Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tanah merupakan titik awal dan titik akhir kehidupan manusia khususnya dan kehidupan di dunia ini pada umumnya. Tanah merupakan titik awal dan titik akhir karena tanah di dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting, sebagian besar dari kehidupannya bergantung pada tanah. Tanah dapat dinilai sebagai suatu harta yang _mempunyai sifat "permanent" sebagai modal kehidupan di masa mendatang, Tanah juga merupakan tempat pemukiman bagi manusia dan juga sebagai sumber mencari nafkah melalui usaha pertanian dan perkebunan dan lain sebagainya. Secara konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) memberikan landasan hukum bahwa bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari ketentuan dasar ini dapat diketahui bahwa kemakmuran rakyatlah yang menjadi tujuan utama dalam pemanfaatan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Negara Republik Indonesia adalah merupakan suatu organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat Indonesia yang dibentuknya guna mengurus serta menyelesaikan semua kepentingan dari seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar inilah kemudian seluruh rakyat kembali melimpahkan wewenang yang dimilikinya kepada negara selaku Badan Hukum Penguasa untuk berwenang sepenuhnya menguasai, mengatur, mengurus serta menyelesaikan semua persoalan yang berhubungan dengan kehidupan bernegara termasuk pengelolaan fungsi bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Propinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang khususnya, merupakan sebagian kecil dari wilayah Republik Indonesia, memiliki berbagai macam masalah yang menyangkut tanah, agraria, pertanian, sosial budaya, ekonomi, dan lain sebagainya yang memerlukan perhatian secara serius baik oleh Pemerintah maupun masyarakatnya jika ingin mencapai kehidupan yang lebih baik, mengingat bahwa sebagian besar masyarakatnya masih hidup dibawah garis kemiskinan. Di samping itu sebagian besar penduduk. Kabupaten Kupang sumber penghidupannya tergantung dari usaha tani sehingga masalah tanah dan masalah pertanian serta pembangunan fisik pada umumnya yang berkaitan dengan tanah perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah dalam menangani masalah pertanahan di dalam usaha meningkatkantaraf hidup masyarakat secara keseluruhan, khususnya dalam sektor pertanian yang sampai sekarang ini masih dilakukan utama secara berpindah-pindah."

"Penelitian ini bertujuan meneliti bagaimana kepala desa wanita menghadapi permasalahan dalam pemilihan kepala desa dan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal-hal yang akan digambarkan adalah, mendapat gambaran dari permasalahan yang dihadapi informan dalam pemilihan kepala desa; mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi informan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; mendapat gambaran dan pengalaman dan pengetahuan informan yang berkenaan dengan kemampuannya dalam menyelenggarakan pemerintahan desa; dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi informan, apakah berkenaan dengan permasalahan jender atau bukan. Penelitian ini dilakukan di pedesaan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dan Purbalingga. Lokasi penelitian untuk kedua kabupaten tersebut adalah pada tiga belas desa dan tiga belas kecamatan yang berlainan, dengan Sembilan informan wanita dan empat informan pria. Pendekatan penelitian ini menggunakan analisis yang lebih bersifat kualitatif. Data kuantitatif dalam tesis ini, hanya digunakan sejauh dapat mengungkapkan gambaran secara umum saja, misalnya untuk menganalisis data dari Departemen Dalam Negeri dan Biro Pusat Statistik. Fakta yang ada dari temuan penelitian memperlihatkan bahwa adanya masalah-masalah khusus yang dihadapi kepala desa wanita dalam pemilihan kepala desa. Permasalahannya ditinjau dari pandangan jender tertentu dalam masyarakat yang menghambat partisipasi wanita. Hambatan partisipasi wanita dalam penelitian ini digambarkan dari pandangan jender yang memang "sudah" dilekatkan dalam masyarakat dan dampak dari pandangan itu. Pandangan jender yang memisahkan dunia wanita dan pria secara tegas masih sangat umum dalam masyarakat kita. Pandangan jender yang muncul dalam penelitian ini terdiri dari stereotip, subordinasi, dan kekerasan jender. Dampak pandangan ditinjau dari sudut diskriminasi. Fakta selanjutnya yaitu, adanya perbedaan jender dalam penyelenggaran pemerintahan desa, sehingga menimbulkan ketidakadilan jender dalam bentuk kekerasan, subordinasi, dan beban kerja berlebih pada wanita. Fakta terakhir, tentang kemampuan kepala desa wanita yang tidak kalah dengan kepala desa pria. Wanita yang diberi kesempatan menjadi kepala desa, ternyata memiliki kualitas kemampuan dan ciri karakteristik positif lainnya, yang dapat mengimbangi dengan gambaran seperti yang dimiliki kepala desa pria. Peneliti di sini hanya ingin memberikan gambaran mengenai permasalahan yang dihadapi kepala desa wanita dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebab penelitian mengenai permasalahan yang dihadapi wanita dalam bidang politik dan pemerintahan di Indonesia masih sangat sedikit dilakukan. Bahkan penelitian mengenai kepala desa wanita dengan perspektif wanita belum ada sama sekali yang melakukannya. Selain itu peneliti tidak mempunyai maksud menggeneralisasikan hasil data ini. Manfaat dari data awal ini adalah bahwa mungkin dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian lebih jauh yang berhubungan dengan topik ini."

