Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam era globalisasi peranan jasa telekomunikasi khususnya telepon rnemegang peranan penting dalam memberikan keraudahan berkomunika-si dengan mitra usaha maupun keluarga yang berjauhan lokasi tempat tinggalnya,Pada saat ini kebutuhan akan jasa telepon dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan raeningkatnya pendapatan masyarakat perkapita.Pada bagian lain, dengan meningkatnya kebutuhan jasa telepon berdarnpak terhadap tuntutan pelanggan yang semakin tinggi atas pelayanan perbaikan gangguan baik dari segi waktu maupun mutu perbaikan.Untuk mengantisipasi tuntutan pelayanan perbaikan gangguan di Kandatel Bandung, yang selama ini menurut pendapat pelanggan kurang memuaskan( Penelitian PT. Telkom dan Unpad 1994 ) perlu adanya penanganan yang baik.Dalam penelitian populasi diambil semua personil yang terkait dengan perbaikan gangguan telepon di 5 area pelayanan. Jumlah sample 148 dengan tirigkat kesalahan 5 %, teknik pengumpulan data melalui wawanca-ra. Adapun teknis analisis data menggunakan quality control.Upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan pelayanan perbaikan gangguan telepon secara strategis antara lain :a). Seluruh jajaran Kandatel Bandung mulai dari tingkat pimpinan hingga pelaksana harus memiliki komitmen dan persepsi yang sama dalam meningkatkan pelayanan perbaikan gangguan.b). Perlu pembenahan front room dan back room dari sarana kerja, organisasi dan metode kerja.c). Perlu adanya perubanan budaya perusabaan dan peningkatan sumber daya manusia.d). Adanya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab secara jelas."

"Jasa telekomunikasi sangat diperlukan dalam rangka mendukung pertumbuhan dunia usaha untuk memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas (Trade Liberalization) dengan beraneka ragam barang dan jasa. Jumlah penduduk Indonesia kurang lebih 200.000.000 (dua ratus juta) jiwa dan termasuk sebagai Negara sedang berkembang, yang kebanyakan penduduknya belum mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas, terutama yang berkaitan dengan hukum di bidang jasa telekomunikasi dan perlindungan konsumen. The UN Guidelines for Consumer Protection melalui Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa No.A/RES/39/248 tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen yang mengandung pemahaman umum dan luas mengenai perangkat perlindungan konsumen hanya dapat diterima sebagai pedoman. Pemerintah dengan berbagai negara sepakat untuk menfasilitasi dan mendukung pengembangan kelompok-kelompok konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia, sangat tergantung pada sikap lembaga Legislative, Eksekutif, Pengusaha, dan Konsumen serta Institusi-institusi penegakan hukum lainnya. Diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999 oleh pemerintah transisi (Kabinet Reformasi Pembangunan) Presiden BJ Habibie tampaknya diiringi dengan harapan terwujudnya wacana baru hubungan konsumen dengan pelaku usaha (produsen, distributor, pengecer, pengusaha/perusahaan dan sebagainya) dalam menyongsong milenium baru yang sudah diambang pintu. Pasal 31 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindugan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) mengamanatkan dibentuknya Badan Perlindungan Konsumen (BPKN). Keanggotaan BPKN (pasal 36 UUPK) terdiri dari unsur-unsur: pemerintah, pelaku usaha, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, akademisi, dan tenaga ahli. Perkembangan telekomunikasi yang sangat pesat terutama terjadi pada abad ke-20. Revolusi teknologi komunikasi mencapai puncaknya dengan mulai dipakainya teknologi satelit untuk kepentingan telekomunikasi. Kerjasama dalam berbagai bidang yang luas sebagaimana tersebut diatas, melibatkan beberapa alat sebagai sarana dan prasarana yang juga dalam penggunaannya terdapat beberapa pihak, antara lain konsumen, penyelenggara dan pemerintah serta produsen industri alat. Yang penting ditonjolkan adalah pemahaman dan penghayatan terhadap asas-asas dari peraturan yang terkait dalam rangka perlindungan konsumen jasa telekomunikasi telepon. Peraturan perundang-undangan yang ada saling terkait. Sinkronisasi pengertian dan penafsiran dalam rangka penerapannya sangat diperlukan. Penerapan kedua peraturan tersebut di atas sudah barang tentu mengkaitkan beberapa peraturan lainnya sehingga tidak teijadi tumpang tindih {overlapping). Mengkaji lebih jauh tentang penerapan Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan undang-undang No.36 tahun 1999 tentang telekomunikasi diperlukan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan maupun beberapa studi kasus yang ditemukan dalam praktek."

