Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 97548 dokumen yang sesuai dengan query
cover
"
"
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
S8090
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zaenur Rofid
"Tesis ini membahas penyelesaian konflik Palestina-Israel yang tidak terselesaikan sampai saat ini (2008). Berbagai upaya perdamaian masih terus diusahakan walaupun hasilnya masih jauh dari harapan dan selalu mengalami jalan buntu. Sudah banyak resolusi PBB dihasilkan, akan tetapi tidak pernah efektif diimplementasikan. Konflik ini sulit dipahami jika hanya dilihat dari luarnya. Oleh karena itu untuk mencari resolusinya perlu dicari akar permasalahan yang sebenarnya. Berlarut-larutnya konflik dan tidak kunjungnya solusi walau sementara, menyeret para aktornya menarik kesimpulan bahwa konflik Palestina-Israel bukan sekedar hanya konflik perebutan wilayah akan tetapi sudah menjadi konflik ideologi antara Islam dan Zionisme. Kemenangan Hamas dalam pemilu legislatif yang baru diikutinya pada tahun 2006 di Palestina menjadi bukti adanya konflik ideologi tersebut. Walaupun Hamas menempuh strategi zero sum dalam menyelesaikan konflik dengan Israel, akan tetapi mendapat dukungan rakyat Palestina. Sayangnya kemenangan ini dengan serta merta dianulir oleh Israel dan Amerika Serikat melalui kelompok Fatah (nasionalis sekuler) yang selama ini menguasai PLO. Kabinet Ismail Haniyah hasil pemilu dari Hamas dibubarkan oleh Presiden Mahmud Abbas. Israel dan Amerika Serikat memaksa Hamas untuk menempuh jalur perjuangan fisik dan membangun opini bahwa kelompok radikal ini penghalang perjanjian perdamalan karena tidak mau mengakui eksistensi Israel. Dengan dikelompokkannya Hamas sebagai teroris maka sah untuk dihancurkan. Jalur politik buntu bagi Hamas untuk memperjuangkan kepentingannya dan Israel tidak memberikan alternatif lain bagi Hamas keluar dari strategi zero sum yang diyakininya. Oleh karena itu Idelogi Islam yang diyakini Hamas memberikan motivasi yang kuat untuk tetap menempuh strategi zero sum dalam menghadapi konflik tersebut dan legitimasi ajaran Islam tidak mengenal kalah dalam menempuh jalur tersebut."
Depok: Universitas Indonesia, 2008
T24555
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Saud P. Krisnawan
"Hamas yang merupakan singkatan dari Harakah al-Mugawwamah al-Islamiyah adalah suatu kelompok perlawanan terhadap pendudukan Israel di tanah PaIestina. Dalam melakukan perlawanannya tersebut, kelompok yang muncul dan berkembang di Jalur Gaza (Gaza Strip) sejak 1988 ini selalu menggunakan cara kekerasan dan aksi terornya.
Sebagaimana diketahui Israel telah melakukan aneksasi terhadap tanah bangsa Palestina dan untuk itu mereka juga melakukan aktivitas teror terhadap warga Palestina. Sehubungan dengan hal tersebut Harnas merasa perlu untuk melakukan perjuangan dengan cara kekerasan dan aktivitas terornya yang merupakan suatu bentuk pembalasan terhadap apa yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap warga sipil Palestina.
Kelompok Hamas memainkan peranan penting dalam proses perdamaian PaIestina - Israel. Hal ini terutama disebabkan setiap kali Hamas melakukan serangan terhadap warga Israel, kejadian tersebut langsung menjadi pembenaran {justifikasi} bagi Pemerintah Israel untuk tidak mematuhi hasil perjanjian damai yang telah disepakatinya bersama PLO. Selanjutnya Hamas mempunyai kebijakan untuk terus mengadakan perlawanan dengan cara kekerasan disebabkan oleh karena pihaknya tidak pernah diikutkan dalam proses perundingan damai, sehingga Hamas tidak pernah merasa terikat dengan hasil kesepakatan damai yang telah dicapai oleh PLO dan Israel.
Dalam menyikapi permasalahan Palestina - Israel, kedua belah pihak dengan mediator utama Amerika Serikat telah berulang kali mengupayakan perundingan damai. Sehubungan dengan hal tersebut, periodisasi 1993 - 1998, dalam thesis ini, merupakan analisis sejak dicapainya Kesepakatan Oslo I hingga Kesepakatan Wye Plantation.
Penelitian ini bersifat eksplanatif research yang didukung oleh berbagai sumber data primer, sekunder, dan penelitian kepustakaan (library research). Pembahasan mengindikasikan bahwa selama periode 1993 - 1998, kelompok Hamas telah memainkan peran yang signifikan dalam proses perdamaian antara Palestina - Israel.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
T3485
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zis Muzahid
"Konflik Palestina-Israel, yang telah berlangsung lebih dari setengah abad, telah menimbulkan pengaruh luas dalam konstelasi politik internasional. Getarannya, tak hanya terasa di kawasan Timur Tengah, tetapi juga di Barat dan seluruh dunia Islam. Dalam sepanjang sejarahnya sejak pecah pada tahun 1948 hingga sekarang, konflik tersebut tampaknya tengah mengarah pada perbenturan kepentingan antara negaranegara Timur Tengah khususnya Palestina versus Israel, dan bahkan membenturkan antara dunia Islam vis a vis dunia Barat.
Pada awalnya, konflik itu disulut oleh perebutan sejengkal tanah di Yerusalem yang menjadi kota penting bagi agama-agama besar dunia; Islam, Kristen dan Yahudi. Namun, di balik itu sesungguhnya konflik tersebut menyimpan sebuah agenda besar kaum Yahudi (kaum zionis internasional) untuk mendirikan national home-nya yang disebut dengan negara Israel. Negara idaman tersebut akhirnya dideklarasikan oleh David Ben Gurion, pada 14 Mei 1948.
