Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Alasan penulis mengadakan penelitian ini adalah karena penangan masalah kependudukkan di Indonesia sangat menarik Untuk dibahas, terutama penangan masalah kependudukkan melalui program transmigrasi yang terdapat di DKI Jakarta. Tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan koordinasi penqiriman transmigrasi dan DKI Jakarta , santa faktor—faktor apa saja yang manpengaruhi pelaksanaan koordinasi tersebut penulisan skripsi ini bersifat deskriptif, yaitu mencoba menggambarkan hubungan suatu gejala atau fenomena dengan gejala lainnya. Metode pengumpulan data, dilakukan melalui studi lapangan, yaitu dengan jalan wawancara secara mendalam, serta melalui studi kepustakaan. Dari hasil penelitian, ternyata terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi koordinasi pengiriman transmigran dan DKI Jakarta, yaitu faktor wewenang, faktor prosedur kerja dan faktor hubungan kerja. Pada kenyataannya wewenang KANWIL dalam mengatasi masalah tidak hadirnya aparat-aparat yang terlibat belum diwujudkan dalam tindakan yang efektif, demikian pula dengan prosedur pelaporan yang belum berjalan sebagai mane mustinya, serta jalinan hubungan hubungan kerja antara. KANWIL dengan KANDEPKU yang seharusnya ada ternyata belum ada sehingga dapat dikatakan bahua hubungan kerja belum terjalin sebagaimana mustinya. Hal diatas terbukti dengan target pengiriman transmigran dari DKI jakarta yang belum dapat terpenuhi 100 % khususnya untuk Tahun anggaran 1984/85 dan Tahun Anggaran 1985/86.. untuk mngatasi masalah tersebut, maka perlu diambil langkah-langkah yang antara lain mengatur jadwal pelaksanaan kegiatan maupun jadwal rapat-rapat sedemikian rupa, sehingga tidak bertepatan dengan jadwal kegiatan Instansi-instansi tersebut, sedangkan untuk nengatasi masalah-masalah yang kedua dan ketiga perlu segera diupayakan terbentuknya KANDEPKO di keempat wilayah Kota yang sampai sekarang belum memiliki KANDEPKO."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pejabat struktural Kantor Wilayah Departemen Agama Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dimana Jakarta merupakan salah satu pusat pemerintahan. Diharapkan instansi vertikal seperti Departemen Agama ini akan dijadikan parameter dalam mengukur kinerja di lingkungan Kantor Wilayah lain.Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : motivasi, pelatihan, kepemimpinan, struktur organisasi, sistem kerja dan sumber daya, sedangkan variabel terikat adalah kinerja pejabat. Data diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada seluruh pejabat struktural di lingkungan Kantor Wilayah Departemcn Agama Daerah Khusus Ibukota Jakarta sejumlah 41 pejabat struktural. Analisis yang digunakan untuk mengolah data dari hasil kuesioner yang disebarkan adalah : Skala pengukuran likert.Dari hasil penelitian menunjukan bahwa enam faktor menrpunyai korelasi dan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pejabat struktural dengan nilai tertinggi berturut-turut : sistem kerja, kepemimpinan, struktur organisasi, pelatihan, sumber daya dan motivasi. Korelasi dan signifikan tersebut secara prosentase dapat dilihat sebesar 93,7 %. Ini berarti bahwa hanya sekitar 6,3 % faktor yang kurang nlempengaruhi kinerja pejabat struktural.Agar faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pejabat struktural lebih berpotensi untuk meningkatkan kinerja pejabat dalam mencapai sasaran dan atau tujuan organisasi, maka perlu dilakukan pembinaan, pengembangan dan penyempurnaan aspek-aspek untuk memacu motivasi, peningkatan diktat, struktur organisasi, kepemimpinan dan sistem kerja dan peningkatan sumber daya (fasilitas kerja)."

