap Kongres AS terhadap isu nuklir Korea Utara mempengaruhi kebijakan luar negeri Clinton. AS mempunyai kepentingan untuk mempertahankan wilayah Semenanjung Korea yang bebas nuklir. Kapabilitas nuklir Korea Utara tidak hanya membahayakan kawasan regional dengan adanya kemungkinan perlombaan nuklir di Asia Timur; tetapi juga membahayakan rejim non-proliferasi internasional. Pembahasan permasalahan tesis ini dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan berbagai kerangka pemikiran : Russet dan Starr mengenai konsep kebijakan luar negeri; pemikiran Holsti mengenai pengaruh lingkungan internal dan eksternal terhadap implementasi kebijakan luar negeri; dan pemikiran Kegly dan Wittkopf mengenai peranan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri AS. Hasil dan penelitian bahwa kebijakan luar negeri AS adalah mempertahankan kawasan Semenanjung Korea yang bebas nuklir dengan upaya meminimalisir ancaman yang ditimbulkan dengan keberadaan kapabilitas nuklir Korea Utara. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, Kerangka Kesepakatan merupakan upaya yang paling rasional untuk menangani isu nuklir tersebut. Baik Jepang dan Korea Selatan, sebagai sekutu-sekutu AS, maupun kalangan Kongres sebagai faktor politik domestik yang mempengaruhi implementasi Kerangka Kesepakatan, ternyata mendukung implementasi kesepakatan tersebut."

"Kedatangan PM Jepang Junichiro Koizumi ke Korea Utara pada tahun 2002 ialah untuk bertemu dengan presiden. Kim Jong II dan mencoba membuka jalan normalisasi hubungan diplomatik di antara kedua negara. Pertemuan tersebut juga membicarakan mengenai masalah penculikan warga negara Jepang oleh Korea Utara sekitar tahun 1970 dan 1980-an serta khususnya mengenai keberadaan nuklir Korea Utara di kawasan semenanjung Korea. Hal ini pun terjadi karena rasa kecewa Korea Utara terhadap Amerika Serikat yang mengingkari janjinya untuk memberi bantuan bagi Korea Utara dan menyebutnya sebagai bagian dari "poros setan". Jepang sebagai sebuah negara yang berada di sekitar kawasan semenanjung Korea turut merasakan ancaman dari keberadaan nuklir Korea Utara yang menyangkut kepentingan nasional negaranya khususnya mengenai keamanan dan kedaulatan negara Jepang.Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan mengenai Kebijakan luar negeri yang ditempuh Jepang yang berlangsung sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 ditandai dengan beberapa peristiwa penting yang terjadi dalam hubungan kedua negara dilakukan dengan cara damai dan berdiplomasi dalam bentuk proses CBM / Confidence Building Measures yakni berupa terbentuknya Deklarasi Pyongyang sebagai usaha bilateral Jepang dengan Korea Utara serta Sunshine Policy sebagai bagian dari usaha pembicaraan multilateral dengan negara-negara lain berdasarkan Konstitusi, kebijakan pertahanan dan tiga prinsip nonnuklir dalam negeri Jepang, beserta keberhasilan dan kegagalannya di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini berangkat dari keyakinan kaum Realis bahwa topik-topik yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri suatu negara memiliki peran yang sangat penting guna melindungi kepentingan nasional suatu bangsa."

"ABSTRAKTesis ini membahas Kebijakan Korea Selatan terhadap krisis nuklir di semananjung Korea. Krisis nuklir yang terjadi, melibatkan dua negara yang berkonflik Amerika Serikat dan Korea Utara. Kemauan Korea Selatan untuk turut serta dalam penyelesaian konflik antara KoreaUtara dan Amerika Serikat adalah sangat beralasan, karena Korea Selatan sedang dalam upaya menciptakan reunifikasi Korea, sementara Amerika Serikat tetap menjadi sekutu tradisional Seoul. Walaupun Korea Selatan menyadari bahwa sejatinya krisis nuklir tersebut hanya dapat diselesaikan di Washington dan bukannya di Seoul. Dengan tetapmenjaga hubungan diplomatiknya dengan kedua negara yang berkonflik, Korea Selatan merespon konflik yang terjadi ini dengan kebijakan-kebijakan yang dapat dibahas dalam tesis ini.Kerangka teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah konsep politik luar negri Korea Selatan yang terkandung dalam kebijakan kebijakan luar negeri yang mencerminkan tujuan negara ini dalam keputusan politik luar negerinya. Jenis penelitian penulisan ini adalah kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil studi ini diharapkan tersedianya gambaran lengkap tentang kebijakan politik, ekonomi, danpertahanan keamanan Korea Selatan terhadap kedua negara yang berkonflik. "