Negara Israel terbentuk tidak dengan serta merta melainkan dengan perjuangan panjang dan pergumulan Reims selama berpuluh abad, dan tidak jarang disertai dengan langkah-langkah picik. Pengalaman pengembaraan kaum Yahudi ke setiap penjuru dunia secara naluriah telah mematangkan semangat mereka untuk memiliki tempat tinggal permanen. Sedikitnya dalam masa 2.000 tahun kaum Yahudi mengalami diaspora, terbuang dari tanah kelahirannya. Diaspora itu terjadi pertama kali ketika Ibrahim beserta pengikutnya menjadi kafilah pengembara setelah diusir oleh penguasa Babilonia menuju Kanaan yang sekarang disebut Palestina.
Pada generasi Yusuf, kaum Yahudi berpindah dari Kanaan ke Mesir atas undangan Raja Mesir, Ramses I, yang meminta bantuan Yusuf untuk menyelamatkan Mesir dari ancaman kelaparan. Namun, setelah Yusuf berhasil mengatasi bahaya kelaparan, penguasa Mesir tak berterimakasih kepada kaum Yahudi. Sebaliknya, Ramses II - yang meneruskan kekuasaan pendahulunya -- memberikan perlakukan kejam. Kaum Yahudi laki-laki dibantai, sedangkan yang perempuan dan anak-anak dibiarkan hidup dan diperlakukan sebagai budak.
Perbudakan ini berakhir, setelah Musa yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga kerajaan memimpin kaum Yahudi melakukan aksi pembangkangan dan perlawanan terhadap Ramses II. Musa meminta Ramses II membebaskan kaum Yahudi dari jerat perbudakan, Selanjutnya, Musa memimpin kaum Yahudi pulang ke Palestina yang ternyata sudah dikuasai kaum Kanaan yang perkasa dan kejam, sehingga kaum Yahudi harus berperang lagi.
Diaspora kaum Yahudi selama berabad-abad terus terjadi secara generasi demi generasi, turun-temurun mulai dari Ibrahim, Yusuf, Musa, Sulaiman hingga keturunan Yahudi membentuk sebuah organisasi yang bergerak untuk mewujudkan cita-cita, memiliki sebuah negara Yahudi di muka bumi. Seiring dentum gerakannya, organisasi yang meliputi berbagai aspek yang menyeluruh, baik ditinjau dari sudut politik, ekonomi dan sosial-budaya, mendapatkan dukungan dan simpati yang semakin luas. Maka, gerakan tersebut berkembang secara terarah sejak tampilnya tokoh Yahudi bernama Theodore Herzl dan Meyer Amschel Rothschild, masing-masing sebagai penggerak politik dan penopang ekonomi bagi organisasi zionis internasional. Kemudian, gerakan tersebut semakin menemukan momentum sangat berarti dengan terselenggaranya Konperensi Zionis Internasional, di Basle, Swiss.
Momentum tersebut berlanjut dengan tampilnya sejumlah tokoh Yahudi yang menguasai posisi-posisi penting dalam pemerintahan negara - khususnya di Eropa - mereka berpijak. Perjuangan pada sektor politik kian menampakkan hasilnya ketika mereka secara nyata mendapatkan jaminan dukungan politik dari Inggris dan Prancis sebagaimana kedua negara tersebut mengikat perjanjian Sykes-Picot yang menyepakati rencana pendirian sebuah negara Yahudi di tanah yang dijanjikan (promised land) di atas wilayah mandat, Palestina.
Konsep negara Yahudi seperti dirumuskan Herzl diperkenalkan melalui jalur diplomasi ke berbagai pihak untuk meyakinkan "niat baik" itu. Pihak yang menyambut secara positif gagasan negara Yahudi itu adalah Inggris dan Prancis yang pada waktu menjadi Ujung tombak era kolonisasi dan imperialisme Barat. Kedua negara tersebut memang menjadi target kaum Yahudi karena melalui keduanya mereka bisa mendomplengkan langkah-langkah perjuangannya dengan menggunakan sarana sentimen Kristen yang anti-Islam. Pada pasca-Perang Dunia II, kaum Yahudi mendapatkan dukungan penuh dari negara adi daya, Amerika Serikat.
Faktor dukungan Inggris, Prancis dan Amerika Serikat itulah yang memungkinkan terbukanya jalan bagi kemerdekaan Israel. Dengan berdirinya negara Israel, kaum Yahudi yang terdiaspora di negeri asing dapat kembali ke Palestina. Dalam pandangan Prancis, dengan mendukung pendirian negara Israel di Palestina, hal itu bisa membantu melanggengkan agenda imperialismenya di Timur Tengah. Demikian juga Inggris, yang malah memfasilitasi semua keperluan untuk eksodus kaum Yahudi ke Palestina dan bahkan ikut mendesak warga Arab Palestina agar menerima imigrasi kaum Yahudi. Keberpihakan Amerika Serikat tercermin dalam kebijakan politik luar negerinya yang secara gamblang mendukung pendirian negara Israel.
Meski pada awalnya bangsa Arab terpaksa harus menerima eksodus kaum Yahudi, namun membengkaknya para emigran Yahudi di Palestina ternyata telah mendorong timbulnya berbagai masalah baru yang kian menyakitkan bagi warga Arab. Apalagi setelah kemerdekaan Israel, kekuatan negara dengan milisi sipil dan kelompok gangster Yahudi gencar melakukan aksi teror dan pengusiran terhadap warga Arab, yang pada gilirannya tak dapat mengelakkan pecahnya konflik terbuka antara Arab dan Yahudi, bukan hanya pada tingkat warga melainkan bahkan sampai ke tingkat negara.
Konflik itu kemudian melahirkan pecahnya enam kali perang besar antara Israel dan negara-negara Arab, sejak 1948 hingga 1982, yang menelan ribuan korban jiwa dan harta benda. Dukungan luas dan penuh yang diberikan negara-negara tersebut tidak terbatas pada bantuan ekonomi dan politik saja, melainkan juga pada bantuan militer. Bahkan di medang perang sekalipun, negara-negara Barat itu - khususnya Amerika Serikat - pun menerjunkan bala pasukannya. Hal ini terjadi misalnya pada perang Mesir - Israel pada tahun 1967, sehingga Arab selalu mengalami kekalahan.