"Program Tansmigrasi, terutama di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, menjadi program unggulan penyebaran penduduk ke daerah-daerah terutama luar Pulau Jawa dan dalam melaksanakan program transmigrasi tersebut sangat tergantung kepada kinerja dan motivasi kerja karyawannya.Menyadari pentingnya kinerja dan motivasi kerja karyawannya, Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupaya memotivasi kerja karyawannya. Salah satu aspek organisasi yang berpengaruh terhadap peningkatan motivasi kerja adalah komunikasi kerja baik komunikasi ke bawah, ke atas, mapun horizontal yang dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif diharapkan dapat memotivasi kerja karyawannya.Dalam pelaksanaan komunikasi ke bawah di Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Daerah Khusus Ibukota Jakarta ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain : keterbukaan, kepercayaan pada pesan tulisan, pesan yang berlebihan, ketepatan waktu dan daya saing anggota organisasi terhadap pesan yang disampaikan. Kesemua faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap lancarnya proses komunikasi ke bawah.Komunikasi ke atas adalah pesan yang mengalir dari bawahan kepada atasan atau yang lebih tinggi dengan tujuan memberikan balikan (feedback), saran dan pertanyaan. Komunikasi ini mempunyai efek terhadap motivasi kerja dan sikap karyawan. Dengan komunikasi ke atas, tersebut diharapkan dapat memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan : pekerjaan karyawan dan hasil yang telah dicapainya, masalah kerja yang dihadapi oleh karyawan berkaitan dengan upaya perbaikan unit kerjanya, dan mengetahui pikiran dan perasaan karyawan guna memotivasi kinerja dan produktivitas karyawan. Kombinasi dari perasaan-perasaan dan kepercayaan karyawan tersebut menjadi penghalang yang kuat bagi terlaksananya suatu proses komunikasi ke atas yang efektif.Ada beberapa metode yang digunakan dalam melaksanakan komunikasi horizontal antara lain : rapat-rapat, komite, interaksi, informal, percakapan telepon, memo atau nota, aktivitas sosial dan lain-lain. Komunikasi horizontal di Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Daerah Khusus Ibukota Jakarta berperan rnengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai fungsi organisasi dalam level yang sama. Komunikasi ini mengalir melintasi berbagai fungsi dalam organisasi untuk memotivasi kerja serta gairah kerja karyawan."

"ABSTRAKSalah satu fungsi pelayanan Direktorat Jenderat Pajak adalah menyiapkan sarana bagi Wajib Pajak untuk menyampaikan laporan tentang pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sarana bagi Wajib Pajak untuk menyampaikan laporan dimaksud dipersiapkan dan disediakan oleh Direktorat Jenderat Pajak. SPT Tahunan Pajak merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang. Penyampaian SPT Tahunan merupakan indikator kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.Kepatuhan Wajib Pajak dalam hat pemenuhan kewajibannya dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis. Kedua jenis kepatuhan itu adalah kepatuhan formal dan kepatuhan materiil.Untuk menunjang fungsi pelayanan tersebut, Direktorat Jenderat Pajak, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Nota Kesepahaan I MoU tentang Koordinasi berdasarkan keputusan nomor : 63 tahun 2001 dan nomor : 4101PJ.12001, tanggal 21 Juni 2001.Koordinasi dan kerjasama ini difokuskan pada kegiatan ekstensifikasi. Namun demikian, hasil kegiatan bersama ini, akan mendukung upaya kegiatan intensifikasi penerimaan pajak yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderat Pajak.Kerangka teori tentang koordinasi yang dipergunankan dalam penulisan tests ini mempergunakan definisi yang dikemukakan o:eh Malone dan Crowston. Definisi koordinasi yang dikemukakan oteh Malone dan Crowston sebagai berikut : "Coordination is managing dependencies between activities" (koordinasi adalah cara mengelola saling ketergantungan diantara kegiatan-kegiatan).Macam-macam ketergantungan yang harus diatur tersebut adalah :1. Berbagai sumber daya,2. Hubungan produser / konsumer,3. Hambatan yang terus menerus ada,4. Penugasan.Kerangka pikir tentang kepatuhan, mempergunakan konsep kepatuhan formal dan kepatuhan materiil, sebagaimana berlaku dalam perpajakan.Lokasi Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Grogol Petamburan. Penelitian ini dikhususkan pada seksi-seksi yang berhubungan dan berkaitan langsung dengan kegiatan koordinasi tersebut diatas, yaitu Seksi Tata Usaha Perpajakan, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan, dan Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan.Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan daftar isian kuisioner untuk diisi oleh para responden. Hasil isian kuisioner tersebut, diolah dengan menggunakan program SPSS versi 13. Data sekunder, diperoleh dari laporan-laporan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Grogol Petamburan.Namun demikian, penulis juga melakukan penyebaran kuisioner pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta khususnya pada Subdis BHP dan BHBP, serta pada Biro Administrasi Wilayah Kotamadya Jakarta Barat. Hal ini dilakukan semata-mata hanya sebagai pembanding.Hasil olah data tersebut menunjukkan bahwa koordinasi berperan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dari 4 (empat) sub variabel yang ada dalam koordinasi, yang dominan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak adalah sub variabel hubungan produser konsumer antara Pemda dengan DJP.Dari penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa adanya koordinasi dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, terutama bila ditekankan pada komponen hubungan produsel konsumer antara Pemda dengan DJP.

---

ABSTRAK

One of many service delivery functions that has to be undertaken by Directorate General of Taxes is to provide a means for taxpayers in fulfilling their rights and obligations related to taxation matters. Annual Income Tax Return is a medium for taxpayers in reporting their taxes payable under the tax laws. As such, submission of Annual Income Tax Return has become an indicator of the taxpayers' compliance to the laws.

