Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perumahan mempunyai fungsi dan peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Salah satu usaha pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat dilakukan melalui peningkatan pembangunan perumahan dan pengembangan permukiman.Pembangunan perumahan pelaksanaannya melalui proses yang panjang dan melibatkan berbagai instansi. Sering terjadi kesemrawutan dalam proses pelaksanaan pembangunannya dan banyak keluhan penghuni atas kurang baiknya penyediaan prasarana di lingkungan perumahannya masing-masing.Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi serta faktor-faktor apa yang menghambat dalam pelaksanaan koordinasi tersebut. untuk dapat menggambarkan koordinasi tersebut, disamping mendalami dan mempelajari bahan-bahan tulisan yang bersangkutan dengan pembangunan perumahan, maka diadakan penelitian di lapangan dimana para individu dari instansi yang terkait dalam koordinasi pelaksanaan pembangunan perumahan tersebut dijadikan nara sumber dalam penelitian ini dengan menggunakan tehnik wawancara yang mendalam.Koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan sangat diperlukan karena pembangunan perumahan melibatkan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta. Mekanisme koordinasi yang baik dapat dicapai melalui kepemimpinan yang tepat dan terjalinnya komunikasi yang efektif serta kesesuaian pendapat antara semua pihak dengan terwujudnya kesepakatan diantara pihak-pihak yang terkait.Dari basil penelitian dapat dikemukakan bahwa koordinasi pelaksanaan pembangunan perumahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi masih dihadapkan pada hambatan-hambatan. Hambatan tersebut terjadi karena instansi-instansi terkait yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan perumahan kurang menyadani arti pentingnya koordinasi. Bahwa Koordinasi berdasarkan pengamatan harus diusahakan bukan hanya dibiarkan berjalan dengan sendirinya walaupun sudah ada dasar hukumnya. Dari segi kepemimpinan Bappeda sebagai koordinator kurang memotivasi instansi yang terkait yang terlibat dalam koordinasi pembangunan perumahan. Dari segi komunikasi hambatan disebabkan karena kekurang lengkapan informasi yang diberikan oleh instansi yang satu kepada instansi yang lain. Dari segi kesepakatan, kesepakatan antara instansi yang terkait masih rendah. Hal ini menyebabkan masing-masing instansi cenderung berjalan sendiri sendiri dalam melakukan tugasnya.Untuk itu disarankan antara lain koordinator harus lebih aktif dan memiliki inisiatif untuk memotivasi dan menumbuhkan kesadaran diantara instansi terkait bahwa keberhasilan pembangunan perumahan tergantung dari kerjasama semua instansi yang terkait. Disamping itu Bank Tabungan Negara atau bank pemberi kredit yang lain sebaiknya dilibatkan secara aktif dalam koordinasi pembangunan perumahan sebagai anggota Tim Koordinasi."

"Koordinasi Pengadaan Tanah untuk Perusahaan Pembangunan Perumahan sangat penting diwujudkan efektifitasnya, oleh karena bila koodinasi itu tidak efektif, maka dapat mengakibatkan adanya keresahan sosial bahkan konflik yang berkepanjangan serta menghambat laju pembangunan di Propinsi Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Tangerang.Berdasarkan pada Keppres 55 Tahun 1993 bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum, diusahakan dengan cara seimbang dan ditempuh dengan cara musyawarah langsung dengan para pemegang hak atas tanah.Namun masalah yang dihadapi oleh para developer di Daerah Tingkat II Kabupaten Tangerang Jawa Barat ternyata dari 27.263,8463 Ha tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan perumahan, realisasinya yang dicapai hanya 59,32% dari luas tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurang efektifnya koordinasi panitia pengadaan tanah.Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang akan diuji adalah besarnya nilai ganti rugi pemegang hak atas tanah, motivasi penjual, kesadaran hukum penjual, ganti rugi oleh developer, motivasi developer, kesadaran hukum developer, kesatuan tindakan personal panitia, penetapan nilai ganti rugi oleh pemerintah, keteraturan tugas-tugas personalia, motivasi personal panitia, pengawasan dan komunikasi, berpengaruh terhadap efektivitas koordinasi panitia pengadaan tanah.Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan 77 sampel responden di lapangan dan temuan dianalisis dengan model regresi linier berganda melalui pendekatan "management science and ranking statistical weighting".Dari temuan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :(1) Hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa besarnya ganti rugi, motivasi dan kesadaran hukum pemegang hak atas tanah, ganti rugi, motivasi dan kesadaran hukum developer, kesatuan tindakan, penetapan ganti rugi panitia, motivasi panitia, pengawasan dan komunikasi, berpengaruh nyata terhadap efektivitas koordinasi pengadaan tanah di Kabupaten Tangerang, ternyata dapat diterima setelah diuji secara statistik.(2) Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap efektivitas koordinasi panitia pengadaan tanah di Kabupaten Tangerang adalah peningkatan nilai ganti rugi oleh developer yang didukung oleh kesadaran hukum yang dimiliki oleh para pemegang hak atas tanah."

