Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Satu hal penting yang tidak dapat ditinggalkan dalam setiap kegiatan untuk pencapaian tujuan sebagaimana adanya kegiatan pembangunan nasional yang sedang dan akan terus berlangsung secara berkesinambungan adalah adanya pengawasan. Jika lemah akan semakin memberi peluang bagi terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan dalam pelaksanaan pembangunan khususnya kebocoran atau penyalahgunaan sumber dana pembangunan yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara.Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengawasan Inspektorat Jenderal (Itjen) Depdagri, dengan pokok masalah: "faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja pengawasan di Itjen Depdagri"?Adapun tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengawasan di Itjen Departemen Dalam Negeri. 2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kinerja pengawasan di Itjen Departemen Dalam Negeri.Dengan menggunakan metode analisis deskriptif, maka diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kinerja pengawasan yang berlangsung dan dilaksanakan oleh aparat Itjen Depdagri hingga kini masih tergolong lemah atau rendah karena dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia (SDM), sumber dana/anggaran, serta sarana dan prasarana. Faktor-faktor sumber daya manusia/aparat, sumber dana/ anggaran, serta faktor sarana dan prasarana secara empirik mempunyai hubungan yang kuat dan signifikan dengan kinerja pengawasan Itjen Depdagri. Karena itu lemahnya kemampuan. SDM/aparat pengawasan, kurang memadainya dana/anggaran pengawasan, serta kurang memadainya sarana/prasarana penunjang kegiatan pengawasan mempengaruhi dan menyebabkan lemahnya kinerja pengawasan Itjen Depdagri.Sehubungan dengan temuan dan kesimpulan itu maka disarankan perlunya diberlakukan atau diterapkan sanksi yang tegas dalam pelaksanaan tugas pengawasan sehingga aparat pengawasan yang melalaikan tugas mempunyai kesungguhan dan motivasi untuk semakin meningkatkan disiplin dan kemampuan kerjanya secara optimal guna mewujudkan kinerja pengawasan yang baik dan kuat. Upaya peningkatan kinerja pengawasan perlu segera dilakukan secara berkesinambungan, agar dapat rnemberikan hasil yang lebih nyata dan optimal dalam mendukung terwujudnya kinerja pengawasan Itjen Depdagri yang diharapkan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok instansi."

"Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992, tugas Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri adalah menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri dan jalannya Pemerintahan Daerah. Secara operasional penyelenggaraan pengawasan tersebut mencakup semua IPOLEKSOSBUD di Daerah Tingkat I dan II ditambah sepuluh komponen di lingkungan Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri.Secara umum ada dua faktor yang dapat mempengaruhi organisasi dalam mencapai sasaran atau tujuannya yaitu secara internal dan eksternal. Dalam tesis ini penelitiannya lebih difokuskan dari faktor internal, organisasi Itjen Depdagri, khususnya menyangkut koordinasi, sumberdaya manusia (Skills) dan kepemimpinan dengan tujuan agar lebih mudah menyusun instrumen penelitian dan pembatasan masalah yang relevan.Untuk mengamati bagaimana efektivitas pengawasan Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri dilakukan, digunakaui metode penelitian korelasional (Corelational Research), yang penelitiannya dilakukan terhadap 60 responder terdiri dari empat strata : Strata I eselon II, Strata II eselon III, Strata 111 eselon IV Strata IV non eselon.Berdasarkan hasil penelitian dengan perhitungan rumus Chi kuadrat (X2) disimpulkan, ketiga subvariabel bebas yaitu : Koordinasi, Sumberdaya manusia dan Kepemimpinan, secara faktual tidak mempunyai- korelasi (hubungan) dengan efektivitas pengawasan, atau sangat kurang signifikan.Sesuai dengan identifikasi permasalahannya, maka disarankan ketiga sub variabel diatas dapat diperbaiki, yaitu :1. Untuk aspek koordinasi perlu dilakukan : a. Penyusunan jadwal pemeriksaan setelah PKPT ditentukan. b. Mengkaji ulang sistem tindak lanjut. Melakukan konfirmasi atas obyek yang diperiksa. c. Temuan disajikan dengan data yang faktual, sehingga mudah di tindak lanj uti sesuai rekomendasi.2. Untuk aspek Sumberdaya Manusia perlu dilakukan :a. Temu Wicara dengan Badan Diktat Depdagri, BPKP dan BPK guna pengikatanl kualitas Pengawasan,b. Penugasan lebih difokuskan berdasarkan disiplin ilmu dan pengalaman.3. Untuk aspek Kepemimpinan perlu dilakukan:a. Evaluasi LHP, menerapkan standar audit.b. Pemberian motivasi kepada pengawas meningkatkan daya saing (Competitiveness) serta menerapkan reward dan punishmen."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh profesionalitas Auditor yang memiliki pengetahuan, keahlian dan sikap/perilaku, juga untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap kualitas pengawasan terutama dalam melaksanakan standar profesional aparat pengawas internal pemerintah yang merupakan acuan bagi Auditor dalam bertugas untuk dapat menjamin kualitas pengawasan tersebut, khususnya pada standar pelaksanaannya dimana peran dari masing-masing Auditor sangat besar pengaruhnya.Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul Pengaruh Profesionalitas Auditor terhadap Kualitas Pengawasan pada Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I dengan pokok perrnasalahan apakah ada pengaruh pengetahuan, keahlian dan prilakulsikap yang dimiliki oleh auditor terhadap kualitas pengawasan pada Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I.Penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan yang dimiliki oleh auditor dengan kualitas pengawasan pada Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R,I; Hubungan antara keahlian yang dimiliki oleh auditor dengan kualitas pengawasan pada Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.; dan mengetahui hubungan antara sikap/prilaku yang dimiliki oleh auditor dengan kualitas pengawasan pada Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I.Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan metode survey eksploratif yakni berusaha menggambarkan serta mengetahui berbagai data yang menyangkut masalah kualitas pengawasan pada Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi ManusiaPenelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel pejabat fungsional auditor pada Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I sebanyak 35 orang terdiri dari 20 auditor ahli, dan 15 orang auditor penyelia. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik korelasi dengan menggunakan regresi sederhana, yang perhitungannya dilakukan dengan komputer yaitu menggunakan program SPSS for Window.Hasil penelitian menunjukan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan sebesar 0,808 antara pengetahuan yang dimiliki oleh auditor terhadap kualitas pengawasan pada Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. Berdasarkan hal tersebut di atas berarti bahwa untuk menghasilkan kualitas pengawasan pada Inspektorat Jenderal diperlukan profesional auditor yang memiliki pengetahuan sesuai dengan bidang tugasnya.Ada hubungan yang positif dan signifikan sebesar 0,828 antara keahlian yang dimiliki oleh auditor terhadap kualitas pengawasan pada Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. Berdasarkan hal tersebut di atas berarti bahwa untuk menghasilkan kualitas pengawasan pada Inspektorat Jenderal diperlukan auditor yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugasnya.Ada hubungan yang positif dan signifikan sebesar 0,673 antara sikap/prilaku yang dimiliki oleh auditor terhadap kualitas pengawasan pada Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. Berdasarkan hal tersebut di atas berarti bahwa untuk menghasilkan kualitas pengawasan pada Inspektorat Jenderal diperlukan auditor yang memiliki sikap/prilaku sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam standar umum kedua serta pendoman umum kedua, mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum dan atau negara."