Taxpayers' compliance in terms of fulfilling their obligation to file tax returns can be categorized into two types of compliance namely formal and materiil compliance.

To support such a function, Directorate General of Taxes has established a Memorandum of Understanding (MoU) with Local Government of Jakarta Province on coordination and cooperation under a joint decree between the two institutions which are decree number 63 year 2001 and number 4101PJ.12001 dated 21 June 2001.

This MoU focuses on the extension activities to increase the number of registered taxpayers. In addition, this cooperation is also intended to intensify the efforts of the Directorate General of Taxes to improve taxes revenue collection.

Theoretical framework of the coordination utilized in this thesis is derived from the definition stated by Malone and Crowstone. In their book, they define coordination as follow: "coordination? is managing dependencies between activities".

The kinds of dependencies that need to be regulated are as follows.

1. Sharing resources;

2. Producer I consumer relationship;

3. Simultaneity constraints;

4. Task /Sub Task

Conceptual framework of compliance utilized in this thesis is the concept of formal and materiil compliance as generally used in the field of taxation. For this purpose, research has been conducted in Tax Service Office Jakarta Grogol Petamburan, particularly in sections which directly relates to the coordination activities as above mentioned. These include sections of Tax Administration, Data and Information Management, Individual income Tax and Withholding Tax on income.

Primary data of the research has been obtained through a questionnaire that has been filled out by respondents. The program of SPSS version 13 is used to process the result of questionnaire.

For comparison purposes, the author has also distributed a questionnaire to persons in Local Revenue Authority of Jakarta Province, especially BHP and BHBP, and Administrative Bureau of the District of Jakarta Barat.

The result shows that coordination has a positive correlation to the taxpayers' compliance. From four components of coordination, producer and consumer relationship (between DGT and Local Government) has become the most dominant factors contributing to the improvement of taxpayer?s compliance.

Based on the above research, it can be concluded that coordination, in particular producer and consumer relationship (between DGT and Local Government) contribute to the improvement of taxpayers' compliance."

"Dalam rangka mendorong ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) khususnya ke negara-negara kuota, maka Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah kebijakan berupa penyempurnaan sistem pengelolaan kuota ekspor TPT. Kuota ekspor TPT merupakan syarat bagi eksportir untuk mengekspor TPT ke negara pengimpor sesuai perjanjian bilateral. Peranan TPT kuota yang dominan (59%) dalam ekspor TPT Indonesia pada tahun 1989, menjadi mengkhawatirkan karena cenderung menurun (32 % pada tahun 1998). Dalam periode sama kondisi ekspor TPT nasional yang juga melambat peningkatannya, bersamaan dengan krisis ekonomi nasional dan situasi pasar global, apakah dengan perubahan sistem pengelolaan kuota ekspor TPT tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan penulisan tesis ini, akan dianalisis kebijakan peningkatan ekspor melalui perubahan sistem pengelolaan kuota ekspor TPT studi kasus pada Kanwil Depperindag DKI Jakarta. Dalam membahas permasalahan yang diteliti dilandasi dengan kerangka teori antara lain Peran Pemerintah dan Kebijakan Publik. Sedangkan metodologi penelitian menggunakan tipe eksplanasi dengan metode pengumpulan data melalui kajian dokumen dan wawancara dengan beberapa pakar/informan guna memperoleh data dan informasi untuk dianalisis dengan Uji AHP.Dari hasil analisis dapat disimpulkan dan disarankan sebagai berikut :Alokasi kuota ekspor TPT dan prosedur pengalihan kuota Tetap secara langsung, setelah perubahan sistem pengelolaannya, menjadi lebih efisien dan menjamin kepastian berusaha serta memperlancar pelaksanaan upaya peningkatan ekspor TPT. Alternatif strategi terbaik adalah kebijakan substitusi impor dengan prioritas sebesar 2.4746, jadi lebih diperlukan dibandingkan dengan alternatif pengurangan/pengakhiran proteksi secara drastis ataupun bertahap. Untuk itu debirokratisasi dan deregulasi. "

