Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran perusahaan multinasional (MNC) dalam kebijakan perdagangan Amerika Serikat. Studi tersebut akan fokus pada kebijakan perdagangan AS selama pemerintahan Presiden Donald Trump yang menyebabkan eskalasi Perang Dagang dengan China. Makalah ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang hubungan antara state actor dan MNCs serta proses politik yang terjadi dalam perumusan kebijakan perdagangan internasional AS. Penelitian ini mengimplementasikan teori pendekatan yang berpusat pada masyarakat dalam perdagangan internasional yang dikembangkan oleh Thomas Oatley. Makalah ini akan menggunakan metode kualitatif dengan studi dari salah satu MNC Amerika Serikat, Apple. Melalui analisis yang dilakukan, peneliti akan memetakan pemenang dan pecundang dari kebijakan tarif sebagai salah satu instrumen kebijakan perdagangan AS yang digunakan untuk membatasi impor produk China yang dikeluarkan oleh Presiden Trump. Peneliti juga akan fokus untuk mengidentifikasi hubungan antara aktor negara dan MNC, serta kepentingan Amerika Serikat dan China dalam masalah Perang Dagang ini.

---

This paper aims to analyze the role of multinational companies (MNCs) in United States trade policy. The study will focus on US trade policies during President Donald Trump's administration that led to the escalation of the Trade War with China. This paper is expected to provide an overview of the relationship between state actors and MNCs as well as the political processes that occur in the formulation of US international trade policy. This study implements the theory of a community-centered approach to international trade developed by Thomas Oatley. This paper will use a qualitative method with a study from one of the United States MNCs, Apple. Through the analysis conducted, researchers will map the winners and losers of the tariff policy as one of the US trade policy instruments used to limit imports of Chinese products issued by President Trump. Researchers will also focus on identifying the relationship between state actors and MNCs, as well as the interests of the United States and China in this Trade War issue."

"Skripsi ini membahas mengenai alasan ekonomi politik yang mendorong Amerika Serikat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam North American Free Trade Agreement (NAFTA) meskipun terus mengalami peningkatan defisit perdagangan dengan Meksiko, salah satu anggota NAFTA. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih dalam mengenai subyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski mengalami peningkatan defisit perdagangan dengan Meksiko, keikutsertaan Amerika Serikat dalam NAFTA dapat membantu Amerika Serikat untuk mencapai kepentingan ekonomi politiknya. Kepentingan ini terkait dengan upaya liberalisasi ekonomi agar dapat semakin kompetitif di dalam perekonomian internasional yang semakin ketat akibat globalisasi. Secara spesifik, upaya ini dilakukan oleh Amerika Serikat dengan meningkatkan relasi perdagangan dan investasinya dengan Meksiko sehingga dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki Meksiko.

---

The focus of this research is to analyze the political economic reasons which motivated the United States to maintain its membership in North American Free Trade Agreement (NAFTA), even though it suffered a rising trade deficit with Mexico, which is also a member of NAFTA. This research used a qualitative method which aimed to give a proper explanation regarding the research subject. Furthermore, this research found that even its trade deficit with Mexico increased continually, the United States participation in NAFTA can contribute to achieve its political economic interests. US interests related to economic liberalization effort, in order to be more competitive in international economy as a result of globalization. In particular, US intensified its trade and investment relations with Mexico so that it could take full advantage of Mexico's resources."

"Penelitian ini membahas tentang sikap presiden Moon Jae-In dalam penempatan THAAD (Terminal High Altitude Area Defense atau.). THAAD adalah sistem pertahanan terhadap rudal jarak pendek dan jarak menengah. Pada bulan Februari tahun 2016, Korea Selatan dan Amerika Serikat mencapai kesepakatan mengenai rencana penempatan THAAD di Korea Selatan. Dalam proses mencapai kesepakatan ini, Korea Selatan menghadapi pertimbangan yang rumit yang bersifat internal (meningkatkan keamanan nasional) dan eksternal (kemungkinan muncul penolakan dari Tiongkok dan Rusia). Terlebih lagi di tengah proses pelaksanaan penempatan THAAD terjadi pergantian pemerintahan dari Park Geun-Hee ke Moon Jae-In. Tiongkok menggunakan beberapa media resmi maupun tidak resmi untuk menekan Korea Selatan selama masa pemerintahan Park Geun-Hee. Permasalahan ini terus bergulir hingga pemerintahan berganti ke Moon Jae-In, namun pada akhirnya permasalahan THAAD dapat diselesaikan. Latar belakang ini merumuskan pertanyaan penelitian, yaitu faktor apa yang melatarbelakangi sikap Moon Jae-In terkait dengan penempatan THAAD? Dengan menerapkan metode deskriptif-analisis, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang yang mendorong Moon Jae-In untuk menyelesaikan konflik terkait penempatan THAAD. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat faktor politik, ekonomi, dan sosial yang mendorong terjadinya perubahan terkait konflik penempatan THAAD di masa pemerintahan Moon Jae-In.