"Akta catatan sipil merupakan salah satu bentuk layanan sipil terhadap stake holders yang dilayaninya. Dalam pelaksanaannya sangat dituntut kualitas layanan sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Untuk itu setiap aparatur pelayanan harus memiliki kemampuan kerja dan motivasi kerja yang positif sehingga dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan kemampuan kerja, motivasi kerja pegawai terhadap kualitas pelayanan. Secara Iebih khusus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis signifikan hubungan variabel bebas kemampuan kerja dan motivasi kerja, dengan variabel terikat kualitas pelayanan di Kantor Satuan pelaksana Catatan Sipil Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Dalam penelitian ini sebagai populasi adalah seluruh pegawai di Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil dan masyarakat yang pernah menerima pelayanan akta catatan sipil selama 3 (tiga) bulan terakhir tahun 2000 yaitu Oktober, Nopember dan Desember. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan sampel kuota purposif random sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui analisis korelasi, analisis regresi, dan analisis parsial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kemampuan kerja terhadap kualitas pelayanan dengan koefisien korelasi sebesar 0,485, dan terdapat hubungan yang positif antara motivasi kerja terhadap kualitas pelayanan dengan koefisien korelasi sebesar 0,354. Sementara itu, hubungan antara kemampuan kerja dan motivasi kerja secara bersama-sama terhadap kualitas pelayanan juga mempunyai hubungan yang signifikan yang ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,0564. Besarnya kontribusi kedua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat yaitu kualitas pelayanan sebesar 31,8 % yang ditunjukkan oleh koefisien determinasi r 2 = 0,318. Dengan demikian terlihatlah bahwa kedua variabel bebas yaitu kemampuan kerja dan motivasi kerja di Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan memperlihatkan hubungan yang signifikan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat."

"ABSTRAKPenelitian ini mencoba untuk menguji hubungan antara pemahaman budaya organisasi dan kinerja pembentukan pengetahuan (Knowledge Creating) dalam suatu perusahaan. Adapun perusahaan yang diteliti adalah Kantor Daerah Telekomunikasi Jakarta Selatan, yang termasuk dalam Divisi Regional II PT. TELKOM. Sebagai salah satu perusahaan BUMN, Kandatel Jakarta Selatan berusaha melalui budaya organisasi untuk dapat menghadapi era globalisasi dan mencapai tingkat mutu pelayanan setara WCO pada tahun 2001. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif serta bersifat eksplanatif yang tujuannya menjelaskan hubungan antara variabel-variabel Pemahaman Internalisasi nilainilai inti, percaya diri, pola komunikasi, dukungan, partisipasi, tanggung jawab, penghargaan dan kerjasama dengan kinerja pembentukan pengetahuan.. Sedangkan cara pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terhadap sampel yang ditarik dengan stratified random sampling secara proporsional. Selain itu jugs melakukan wawancara langsung kepada beberapa infoman untuk melengkapi dan memperjelas data yang ada. Proses analisa dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis univariat, analisis faktor, analisis korelasional dan analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS PC for MS Windows Release 6.0. Hasil pengujian statistik korelasional diperoleh kesimpulan bahwa terdapat hubungan positip antara pemahaman intemalisasi nilai-nilai inti dengan kinerja pembentukan pengetahuan. Terdapat hubungan positip antara percaya diri dengan kinerja pembentukan pengetahuan. Terdapat hubungan yang positip antara pola komunikasi dengan kinerja pembentukan pengetahuan. Terdapat hubungan positip antara tingkat partisipasi dengan kinerja pembentukan pengetahuan, Terdapat hubungan positip antara pemberian penghargaan dengan kinerja pembentukan pengetahuan. Terdapat hubungan positip antara tanggung jawab dengan kinerja pembentukan pengetahuan. Tidak terdapat hubungan antara kerjasama dengan kinerja pembentukan pengetahuan. Tidak terdapat hubungan antara dukungan dengan kinerja pembentukan pengetahuan. Sekaligus pula pemahaman internalisasi nilai-nilai inti, percaya diri, pola komunikasi, dukungan, partisipasi, tanggung jawab, penghargaan dan kerjasama - secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pembentukan pengetahuan. Sementara itu dari hasil analisis regresi berganda ditemukan hanya satu variabel secara signifikan mempengaruhi kinerja pembentukan pengetahuan, yaitu Internalisasi nilai-nilai inti. Data lebih lanjut menunjukkan R 2 = 0,45807. Ini berarti kontribusi dari variabel-variabel pemahaman budaya organisasi terhadap kinerja pembentukan pengetahuan sekitar 46 %. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka saran yang diajukan yaitu penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dimana masih perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui lebih dalam lagi kajian mengenai budaya organisasi dan kinerja pembentukan pengetahuan. "