"Salah satu usaha untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan adalah dengan melakukan pemeriksaan komprehensif sebagaimana yang telah diterapkan oleh pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku koordinator Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah mulai tahun anggaran 1995/1996. Dan hal ini oleh Pimpinan Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman telah mulai diterapkan secara bertahap pada tahun Anggaran 1997/1998 di lingkungan jajaran Departemen Kehakiman yang pada akhirnya berlaku penuh pada tahun 2000 sejak diberlakukannya jabatan fungsional.Sebelum diterapkannya konsep pemeriksaan komprehensif pemeriksaan dilakukan dengan konsep pemeriksaan parsial yakni hanya menyangkut aspek sesuai perbidang. Dengan perubahan konsep pemeriksaan parsial menjadi konsep pemeriksaan komprehensif dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu yang cukup panjang bagi Auditor untuk dapat memahami berbagai bidang substansi yang ada. Untuk itu kesiapan Auditor dituntut untuk meningkatkan kemampuan operasionalnya dalam melaksanakan tugas pengawasan, karena mau tidak mau harus memahami seluruh aspek administratif maupun teknis substansi dimana sebelumnya hanya memahami salah satu bidang aspek saja.Penelitian deskriptif ini dirancang dengan bertujuan untuk memperoleh gambaran dan menjelaskan masalah pokok yang akan diteliti yaitu sejauh mana kesesuaian kompetensi Auditor Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan HAM RI dalam melaksanakan pemeriksaan komprehensif.Kesiapan Auditor dikembangkan dalam kerangka konsepsi pemeriksaan komprehensif sebagai audit kinerja (Performance Auditing). Menurut Herbert dalam Klarifikasi Istilah Teknis Auditing (Puslitbang Siswas BPKP 2001:27), Audit Kinerja adalah gabungan dari Audit Manajemen dengan Audit atas Program. Tujuan Audit Manajemen adalah untuk mengevaluasi apakah penggunaan sumber daya dalam operasi telah dilakukan sesuai dengan aturan dan dikelola secara efisien dan ekonomis. Sedangkan Audit atas Program mengkonsentrasikan pada hasil akhir dari suatu perusahaan/organisasi. Hasil akhir tersebut berhubungan dengan tujuan atau hasil yang akan dicapai. Tujuan Audit atas Program adalah untuk menilai efektivitas dari pencapaian program sesuai dengan standar yang diterapkan. Sementara di dalam PF.401 Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Komprehensif (BPKP 1995:28) dijelaskan bahwa pemeriksaan komprehensif ditujukan untuk menilai kinerja instansi pemerintah dengan cara melakukan audit terpadu dan menyeluruh pada semua aspek meliputi tugas pokok dan fungsi, termasuk aspek pendukung yaitu aspek keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan metode kerja. Karena secara esensial pemeriksaan komprehensif ditujukan untuk menilai kinerja suatu instansi, untuk itu kemampuan Auditor dituntut untuk dapat mengidentifikasi dan memilah serta menilai standar/indikator kinerja Auditan (obyek pemeriksaan).Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan mendiskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti adanya. Untuk dapat menghasilkan informasi data yang refresentatif, obyek yang dipilih adalah seluruh pejabat fungsional dan HAM RI (Auditor) Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman RI sebanyak 57 orang (sampel jenuh / sensus). Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif berdasarkan hasil data kualitatif yang diangkakan (dikuantitatifkan) dari jawaban responden dan mengolahnya dengan skala Likert kemudian disajikan dalam tabel distribusi frekuensi.Berdasarkan hasil penelitian bahwa responden dengan skor 42% sampai dengan 45% menyatakan belum sepenuhnya memiliki kemampuan untuk melakukan identifikasi, memilah, dan menilai kinerja. Selain itu responden dengan skor 31 % sampai dengan 38% ,menyatakan bahwa ukuran kinerja atau indikator kinerja Auditan tidak tersedia dan kebanyakan bersifat teknis.Dapat disimpulkan bahwa Konsep Pemeriksaan Komprehensif sementara ini kurang efektif untuk diterapkan mengingat kesiapan ataupun kompetensi Auditor untuk memenuhi maksud atau hakekat dari konsep pemeriksaan komprehensif tersebut belum sepenuhnya dapat diharapkan. Untuk itu pemeriksaan per bidang (parsial) dapat dijadikan suatu solusi sebagai sarana profesionalisme Auditor yang kompeten."