Nafsu mengenyahkan bangsa Arab dari Palestina dipenuhi Israel bukan hanya di medan perang melainkan pada suasana damai pun Israel terus melakukan praktik ethnic cleansing terhadap warga Arab Palestina seperti tragedi Shabra dan Shatila. Proses perdamaian pun ditempuh, mulai dari Camp David I tahun I979, kemudian Ice Oslo tahun 1993 dan 1995, dan Wye River 1997, terakhir Camp David II tahun 2000. Kendati demikian, proses perdamaian tersebut tidak menelorkan hasil yang signifikan bagi terwujudnya perdamaian yang langgeng hingga kini.
Melihat latar belakang masalah tersebut, penelitian ini dimulai dengan membuat rumusan masalah sebagai berikut; (1) apa saja varian konflik Palestina-Israel, (2) apa setiap varian konflik terdapat aktor dan kepentingannya, (3) mengapa Israel begitu kuat ingin menaklukkan Palestina, dan (4) apakah terdapat konspirasi antara Israel dengan AS, (5) proses damai apa saja yang sudah ditempuh untuk meredakan konflik. Kemudian, disusun tujuan penelitian yaitu, bahwa penelitian ini bertujuan; pertama, mengurai akar-akar konflik Palestina-Israel dan menyingkap para aktor di balik konflik serta apa kepentingannya. Kedua, menjelaskan dugaan konspirasi antara Israel dengan Amerika dan antara Amerika Serikat dengan anasir Arab, yang dirancang untuk melumpuhkan kekuatan Arab Palestina. Ketiga, mengurai proses damai yang dirintis sejak Camp David I hingga Camp David II, yang semua berakhir dengan kegagalan. Keempat, memberi sumbangan dalam pengembangan ilmu terutama dalam disiplin hubungan internasional, khususnya menyangkut masalah Timur Tengah.
Sedangkan kegunaan penelitian ini diharapkan paling tidak bisa menjadi pelengkap alternatif untuk memahami masalah Timur Tengah, terutama konflik Palestina-Israel. Memang, telah cukup banyak buku mengulas konflik Palestina-Israel, tetapi kerap uraiannya terjebak ke arena emosi antara pemihakan dan pengutukan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menempatkan perhatian pada realitas obyektif berdasarkan prosedur ilmiah dan fakta-fakta empiris untuk memahami konflik Palestina-Israel secara proporsional. Pada akhirnya, penelitian ini pun diharapkan dapat menambah khazanah rumusan teoretik tentang konflik Palestina-Israel dan perkelindanan dalam proses perdamaiannya yang perlu diketahui khalayak, terutama kalangan akademisi dan praktisi hubungan internasional Indonesia.
Sebelum membahas lebih jauh tentang konflik Palestina-Israel, kajian ini dimulai dengan suatu rumusan asumsi dan kerangka teori untuk menjawab bangunan asumsi tentang konflik yang paling lama dalam kancah konflik global ini. Diasumsikan bahwa (1) konflik Palestina-Israel tidak bersifat by accident, melainkan disengaja dan direncanakan secara sistematis sebagai suatu paket strategis, (2) untuk mencapai tujuan kepentingan nasional Israel, (3) proses damai tidak dijadikan tujuan penyelesaian konflik melainkan untuk mengukuhkan dan mengabsahkan capaiancapaian kepentingan Israel maupun kepentingan Barat yang didominasi Amerika Serikat, (4) Israel berkonspirasi dengan Barat (Kristen) untuk melakukan pengusiran warga Arab (Islam) Palestina.
Atas dasar asumsi tersebut, permasalahan kemudian diklarifikasi dengan teori-teori yang dalam hal ini lebih banyak memanfaatkan disiplin sosiologi dengan teori konfliknya. John H Davis (1968:1-3) menengarai bahwa konflik Palestina-Israel ini berawal dan gerakan Zionisme Internasional. Gerakan ini mengusung inisiatif untuk mewujudkan tempat kembali kaum Yahudi yang terdiaspora, yang pada gilirannya mengarah pada gerakan politik bersenjata dan menimbulkan konflik berkepanjangan. Dari sudut pandang teoretis ini, kalangan akademisi memetakan konflik Palestina-Israel ke dalam tiga hal; (I) pergolakan perebutan sejengkal tanah, yaitu Yerusalem, (2) terkait dengan masalah agama, yaitu status kota suci Yerusalem yang diperebutkan tiga agama besar - Islam, Kristen dan Yahudi, (3) terkait dengan perbenturan kepentingan strategis yang lebih banyak didominasi Barat yang kerap dipresentasikan oleh Amerika Serikat.
Joseph S Nye (1993:147-148) menyimpulkan konflik Palestina-Israel ke dalam tiga hal; masalah agama, nasionalisme dan politik keseimbangan global. Sedangkan James Turner Johnson (2002:9-41) menyorot keterlibatan Barat dalam konflik Timur Tengah yang tidak hanya sekadar untuk tujuan mempertahankan hegemoni imperialismenya, melainkan lebih jauh lagi untuk mengalahkan gerakan Jihad, karena Jihad menyimpan konflik peradaban yaitu pertentangan nilai-nilai Jihad dengan peradaban Barat. Dalam konteks kekinian, Jihad lebih diidentikkan oleh Barat sebagai gerakan terorisme yang menyerang Barat.
Persoalannya, ternyata konflik Palestina-lsrael cenderung berlama-lama atau seperti `dilestarikan'. Dari sudut teoretis, ternyata konflik bisa juga digunakan sebagai instrumen perjuangan untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, konflik memang dirancang sebagai bagian dari paket strategi untuk mencapai tujuan. Setidaknya hal itu diakui oleh Morris Janowitz (1970:vii) yang menganggap konflik timbal akibat benturan kepentingan baik yang bersifat personal maupun sosial, bahkan konflik merupakan sebuah bentuk perjuangan.
