Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meskipun lingkungan internasional relatif damai dengan berakhirnya Perang Dingin yang ditandai dengan runtuhnya negara komunis terbesar dunia yaitu Uni Soviet, konflik di Semenanjung Korea tidak turut mereda bahkan cenderung meningkat, dimana terjadi persaingan dalam peningkatan dan pengembangan kekuatan militer baik senjata konvensional maupun senjata nuklir diantara kedua Korea. Hal ini sangat menganggu stabilitas keamanan kawasan Asia Pasifik, dan bagaimana peran serta kebijakan luar negeri Amerika Serikat sebagai negara super power yang mempunyai kepentingan di kawasan tersebut, bersikap dan bertindak dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Semenanjung Korea.Politik luar negeri mengandung tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Oleh Cecil V. Crabb, Jr. dinyatakan bahwa politik luar negeri merupakan sintesa dari tujuan (kepentingan nasional} dan sarana (kemampuan) dari suatu negara. Jadi dalam politik luar negeri terdapat dua elemen, yaitu tujuan-tujuan nasional (national objectives) yang hendak dicapai dan sarana-sarana (means) untuk mencapainya.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah riset kepustakaan (library research) atau studi dokumen dengan menggunakan data - data sekunder dalam berbagai bentuk. Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa setelah runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin, hubungan militer bilateral Amerika Serikat - Korea Selatan tetap dipertahankan karena hubungan ini tidak dapat dipisahkan dari konteks hubungan Korea Selatan dengan Korea Utara. Kehadiran militer Amerika Serikat di Semenanjung Korea adalah untuk menghadapi ancaman, khususnya ancaman nuklir dari Korea Utara. Dan dalam rangka mempertahankan stabilitas dan keamanan di Semenanjung Korea, Amerika Serikat bersama beberapa negara sekutunya (Jepang dan Korea Selatan) bertekad melanjutkan upaya mencari jalan keluar guna mengurangi ketegangan kawasan dan mempertahankan kesiap siagaan. Pemerintahan Bill Clinton pada saat itu mengarahkan kebijakannya pada tiga tujuan utama di Semenanjung Korea, yaitu menerapkan perjanjian Agreed Framework sebagai hasil Perjanjian Jenewa 1994, mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea melalui berbagai dialog Inter-korea, dan memperbanyak kontak dengan Korea Utara guna meningkatkan stabilitas dan keamanan."

"Masalah kebangkitan kembali militerisme Jepang telah menjadi topik pembicaraan hangat sejak akhir 1970-an. Pembicaraan ini makin menarik mengingat Jepang adalah satu-satunya negara yang mencantumkan klausal anti-militer dalam konstitusinya, serta merupakan negara berkekuatan ekonomi besar yang merasa masih perlu berlindung pada Amerika Serikat sebagai bentuk interdependensi Jepang. Padahal, Jepang merupakan sebuah kekuatan dunia. Tindakannya tidak hanya mempengaruhi negara-negara tetangga, tetapi juga seluruh dunia. Sering dikatakan bahwa Jepang tidak pernah menyatakan secara jelas pemikirannya atau tujuan-tujuan strategis diplomasinya, sehingga tampak "tak berwajah" dan "buram". Termasuk dalam hal strategi pengembangan pertahanan dan keamanannya. Kontak antara rakyat dari berbagai bangsa merupakan hal biasa di dunia dewasa ini, dan media dunia menyiarkan perkembangan dinamika internasional secara serempak. Tuntutan eksternal dan internal merupakan faktor yang mempengaruhi negara untuk menentukan politik adaptasi yang diterapkannya dalam hal kebijakan luar negerinya, termasuk bidang pertahanan. Penelitian ini membahas tentang factor-faktor transformasi di Jepang sengai bentuk politik adaptasi Jepang terhadap perubahan keamanan internasional dan juga respon negara-negara Asia Tenggara terhadap perubahan-perubahan kebijakan Jepang di bidang pertahanan.

---

The arising of Japan"s military has become a main topic since the end of 1970. The topic becomes more interesting since Japan is the only country that put anti-military article in its constitution and a strong country in economy but still under protection of US in its security affairs that shows its interdependency. In fact, Japan is a world power. Its behaviors do not only influence neighboring countries, but also the world. Often says that Japan never declares explicitly the thoughts or the aim of its strategic diplomacy, so Japan looks "has no face" and "not clear". The strategy of defense and security development is included in it. Contact between people around the world is common nowadays, and media of the world give report about international dynamic development suddenly. External and internal demands are the factors that influence the country to determine the politic of adaptation implied in their foreign policy, including defense sector. This research discusses about the factors of transformation in Japan as its political adaptation towards international security changes and also the response of Southeast Asia countries towards Japan"s policy changes in defense affairs."

"Perang Korea 1950-1953 menyebabkan kekacauan di Korea Selatan baik dari segi politik, ekonomi, maupun sosial. Selain masyarakat Korea Selatan pada umumnya, anak-anak merupakan korban yang paling menderita akibat perang. Tidak sedikit anak-anak yang terlantar di jalanan dengan keadaan yang memprihatinkan. Mereka kelaparan dan kedinginan, serta luka di tubuhnya. Bahkan, di antara mereka tidak sedikit yang akhirnya meregang nyawa. Dalam kondisi seperti itu, militer Amerika Serikat memberikan berbagai macam bantuan kepada masyarakat Korea Selatan, tidak terkecuali khusus bagi anak-anak yang menjadi korban perang. Kontribusi tersebut didukung oleh PBB, para misionaris Amerika, chaplain atau tentara pastor, berbagai macam organisasi Kristen di Amerika, serta pemerintah Korea Selatan. Sehubungan dengan hal itu, penelitian ini akan membahas peran kaum militer Amerika Serikat terhadap anak-anak Korea Selatan dalam Perang Korea. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan menggunakan dokumen digital sebagai sumber data primer. Hasil dari penelitian ini adalah bantuan militer Amerika Serikat terhadap anak-anak Korea Selatan dalam masa Perang Korea bersifat kemanusiaan dan difokuskan pada penyembuhan trauma fisik dan psikis yang diwujudkan dengan upaya evakuasi, pengelolaan bantuan untuk panti asuhan, serta dukungan moral.

