Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Globalisasi telah mendorong perhatian terhadap transfer senjata internasional sebagai salah satu isu krusial dalam hubungan internasional, mencakup aspek keamanan global, politik, dan ekonomi. Transfer senjata memainkan peran signifikan dalam menjaga kedaulatan negara, tetapi juga membawa risiko besar terhadap stabilitas internasional, hak asasi manusia, dan keamanan manusia. Kode etik internasional, seperti Arms Trade Treaty (ATT) dan Kode Etik Uni Eropa, menjadi landasan penting dalam mengatur perdagangan senjata. Namun, efektivitasnya masih menjadi perdebatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kode etik dalam mengatur transfer senjata internasional, dengan fokus pada regulasi, implementasi, dan tantangan pelaksanaannya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis literatur dan dokumen resmi, studi ini mengidentifikasi hambatan-hambatan utama, seperti kurangnya transparansi, dominasi kepentingan politik-ekonomi negara besar, dan lemahnya mekanisme penegakan hukum. Studi kasus pada ekspor senjata dari Inggris dan Kanada ke Arab Saudi menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap kode etik sering kali terganggu oleh kepentingan nasional. Selain itu, perdagangan senjata ilegal dan pasar gelap menjadi tantangan besar dalam upaya pengawasan dan pengendalian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi mendalam diperlukan untuk meningkatkan tata kelola transfer senjata internasional. Penguatan mekanisme pelaporan, peningkatan transparansi, dan kolaborasi internasional yang lebih kuat menjadi rekomendasi utama agar kode etik dapat diterapkan secara efektif. Studi ini tidak hanya memperluas wawasan dalam literatur hubungan internasional, tetapi juga memberikan kontribusi konkret terhadap pengembangan kebijakan global yang lebih bertanggung jawab dan adil dalam transfer senjata.

---

Globalization has drawn attention to international arms transfer as one of the critical issues in international relations, encompassing aspects of global security, politics, and economics. Arms transfer plays a significant role in safeguarding state sovereignty but also poses substantial risks to international stability, human rights, and human security. International codes of conduct, such as the Arms Trade Treaty (ATT) and the European Union Code of Conduct, serve as essential frameworks for regulating arms trade. However, their effectiveness remains a subject of debate. This study aims to evaluate the effectiveness of codes of conduct in regulating international arms transfers, focusing on their regulations, implementation, and the challenges involved. Using a qualitative approach through literature analysis and official documents, this study identifies key obstacles, such as a lack of transparency, the dominance of major powers’ political-economic interests, and weak enforcement mechanisms. Case studies on arms exports from the UK and Canada to Saudi Arabia reveal that adherence to codes of conduct is often undermined by national interests. Furthermore, illegal arms trade and black markets pose significant challenges to global monitoring and control efforts. The study’s findings highlight the need for profound reforms to improve governance in international arms transfers. Strengthening reporting mechanisms, enhancing transparency, and fostering stronger international collaboration are the primary recommendations to ensure that codes of conduct are effectively implemented. This study not only expands insights into international relations literature but also provides concrete contributions to the development of a more accountable and equitable global arms transfer policy."

"Tesis ini menjelaskan mengenai pengaruh transfer senjata di negara-negara Asia Pasifik terhadap Indonesia. Mekanisme apa yang dilakukan untuk bisa memasuki rantai perdagangan senjata oleh negara-negara ini. Cakupan pembahasan dalam penelitian ini meliputi faktor apa yang melatar belakangi Indonesia dalam melakukan transfer senjata untuk membangkitkan industri pertahanannya menuju kemandirian dalam memproduksi persenjataan sendiri (autarky). Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami latarbelakang Indonesia melakukan memproduksi senjata sendiri, serta untuk mengetahui dan memahami keuntungan apa saja yang diperoleh Indonesia dalam melakukan transfer senjata.

---

This thesis describes the effect of arms transfers in the countries of Asia Pasific of Indonesia. What the mechanism for entry into the trade chain weapons by these countries. The scope of discussion in this study what factors include the background of Indonesia in transferring weapons to raise its defense industry toward self-sufficiency in producing the weapons themselves (autarky). The aim of this research is to know and understand the background of Indonesia to produce their own weapons, and to know and understand what the benefits obtained by Indonesia in the transfer of weapons."