Pendapat senada juga diungkapkan Lewis A. Coser (1956:8) yang melihat konflik sebagai sarana perjuangan atas nilai dan tuntutan untuk mencapai status, kekuasaan dan sumber daya. Dalam perspektif itu, konflik tidak selalu diartikan sebagai malapetaka, alih-alih malah dianggap sebagai hikmah. Setidaknya dari segi teoretis, konflik dalam makna ini pun diakui oleh Alfred Whitehead sebagai bukan musibah melainkan peluang untuk mencapai tujuan akhir. Dalam eskalasinya, konflik juga mengarah kepada pola kerusuhan, dalam konteks ini pun kerusuhan bisa dianggap sebagai bagian dari paket strategi untuk mencapai tujuan perjuangan atau tujuan luhur dari pihak yang berkonflik (Lewis A Coser, I956:10). Karena alasan itu, Ralf Dahrendorf (1959:212) pun berpendapat bahwa kerusuhan hanya merupakan instrumen yang dipilih oleh kelompok yang bertikai untuk mengekspresikan permusuhannya.
Dalam berkonflik, untuk memenangkan pertarungan kerap ditempuh dengan jalan konspirasi. Konspirasi adalah upaya satu pihak dengan pihak lain yang bersepakat tanpa diketahui pihak ketiga untuk memperoleh keuntungan tertentu, hal ini sangat wajar dilakukan dalam berbagai medan sosial terutama dalam berkonflik (baca Mathias Brockers, 2002:75). Dengan demikian konflik dapat dikatakan bisa menjadi instrumen strategi untuk pencapaian tujuan perjuangan seperti yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestine. Kerap kali upaya pencanaian tujuan tersebut ditempuh melalui konspirasi. Itulah sebabnya, bisa jadi konflik kedua bangsa ini memang sengaja `dilestarikan' agar tujuan-tujuan atau kepentingan nasional strategis jangka panjang pihak yang bertikai dan berkepentingan bisa terwujud secara sistematis. Fenomena ini dapat dilihat secara jelas antara lain dari upaya-upaya perdamaian yang selalu gagal atau mengahadapi jalan buntu.
Karena penelitian ini hendak menyingkap masalah yang rumit, maka harus dipilih metodologi penelitian yang memadai. Penelitian konflik Palestina-Israel ini memakai format studi kasus (case study), dengan memakai metode ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengkaji subject matter (materi) penelitian secara intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif Fokus studi ini adalah menelaah secara mendalam materi penelitian dari sudut teoretik yang diklarifikasi dengan data-data dam temuan-temuan dari sumber sekunder. Studi terutama menyorot konflik terbuka yang dimulai sejak tahun 1948, ketika Israel memproklamasikan kemerdekaannya. Jalinan peristiwa demi peristiwa, momen demi momen, disorot secara ketat. Dalam berbagai peristiwa dan momen itulah peneliti melihat berbagai varian dan memprediksi para aktor dan kepentingannya serta motif yang ingin dicapai sebagaimana layaknya fenomena dalam sebuah permainan. Untuk memahami momen yang akan disorot, sebelumnya peneliti memahami secara mendalam berbagai teori konflik dalam disiplin sosiologi.
Penelitian ini banyak mengandalkan data sekunder, karena keterbatasan untuk menjangkau lokasi penelitian. Kendati demikian, diharapkan tak mengurangi makna komprehensif dan keluasan penelaahan studi. Selain faktor ketakterjangkauan lokasi penelitian, sebab lainnya adalah sumber sekunder tentang Palestina-Israel dan Timur Tengah sudah banyak dipublikasikan dan dapat diperoleh dengan mudah. Sumber-sumber ini, misalnya didapatkan dari buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan sejumlah publikasi lainnya. Karena sumber sekunder merupakan hasil pikiran orang lain yang tidak jarang disertai maksud tertentu, maka peneliti melakukan pencarian sumber-sumber yang sesuai dengan materi penelitian. Sedangkan metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pemerhati dan penghimpunan dokumen. Untuk menguji validitas data, dilakukan beberapa cara, yaitu dengan melakukan diskusi dengan peneliti lain yang menaruh minat pada bidang perhatian yang sama, dan melakukan triangulasi, yaitu mengecek kebenaran informasi dengan sejumlah pakar dan pemerhati. Proses selanjutnya adalah merekonstruksi data mentah, dari bentuk awalnya menjadi bentuk yang dapat memperlihatkan hubungan-hubungan antara fenomena yang diamati. Fase ini meliputi pemeriksaan data mentah, membuat tabel, baik secara manual maupun dalam komputer. Setelah data disusun dalam kelompokkelompok serta hubungan-hubungan yang dapat diurai, maka dilakukan pengolahan data dengan analisis dan interpretasi serta komparasi antara hubungan-hubungan dengan fenomena lain yang terkait untuk menjawab masalah-masalah yang diteliti.
Dalam pembahasan masalah, berbagai gambaran mengenai diaspora bangsa Yahudi diuraikan. Begitu juga, dinamika konflik dalam hubungannya dengan konspirasi AS-Israel serta proses perdamaian dalam konflik Palestina-Israel, Jika dilihat dari sekian banyak faktor yang menyebabkan konflik Timur Tengah yang berkepanjangan ini, setidaknya ada tiga faktor dominan: masalah agama, politik dan .peradaban. Dalam faktanya, ketiga faktor itu tidak selalu berdiri sendiri, melainkan terkait erat satu sama lain, meski juga di antara ketiganya ada yang paling dominan.
Konflik di Timur Tengah, kalau dirunut dari akar historisnya berawal dari kisah pengembaraan Ibrahim yang melahirkan Ismail (Bapak Bangsa Arab) dan Ishak (Bapak Bangsa Israel). Lamanya masa diaspora kaum Yahudi seolah telah meninggalkan kesan historis hilangnya klaim sejarah Yahudi atas tanah Kanaan (Palestina) yang telah ditinggalkan selama berpuluh-puluh abad. Sejak kejayaan kekhilafahan Islam, Palestina menjadi bagian dari wilayah integral dalam kekuasaan Islam. Penderitaan kaum Yahudi selama diaspora yang lebih banyak ditimbulkan oleh perilaku penguasa yang mendzalimi mereka sehingga mereka terbuang dan mengembara di negeri-negeri asing. Pengalaman pahit ini telah mendorong mereka untuk mewujudkan kembali negara Israel.