---

The 1950-1953 Korean War caused chaos in South Korea in terms of political, economic and social aspects. Apart from South Korean society in general, children were the victims who suffered the most from the war. Thousands of children were displaced on the streets with a state of concern. They were starving and cold with wounds on their bodies. In fact, lots of them ended up dying. In such conditions, the US Armed Forces provided various kinds of assistances to the people of South Korea, especially to the children who were also the victims of the war. The contribution was supported by United Nations, American missionaries, chaplains, various Christian organizations in America, and South Korean government. In this connection, this research will discuss the role of the United States Armed Forces towards South Korean children in the Korean War. The method used in this study is the historical method with digital documents as the primary data source. The results of this study explain that the aid rendered by the United States Armed Forces towards South Korean children, victims of the Korean War, was a humanitarian aid that was focused on the childrens physical and psychological trauma healing. They rescued and cared for the children, contributed to help the orphanages, and showered the children with moral supports."

"ABSTRAKSejak pembentukan negara Republik Rakyat Cina (1949), kebijakan Cina terhadap Korea sangat dipengaruhi oleh pertimbangan keamanan. Cina memandang Korea Utara sebagai wilayah penyangga antara dirinya dengan kekuatan-kekuatan lain, seperti: Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan dan Uni Soviet. Dalam masa Mao Zedong, kebijakan luar negeri Cina di Semenanjung Korea dipusatkan pada Korea Utara dan tidak menjalin hubungan dengan Korea Selatan. Berdasarkan politik dan ideologi, Cina memihak Korea Utara menentang Korea Selatan yang didukung Amerika Serikat dan Jepang. Berbeda dengan Mao, di bawah pimpinan Deng Xiaoping, Cina menjalin hubungan ekonomi secara informal dengan Korea Selatan pada tahun 1980-an. Selanjutnya dalam era pasca-Perang Dingin, tepatnya pada tanggal 24 Agustus 1992, Beijing menormalisasi hubungan diplomatik dengan Seoul. Namun, hal ini bukan berarti bahwa Cina meninggalkan Korea Utara. Beijing tampak berusaha memelihara hubungan baik dengan Pyongyang. Dengan menggunakan pendekatan keterkaitan antara faktor-faktor internal dan eksternal yang dikemukakan Samuel S. Kim, skripsi ini berusaha menjelaskan pelaksanaan kebijakan luar negeri Cina di Semenanjung Korea dalam era pasca- Perang Dingin (1989-1994), termasuk sikap Cina terhadap tiga isu penting di kawasan itu, yakni: nuklir Korea Utara, unifikasi Korea, dan masa depan Korea Utara. Ada beberapa faktor internal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Cina di Semenanjung Korea, yaitu: kepemimpinan dan elite; kepentingan ekonomi; serta kepentingan politik dan keamanan. Sedangkan faktor-faktor eksternal utama yang mempengaruhi kebijakan Cina tersebut ialah normalisasi hubungan Cina-Soviet, serta jatuhnya rezim-rezim komunis di Eropa Timur dan runtuhnya Uni Soviet (berakhirnya Perang Dingin); serta hubungan Cina dan Amerika Serikat. Pembahasan permasalahan juga dikaitkan dengan tulisan Kenneth Lieberthal, A. Doak Bamett, Hans J. Morgenthau, Susan Shirk, dan William T. Tow."

"Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menggambarkan kegiatan diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia terhadap Korea Selatan selama kurun waktu empat tahun atau secara spesifik pada periode 2006 hingga 2009. Penggambaran kegiatan diplomasi pertahanan tersebut dianalisis melalui pendekatan konsep diplomasi pertahanan yang mengembangkan tiga karakter utama, yaitu defense diplomacy for confidence building measure, defense diplomacy for defense capability dan defense diplomacy for defense industry.Penelitian ini dilakukan dengan menyajikan data mengenai kegiatan diplomasi pertahanan Indonesia terhadap Korea Selatan dan mengelompokkannya ke dalam tiga konsep diplomasi pertahanan di atas. Penelitian ini telah membuktikan bahwa kegiatan diplomasi pertahanan Indonesia terhadap Korea Selatan semakin mempererat hubungan pertahanan kedua negara terutama setelah ditandatanganinya Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century.

---

The aim of this thesis is describing Indonesia defense diplomacy activities towards South Korea within four years, especially in 2006 until 2009 period. The defense diplomacy description analyzed by defense diplomacy concept which is developing three main characteristics such as defense diplomacy for confidence building measure, defense diplomacy for defense capability and defense diplomacy for defense industry.This thesis conducted by serving data that contain Indonesia defense diplomacy activities towards South Korea and classifying them to the defense diplomacy concept above. This thesis proves, that the activities of Indonesia defense diplomacy towards South Korea, has tighten the relationship of both of the two countries especially after the signing of the Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century."