"Masalah pokok yang diangkat pada penelitian ini adalah sebagai berikut : bagaimana pengaruh kompetensi terhadap kinerja auditor kehutanan , bagaimana pengaruh perilaku terhadap kinerja auditor kehutanan , bagaimana pengaruh budaya organisasi audit terhadap kinerja auditor kehutan an. Latar belakang dari masalah pokok ini adalah konsekuensi yang timbul akibat adanya pergeseran paradigma Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan dari peran pemeriksa ( watchdog) menjadi peran pengubah (agent of change) dan pembina (catalisator).Kerangka teori dari penelitian ini adalah bahwa dalam manajemen kinerja, bentuk kompetensi mengacu pada dimensi behavioral suatu peranan ? perilaku yang diperlukan orang untuk melaksanakan pekerjaan mereka secara memuaskan, dan budaya organisasi dapat mendukung kinerja apabila mampu membantu kemampuan individu anggotanya, mampu memberikan sarana bagi pengembangan bakat individu anggotanya, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Secara komprehensif interaksi ini digambarkan dalam sebuah model konseptual yang dikenal dengan nama model MARS (motivation, ability, role perceptions, dan situational factors). Keempat faktor yang melatarbelakangi perilaku kinerja seseorang harus hadir secara bersama -sama untuk suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Kemampu an seseorang tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya motivasi, persepsi yang jelas akan peran annya dalam organisasi serta faktor situasional yang kondusif.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian dengan menggunakan metode deduktif yaitu dimulai dengan hipotesis, selanjutnya diuji kebenarannya dengan analisis data. Teknik pengambilan data adalah sensus populasi terhadap populasi auditor pada Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan. Data yang diperoleh meliputi data primer dan data s ekunder. Data sekunder meliputi dokumen yang diperoleh di Bagian Kepegawaian, sedangkan data primer berupa pendapat yang dihimpun dengan kuesioner. Skoring kuesioner menggunakan skala ordinal Likert. Untuk menjamin validitas dan reliabilitas instrumen pe nelitian, maka dilakukan pre-test. Penelitian dilakukan menggunakan Instrumen yang valid. Tahap selanjutnya, analisis data dengan menggunakan analisis regresi dan analisis korelasi (parsial dan ganda) Berdasarkan analisis statistik yang dilakukan dapat diketahui bahwa kinerja auditor kehutanan dipengaruhi oleh unsur -unsur kompetensi, perilaku dan budaya organisasi. Unsur yang memberi dampak positif terhadap kinerja adalah kompetensi, perilaku dan budaya organisasi. Namun yang memberikan pengaruh langsu ng terhadap kinerja adalah unsur kompetensi dan budaya organisasi, sedangkan perilaku tidak berpengaruh terhadap kinerja. Analisis temuan tersebut berdasarkan pada beberapa temuan yang dihasilkan yaitu : 1) Kompetensi adalah faktor yang signifikan menentu kan kinerja auditor dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja auditor kehutanan, oleh karena itu diperlukan standar kompetensi auditor kehutanan ; 2) Perilaku adalah bukan faktor yang signifikan terhadap kinerja auditor, namun memberikan dampak positif terhadap kinerja auditor kehutanan. Jadi untuk menjamin perilaku auditor perlu adanya suatu badan yang memantau dan menilai perilaku auditor; 3) Budaya organisasi audit adalah faktor yang signifikan menentukan kinerja auditor dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja auditor kehutanan. Dengan demikian, untuk menciptakan lingkungan kerja kondusif perlu ada dukungan dari manajemen organisasi audit.Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kompetensi dan budaya organisasi adalah faktor yang menentukan kinerja auditor kehutanan ; namun ada faktor lain yang tidak menentukan kinerja tetapi memberikan dampak positif yaitu faktor perilaku. Dengan demikian disarankan untuk 1) melakukan analisis kebutuhan penilaian kompetensi yang dibutuhkan auditor kehutanan ; 2) Perlu adanya Dewan Penilai Auditor (DPA) yang memantau perilaku auditor ; 3) Manajemen perlu memfasilitasi dan membentuk sistem tata kelola dan tata administrasi yang baik dan sistematis dalam menciptakan stabilitas lingkungan kerja.