"ABSTRAKWilayah Indonesia menurut pasal 18 UUD 45 dibagi atas wilayah besar dan kecil, dimana bentuk dan susunan pemerintahannya diatur berdasarkan Undang-Undang yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 74 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 79. Desa adalah merupakan suatu kesatuan wilayah terendah yang merupakan masyarakat hukum, mempunyai pemerintahan dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 79. Kebijaksanaan pelaksanaan Pembangunan Nasional didasarkan pada TRILOGI PEMBANGUNAN NASIONAL, di mana urutan pertamanya adalah pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Karena sebahagian besar penduduk Indonesia tinggal di pedesaan sehingga wajarlah bila masalah pedesaan menjadi salah satu topik yang menarik untuk di kaji dalam pembahasan masalah Pembangunan Nasional di Indonesia. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Partisipasi Masyarakat Desa·Jetis dalarn Pembangunan Desanya. Partisipasi rnasyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan adalah merupakan tanggung jawab penting dalam pembangunan, dan menjadi tanggung jawab pemerintahan desa untuk menumbuhkan dan meningkatkannya. Dalam pelaksanaan pembangunan Desa di desa Jetis Kecamatan Ambarawa, Daerah Tingkat II Kabupaten Semarang Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah, peranserta masyarakatnya terlihat sangat menonjol. Peranserta masyarakat Jetis yang menonjol ini, menggugah keingintahuan penulis untuk mengetahui faktor-faktor yang mernpengaruhi partisipasi atau peranserta masyarakat desa Jetis tersebut. Dalam rangka memenuhi keingintahuan tersebut, berdasarkan teori-teori dan literatur yang dapat penulis baca, penulis mencoba mengideptifisir faktor-faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat desa Jetis yaitu faktor yang ada dalam masyarakat itu sendiri (Status Sosial Ekonomi) Administrasi Pemerintah desa Jetis (kepemimpinan desa Jetis pemerintahan desa Jetis dan Administrasi pelayanan) dan faktor-faktor proyek yang dilaksanakan (manfaat proyek dan letak proyek). Pengumpulan bahan-bahan penulisan ini dilaksanakan melalui : Wawancara berstruktur dengan Responden sebanyak 100 orang yang ditarik secara random. Wawancara mendalam dengan Kepala Desa Jetis Seksi Penerangan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa GLKMD) dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Dari berbagai informasi yang terkumpul tersebut penulis membuat suatu kajian atau pembahasan atas pembangunan yang dilaksanakan, partisipasi dan faktor yang mempengaruhinya, yang dirangkum dalam empat bab penulisan, dimana hasilnya adalah bahwa partisipasi yang ada dipengaruhi oleh. Status Sosial Ekonomi (SSE) masyarakat. Administrasi Desa dan Proyek Pembangunan yang dilaksanakan."

"Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan) Program lnpres Bantuan Pembangunan Desa di Desa Tambun, Desa Jejakajaya dan Desa Sriamur Kecamatan Tambun, Kabupaten Dati II Bekasi serta faktor-faktor apa sebenarnya yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program dimaksud.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dimana penulis mencoba mendeskripsikan fenomena untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program Inpres Bantuan Pembangunan Desa di Kabupaten Dati II Bekasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program lnpres Bantuan Pembangunan Desa di Kecamatan Tambun Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, dapat dikemukakan sebagai berikut :Bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan menunjukkan korelasi yang cukup kuat dari faktor-faktor yang disebutkan dalam kerangka pemikiran sebelumnya yaitu nyata pada tingkat prosentase 75%, hal ini terutama terlihat pada alasan-alasan masyarakat desa yang rasional yaitu kebutuhan akan lapangan kerja, ruang gerak berpartisipasi dalam pembangunan, perbaikan tempat pemukiman, peningkatan usaha ekonomi masyarakat desa.Sementara tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pengguliran Dana Inpres Bantuan Pembangunan Masyarakat Desa secara faktual responden yang memberikan jawaban "Aktif berpartisipasi dan "Kadang-kadang" berpartisipasi nyata pada tingkat prosentase 67,5%, sedangkan responden yang menjawab "Jarang Sekali" adalah 32,5%. Dengan demikian hal yang dapat diidentifikasikan dari pengaruh partisipasi masyarakat tersebut adalah kebutuhan akan lapangan kerja, faktor kesadaran masyarakat cukup tinggi, keserasian lingkungan hidup dan pemukiman, peluang berpartisipasi dalam pembangunan.Adapun partisipasi masyarakat dalam proses pemeliharaan proyek-proyek dari Dana Inpres secara faktual menunjukkan ?Sering" berpartisipasi dan "Kadangkadang" berpartisipasi berada pada prosentase 65% yang berarti berkorelasi positif dengan faktor-faktor yang disebutkan sebelumnya, namun yang paling menonjol adalah kebutuhan lapangan kerja, kesadaran cukup tinggi dan lain-lain."

"Perumahan mempunyai fungsi dan peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Salah satu usaha pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat dilakukan melalui peningkatan pembangunan perumahan dan pengembangan permukiman.Pembangunan perumahan pelaksanaannya melalui proses yang panjang dan melibatkan berbagai instansi. Sering terjadi kesemrawutan dalam proses pelaksanaan pembangunannya dan banyak keluhan penghuni atas kurang baiknya penyediaan prasarana di lingkungan perumahannya masing-masing.Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi serta faktor-faktor apa yang menghambat dalam pelaksanaan koordinasi tersebut. untuk dapat menggambarkan koordinasi tersebut, disamping mendalami dan mempelajari bahan-bahan tulisan yang bersangkutan dengan pembangunan perumahan, maka diadakan penelitian di lapangan dimana para individu dari instansi yang terkait dalam koordinasi pelaksanaan pembangunan perumahan tersebut dijadikan nara sumber dalam penelitian ini dengan menggunakan tehnik wawancara yang mendalam.Koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan sangat diperlukan karena pembangunan perumahan melibatkan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta. Mekanisme koordinasi yang baik dapat dicapai melalui kepemimpinan yang tepat dan terjalinnya komunikasi yang efektif serta kesesuaian pendapat antara semua pihak dengan terwujudnya kesepakatan diantara pihak-pihak yang terkait.Dari basil penelitian dapat dikemukakan bahwa koordinasi pelaksanaan pembangunan perumahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi masih dihadapkan pada hambatan-hambatan. Hambatan tersebut terjadi karena instansi-instansi terkait yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan perumahan kurang menyadani arti pentingnya koordinasi. Bahwa Koordinasi berdasarkan pengamatan harus diusahakan bukan hanya dibiarkan berjalan dengan sendirinya walaupun sudah ada dasar hukumnya. Dari segi kepemimpinan Bappeda sebagai koordinator kurang memotivasi instansi yang terkait yang terlibat dalam koordinasi pembangunan perumahan. Dari segi komunikasi hambatan disebabkan karena kekurang lengkapan informasi yang diberikan oleh instansi yang satu kepada instansi yang lain. Dari segi kesepakatan, kesepakatan antara instansi yang terkait masih rendah. Hal ini menyebabkan masing-masing instansi cenderung berjalan sendiri sendiri dalam melakukan tugasnya.Untuk itu disarankan antara lain koordinator harus lebih aktif dan memiliki inisiatif untuk memotivasi dan menumbuhkan kesadaran diantara instansi terkait bahwa keberhasilan pembangunan perumahan tergantung dari kerjasama semua instansi yang terkait. Disamping itu Bank Tabungan Negara atau bank pemberi kredit yang lain sebaiknya dilibatkan secara aktif dalam koordinasi pembangunan perumahan sebagai anggota Tim Koordinasi."