"ABSTRAKPerdagangan senjata ilegal bukan merupakan suatu permasalahan yang baru, namun yang menjadi perhatian saat ini adalah aktivitas tersebut yang terfasilitasi karena adanya ruang cyber. Keberadaan ruang cyber telah membantu berjalannya aktivitas perdagangan senjata ilegal dan memberikan keuntungan bagi pelaku. Tugas Karya Akhir ini membahas perpindahan aktivitas perdagangan senjata ilegal dari ruang fisik menuju ruang cyber. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui penyebab perpindahan yang dilakukan oleh para pelaku dengan melihatnya dari konsep agent pada model for relationships in crime, teori crime triangle, dan dilengkapi dengan space transition theory. Pada tulisan ini, ditemukan bahwa perpindahan ini dipicu karena ruang cyber memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melarikan diri dari tindakan yang dilakukan melalui anonimitas yang ditawarkan oleh ruang cyber, lemahnya pengawasan baik melalui regulasi maupun aparat penegak hukum, dan sifat spasio temporal ruang cyber yang dinamis menjadikan aktivitas yang dilakukan dapat diakses oleh siapapun dan kapanpun sehingga membantu pelaku memperluas dan mengembangkan aktivitas perdagangan senjata ilegal yang dilakukan.

---

ABSTRACTIllegal weapons trading is not a new issue, but the concern now is that the activity is facilitated by the existence of cyberspace. The existence of cyberspace has helped to drive illegal weapons trade activities and provide benefits for the offenders. This final project task discusses the shifting activity of illegal arms trade from physical space to cyberspace. The purpose of this final project is to find out the causes of displacement by the offender by looking at the concept of agent on models for relationships in crime, crime triangle theory, and equipped with space transition theory. In this paper, it is found that this movement is triggered because the cyberspace provides an opportunity for the offender to escape from the their criminal act through the anonymity offered by the cyberspace, the weakness of oversight both through regulation and law enforcement officers, and the dynamic spatio temporal nature of cyberspace activities can be accessed by anyone and anytime so as to help the offenders expand and develop illegal weapons trading activities undertaken. "

"Pasca pemisahan Sudan Selatan pada tahun 2011, Sudan mengalami penurunan pendapatan negara yang membuat kondisi perekonomian memburuk. Kondisi perekonomian ini juga menyebabkan anggaran untuk militer dikurangi dan memicu maraknya kasus korupsi di kalangan pejabat. Masyarakat yang tidak puas terhadap kondisi tersebut melakukan aksi protes yang dimulai pada akhir tahun 2018. Puncaknya pada 11 April 2019, Al-Bashir dicopot dari jabatannya sebagai Presiden oleh pihak militer Sudan dan memasuki masa pemerintahan transisi yang diwakili TMC dari pihak militer dan perwakilan dari pihak sipil yang diwakili oleh Forces of Freedom and Change (FFC), kedua organisasi tersebut kemudian membentuk Dewan Kedaulatan dan menandatangani Draft Piagam Konstitusi. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya kudeta militer Sudan tahun 2019, mengetahui proses pemerintahan transisi Sudan setelah adanya kudeta, dan mengetahui dampak kudeta terhadap masyarakat Sudan. Artikel ini disusun menggunakan metode penelitian kualitatif, analisis, dan deskriptif yang menggunakan pendekatan studi pustaka. Hasil dari tulisan ini adalah Kudeta Militer di Sudan dapat terjadi karena pemerintah telah kehilangan legitimasinya, sehingga militer dapat melakukan intervensi dan mencopot jabatan al-Bashir. Dalam proses transisinya, pemerintahan transisi Sudan lebih didominasi oleh militer dibanding sipil, bahkan pihak militer membubarkan pemerintahan transisi secara sepihak pada Oktober 2021. Kudeta ini menyebabkan adanya reformasi hukum-hukum Islam di Sudan serta normalisasi hubungan dengan Israel sebagai upaya dalam mencari dukungan dari pihak internasional.

---

After the separation of South Sudan in 2011, Sudan experienced a decline in state income which made economic conditions worsened. This economic condition also led to a reduction in the budget for the military and triggered widespread corruption cases among officials. Sudanese who are dissatisfied with these conditions hold protest that started in late 2018. The peak was on April 11, 2019, Al-Bashir was removed from his position as President by the Sudanese military and entered a transitional government represented by the TMC from the military and representatives from the civilian side represented by the Forces of Freedom and Change (FFC), the two organizations then formed the Sovereign Council and signed the Draft Constitutional Declaration. This article aims to find out the causes of the Sudanese military coup in 2019, to find out the process of Sudan's transitional government after the coup, and to find out the impact of the coup on Sudanese society. This article was compiled using qualitative, analytical, and descriptive research methods using a literature study approach. The result of this paper is that the Military Coup in Sudan can occur because the government has lost its legitimacy, so the military can intervene and remove al-Bashir from his position. In the transition process, Sudan's transitional government is dominated by the military rather than civilians, the military even disbands the transitional government unilaterally in October 2021. This coup led to the reform of Islamic laws in Sudan and the normalization of relations with Israel in an effort to seek international support."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang pola pembayaran yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam kerjasama teknik-militer dengan Rusia pasca-Reformasi Indonesia. Penggunaan pola pembayaran yang berbeda di setiap era pemerintahan, tentunya menimbulkan pertanyaan mengenai alasan pemilihan pola pembayaran tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan dari penggunaan setiap pola pembayaran yang dipilih oleh pemerintah Indonesia. Alasan dari pemilihan pola pembayaran tersebut dijawab dengan metode kepustakaan dan dijelaskan secara komprehensif dengan mengaitkan konsep teori Imbal Dagang dan Letter of Credit. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan pola pembayaran yang berbeda di setiap era pemerintahan memiliki alasan yang berbeda-beda. Alasan pemilihan setiap pola pembayaran ditentukan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi yang diperlukan oleh Indonesia.