"ABSTRAKDalam sistem perencanaan Pembangunan Nasional, Bappeda Tingkat II merupakan badan staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati kepala derah Tingkat II Badan tersebut mempunyai tugas membantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II dalam menentukan kebijaksanaan, evaluasi, monitoring pembangunan dan melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di daerah dengan mengusahakan keterpaduan antara rencana nasional dan daerah. Salah sate fungsi dari tugas pokok tersebut adalah menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan dan Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Repelita Daerah. Dalam menyusun program tahunan, khususnya program sosial tahunan kemampuan adnninistratif Bappeda Tingkat II Kabupaten Bandung, yang dijadikan sebagai studi kasus termasuk dalam kategori rendah. Sebab, cara merumuskan program/proyek sosiaal tahunan dan hasilnya belum mencerrminkan asumsi dasar, prinsip dan ciri ciri perencanaan sosial. Hal ini ditunjukan oleh program/proyek sosial tahunan yang dirumuskan masih bersifat penyediaan fasilitas pelayanan. Belum melihat aspek manusia sebagai pusat dan potensi pembangunan. Pendekatan dalam merunniskan program/proyek masm cenderung dari atas sehingga belum menampung aspirasi masyarakat bawah. Hasil yang dicapai oleh Bappeda Tingkat II Kabupaten Bandung seperti tersebut di atas, temyata dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan ekstemal organisasi Bappeda Tingkat II Faktor internal yang mempengaruhi adalah struktur organisasi, sistem informasi manajemen, fasilitas partisipasi dan fasditas interaksi dengan lingkungan. Faktor tersebut belum berfungsi secara maksimal dalam merumuskan program-program sosial tahunan. Faktor eksternal yang mempengaruhi hasil kerja Bappeda Tingkat II adalah kedudukan Bappeda Tingkat II dalam sistem perencanaan nasional "

"ABSTRAKTujuan penelitian thesis yang beriudul "Pembangunan Pertanian Dalam Menunjang Ketahanan Daerah - Studi Kasus : Usahatani di Kahupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan" adalah untuk menentukan keterkaitan pembangunan pertanian dengan kondisi Ketahanan Nasional di daerah berdasarkan pendekatan Kesejahteraan dan Keamanan dari aspek Astagatra Penelitian dilakukan dengan penelitian lapangan, studi kepustakaan dan sumber informasi lainnya. Data dianalisis secara tabulasi dan deskriptif. Keadaan dan kondisi pertanian yang umumnya ditangani oleh masyarakat pedesaan merupakan cermin kemakmuran. Sebagai hasil interaksi faktor lingkungan dan sosial budaya di Timor Tengah Selalan telah berkembang bermacam-macam pola usahatani, yang secara keseluruhan cenderung berpola usahatani campuran. Petani dominan menanam tanaman pangan seluas-luasnya terutama jagung dan ubi kayu serta beternak, terulama sapi dan babi. Luas lahan usahatani rata-rata 2,15 ha per keluarga tani dan kemampuan mengolah tanah rata-rata 1,25 ha per musim tanam. Kecukupan pemenuhan konsumsi pangan menunjukkan bahwa ketahanan pangan para petani cukup memadai, yaitu jagung 306,106 kg setara beras per kapita per tahun dan ubi kayu 102 kg setara beras per kapita per tahun. Kecukupan pangan itu didukung oleh adanya tradisi diversifikasi dalam pola konsumsi pangan. Demikian pula kriteria kesejahteraan petani menurut Sajogyo (1976) menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani Timor Tengah Selatan tergolong dalam kategori cukup, yaitu Rp. 5.941.800 per tahun per keluarga tani atau setara dengan 990,3 kg beras per kapita per tahun. Dengan demikian, kondisi sosial ekonomi petani memberikan andil dalam menunjang Ketahanan Nasional di daerah. Karena kuatnya perekonomian masyarakat desa yang bersumber dari pengelolaan usahatani dapat mendukung terbentuknya ketangguhan kondisi Ketahanan Daerah dan Ketahanan Nasional."