---

This research discusses the attitude of President Moon Jae-In in THAAD placement. THAAD is a defense system against short and medium-range missiles. In February 2016, South Korea and the United States reached an agreement on the plan to deploy Terminal High Altitude Area Defense or THAAD in South Korea. In the process of reaching this agreement, South Korea faces complex considerations that are both internal (increasing national security) and external (possible resistance from China and Russia). Moreover, in the middle of the process of implementing THAAD placement, there was a change of government from Park Geun-Hee to Moon Jae-In. China used several official and unofficial media to pressure South Korea during Park Geun-Hee's reign. This problem continued until the government changed to Moon Jae-In, but in the end the THAAD problem was resolved. This background formulates the research question, namely what factors are behind Moon Jae-In's attitude regarding THAAD placement? By applying the descriptive-analysis method with data sources in the form of online media, this study aims to explain the background that drives Moon Jae-In to resolve conflicts related to THAAD placement. The results of the analysis show that there are political, economic, and social factors that drive changes related to the conflict over the placement of THAAD during the reign of Moon Jae-In."

"Penelitian ini membahas tentang sikap presiden Moon Jae-In dalam penempatan THAAD (Terminal High Altitude Area Defense atau.). THAAD adalah sistem pertahanan terhadap rudal jarak pendek dan jarak menengah. Pada bulan Februari tahun 2016, Korea Selatan dan Amerika Serikat mencapai kesepakatan mengenai rencana penempatan THAAD di Korea Selatan. Dalam proses mencapai kesepakatan ini, Korea Selatan menghadapi pertimbangan yang rumit yang bersifat internal (meningkatkan keamanan nasional) dan eksternal (kemungkinan muncul penolakan dari Tiongkok dan Rusia). Terlebih lagi di tengah proses pelaksanaan penempatan THAAD terjadi pergantian pemerintahan dari Park Geun-Hee ke Moon Jae-In. Tiongkok menggunakan beberapa media resmi maupun tidak resmi untuk menekan Korea Selatan selama masa pemerintahan Park Geun-Hee. Permasalahan ini terus bergulir hingga pemerintahan berganti ke Moon Jae-In, namun pada akhirnya permasalahan THAAD dapat diselesaikan. Latar belakang ini merumuskan pertanyaan penelitian, yaitu faktor apa yang melatarbelakangi sikap Moon Jae-In terkait dengan penempatan THAAD? Dengan menerapkan metode deskriptif-analisis, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang yang mendorong Moon Jae-In untuk menyelesaikan konflik terkait penempatan THAAD. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat faktor politik, ekonomi, dan sosial yang mendorong terjadinya perubahan terkait konflik penempatan THAAD di masa pemerintahan Moon Jae-In.

---

This research discusses the attitude of President Moon Jae-In in THAAD placement. THAAD is a defense system against short and medium-range missiles. In February 2016, South Korea and the United States reached an agreement on the plan to deploy Terminal High Altitude Area Defense or THAAD in South Korea. In the process of reaching this agreement, South Korea faces complex considerations that are both internal (increasing national security) and external (possible resistance from China and Russia). Moreover, in the middle of the process of implementing THAAD placement, there was a change of government from Park Geun-Hee to Moon Jae-In. China used several official and unofficial media to pressure South Korea during Park Geun-Hee's reign. This problem continued until the government changed to Moon Jae-In, but in the end the THAAD problem was resolved. This background formulates the research question, namely what factors are behind Moon Jae-In's attitude regarding THAAD placement? By applying the descriptive-analysis method with data sources in the form of online media, this study aims to explain the background that drives Moon Jae-In to resolve conflicts related to THAAD placement. The results of the analysis show that there are political, economic, and social factors that drive changes related to the conflict over the placement of THAAD during the reign of Moon Jae-In."

"Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan teknologi produksi antara Amerika Serikat (AS) dan Indonesia, khususnya untuk mengestimasi intensitas faktor produksi pada perdagangan bilateral kedua negara berdasarkan persyaratan Leamer (1980). Model penelitian mengacu pada definisi konten faktor perdagangan dari Trefler & Zhu (2010) berdasarkan data World Input-Output Database (WIOD) yang diuji dengan asumsi teknologi sama dan pada saat teknologi berbeda. Dalam konten faktor perdagangan bilateral, upah pekerja AS 16 kali upah pekerja Indonesia, namun secara total, rata-rata akses modal tenaga kerja AS 23 kali rata-rata akses modal tenaga kerja Indonesia dan nilai tambah dari tenaga kerja di AS 35 kali lebih tinggi dibanding di Indonesia. Dengan memperhitungkan produktivitas faktor produksi berdasarkan nilai tambah tersebut, ternyata Indonesia padat modal dan AS padat karya; dan disimpulkan juga bahwa teknologi produksi yang digunakan di AS berbeda dengan di Indonesia. Selama 2000-2009, sebagian besar, yaitu sekitar 84,57% dari 35 sektor produksi yang diamati adalah padat modal. Untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, penelitian ini merekomendasikan agar modal dan teknologi yang baru diprioritaskan ke sektor-sektor yang masih rendah produktivitasnya seperti sektor pertanian sehingga pada gilirannya akan menambah volume dan nilai tambah ekspor Indonesia."