"ABSTRAKSejak pembentukan negara Republik Rakyat Cina (1949), kebijakan Cina terhadap Korea sangat dipengaruhi oleh pertimbangan keamanan. Cina memandang Korea Utara sebagai wilayah penyangga antara dirinya dengan kekuatan-kekuatan lain, seperti: Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan dan Uni Soviet. Dalam masa Mao Zedong, kebijakan luar negeri Cina di Semenanjung Korea dipusatkan pada Korea Utara dan tidak menjalin hubungan dengan Korea Selatan. Berdasarkan politik dan ideologi, Cina memihak Korea Utara menentang Korea Selatan yang didukung Amerika Serikat dan Jepang. Berbeda dengan Mao, di bawah pimpinan Deng Xiaoping, Cina menjalin hubungan ekonomi secara informal dengan Korea Selatan pada tahun 1980-an. Selanjutnya dalam era pasca-Perang Dingin, tepatnya pada tanggal 24 Agustus 1992, Beijing menormalisasi hubungan diplomatik dengan Seoul. Namun, hal ini bukan berarti bahwa Cina meninggalkan Korea Utara. Beijing tampak berusaha memelihara hubungan baik dengan Pyongyang. Dengan menggunakan pendekatan keterkaitan antara faktor-faktor internal dan eksternal yang dikemukakan Samuel S. Kim, skripsi ini berusaha menjelaskan pelaksanaan kebijakan luar negeri Cina di Semenanjung Korea dalam era pasca- Perang Dingin (1989-1994), termasuk sikap Cina terhadap tiga isu penting di kawasan itu, yakni: nuklir Korea Utara, unifikasi Korea, dan masa depan Korea Utara. Ada beberapa faktor internal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Cina di Semenanjung Korea, yaitu: kepemimpinan dan elite; kepentingan ekonomi; serta kepentingan politik dan keamanan. Sedangkan faktor-faktor eksternal utama yang mempengaruhi kebijakan Cina tersebut ialah normalisasi hubungan Cina-Soviet, serta jatuhnya rezim-rezim komunis di Eropa Timur dan runtuhnya Uni Soviet (berakhirnya Perang Dingin); serta hubungan Cina dan Amerika Serikat. Pembahasan permasalahan juga dikaitkan dengan tulisan Kenneth Lieberthal, A. Doak Bamett, Hans J. Morgenthau, Susan Shirk, dan William T. Tow."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung lama dan menimbulkan banyak korban jiwa, terutama dikalangan Palestina. Korban jiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok besar; korban meninggal dan korban hidup yang kemudian hidup terlunta-lunta sebagai pengungsi. Para pengungsi Palestina inilah yang menjadi fokus utama dari penelitian ini. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisa mengenai bagaimana sikap pemerintahan Israel pada masa pemerintahan Perdana Menteri Ehud Barak terhadap keberadaan para pengungsi Palestina tersebut dilihat dari konsep national security (keamanan nasional) yang dihadapkan pada konsep human security (keamanan insani). Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah studi kasus. Diharapkan dengan menggunakan metode ini, data-data yang digunakan akan menjadi sefokus mungkin sehingga pembahasan akan menjadi sistematis dan mendalam. Dari hasil pengolahan data dapat diungkapkan bahwa Pemerintahan Perdana Menteri Ehud Barak menggunakan konsep human security dari sudut pandang national security Negara Israel sehingga keamanan yang dipertahankan di mata mereka bukanlah mengenai keberadaan pengungsi Palestina melainkan para penduduk Israel yang harus dijaga terlebih dahulu. Bahkan ada kekhawatiran jika para pengungsi Palestina diijinkan kembali ke tempat asal mereka akan mengancam keamanan Negara Israell Dari sisi Palestina sendiri, perjuangan terus dilakukan baik oleh pihak Otoritas Palestina maupun dari para pengungsi yang tersebar di seluruh dunia agar haqul audah (hak untuk kembali) dapat mereka dapatkan. Pada intinya, keberadaan pengungsi Palestina ini merupakan sesuatu hai yang sangat perlu mendapat perhatian dunia internasional selama sikap pemerintah Israel dalam memandang permasalahan ini selalu dari sisi kepentingan mereka sendiri.

---

This research was triggered by Israel-Palestine conflict whicb has been lasting for long time and causing so many casualties, especially in Paiestinian side. The casualties can be divided into two main categories: the deads and the refugees. This Paiestinian refugees i s the main focus in this research. The main purpose of this research is to analize how Israeli govemment in Ehud Barak administration behave toward Paiestinian refugees issues on the base of national security and human security. Research methods used in this research is case study. By using this method, the datas are expected to be so as focus as possible that the explanation can be systematic and deep. It can be said that Ehud Barak administration used human security concept from national security of Israel point of view. Hence, security in their view is not about the existence of Paiestinian refugees bot, instead, Israeli people must be guarded as well as possible. Even, there is a anxiety if the Paiestinian refugees are allowed to come back to their home, they will threat Israeli national security! On the Paiestinian side, the struggle still keeps being fought either by Paiestinian Outhority or by the refugees who spread out all over the world in order to get haqul audah (right of return) back. In essence, the existence of Paiestinian refugees is something which needs strong concern from whole world as long as Israeli govemment always look this issue only from its point of view."