Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini akan memfokuskan pada implikasi kebijakan suaka atau keimigrasian Perdana Menteri John Howard dan Tony Abbott yang berasal dari Partai Liberal di Australia terhadap Indonesia. Penulisan ini bertujuan untuk memahami variabel dominan yang mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan suaka atau keimigrasian di Australia, kecenderungan umum perilaku politik keimigrasian di negeri kangguru tersebut, dan implikasinya terhadap hubungan bilateral dengan Indonesia dalam kurun waktu pemerintahan kedua Perdana Menteri diatas melalui beberapa kasus politik, yaitu Tampa (2001), Papua (2006), dan Operasi Kedaulatan Perbatasan (2013-sekarang). Berbicara masalah politik keimigrasian di Australia, terdapat beberapa variabel terkait masalah tersebut. Bob Birrell (2001), salah satu pakar terkemuka mengenai masalah politik keimigrasian di Australia mengatakan bahwa setidaknya ada 3 (tiga) unsur utama yang harus diperhatikan, yaitu masalah kepentingan, masalah hak-hak migran dan masalah kekuasaan negara. Ketiganya merupakan variabel dominan yang dapat digunakan untuk memahami politik keimigrasian diAustralia. Isu keimigrasian di Australia sangat rentan terhadap masalah politisasi, khususnya kepentingan politik domestik di negara tersebut. Politik internasional merupakan kelanjutan dari politik domestik. Politik domestik menjadi latar belakang kebijakan luar negeri suatu negara. Salah satu aspek politik domestik yang sering terkait dengan kasus internasional adalah dinamika berupa pertarungan atau konflik politik. Penanganan kasus Tampa dan Papua oleh John Howard, maupun kasus kebijakan Operasi Kedaulatan Perbatasannya Tony Abbott adalah contoh konkrit hasil dinamika politik domestik Australia tersebut. Politik keimigrasian di Australia adalah kombinasi antara kepentingan politik domestik serta kepentingan Internasional yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan keimigrasian atau Migration Act 1958 dengan beberapa amandemen parsialnya. Selain itu, momentum pemilihan umum kiranya dapat menjadi faktor determinan dalam melihat konsistensi kepemimpinan liberal Howard atau Abbott dalam menerapkan kebijakan keimigrasian atau suaka melalui referensi beberapa kasus diatas, serta implikasinya terhadap Indonesia. Australia cenderung melihat lingkungan sekitarnya dengan mata orang asing, merasa superioritas dan melihat negara-tetangga di kawasannya dengan ketakutan dan kecurigaan. Sebaliknya negara-negara sekitarnya memandang Australia bertindak seperti kekuatan kolonial. Peningkatan hubungan baik dengan Indonesia sangat diperlukan karena pada dasarnya setiap negara saling membutuhkan meskipun dalam kondisi konflik.

---

This thesis will focus on the policy implications of asylum or immigration Prime Minister John Howard and Tony Abbott from the Liberal Party in Australia against Indonesia. This research aims to understand the dominant variables that affect the process of formulation and implementation of asylum or immigration policies in Australia, general trend of political behavior immigration in the kangaroo country, and the implications for bilateral relations with the Indonesian government within both the Prime Minister on through several political cases, the Tampa (2001), Papua (2006), Operation Sovereignty and Border (2013-present). Talking about immigration politics in Australia, there are several variables related to the problem. Bob Birrell (2001), one of the leading experts on the issue of immigration politics in Australia said that there are at least three (3) main elements that must be considered, that is a matter of interest, issues of migrant rights and issues of state power. All three are the dominant variables that can be used to understand the politics of immigration in Australia's immigration Australia. The issues highly vulnerable to politicization, particularly domestic political interests in the country. International politics is a continuation of domestic politics. Domestic politics into the background of a country's foreign policy. One aspect that is often related to domestic politics with international cases is the dynamic form of battle or political conflict. Handling cases of Tampa and Papua by John Howard, as well as the case of Operation Sovereignty borders policy Tony Abbott is a concrete example of the results of the Australian domestic political dynamics. Immigration politics in Australia is a combination of domestic political interests and international interests outlined in the legislation on immigration or the Migration Act 1958 with some amendments partial. In addition, the momentum seems to be a general election determinant factor in seeing consistency Howard or Abbott's liberal leadership in implementing immigration or asylum policy by reference some cases above, and the implications for Indonesia. Australia tend to look at the surrounding environment with the eyes of strangers, feeling of superiority and see neighboring countries in the region with fear and suspicion. Instead surrounding states saw Australia acting like a colonial power. Improved relations with Indonesia are very necessary because basically every country need each other even in conditions of conflict."