---

ABSTRACTThis research discusses about the chosen international payment method conducted by Indonesian government in military-technical cooperation with Russia post-Reformation era. The use of different international payment method in different era, certainly raises a question about the reasons behind it. The purpose of this research is to explain the reasons of every chosen international payment method conducted by Indonesian government. The reasons behind the use of every chosen international payment method is answered by literary methods and comprehensively explained by associate it with the theoretical concept of Countertade and Letter of Credit. This research concludes that the use of every chosen international payment method in different era has heterogeneous reasons. The reasons of every chosen international payment method are determined by adjusting with the situations and conditions needed by Indonesia."

"Penggunaan persenjataan sebagai alat kekerasan telah memengaruhi kondisi politik global di dunia, khususnya bila persenjataan tersebut ditransfer kepada pihak-pihak yang terbilang bermasalah. Transfer persenjataan itu pun sering disebut-sebut sebagai penyebab dari konflik-konflik yang terjadi di seluruh dunia. Untuk itu, peran transfer persenjataan ini perlu dilihat secara akademik, terutama dengan keterkaitannnya terhadap konflik-konflik global. Berdasarkan hal tersebut penulis telah mengumpulkan sebanyak 40 literatur terkait, yang mencoba memberikan kontribusinya masing-masing pada bahasan transfer persenjataan secara umum, dan pada konflik global – antarnegara dan intranegara – secara khusus. Metode yang penulis gunakan adalah Metode Taksonomi, sebagai metode yang dapat menggambarkan pengelompokan tema-tema umum yang muncul secara komprehensif. Penulis membagi literatur-literatur tersebut kedalam empat taksonomi besar, yaitu: (1) perkembagan tren dan pola historis dalam transfer persenjataan; (2) sistem persenjataan sebagai objek pengaruh konflik dalam transfer persenjataan; (3) transfer senjata konvensional dan konflik antarnegara; dan (4) transfer senjata konvensional dan konflik intranegara. Tinjauan pustaka ini berupaya untuk menyingkap konsensus, perdebatan, dan kesenjangan penelitian yang muncul dalam penelitian pada topik transfer senjata konvensional dan konflik ini. Tinjauan pustaka ini juga menunjukkan sejumlah hal yang muncul pada penelitian topik ini, yakni pada tren waktu penulisannya, fokus wilayah penelitian konflik yang diteliti, asal penulisnya, metodologi yang digunakan, dan asal data yang digunakan dalam penelitian konflik global antarnegara dan intranegara ini. Penulis menemukan bahwa topik transfer senjata secara umum kurang memiliki kontribusi akademik yang komprehensif, khususnya bila bahasannya terkait dengan persenjataan yang sifatnya konvensional utama dan hubungannya dengan konflik. Penulis menemukan sejumlah hal seperti, masalah epistemologis yang ada terkait relasi tersebut, aspek hirarki yang memengaruhi transfer senjata global, faktor-faktor penting yang memengaruhi seputar topik ini, dan dampak umum yang disebabkan oleh transfer senjata ini pada konflik. Penulis juga memberikan beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan, baik sifatnya akademik maupun empiris – di dunia dan Indonesia, pada praktik perdagangan senjata secara umum di dunia, berdasarkan kesenjangan-kesenjangan penelitian yang telah muncul.