"Sebagai upaya pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan telah disusun suatu system pengawasan ketenagakerjaan, yang melibatkan peran serta fungsi pegawai pengawas ketenagakerjaan. Jika diamati lebih jauh maka tugas dan fungsi pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diartikan sebagai tugas untuk memberikan : 1. protection, 2. personal and maintanance services, dan 3. Information and advising dalam skala kepentingan tenaga kerja secara langsung dan kepentingan pengusaha secara tidak langsung. Dalam rangka melaksanakan tugas pembangunan ketenagakerjaan yang bertumpu pada keberhasilan perencanaan kegiatan pengawasan ketenagakerjaan, perlu didukung oleh kinerja pegawai pengawas ketenagakerjaan dilapangan yang tangguh, dimana kinerjanya pada saat ini nampak sangat rendah. Untuk itu maka telah dilakukan-penelitian di Kanwil Depnaker DKI. Jakarta terhadap k.inerja pengawas ketenagakerjaan dengan menggunakan metode survey, dilakukan terhadap 40 (empat puluh) responden. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data temuan hasil penelitian, yang di analisis dengan menggunakan perhitungan dalam bentuk rumus Chi Kuadrat, ditemukan indikator bahwa faktor-faktor kepemimpinan, kemampuan dan motivasi, organisasi dan tata kerja, ternyata mempunyai hubungan yang sangat erat dengan peningkatan kinerja pengawas ketenagakerjaan. Oleh karena itu dapat di kemukakan beberapa saran sebagai berikut : Dari aspek Kepemimpinan perlu dilakukan upaya : a. meningkatkan waskat, b. pemberian reward and punishment berdasarkan prestasi, c. mengisi DP3 secara obyektif dan d. melaksanakan bintal rohani, dan memberikan teladan intensif.Dari aspek kemampuan dan motivasi perlu dilakukan upaya : a. melaksanakan seleksi ketat terhadap calon pegawai pengawas, b. mengadakan reformasi diklat agar sesuai dengan kebutuhan jabatan pengawas ketenagakerjaan.Dari Aspek organisasi dan tata kerja : a. penyederhanaan struktur organisasi, b. menerapkan standar operatif, c. pembagian tugas dan tanggung jawab secara proporsional, d. melaksanakan rotasi , e. melaksanakan evaluasi secara rutin."

"ABSTRAKBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah dibentuk sejak tanggal 119 Juni 1968, dengan peraturan Daerah No. 2 tahun 1968. Badan ini bertugas untuk memberi pertimbangan dan menetapkan prioritas rencana, baik tahunan maupun lima tahunan. Mengingat akan pentingnya fungsi perencanaan, maka badan ini diketuai langsung oleh Gubernur Kepala Daerah."

"Swasembada beras telah mampu dicapai pada tahun 1984, namun beberapa tahun terakhir ini ketahanan pangan mulai terancam. Daerah transmigrasi mempunyai potensi yang sangat besar dalam membantu penyediaan pangan seperti ketersediaan lahan dan sumber daya manusia. Kunci utama untuk mendukung kegiatan tersebut adalah penyediaan sarana produksi pertanian khususnya benih dengan memenuhi kriteria 6 tepat yaitu tepat jumlah, mutu, waktu, varietas, tempat dan harga.Dalam penyediaan sarana produksi di daerah transmigrasi ditemui kendala antara lain : Pemukiman transmigrasi umumnya sulit dijangkau dan belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, adanya kebutuhan benih dalam jumlah yang cukup besar pada waktu yang bersamaan, namun belum didukung perencanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dan kuantitatif yang merupakan studi kasus padi Kawasan Mesuji Atas II/G Propinsi Lampung. Analisis yang digunakan adalah:(1) Analisis persediaan untuk menentukan jumlah dan waktu yang ekonomis dalam penyediaan benih dengan pendekatan rumus EOO, (2) Analisis faktor penyediaan benih dengan tabel distribusi frekuensi.Hasil penelitian menunjukan bahwa Kawasan Mesuji Atas II/G dalam satu tahun membutuhkan benih sebanyak 126.000 kg yang dibagi dalam 2 musim tanam yaitu MT. Oktober-Maret dan April-September. Dari analisis persediaan diperoleh bahwa jumlah pemesanan ekonomis untuk MT. Oktober-Maret adalah EOQ = 22.135, frekuensi pemesanan (F) = 4 kali dengan jangka waktu antar tiap pesanan (T) = 7,5 had. Sedangkan untuk musim tanam April-September EOQ = 15.652, frekuensi pemesanan (F) = 3 kali dengan jangka waktu antar tiap pesanan (T) = 10 hari. Sedangkan analisis sensitivitas harga terhadap- jumlah pemesanan ekonomis atau EOQ dengan regresi memberikan hasil bahwa setiap kenaikan satu satuan rupiah tidak memberikan dampak yang nyata terhadap terhadap jumlah pemesanan ekonomis. Analisis terhadap faktor yang mempengaruhi penyediaan benih menunjukan bahwa penyediaan benih belum dapat memenuhi kriteria 6 tepat. Secara kontinum total nilai setiap faktor terletak pada daerah "kurang".Dari hasil penelitian ini disarankan kepada instansi yang berwenang agar dalam penyediaan benih Kawasan Mesuji Atas II/G dibuat perencanaan kebutuhan benih untuk diinformasikan kepada produsen/sumber benih,peningkatan bimbingan perbenihan."