"Penemuan teknologi pemisahan atom menjadi nuklir tetap menjadi sumber inspirasi dan juga kekhawatiran, karena penemuan teknologi nuklir ini di satu sisi dapat memberikan solusi ke banyak negara untuk dijadikan sumber energi, namun disisi lain teknologi nuklir ini dapat dijadikan senjata nuklir yang sangat mematikan. Di bulan Juli 2005, Presiden George W. Bush Jr. dan Perdana Menteri Manmohan Singh melakukan pertemuan bilateral yang mencapai kesepakatan bahwa kedua negara menyetujui untuk bekerjasama dalam mengembangkan program teknologi energi nuklir. Kesepakatan antara Amerika dan India tersebut menunjukkan adanya perubahan kebijakan di bawah pemerintahan Presiden Bush, dimana sebelumnya pada masa pemerintahan Presiden Bill Clinton, pemerintah Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi ekonomi kepada India ketika negara tersebut melakukan uji coba senjata nuklir di tahun 1998. Sanksi ekonomi tersebut sendiri telah dicabut setelah serangan 911 karena India mendukung kebijakan luar negeri Presiden Bush, namun demikian pemerintah Amerika tetap tidak bisa memberikan bantuan dalam hal teknologi nuklir yang bertujuan damai karena terbentur oleh undang-undang Amerika yang tidak membolehkan memberi bantuan program nuklir kepada negara yang tidak menandatangani Perjanjian Non Proliferasi Nuklir. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat deskriptif yang menggambarkan bagaimana perubahan politik luar negeri Amerika Serikat. terhadap program nuklir yang dimiliki oleh India.

---

The discovery of atom fission technology into nuclear has become an inspiration yet at the same time the source of worry, since nuclear could be a source of energy and a lethal weapon. On July 2005, President George W. Bush Jr. met Prime Minister Manmohan Singh on a bilateral meeting and they agreed to a cooperation between two countries which include nuclear cooperation. These cooperation showed a change on American foreign policy under the presidency of George Bush, Jr, where previously under the Clinton administration, American government dropped sanctions to India when they did nuclear tests in 1998. These sanctions had been lifted after the 911 event, since India has been fully supported on President Bush Jr?s foreign policy. Even so American government still could not give aid to India regarding nuclear program because of the American law that prohibit aid to countries who are not a signatory parties to the Non Proliferation Treaty. This is a descriptive research that try to describe how the change of united states? foreign policy under the presidency of George W. Bush Jr. toward Indian nuclear program."

"Pada akhir 1960-an dan awal 1970-an banyak terjadi perubahan di kawasan Asia-Pasifik. Perubahan-perubahan tersebut antara lain hubungan antara 2 raksasa komunis, Uni Soviet dan RRC makin tegang dan mencapai puncaknya ketika terjadi bentrok senjata di perbatasan kedua negara. Awal tahun 1970an juga ditandai dengan normalisasi hubungan Amerika Serikat-fcRC yang memungkinkan Cina menjadi anggota PBB menggantikan Cina Taipeh, Inggris bermaksud mengundurkan diri dari Timur Suez, dan. negara-negara Asia Tenggara mendirikan organisasi regional ASEAN.Dalam situasi international yang demikian itu muncul pemerintah Partai Buruh di Australia di bawah pimpinan Whitlam. Partai Buruh telah 23 tahun berada diluar pemerintahan scbagai oposisi. Setelah memerintah, Whitlam ingin menjalankan politik luar negeri yang mandiri dan tidak mau menggantungkan diri kepada kekuatan asing. Adanya perubahan di kawasan sekitarnya mendorong Whitlam mendefinisikan kembali politik luar negeri Australia yang berlaku selama itu, sebagaimana yang dikatakan dalam pidato pelantikannya ketika diangkat menjadi perdana menteri (AFAR, 335, 1973).Pernyataan tersebut menunjukkan keinginan Whitlam untuk mendefinisikan kembali politik tuar negeri Australia dalam arti ingin menjalankan politik luar negeri bebas tidak hanya mengikuti politik luar negeri yang dijalankan sahabat besarnya, Amerika Serikat tanpa koreksi. Perdana Menteri Whitlam ingin agar Australia dapat menjalankan politik tuar negeri sebagaimana layaknya negara merdeka."

