Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSejak pembentukan negara Republik Rakyat Cina (1949), kebijakan Cina terhadap Korea sangat dipengaruhi oleh pertimbangan keamanan. Cina memandang Korea Utara sebagai wilayah penyangga antara dirinya dengan kekuatan-kekuatan lain, seperti: Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan dan Uni Soviet. Dalam masa Mao Zedong, kebijakan luar negeri Cina di Semenanjung Korea dipusatkan pada Korea Utara dan tidak menjalin hubungan dengan Korea Selatan. Berdasarkan politik dan ideologi, Cina memihak Korea Utara menentang Korea Selatan yang didukung Amerika Serikat dan Jepang. Berbeda dengan Mao, di bawah pimpinan Deng Xiaoping, Cina menjalin hubungan ekonomi secara informal dengan Korea Selatan pada tahun 1980-an. Selanjutnya dalam era pasca-Perang Dingin, tepatnya pada tanggal 24 Agustus 1992, Beijing menormalisasi hubungan diplomatik dengan Seoul. Namun, hal ini bukan berarti bahwa Cina meninggalkan Korea Utara. Beijing tampak berusaha memelihara hubungan baik dengan Pyongyang. Dengan menggunakan pendekatan keterkaitan antara faktor-faktor internal dan eksternal yang dikemukakan Samuel S. Kim, skripsi ini berusaha menjelaskan pelaksanaan kebijakan luar negeri Cina di Semenanjung Korea dalam era pasca- Perang Dingin (1989-1994), termasuk sikap Cina terhadap tiga isu penting di kawasan itu, yakni: nuklir Korea Utara, unifikasi Korea, dan masa depan Korea Utara. Ada beberapa faktor internal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Cina di Semenanjung Korea, yaitu: kepemimpinan dan elite; kepentingan ekonomi; serta kepentingan politik dan keamanan. Sedangkan faktor-faktor eksternal utama yang mempengaruhi kebijakan Cina tersebut ialah normalisasi hubungan Cina-Soviet, serta jatuhnya rezim-rezim komunis di Eropa Timur dan runtuhnya Uni Soviet (berakhirnya Perang Dingin); serta hubungan Cina dan Amerika Serikat. Pembahasan permasalahan juga dikaitkan dengan tulisan Kenneth Lieberthal, A. Doak Bamett, Hans J. Morgenthau, Susan Shirk, dan William T. Tow."

"Terjadinya perubahan besar dalam struktur keamanan dunia dalam era pasca Perang Dingin, menjadikan situasi keamanan Asia Pasifik dilanda ketidakpastian, Sedikitnya terdapat dua alasan yang menyebabkan situasi keamanan tersebut, yaitu pertama terjadinya pengurangan kehadiran kekuatan militer Amerika Serikat di kawasan tersebut yang menimbulkan kekhawatiran diantara di kawasan. Kekhawatiran tersebut mengakibatkan munculnya peningkatan pembangunan militer dan dilema keamanan. Alasan kedua adalah negara-negara Asia Pasifik pasca Perang Dingin tidak memiliki persepsi yang sama mengenai ancaman terhadap keamanan di kawasan.Tesis ini membahas faktor-faktor penghambat dan pendukung bagi terbentuknya kerja sama keamanan di kawasan Asia Pasifik. Penulis membagi faktor-faktor tersebut ke dalam dua bagian, yaitu faktor-faktor penghambat terbentuknya kerja sama keamanan di kawasan Asia Pasifik antara lain seperti persepsi dan sikap negara-negara besar di kawasan, timbulnya dilema keamanan akibat peningkatan kemampuan militer dan perkembangan sistem internasional pasca Perang Dingin. Sedangkan pada bagian kedua membahas mengenai faktor-faktor pendukung kerja sama keamanan di kawasan Asia Pasifik seperti adanya interdependensi, peran konstruktif ASEAN dalam menangani masalah keamanan regional. Namun untuk membatasi meluasnya ruang lingkup penelitian, perrmbahasan dibatasi seputar wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara.Dalam hal ini penulis mencoba membahasnya dengan menggunakan pendekatan rezim internasional dan dilema keamanan yang dikemukakan oleh Oran Young, Robert O. Keohane, Bilveer Singh dan DR. Amien Rais. Adapun dalam menganalisanya, penulis melakukan studi kepustakaan yang didasarkan pada buku-buku dan referensi lainnya sebagai sumber data yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian. Pembahasan yang didukung dengan data yang ada mendukung hipotesa yang diambil oleh penulis bahwa situasi keamanan di kawasan Asia Pasifik pasca Perang Dingin masih tergantung pada interaksi antar negara-negara besar dengan negara-negara lainnya di kawasan, dan semakin tingginya faktor-faktor penghambat yang ada maka semakin rendah kemungkinan atau semakin tinggi kesulitan pembentukan kerja sama keamanan di Asia Pasifik pasca Perang Dingin serta peran konstruktif ASEAN dalam merealisasikan pembentukan forum dialog multilateral di kawasan Asia Pasifik, namun untuk membatasi jangkauan pembahasan dalam masalah tersebut tidak dibahas masalah ARF dan prospeknya secara detail."

"Meskipun lingkungan internasional relatif damai dengan berakhirnya Perang Dingin yang ditandai dengan runtuhnya negara komunis terbesar dunia yaitu Uni Soviet, konflik di Semenanjung Korea tidak turut mereda bahkan cenderung meningkat, dimana terjadi persaingan dalam peningkatan dan pengembangan kekuatan militer baik senjata konvensional maupun senjata nuklir diantara kedua Korea. Hal ini sangat menganggu stabilitas keamanan kawasan Asia Pasifik, dan bagaimana peran serta kebijakan luar negeri Amerika Serikat sebagai negara super power yang mempunyai kepentingan di kawasan tersebut, bersikap dan bertindak dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Semenanjung Korea.Politik luar negeri mengandung tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Oleh Cecil V. Crabb, Jr. dinyatakan bahwa politik luar negeri merupakan sintesa dari tujuan (kepentingan nasional} dan sarana (kemampuan) dari suatu negara. Jadi dalam politik luar negeri terdapat dua elemen, yaitu tujuan-tujuan nasional (national objectives) yang hendak dicapai dan sarana-sarana (means) untuk mencapainya.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah riset kepustakaan (library research) atau studi dokumen dengan menggunakan data - data sekunder dalam berbagai bentuk. Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa setelah runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin, hubungan militer bilateral Amerika Serikat - Korea Selatan tetap dipertahankan karena hubungan ini tidak dapat dipisahkan dari konteks hubungan Korea Selatan dengan Korea Utara. Kehadiran militer Amerika Serikat di Semenanjung Korea adalah untuk menghadapi ancaman, khususnya ancaman nuklir dari Korea Utara. Dan dalam rangka mempertahankan stabilitas dan keamanan di Semenanjung Korea, Amerika Serikat bersama beberapa negara sekutunya (Jepang dan Korea Selatan) bertekad melanjutkan upaya mencari jalan keluar guna mengurangi ketegangan kawasan dan mempertahankan kesiap siagaan. Pemerintahan Bill Clinton pada saat itu mengarahkan kebijakannya pada tiga tujuan utama di Semenanjung Korea, yaitu menerapkan perjanjian Agreed Framework sebagai hasil Perjanjian Jenewa 1994, mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea melalui berbagai dialog Inter-korea, dan memperbanyak kontak dengan Korea Utara guna meningkatkan stabilitas dan keamanan."