---

Basic problem of this research are: how competency influences performance of forestry auditor, how behavior influences performance of forestry auditor, and how culture organization influences performance of forestry auditor. Basic of these problem s are consequence of impact for changing organization paradigm from supervising role (watchdog) into changing role (agent of change) and also the supervisor (catalisator). Basic theory of this research that is competency of the performance management is to aim for the act of behavioral ? behavior is need people to do their job as well as. By the way, the element of organization culture can be support performance if helping the ability of member organization, can help to develope the talent of member of organization, also to create the nice job. As comprehensive, these interaction can be illustrated in a conseptual model, knows as MARS model (motivation, ability, role perception, and situational factors). These factors that are background of human performance ability must be present together in an organization to reach goals. Human ability will not means without motivation, the true perception of their act in organization, also condusively situational factor.Methode research that used is deductive method , which start to do the hypothetions. Then, these are tested with data analysis. The technic of the data taking with population sensus of auditor population in Inspectorate General of Forestry Department. The acquisition of data is primer and secondair d atas. Secondair datas were acquired from Personalia Department, and primer datas are opinions that was collected with questionaire. Scoring of questionaire used the Ordinal Scala of Likert. To guarantee of the validity and realibity reasearch instrument, was doing a pre-test.Instruments of this research are valid. The next step, to analyze data with the regretion and correlation analysis (partial and multiple). As statistic analysis can be knows that performance of forestry auditor that can be influenced competency, behavior and culture organization. The elements that gives positive performance are competency, behavior and organization culture. However that gives direct influence to performance is competency and organization culture, but behavior don?t gives the influence of performance. Those finding analysis based of the finding that result consist of : 1) Competency is significant factor that determine auditor performance and gives significant influence to the forestry auditor performance, so it needs the standard of the forestry auditor competency ; 2) Behavior is not signicant auditor performance hovewer it gives signicant positive impact of the performance forestry auditor. So, to guarantee the auditor behavior, it needs a board that monitoring and assesing of auditor behavior; 3) Audit organization culture is significant factor that determine the auditor performance and gives significant influence of the forestry auditor performance. So that, to create condusive of environmental work, it needs sup port from audit organization management.Conclusion of this research that is compentency and culture organization are the important factors of performance of auditor forestry ; there are the other factor that is not important but gives positif impact to p erformance of auditor. So to be recommended to 1) analyze of needs of competency assesment for forestry auditor; 2) Need a Board of Auditor Assesment (BAA) that monitoring the auditor behavior; 3) The management needs to falicilitate and build the govern ance system and the good and systematic administrative to create the work environment."

"ABSTRAKTesis im membahas mengenai implementasi kebijakan pengawasan padaInspektorat Jenderal Kementenan Hukum dan. Flak Asasi Manusia yaitu denganmenganalisis implementasi kebijakar pengawasan pada Inspektorat JenderalKementenan Hukum dan Hak Asasi Manusia ditinjau dan faktor komunikasisumberdaya disposisi struk ir birokrasi serta komitmen dan kualitaskepemimpinan dan pejabat pelaksana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi internalaudit.Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan gabungan pendekatan penelitiankuantitatif dan kualitatif (Mix Method) terkait 5 faktor yang terdm dan 4 faktoryang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut George C Edwards IIIyaitu komunikasi sumberdaya disposisi dan struktur birokrasi ditambah denganfaktor komitmen dan kualitas kepemimpinan dan pejabat pelaksana sebagaimanadikemukakan oleh Damel Mazmaman dan Paul k Sabatier.Hasil penelitian menujukkan implementasi kebijak_an pengawasanInspektorat Jenderal Kementenan Hukum dan HAM RI di tinjau dan faktorkomunikasi faktor sumberdaya faktor disposisi/kecenderungan pelaksana faktorstruktur birokrasi serta faktor komitmen dan kualitas kepemimpinan pejabatpelaksana masih belum mencapai kondisi yang ideal khususnya faktorsumberdaya ketersediaan sumber daya manusia yang memadai baik dalam segijumlah keahlian pengetahuan dan persyaratan untuk mendukung pelaksanaankebijakan pengawasan serta sarana dan prasarana yang memadai dalammendukung implementasi kebijakan pengawasan dan konsistensi perintahperintah untuk mengimplementasikan kebijakan pengawasan sehingga perludiperbaiki dan dievaluasi.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of control policies on the InspectorateGeneral of the Mimstry of Law and Human Rights is to analyze theimplementation of control policies on the Inspectorate General of the Mimstry ofLaw and Human Rights m tenns of factors of commumcation resourcesdisposition the bureaucratic structure and the leadership quality and commitmentof implementmg officials m the perlormance ot duties and mtemal auditrunctions.This study uses a combination of quantitative and qualitative research approach(Mix Method) 5 related factor consistmg of four factors that mfluence theimplementation of policies by George C Edwards III namely commumcationresources disposition and bureaucratic structure ccupled with the commitmentand the quahty factor of the leadership of executive officers as argued by DamelMazmaman and Paul A Sabatier.The results showed that the implementation of control policies of the InspectorateGeneral of the Mimstry of Law and Human Rights m terms of commumcationfactors resource factors factors disposition / mchnation executi /e bureaucraticstructure factors and factors of commitment and leadership qualities executiveofficer has yet to reach the ideal condihons particularly resource factors ,availabihty of adequate human resoui ces both m terms of the number expertiseknowledge and requirements to support the implementation of control policiesanu facilities that are adequate to support the implementation of control policiesand consistency of commands to implement conUol policies so lt needs to beimproved and evaluated."