---

The use of weapons as a tool of violence has influenced global political conditions in the world, especially when these weapons are transferred to parties who are considered problematic. The transfer of arms is often cited as the cause of conflicts around the world. For this reason, the role of weapons transfer needs to be seen academically, especially with its relevance to global conflicts. Based on this, the author has collected as many as 40 related literatures, each of which tries to contribute to the discussion of arms transfer in general, and to global conflicts – between states and intra-states – in particular. The method that the author uses is the Taxonomy Method, as a method that can describe the grouping of general themes that appear, comprehensively. The author divides the literature into four major taxonomies, namely: (1) the development of historical trends and patterns in the transfer of weapons; (2) weapons systems as objects of conflict influence in the transfer of weapons; (3) transfer of conventional weapons and interstate conflicts; and (4) transfer of conventional arms and intra-state conflicts. This literature review seeks to uncover the emerging consensus, debate, and research gaps in research on this topic of conventional arms transfer and conflict. This literature review also shows several things that have emerged in the research on this topic, namely the trend in the time of writing, the focus of the conflict research area being studied, the origin of the author, the methodology used, and the origin of the data used in this international and intra-state global conflict research. The author finds that the topic of arms transfer in general lacks a comprehensive academic contribution, especially when the discussion is related to major conventional weapons and their relationship to conflict. The author finds several things such as, the existing epistemological problems related to the relationship, the hierarchical aspects that affect global arms transfers, the important influencing factors surrounding this topic, and the general impact caused by these arms transfers on conflict. The author also provides several recommendations that can be made, both academic and empirical in nature – in the world and in Indonesia, on the practice of arms trade in general in the world, based on research gaps that have emerged."

"Tesis ini membahas konflik dan interdependensi antara Mesir dengan Sudan. Sesungguhnya jauh sebelum kedua negara ini merdeka dan berdaulat, kerja sama kedua bangsa telah berlangsung dengan baik. Pada masa Turki Usmani, Sudan merupakan wilayah kepanjangantangan Mesir dan ketika masa penjajahan Inggris, Sudan adalah wilayah yang diperintah secara bersama oleh Inggris dan Mesir.Setelah Sudan merdeka pada tahun 1956, hubungan bilateral kedua negara ini berlangsung dengan busk. Naiknya Dja'far Numeiri ke pucuk pimpinan di Sudan mendapat dukungan penuh dari Mesir, begitu pula sebaliknya. Numeri memberikan solidaritas penuh dan mengadakan berbagai macam hubungan diplomatik dengan Mesir. Permasalahan muncul ketika Umar al Bashir menjadi Presiden Sudan pada tahun 1989, ia bersama Hasan Turabi mendeklarasikan dan menerapkan Islam sebagai dasar Negara. Terlebih Iagi kebijakan Sudan ini diambil tanpa melalui konsultasi dengan Mesir.Keberadaan rezim baru Islam di Sudan dicurigai oleh Mesir. Karena kemungkinan besar rezim tersebut memberi pengaruh yang kuat terhadap aksiaksi radikalisme di Mesir yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam penentang Mubarak. Kecurigaan dan kekhawatiran Mesir terhadap pemerintahan Islam Fundamentalis Sudan membuat hubungan bilateral negara ini memburuk. Dugaan bahwa Pemerintah Sudan melatih, memperseniatai dan memberi perlindungan kepada ekstrimis muslim Mesir membuat suasana hubungan bilateral ini mengarah ke titik yang terendah. Ditambah lagi kedekatan istimewa Sudan kepada Iran.Persengkataan perbatasan di wilayah Halaib akibat ditemukan kandungan minyak yang besar menambah ketegangan kedua negara tersebut. Kendati demikian upaya perdamaian tetap ditempuh oleh kedua negara melalui jalan diplomasi. Karena pada hakekatnya, baik Mesir maupun Sudan memiliki ketergantungan yang kuat sate sama lainnya. Terlebih lagi ketergantungan Mesir yang tinggi terhadap air Sungai Nil sehingga mengharuskan kedua negara ini dalam kondisi konstan menjalankan aktifitas kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan balk dalam skala bilateral, regional maupun intemasional.Bentuk penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah study kasus. Di mana bentuk penelitian ini memberi gambaran yang jelas tentang suatu aspek lingkungan sosial termasuk hubungan antar kedua bangsa di dalamnya. Penelitian ini dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif. Adapun tipe penelitian ini adalah kualitatif yang menggunakan tekhnik pengumpuIan data melalui penghimpunan data, kodifikasi data dan analisa data Sifat penelitian ini deskriptis analitis.Untuk menganalisa permasalahan ini, penulis menggunakan kerangka teori konflik, interdependensi dan kepentingan nasional. Menurut Jack C. Plano dan Roy Alton bahwa kepentingan nasional negara lebih menekankan pada kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi. Hal ini menandakan bahwa negara menduduki peranan penting dalam hal tersebut. Begitu pula Mesir dan Sudan, mereka dengan segenap kekuatan nasional berinteraksi dan Baling mempengaruhi demi mencapai tujuan nasionalnya masing-masing.Kesimpulan dari tesis ini adalah ketergantungan antara Mesir dan Sudan tidak dapat begitu saja dipisahkan oleh kondisi apapun, karena pada hakekatnya kedua negara tersebut memiliki hubungan yang mendalam dan istimewa. Oleh karena itu, berbagai konflik yang terjadi, kedua negara tersebut menempuh jalan perdamaian melalui upaya diplomasi. Interdependensi dan konflik antar kedua negara (Mesir dan Sudan) bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan satu sama lain."