Pengembaraan yang dimulai dari Babilonia ke Palestina, dan kemudian berlanjut ke Semenanjung Arab, Afrika Utara, Eropa dan seluruh belahan dunia telah mengilhami kaum Yahudi untuk menggunakan segala cars termasuk merangkul penguasa negara mereka berpijak untuk memberikan dukungan terhadap cita-citanya Babakan perjuangan untuk mewujudkan cita-cita tersebut dapat dibagi dalam tiga babakan, yaitu (I) babakan Pra-Perang Dunia I sampai Perang Dunia I dengan memberikan dedikasi kepada penguasa negara kolonialis-imperialis; (2) babakan Pasca-Perang Dunia I sampai Perang Dunia II dengan mendompleng pada misi kolonialisme-imperialisme; (3) babakan pasca-Perang Dunia II dengan menempuh langkah-langkah konspiratif dan memanfaatkan keadidayaan Amerika Serikat. Semua langkah perjuangan ini dilaksanakan di bawah payung dan koordinasi organisasi zionisme internasional.
Berdirinya negara Israel merupakan hasil perjuangan mereka. Namun, sejak masa emigrasi ke Palestina hingga proklamasi kemerdekaan Israel, negara Yahudi ini terlibat dalam gejolak konflik berkepanjangan sebagai akibat penolakan Arab terhadap pencaplokan negara Israel di atas tanah sah Arab. Titik pergolakan konflik ini bertolak dari kepentingan sejarah masa lalu, klaim agama dan kepentingan politik yang lebih luas. Pencaplokan negara Israel yang difasilitasi Inggris ini kemudian menjadi titik api yang meletuskan konflik berskala regional dan menarik peran internasional. PBB yang merupakan lembaga penegak perdamaian dunia telah menangai konflik ini dengan mengeluarkan Resolusi No 181 yang membagi wilayah Palestina sebagian untuk Israel dan sebagian besar untuk Palestina.
Ketakrelaan Arab menerima konflik tersebut telah membuatnya lengah dan terlambat memproklamasikan negara Palestina, dan malah menghabiskan tenaga dan biaya untuk melancarkan peperangan melawan Israel. Negara-negara Arab belum pernah memperoleh kemenangan dalam enam kali peperangan karena Israel didukung habis-habisan oleh negara sekutunya, khususnya Amerika Serikat. Sejak itu, PBB berkali-kali mengeluarkan resolusi tentang konflik Israel-Palestina, tetapi semua itu hingga kini belum mampu mewujudkan perdamaian sebagaimana mestinya. Seiring dengan berlanjutnya emigrasi Yahudi ke Israel, Israel pun semakin giat memenuhi nafsu ekspansionistisnya dengan mencaplok tanah Palestina melebihi tapal batas yang ditentukan Resolusi 181.
Selama bertahun-tahun, proses perdamaian telah ditempuh sejak Camp David I hingga Camp David II, temyata hanya menghasilkan kerugian relatif belaka bagi Arab. Hal ini disebabkan semakin lemahnya posisi Arab yang ditandai dengan pudarnya persatuan Arab dan semakin kuatnya lobi Yahudi di Amerika Serikat yang kerap merancang berbagai upaya konspirasi untuk membela kepentingan nasional Israel. Yang lebih mengenaskan, bukan saja Palestina terancam oleh berkurangnya wilayah sahnya melainkan juga terusirnya warga Palestina yang mengungsi ke sejumlah negara tetangga.
Dalam konstelasi konflik ini, salah satu faktor politik yang membuat Israel berada di atas angin adalah adanya dugaan konspirasi antara Israel dan Amerika Serikat untuk melestarikan konflik ini bagi kepentingan strategis kedua negara tersebut. Bukti-bukti empiris tentang hal ini dapat ditemukan dari kukuhnya Israel untuk mempertahankan wilayah pendudukan dan sejumlah klaim koersif Israel terhadap penguasaan secara permanen wilayah yang lebih luas, serta sulitnya lembaga-lembaga dunia termasuk PBB sendiri untuk memaksa Israel kembali ke posisi wilayah kedaulatan semula dan lambannya proses-proses perdamaian yang telah berlangsung selama ini.
Pengamatan dan penelitian secara seksama terhadap perkembangan konflik Timur Tengah dengan mengarahkan perhatian pada perilaku politik Israel baik yang didemonstrasikan di dalam negeri Israel oleh para petinggi Israel dan di luar negeri oleh para pelobi Israel di Washington secara eksplisit menegaskan adanya konspirasi jangka panjang. Inilah yang menjadi faktor penghambat bagi terwujudnya perdamaian abadi di Timur Tengah dan sekaligus faktor pelancar bagi tercapainya kepentingan regional dan global Israel plus Amerika Serikat.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa demi mengukuhkan eksistensi negara Israel dan memantapkan agenda-agenda konspiratifnya bersama Amerika Serikat untuk kepentingan strategis sepihak, konflik ini digunakan sebagai sarana untuk mencapainya. Implikasinya, konflik ini sulit diselesaikan kecuali jika terbangun kembali semangat persatuan Arab atau timbulnya kesadaran Israel dan Amerika Serikat untuk menghentikan langkah-langkah konspirasinya demi kehidupan yang damai dan sejahtera di Timur Tengah.

Middle East Conflict As a Strategy to Enforce the Existence of Israel State (A Case Study on the Conflict and Peace Process in The Palestine-Israel Conflict)This thesis discusses the Jewish diaspora which has in such an extent inspired the Jews to settle a national home (Jewish state) in Palestine. This phenomenon has one at a time prompted them to make a long conflict with the Arab in the Middle East region. The dynamics of the conflict and its relation with the Israel - US conspiracy and the Middle East peace process are seriously elaborated, as well.
Judged from umpteen factors, the conflict that has flashed six wars are broken out by three dominant factors namely religion, politics and power. Based on this research, the objective facts proved that the three factors do not stand separately but overlap one another, though among the three factors there is a most dominant one.
