Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berfokus pada upaya-upaya yang dilakukan Jepang untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan disain deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan teori politik luar negeri dan diplomasi multilateral melalui PBB. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menunjukan upaya-upaya diplomasi yang digunakan dan apa faktor-faktor yang mendasari keinginan Jepang untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Bagi Jepang menjadi anggota tetap DK-PBB merupakan sebuah tiket untuk memperluas dan memperkuat peranan Jepang di mata dunia, oleh karena itu Jepang termasuk dari banyak negara yang ikut menyuarakan reformasi dalam struktur keanggotaan tetap DK-PBB. bagi Jepang reformasi dalam tubuh DK-PBB sangat diperlukan untuk memperkuat peranan dan fungsi PBB yang disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini.Dari hasil analisis melalui kepustakaan, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) upaya-upaya yang dilakukan Jepang untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB dilakukan Jepang melalui diplomasi ekonomi termasuk melalui salah satu instrumen ekonomi yaitu program bantuan luar negeri ODA, dan juga pasukan perdamaian SDF melalui PKO 2) kontribusi-kontribusi yang dilakukan Jepang melalui ODA dan PKO merupakan bentuk upaya Jepang dalam menjalankan diplomasi damainya di lingkungan internasional khususnya di PBB. 3) faktor-faktor yang mendasari keinginan Jepang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB adalah; adanya faktor politik dimana yang pertama, dalam sudut pandang Jepang, keanggotaan permanen dari Dewan Keamanan PBB akan memungkinkan Jepang untuk secara terus-menerus dilibatkan dalam upaya menciptakan keamanan dan perdamaian internasional, dan yang kedua untuk menambah suara untuk mewakili Asia yang selama ini hanya diwakili oleh Cina dan yang ketiga karena adanya faktor sejarah yang mewarnai hubungan Jepang dengan negara tetangganya yaitu Cina dan Korea. Dari faktor budaya, keinginan Jepang terhubung dengan adanya budaya yang ikut berperan dalam membentuk karakter politik Jepang, yaitu; adanya budaya survive yang dipengaruhi oleh faktor geografi Jepang, adanya budaya gimu yaitu kewajiban yang harus dilakukan negara sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat dunia, dan adanya budaya Jepang dengan konsep keseimbangan wa bahwa setiap negara berhak "menempati tempat yang sesuai".

---

This research specifically conducted by Japan's efforts to become a permanent member of United Nations Security Council as Japan's multilateral diplomacy efforts. This Research includes qualitative research with descriptive analysis. It also used political theory abroad and international diplomacy through the United Nations. The Targets of this research are to show diplomacy efforts by Japan and what factors constituting Japan's desire to become a regular Security Council member of the United Nations For Japan, to become a permanent member of Security Council represent a ticket to extend and strengthen Japan's role in the International world, therefore Japan is one of the many countries voicing reforms in membership structure of Security Council. Reformation in body of Security Council is essential for Japan to strengthen the function and role of United Nations which must be adapted by situation of epoch in this time.The conclusion of this analysis, 1). Japan's efforts to become a permanent member Security Council of United Nations conducted by Japan through economic diplomacy includes : passing one of the economic instrument; which is overseas aid program of ODA, as well as team peace of SDF through PKO 2). With Japan's ODA and SDF contributions, Japan tries to show the peace consolidation diplomacy in international relationship especially in the United Nation 3) The factors which constituting Japan's desire to become a regular member of Security Council are; firstly, existence of political factors in Japan viewpoint, that the permanent membership of Security Council of United Nations will enable Japan to continuously involve in efforts to create international peace and security, second to add voice to represent Asian countries which during the time was only deputized by China and third caused by historical factor that has colored Japan's relation with its neighboring state; China and Korea. From the cultural point, Japan's desire in circuit with cultural existence which follows to play a part to form it's own political character, that is; existence of culture "survive" culture influenced by factor of Japan's geography, there's the existence of obligation (gimu) concept Which means an obligation that must be conducted by a state as according to its responsibility as world society members, and the existence of Japan's culture with balance concept of wa that each; every state is entitled to "occupy appropriate place"."

"ABSTRAKDalam rangka memastikan tindakan cepat dan efektif oleh PBB, negara anggota memberikan kepada Dewan Keamanan tanggung jawab utama dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional serta sepakat bahwa dalam menjalankan tugasnya terhadap tanggung jawab ini Dewan Keamanan bertindak atas nama negara anggota. Tujuan dari penelitian ini adalah membahas mengenai kewenangan Dewan Keamanan PBB sebagai organ utama PBB dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, termasuk pula kewenangan Dewan Keamanan dalam pemberian sanksi militer berupa sanksi zona larangan terbang. Penelitian ini kemudian akan membahas mengenai penerapan sanksi zona larangan terbang yang pernah dijatuhkan oleh Dewan Keamanan terhadap Irak dan Bosnia-Herzegovina, untuk kemudian membahas mengenai kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam pemberian sanksi zona larangan terbang terhadap Libya. Dalam penelitian ini, penerapan zona larangan terbang akan dikaitkan dengan ketentuan Piagam PBB, hukum humaniter internasional dan ketentuan Resolusi Dewan Keamanan yang terkait. Penerapan zona larangan terbang di Libya ini didasarkan pada Pasal 42 Piagam PBB dan pada pelaksanaannya diberikan otorisasi oleh Resolusi Dewan Keamanan 1973. Selain itu, penerapan zona larangan terbang menggunakan diambilnya tindakan militer oleh negara terhadap Libya, oleh karena itu hukum humaniter internasional mengatur pelaksanaan tindakan didalamnya.

