Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Kabupaten Dati II Sumedang telah berupaya mengelola diklat pegawai namun hasilnya belum optimal. Dalam sistem diklat pegawai, Pemerintah Daerah Tingkat II Sumedang lebih berperan selaku penyedia peserta diklat. Program-program diklat dibuat secara baku oleh Pemerintah Tingkat Atas (Badan Diklat Departemen Dalam Negeri dan Diklat Propinsi Dati. I Jawa Barat) yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tungkat II Sumedang. Penentuan kebutuhan diklat (Training Need) belum dianalisis secara benar, hal ini disebabkan oleh kekurangan informasi (analisis jabatan, evaluasi prestasi kerja, rencana/pola pengembangan karir, rencana induk pegawai dan sebagainya), keterbatasan tenaga perencana yang ahli, keterbatasan perencanaan dan sebagainya. Belum ada keterpaduan perencanaan antara Pemerintah Daerah Tingkat II Sumedang, Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat, Instansi Vertikal Propinsi Jawa Barat (Kanwil), dan Instansi Pemerintah Pusat yang mempunyai sasaran peserta diklat di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.Kecenderungan evaluasi diklat Iebih besar pada penguasaan teori/pengetahuan daripada keterampilan (skill). Hal ini disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana, para pelatih yang profesional dan waktu yang dibutuhkan. Evaluasi diklat pada umumnya telah dilaksanakan, baik mengenai penyelenggaraan, peserta maupun terhadap pengajar/pelatih. Peserta diklat diberi peran mengevaluasi penyelenggaraan diklat dan pengajar/pelatih yang tingkat obyektivitasnya masih perlu dibuktikan kebenarannya. Tindak lanjut evaluasi terhadap pengajar/pelatih mengalami kesulitan terutama bagi para pengajar/pelatih yang berasal dari Dinas/instansi yang dinilai kompeten untuk jenis diklat tertentu. Evaluasi hasil diklat setelah peserta kembali ke tempat kerjanya jarang dilakukan karena aturan atau sistem untuk itu belum ada.Evaluasi prestasi kerja pegawai belum terlaksana secara optimal, rencana/pola karir dan pengembangan pegawai belum dibuat secara formal sehingga dalam perencanaan diklat belum memanfaatkan informasi kegiatan tersebut, Diklat Penjejangan secara umum baru mencapai realisasi sebesar 7.06 % Kecilnya realisasi diklat tersebut karena anggaran diklat sangat terbatas.Berdasarkan jawaban responden dapat disimpulkan bahwa nilai skor variabel diklat sebesar 69.27 % dan nilai skor variabel prestasi pegawai yang ikut diklat sebesar 71 %. Itu berarti bila diklat dilaksanakan dengan baik maka prestasi kerja pegawai yang ikut diklat akan baik pula. Belum optimalnya prestasi kerja pegawai karena ada faktor-faktor lain yang ikut menentukan prestasi kerja pegawai seperti kepuasan kerja, kepemimpinan, sarana/ prasarana dan sebagainya. Diklat sangat penting bagi pegawai, hal ini sesuai dengan pendapat responden, bahwa pegawai yang telah mengikuti diklat lebih berprestasi dibandingkan dengan pegawai yang belum pernah ikut diklat."

"Standar pelayanan menunjukkan jumlah dan mutu kerja yang dapat dihasilkan oleh seorang pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Standar pelayanan harus dapat menunujukkan bentuk dari proses kegiatan pelayanan yang dapat dilihat dan dimengerti oleh pelanggan maupun pegawai yang terlibat dalam pemberian pelayanan. Organisasi yang baik dan sehat pasti mempunyai standar dalam rangka melaksanakan pelayanan administrasi. Seperti pelaksanaan pelayanan antar unit pada Kantor Pendidikan dan Latihan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah perlu ditingkatkan. Selama ini pelaksanaan pelayanan antar unit belum berjalan dengan baik dan efektif, hal ini terjadi karena belum ada standar pelayanan yang baku untuk dijadikan landasan operasional dan para pegawai belum memahami visi organisasi. Untuk itu pengembangan standar pelayanan antar unit pada Kantor Pendidikan dan Latihan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah merupakan kebutuhan yang mendesak dan segera dipenuhi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan antar unit pada Kantor Pendidikan dan Latihan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah belum optimal karena belum ada standar yang baku untuk dijadikan landasan operasional. Dengan keadaan yang demikian maka sangat perlu sekali segera dibuat standar yang baku tersebut agar pelaksanaan pelayanan dapat meningkat lebih baik. Standar pelayanan antar unit yang telah dibuat agar mempunyai kekuatan hukum maka maka perlu dibuatkan Peraturan Daerah dan yang sangat penting adalah diamalkan oleh seluruh pegawai yang terlibat. Dengan demikian standar tersebut tidak hanya hitam di atas putih saja."