Traced from its history, the Middle East conflict is broken out by the descendants of Abraham who produced offspring of Ismael (offspring of the Arab nation) and Isaac (offspring of the Israeli nation) who lived in Kanaan (currently called Palestine). The Jewish diaspora which began from Babylonia to Palestine, then proceeded to the Arab gulf areas, North Africa, Europe and the other parts of the earth for thousand years left a historical claim on Palestine where the Jews occupy. Since the glory of Islamic caliphates till the fall of Ottoman empire, Palestine was an integral part of the caliphates, and defended by Arab till nowadays. As long as the diaspora, the Jews experienced such cruel treatments by the emperors of the countries where they stay. This experienced pushed them to go back to Palestine by fighting the Arab. In fighting the Arab, the Jews have used all means including raid and conspiracy supported by Western countries to achieve the ends.
The struggle of the Jews to set up a Jewish state can be divided in three phases: (1) the Pre-World War I till World War I Phase, by demonstrating dedication to the colonial-imperial powers, (2) the Post-World War 1 till World War II, by hitchhiking on the colonial-imperial missions, (3) the Post World War II, by taking conspiracy steps and making use of the US power. All these struggling exertions were taken under the umbrella and coordination of international Zionist organization. The set-up of the state of Israel constitutes the end result of their struggle.
However, since the Jewish emigration to Palestine till the proclamation of the Israel, the Jewish state deeply involved in a troubled conflict with the Arab countries as a consequence of their rejection against the existence. The sparkling point of this conflict was drawn from the historical interest and further political interests. The inclusion of the state of Israel in Palestine was at that period forced by the British government that controlled the mandate of Palestine. Alternately, this pulled the international role of the United Nations as the world peace settler to mediate the conflict. The United Nations then issued a resolution number 181 that divides the territory partly for Israel and most part for Palestine. Corresponding to the resolution, the Israel government enhanced the emigration of the Jews to Israel progressively and intensified its expansionistic program by seizing the Palestinian territory far beyond the boundary defined by the United Nations under resolution number 181.
Unfortunately, the issuance of the resolution has made the Arab countries ignorant and inertial in responding the opportunity to proclaim a Palestine country like that executed by Israel. Instead of proclaiming a state of Palestine, the Arab countries were occupied by a strong desire to crush Israel, using huge energies and uncountable costs to launch wars against Israel.
Within the six wars ever fired, the Arab countries never gained any victory now that Israel was extremely backed by its alliances, especially the US. Since then, the United Nations issued several resolutions on the Israel - Palestine conflict, but implementation of all the resolutions was blocked by the US.
For years, the two countries have come to the table to seek peace mediated by the US, starting from Camp David I in 1979 to Camp David II in 2000, but these peace processes resulted nothing but relative losses for the Arab countries. This was made happen due to ever weakening position of Arab in facing Israel backed by the Jewish lobbyists in the US Congress. Here they persistently make a conspiracy plan to defeat Arab through the conflict and strengthen the existence of Israel. In the meantime, it's very fearing that the Palestinian territory is further grabbed hold of by Israel and its people driven away from there to flew to the surrounding neighbor countries.
In the conflict constellation, a political factor that makes Israel in a far better position is the progressively advanced conspiracy between the Jewish state and the United States in order to achieve a strategic national interest of both countries. The empirical evidences obviously show the truth of this case, as it can be judged from the stronger will of Israel to defend and expand the occupied territory and to control and possess the territory permanently. In meantime, the United Nations is factually not so powerful to compel Israel to get away from there and return to the former position as defined by the UN resolution, whilst at the same time the peace processes have been running so leisurely so far.
Through meticulous research and close observation over the Middle East conflict, we finally could find a judgment on the Israel's political behavior both demonstrated domestically by the Israel's authorities at home and externally by the Israel's lobbyists in Washington, that the conspiracy between the two countries explicitly asserts the hidden agenda of strategic national interests of theirs. It is this that remains a blocking factor for the achievement of an eternal peace in the Middle East, and a smoothening factor for the attainment of both regional and global interests of Israel and the US.
Hence, it is obvious that both Israel and the US are keen on maintaining this conflict in order to strengthen the existence of the state of Israel, in addition to attain their broader strategic interests. This problem brings about an implication that the conflict is rather difficult to solve but if the Arab countries revive their unitary spirit and the US and Israel halt their conspiracy.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003
T11893
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Archadius Aldy Rama
"Melalui bukti-bukti sejarah, konflik Palestina-Israel sudah terjadi bertahun-tahun lamanya. Dari perang David melawan Goliath, dan sekarang pertempuran agama di komuniti Israel. Bukti-bukti tersebut merupakan pernyataan bahwa region ini adalah yang terpanas konfliknya di dunia. Turut campurnya beberapa aktor yang tertarik dengan minyak dan pengaruh politik, seperti negara-negara barat sebagai aktor politik yang mewarnai konflik dan menajamkan tensi politik, membuat konflik tersebut menjadi tidak terpecahkan. Oleh sebab itu, masalah tersebut harus dilihat secara fenomena sejarah.
Amerika Serikat mengarahkan ke double standard di dalam politik luar negeri kepada region Timur Tengah, dimaksudkan untuk mempertahankan keinginan mereka di bidang minyak dan membela politik Israel khususnya. Amerika Serikat mempunyai peranan besar dalam menjaga segala pengaruh politik di Timur Tengah, terutama untuk mendukung Israel. Amerika Serikat secara agresif mengontrol permainan ini. Di era perang dingin, Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara super power yang sangat vital dalam mendukung keberadaan Israel. Diplomasi, resolusi dan kegiatan non-perang adalah merupakan usaha dimana sulitnya pemecahan konflik dan perdamaian yang dapat dicapai.
Sebagai anggota Dewan Kearnanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, posisi Amerika Serikat sangat kritis posisinya dalam menangani politik Israel. Sudah banyak resolusi yang di hasilkan untuk eliminasi konflik tersebut dengan persetujuan Amerika Serikat. Segala resolusi dipantau langsung oleh Amerika Serikat untuk keuntungan Israel."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T14440
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Nurhasanah
"ABSTRAK
Disertasi ini membahas konflik antara Palestina-Israel dalam memperebutkan Jerusalem sebagai tanah yang dijanjikan. Indonesia telah memiliki komitmen sejak era pemerintahan Soekarno hingga saat ini dalam memberikan dukungan kepada Palestina untuk menjadi negara yang merdeka. Pada penelitiaan ini pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono selama dua periode menjadi fokus utama. Penelitian ini mengemukakan bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam memberikan dukungan kepada Palestina, serta dukungan legislatif terhadap kemerdekaan Palestina dan peranan civil society dalam memberikan dukungan baik secara moril maupun materil kepada Palestina. Disisi lain, penelitian ini juga memerlihatkan bagaimana peran negara-negara yang tergabung didalam PBB merespon konflik Palestina-Israel.