"Penelitian tentang Evaluasi Koordinasi Pemedntah Daerah Dengan Instansi Vertikal di Kabupaten Daerah Tingkat II Badto Selatan ini mengambil lokasi di Kabupaten Barito Selatan yang merupakan salah satu dari 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang di Propinsi Kalimantan Tengah, dengan luas wilayah 12-664 Km? Banyaknya program pembangunan yang diarahkan ke perdesaan yang melibatkan banyak pihak (Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah dan Masyarakat), sehingga kerjasama melalui koordinasi merupakan salah satu masalah dalam implementasi kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Barito Selatan. Dalam rangka memacu pembangunan daerah, maka Pemerintah Kabupatcn Barito Selatan periode tahun 1996 s/d 2001 mencanangkan kebijal-can pembangunan dacrah yang tcrtuang dalam Panca Program Daerah Kabupaten Barito Selatan.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan koordinasi yang telah dilaksanakan dalam implementasi kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Badto Selatan dan menganalisis falctor-fakzor apa saja yang mempengamhi koordinasi tersebut.Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan dimcnsi-dimensi kegiatan koordinasi, yaitu ketentuan formal koordinasi (hak, wewenang, tanggungiawab koordinasi), koordinaéi yang dilakukan pada awal kegiatan, penetapan sasaran atau tujuan bersama (kesepakatan terhadap kegiatan, loka.si,jadwa.1 dan pembiayaan), kesadaran masing-masing pihak dalam melakukan koordinasi, komitmen terhadap kesepakatan (sinkronisasi kegiatan melalui Iaporan, keterangan tertulis dan Iisan), serta hambatan-harnbatan dalam berkoordinasi.Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatii dimana metode ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptitj bempa kata tenulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan langsung di Iokasi penelitian dan mengadakan wawancara tidak terstmktur dan mendalam untuk memperoleh data-data mengenai koordinasi Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal di Kabupaten Daerah Tingkat H Barito Selatan, sehingga tujuan untuk mendeskripsikan dan mcnganalisa faktor-faktor yang menjadi penghambat koordinasi tersebut dapat dipaparkan.Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan bahwa koordinasi dalam implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan belum dapat bcrjalan secara optimal. Hal ini teljadi karena tgrdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu kurang memadainya wewenang Kepala Daerah selaku koordinator pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah, kurang memadainya prasarana, sarana transportasi dan kurang memadainya sarana komunjkasi, serta belum tersedianya data yang baik sebagai bahan pendukung kcgiatan koordinasi.Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, akan lebih balk apabila penyelenggaraan Pemerintahan di _daerah dan ulusan-unxsan Pemerintah Daerah yang menjadi wewenangnya diatur oleh daerah itu sendiri, terutama daerah Kabupaten dan Kota. Dengan demikian, setidaknya persoalan koordinasi dengan Tnstansi Vertikal khususnya, menjadi tanggungjawab Kepala Daerah. Demjkian pula halnya dengan pertanggungjawaban scluruh Instansi atau Unit Organisasi pemerintah di daerah, hanya pada Kepala Daerah_ Faktor-faktor lain yang menjadi masalah dalam pelaksanaan koordinasi di daerah, perlu sekali mendapat perhatian prioritas dari Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam arti perlu mendapat peningkatan melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemeliharaan, schingga dcngan mcmbaiknya faktor-faktor' tersebut akan mertdukung pencapaian optimalisasi pelaksanaan koordinasi.

---

Abstract

The research location of Evaluation Coordination Of Local Government With Vertical Instance ln Regency Of Barito Selatan was took at Barito Selaton Regency. The Regency of Barilo Selatan is the one from _/ive regency which area in Kalimantan Tengah Province, with territory wide is I 2. 66 4 square meters.

A few of development program that direct to rural commzmigi are involved many institution, such as government institution, non government orgzmization, and community institution. its means the cooperation with used coordination was became a problem in policy implementation of local development program in Barito Selatan Regency. lb accelerate local development, the regency government of Barito Selatan period 1996-2001 has proclaimed a local development policy that poured fourth in Five Regional Program of Barito Selatan Regency (Panca Program Daerah Barito Selatarn.