---

ABSTRACTIn order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its Members confer on the Security Council primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and agree that in carrying out its duties under this responsibility the Security Council acts on their behalf. The aims of this research are to elaborate about UN Security Council's authority as a primary organ of UN in maintaining international peace and security and to emphasize about UN Security Council's authority in imposing military sanctions through no fly zone. This research will also emphasize about the implementation of no fly zones which were imposed to Iraq and Bosnia Herzegovina, for furthermore emphasizing about the UN Security Council's authority in imposing no fly zone to Libya. In this research, imposition of no fly zone will be analysed based on provisions under the UN Charter, international law of armed conflict and provisions under the related UN Security Council's resolutions. Imposition of no fly zone in Libya is based on article 42 of UN Charter and its enforcement is based on UN Security Council Resolution No. 1973. Moreover, The enforcement of a no-fly zone contemplates the use of military force by one state against Libya, and therefore, the law of armed conflict governs any measures taken to maintain them. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam menjatuhkan sanksi terhadap individu berdasarkan Bab VII Piagam PBB dan prinsip pertanggungjawaban individu yang diakui oleh hukum internasional. Kemudian, dalam perkembangannya, penerapan sanksi tersebut telah berdampak pada hak-hak individu yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional mengenai HAM. Sanksi larangan perjalanan dan pembekuan aset yang diterapkan terhadap individu-individu oleh negara-negara anggota PBB berdasarkan mandat Dewan Keamanan PBB dalam Piagam PBB telah menimbulkan kekhawatiran atas ketiadaan jaminan bahwa hak-hak individu yang dimiliki oleh individu yang dijatuhkan sanksi tersebut tidak dilanggar oleh Dewan Keamanan PBB. Contoh kasus adalah sanksi terhadap Qadhafi.

---

ABSTRACT"

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis aktivitas diplomasi digital dengan menggunakan Twitter yang dilakukan dalam lingkup Kemenlu selama periode keanggotaan Indonesia pada DK PBB tahun 2019-2020. Sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB, Indonesia memiliki kesempatan yang besar untuk dapat mempengaruhi dan membentuk agenda dalam ranah internasional, termasuk mengarusutamakan agenda prioritas Indonesia, yaitu perwujudan perdamaian dunia, sinergi PBB dengan organisasi kawasan, keterkaitan antara perdamaian dengan pembangunan berkelanjutan, pemberantasan terorisme dan dukungan terhadap Palestina. Penelitian kualitatif ini dilaksanakan dengan memadukan computational content analysis dengan analisis isi manual untuk menganalisis dataset berupa twit yang diunggah oleh akun @kemlu_ri dan @indonesiaunny sebagai aktor diplomatik Indonesia. Penelitian dimaksudkan untuk menganalisis secara evaluatif langkah dan strategi diplomasi digital Indonesia dalam kerangka pemikiran agenda building dalam kancah internasional. Dalam mengusung agenda tersebut, penelitian ini mengidentifikasikan bahwa agenda yang diusung melalui aktivitas diplomasi digital melalui Twitter telah selaras dengan agenda pada kancah internasional, yang menunjukkan terpenuhi prinsip agenda building dalam aktivitas diplomasi digital Indonesia.

---

This thesis aims to analyze digital diplomacy activities using Twitter that was carried out within the Ministry of Foreign Affairs scope during Indonesia's membership in the UN Security Council 2019-2020. As a non-permanent member of the UNSC, Indonesia possesses a great opportunity to influence international agendas. Indonesia also has the chance to mainstream its priority agendas, namely realizing world peace, the synergy between the United Nations and the region, linkages between peace and sustainable development, shaping and supporting Palestine. This qualitative research combined computational content analysis with manual content analysis to analyze tweets collected from the @kemlu_ri and @indonesiaunny accounts. Those two accounts represent Indonesia’s diplomatic actors. This research evaluatively examines Indonesia's digital diplomacy steps and strategies in agenda building in the international arena. In carrying out the agenda, this research identifies that the agenda carried through digital diplomacy activities through Twitter is in line with the agenda on the international scene, which shows the fulfillment of the agenda-building principles in Indonesia's digital diplomacy activities."