Sebagai pijakan teori, penelitian ini menggunakan teori kebijakan dari Carl Friedrich sebagi teori utama. Selain itu, teori civil society dari Jean L Cohen dan Andrew Arato, teori politik internasional dari Jackson Robert dan Georg Sorensen, teori konflik dari Thomas Hobbes dan Ted Robert Gurr, serta teori kebijakan dari Thomas R. Dye digunakan sebagai teori pendukung.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data melalui riset data perpustakaan, wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pihak pemerintah dalam hal ini kementerian luar negeri Republik Indonesia, dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, dan dengan fraksi-fraksi yang ada di legislatif, serta studi dokumentasi.
Temuan penelitian ini menunjukan bahwa peranan legislatif, civil society serta pemerintah Indonesia sangat besar terhadap kemerdekaan Palestina. Walaupun terdapat perbedaan dalam pandangan fraksi-fraksi dalam melihat bagaimana peran pemerintah Indonesia serta pemerintah Palestina itu sendiri, tetapi prinsipnya adalah satu tujuan yaitu kemerdekaan Palestina. Implikasi teoritis ini menunjukan bahwa teori dari Carl Friedrich sangat relevan dalam melihat persoalan konflik Palestina-Israel.

ABSTRACT
This dissertation discusses the conflict between Palestine-Israel in the fight over Jerusalem as the promised land. Indonesia has been committed since the era of Soekarno to date in providing support to Palestine to become an independent state. In this penelitiaan President Susilo Bambang Yudhoyono during two periods of the primary focus. This study suggests how the Indonesian government's role in providing support to the Palestinians, as well as legislative support for the independence of Palestine and the role of civil society in providing support both morally and materially to the Palestinians. On the other hand, the study also memerlihatkan how the role of the countries that joined the UN in responding to the Palestinian-Israeli conflict.
As foothold theory, this study uses the theory of Carl Friedrich policy as a major theories. In addition, civil society theory of Jean L Cohen and Andrew Arato, international political theory of Jackson Robert and Georg Sorensen, conflict theory of Thomas Hobbes and Ted Robert Gurr, as well as the policy theory of Thomas R. Dye used as a supporting theory.
This study used a qualitative approach and descriptive analysis method. Data collected by collecting data through data and research libraries, in-depth interviews with the government in this case the foreign ministry of the Republic of Indonesia, the Palestinian Ambassador to Indonesia, and with factions in the legislature, as well as documentation.
The findings of this study show that the role of the legislature, civil society and the government of Indonesia is very large for the independence of Palestine. Although there are differences in views factions in seeing how the role of the Indonesian government and the Palestinian Authority itself, but the principle is the goal of Palestinian independence. This indicated that the theoretical implications of the theory of Carl Friedrich particularly relevant in view of the issue of the Palestinian-Israeli conflict.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
D2245
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mufti Wardani
"Perseteruan Palestina-Israel sudah berlangsung demikian lama. Sejak awal konflik, masing-masing pihak, baik Palestina dan Israel, merasa berhak atas wilayah yang dipersengketakan dan berusaha menguasai serta mengembangkan kehidupan nasionalnya secara mutlak tanpa melakukan power sharing. Pihak Israel berusaha bersikeras mempertahankan wilayah yang telah didudukinya dengan alasan: ruang hidup (lebensraum), keamanan (buffer zone), strategis, ikatan emosional, dan masalah sumber daya. Sedangkan pihak Palestina berupaya keras pula untuk memperjuangkan kemerdekaan wilayah yang diduduki Israel dengan alasan sebagai tanah leluhur mereka.
Sikap yang keras dari kedua belah pihak ini juga telah menyebabkan berbagai perundingan yang pernah diadakan selama ini berakhir tanpa menghasilkan kesepakatan yang berarti bagi perdamaian kedua belah pihak. Kini Peta Jalan Perdamaian kembali disodorkan yang didukung oleh kelompok Kuartet (AS, PBB, UE, dan Rusia) sebagai sebuah upaya untuk memecahkan kebuntuan masalah konflik Palestina-Israel.
Kehadiran Peta Jalan Damai ini diharapkan menjadi obat bagi konflik Palestina-Israel yang telah memakan banyak korban warga sipil yang tidak berdosa akibat kekerasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam mewujudkan harapan ini, maka Peta Jalan Damai menawarkan beberapa tuntutan kepada kedua belah pihak untuk memberikan kebijakan atau tindakan yang dapat membantu dalam proses perdamaian. Efektivitas Peta Jalan Damai ini akan diuji dan dianalisa dari perspektif Resolusi Konflik dengan harapan dapat menemukan faktor-faktor yang akan menjadi pendukung dan penghambat bagi terlaksananya Peta Jalan Damai ini dalam memberikan solusi bagi konflik Palestina-Israel dengan tanpa meninggalkan pengalaman-pengalaman sejarah perdamaian yang pernah dilakukan sebagai cerminan dan pelajaran bagi upaya pencarian problem solving, walaupun kegagalan demi kegagalan adalah selalu menjadi jawaban atas semua upaya perdamaian yang telah dan pernah dilakukan oleh Palestina dan Israel.

The war of Palestina-Israel has been happened for a long time. Since the first conflict, both Palestine and Israel claimed that they had the right for the conflict district without doing a power sharing. The Israel tried very hard to depend the land that they had took control for some reasons: for the life, safety, strategic zone, emotional link, and natural resources. Palestine also tried very hard to struggle the - freedom of their district that have been holded by the Israel with the reason that the land was their ancestor land.
The persistent of the both side also caused all the negotiation that were helded by UN, US, Rusia, UE ended without having a good deal for the peace of the both side. Recently, the peace road map have offered again which was supported by US , Rusia, UE, and UN as the problem solving for breaking the conflict of Palestine-Israel. The present of this peace road map was expected by the world to be the problem solving of Palestine and Israel conflict, which had many victims from the civilian because of the both side war.