The aims of this research is to describes the activity of coordination ehich has been carried out in the frame of to implementation of local development program of Barito Selatan Regency and to analyze a few factor that iryluence the activity of coordination.

The answer all the question of thus research, the researcher was used such coordination activity dimension as a formal coordination regulation, such like right, authority, and coordination liability. lt conaiictea' with the initial stage, like activity, location, schedule, andjinance. Awareness of each units to carried out coordination, comitmen on agreement such as shyncroriyze acrivigr by using a report, writen and oral information, is a must. Also such of obstacle in coordination that should be applied are completchr write in this research.

This research was used qualitative research method I I is because qualitative research method is constitute a research procedure that produce descriptive data, is it dirct or indirect from iry?orrnan. ln this research, the researcher carried out direct observation in research location and also carried out unstructrir and dept interview to obtain such of data that used to answer all question.

The yield of this research are show that coordination of local government with vertical instance in Barito Selatan Regency was not good and optimal in implementation. It was because, there were a few factor that influence, such like the authority Q/? distric head as a government operation and local development program coordinator is mild The tool and in_n'astr1ictur and the means of community and transportation is also mild Data to proponent wordination activigr is also unavailable.

In the frame of realization of regional authority, it will be mitch better- d government implementation in territory and all of matter of local government are arrange by the territory it self espccialhr regency and town. tts means alt of coordination problem that related with vertical instance are become district head responsibiligr and it is also with the responsibiligr all of instance in each territory.

Beside that, another factor such like means and irmusrritctiir that related with coordination activity are need to increase and getting a priority attention from the central government and local government. At least U' all factors that related with coordination activity are become better, it will iryhience to e_/Yective coordination activity achie vernenl."

"ABSTRAKWilayah Indonesia menurut pasal 18 UUD 45 dibagi atas wilayah besar dan kecil, dimana bentuk dan susunan pemerintahannya diatur berdasarkan Undang-Undang yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 74 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 79. Desa adalah merupakan suatu kesatuan wilayah terendah yang merupakan masyarakat hukum, mempunyai pemerintahan dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 79. Kebijaksanaan pelaksanaan Pembangunan Nasional didasarkan pada TRILOGI PEMBANGUNAN NASIONAL, di mana urutan pertamanya adalah pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Karena sebahagian besar penduduk Indonesia tinggal di pedesaan sehingga wajarlah bila masalah pedesaan menjadi salah satu topik yang menarik untuk di kaji dalam pembahasan masalah Pembangunan Nasional di Indonesia. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Partisipasi Masyarakat Desa·Jetis dalarn Pembangunan Desanya. Partisipasi rnasyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan adalah merupakan tanggung jawab penting dalam pembangunan, dan menjadi tanggung jawab pemerintahan desa untuk menumbuhkan dan meningkatkannya. Dalam pelaksanaan pembangunan Desa di desa Jetis Kecamatan Ambarawa, Daerah Tingkat II Kabupaten Semarang Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah, peranserta masyarakatnya terlihat sangat menonjol. Peranserta masyarakat Jetis yang menonjol ini, menggugah keingintahuan penulis untuk mengetahui faktor-faktor yang mernpengaruhi partisipasi atau peranserta masyarakat desa Jetis tersebut. Dalam rangka memenuhi keingintahuan tersebut, berdasarkan teori-teori dan literatur yang dapat penulis baca, penulis mencoba mengideptifisir faktor-faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat desa Jetis yaitu faktor yang ada dalam masyarakat itu sendiri (Status Sosial Ekonomi) Administrasi Pemerintah desa Jetis (kepemimpinan desa Jetis pemerintahan desa Jetis dan Administrasi pelayanan) dan faktor-faktor proyek yang dilaksanakan (manfaat proyek dan letak proyek). Pengumpulan bahan-bahan penulisan ini dilaksanakan melalui : Wawancara berstruktur dengan Responden sebanyak 100 orang yang ditarik secara random. Wawancara mendalam dengan Kepala Desa Jetis Seksi Penerangan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa GLKMD) dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Dari berbagai informasi yang terkumpul tersebut penulis membuat suatu kajian atau pembahasan atas pembangunan yang dilaksanakan, partisipasi dan faktor yang mempengaruhinya, yang dirangkum dalam empat bab penulisan, dimana hasilnya adalah bahwa partisipasi yang ada dipengaruhi oleh. Status Sosial Ekonomi (SSE) masyarakat. Administrasi Desa dan Proyek Pembangunan yang dilaksanakan."