"Permasalahan proses perdamaian antara Palestina-Israel pada masa pemerintahan PM. Benjamin Netanyahu juga masih merupakan persoalan yang kompleks untuk dicarikan upaya-upaya untuk menghidupkan perundingannya. Kemacetan proses perundingan tersebut disebabkan oleh adanya kekakuan sikap Israel di bawah kepemimpinan PM. Benjamin Netanyahu serta sikap keras partai pendukungnya dari kelompok radikal/ultra nasionalis yang tidak pernah mau berkompromi dengan adanya semboyan ?Keamanan untuk Perdamaian? dengan menerapkan kebijakan tiga tidaknya, yaitu: tidak akan ada negara Palestina merdeka; tidak akan ada perundingan mengenai status kota Jerusalem; dan tidak akan mengembalikan Dataran Tinggi Golan kepada Suriah serta mengadakan pernbangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan Jerusalem Timur milik Arab. Namun adanya tekanan dan ancaman dari pihak domestik yaitu dari kelompok garis keras yang berkoalisi dengannya di kabinet dan kelompok garis moderat membuat Benjamin Netanyahu berada dipersimpangan jalan. Di lain pihak pengaruh asing juga sangat mempengaruhi kebijakan luar negeri Israel di bawah pemerintahan Netanyahu, sehingga dengan banyaknya desakan-desakan baik dari pihak domestik serta asing tersebut, akhirnya PM, Benjamin Netanyahu mau juga untuk menandatangani perjanjian Wye River. Namun demikian akibat dari penandatangan perjanjian tersebut kalangan garis keras di dalam negeri menggulirkan mosi tidak percaya serta ingin mempercepat pemilu, karena Netanyahu dianggap telah berkhianat dengan memberi konsensi pengembalian wilayah pendudukan kepada Palestina melalui perjanjian Wye River. Di lain pihak kelompok moderat yang diwakili oleh partai Buruh, bersikeras bahwa Netanyahu harus sungguh-sunguh di dalam melaksanakan isi perjanjian Wye River dan menekan Netanyahu dengan mengakui hak rakyat Palestina untuk memiliki negara merdeka. Indikasi lain dari jatuhnya pemerintahan Benjamin Netanyahu di dalam pelaksanaan politik luar negeri Israel terhadap perjanjian Wye River adalah adanya ancaman dari pihak asing yaitu dari Amerika Serikat, Uni Eropa serta dari negara-negara Arab. Kejatuhan serta kekalahan pemerintahan Benjamin Netanyahu dalam pemilu yang dipercepat dapat dilihat dari perolehan suara yang dimenangkan oleh partai Buruh serta merupakan cermin penolakan rakyat Israel terhadap koalisi sayap kanan yang selama tiga tahun berkuasa lebih banyak mengharnbat proses perdamaian dengan Palestina yang menyebabkan hubungan Israel dengan Amerika Serikat, Uni Eropa dan negara-negara Arab menjadi tegang. Di kalangan rakyat Israel sendiri, sikap keras Benjamin Netanyahu telah mempertajam perpecahan antara kelompok Yahudi sekuler dengan kelompok keagamaan konservatif."