For getting this goal, the Peace Road Map offered some solutions for the both side to do the wisdom or the action that could help in peace processing. The effectiveness of the Peace Road Map will be exercised and analyzed by the perspective of conflict resolution to find some factors which can support or hamper for the Peace Road Map to give a solution for the conflict Palestine-Israel without leaving the peace history experiences which have been done as a reflection and a lesson for getting a problem solving. Even though, unsuccessful is always be the answer for the peace effort that have been done by Palestine and Israel.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004
T11987
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Fajrun Nafies
"ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang usaha-usaha perubahan sikap yang dilakukan oleh Palestinian Liberation Organization (PLO) serta dampak yang ditimbulkannya baik itu positif maupun negatifnya.
Pada awalnya PLO setelah terbentuk tahun 1964, berjuang seoara radikal, tak mau berkompromi, sebagai akibat dari kekecewaan orang-orang Palestina atas dirampasnya tanah-tanah mereka oleh orang-orang Israel yang ditunggangi oleh Zionisme.
Setelah berjuang melalui gerakan bersenjata dan aksi-aksi teror yang dilakukan PLO sebelum tahun 1974, ternyata PLO tidak membuahkan hasil yang menggembirakan. Akan tetapi sebaliknya bahkan kehancuran dan citra buruk yang mereka dapatkan kemudian.
Kehadiran PLO ternyata tidak disenangi oleh para penguasa Arab, karena mereka tak menginginkan berdirinya negara Palestina yang dimotori oleh PLO, yang mereka anggap sebagai organisasi teroris. Selain itu jika negara Palestina berdiri dan menggunakan sistem demokrasi murni, dikhawatirkan akan mengganggu status quo mereka yang mayoritas monarki.
Sadar akan sulitnya berjuang melalui aksi-aksi bersenjata dan teror, PLO mencoba untuk merubah sikap yang dimulai pada awal tahun 1973 yaitu dengan berjuang menggunakan cara-cara politik, sekalipun menimbulkan perpecahan dalam tubuh PLO.
Akhirnya pada tahun 1974 perjuangan PLO mendapatkan hasil yang memuaskan yaitu dengan diakuinya oleh Liga Arab sebagai satu-satunya wakil sah bangsa Palestina, lalu pada tahun yang sama pula PLO mendapat pengakuan dari PBB dan memberinya status peninjau dalam sidang-sidang yang diadakan oleh badan tersebut.

"
1995
S13315
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rudy Kurniady
"ABSTRAK
Samuel Huntington dalam "the Clash of Civilazation" menyebutkan signifikansi budaya dalam menganalisa fenomena hubungan internasional pasca perang dingin. Begitupun kontemplasi dari Francis Fukuyama dan Barry Smart menyebutkan faktor-faktor budaya cukup berperan dalam interaksi antar bangsa pasca perang dingin.
Produk para ilmuan di atas telah membangkitkan keingintahuan penulis mengkaji fenomena hubungan internasional dalam konteks signifikannya budaya dalam interaksi antar bangsa. Fenomena hubungan internasional yang akan menjadi fokus perhatian di dalam studi ini adalah munculnya kekuatan Islam sebagai alternatif penyaring kebudayaan Barat. Samuel Huntington telah menyebutkan bahwa Kebudayaan Barat telah mengalami pergeseran pengaruh dan berusaha mereidentifikasikan diri dan mereinventarisasikan kembali pengaruh besarnya. Dalam proses tersebut kebudayaan Barat menemukan munculnya kekuatan baru dan berhadapan dengan kebudayaan Islam dan Cina. Pengaruh kebudayaan ini cukup besar, yaitu sebagai pembanding dari kebudayaan Barat. Realita yang terjadi di negara-negara Timur Tengah dan beberapa negara Islam lainnya ternyata telah menghadapkannya pada posisi yang berlawanan dengan kepentingan Barat. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Aljazair, Revolusi Islam Iran, Libia, Iraq dan masyarakat di negara-negara Islam lainnya seperti Palestina memiliki kecenderungan untuk menolak kebudayaan Barat. Mereka secara relatif mungkin dapat menerima modernisasi tetapi tidak berarti harus menerima kebudayaan Barat itu. Keengganan mereka merupakan merupakan response akibat mengemukanya ketidakadilan dan dominasi yang dilakukan pihak Barat dalam interaksi internasional.
Dari paparan kerangka teoritis di atas, penulis mencoba merumuskan masalah penelitian , yaitu "Apakah Fundamentalisme Islam merupakan reaksi terhadap kebijakan Amerika Serikat terhadap Israel' dalam perjanjian Palestina Israel (1991-1993) ?" Dengan bertujuan untuk memahami bahwa dalam studi hubungan internasional, faktor-faktor di luar power atau keamanan konvensional dapat mempengaruhi hubungan antar negara. Salah satu faktor itu adalah pengaruh dari budaya (agama). Dalam penelitian ini juga akan menyangkut persepsi terhadap unsur budaya yang merupakan Fundamentalisme Islam yang akan dilihat keterhubungan antar variabelnya dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, maka penulis mencoba mengaplikasikan model sistemik dengan metode penelitian "content analysis" untuk mencari hubungan pengaruh antara kedua variabel penelitian itu melalui verifikasi hipotesa.
Hasil penelitian ini adalah bahwa Fundamentalisme Islam merupakan reaksi terhadap kebijakan Amerika Serikat terhadap Israel. Sementara itu, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Peta Fundamentalisme Islam, mulai sumbernya di Barat sampai imbasnya dalam bentuk Fundamentalisme Lokal, menunjukkan persoalan fundamentalisme ternyata amat kompleks. Banyak faktor yang turut mempengaruhi, tidak hanya faktor sosial ekonomi tapi juga politik dan budaya.
Studi-studi tentang Fundamentalisme Islam seharusnya mendapat tempat yang besar di dalam kerangka pemikiran para peneliti oleh karena dewasa ini muncul fenomena Islam dalam hubungan internasional yang dapat mempengaruhi hubungan antar negara."
1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>