Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Badau dapat dimanfaatkan sebagai penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kontribusi perkebunan kelapa sawit terhadap ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kecamatan Badau. Perkebunan kelapa sawit dapat menyerap banyak jumlah tenaga kerja, dari jumlah tenaga kerja yang semakin besar tentu akan berpengaruh terhadap pendapatan atau pemasukan suatuwilayah. Daerah penelitian meliputi sembilan desa di Kecamatan Badau dengan unit analisis adalah desa. Metode penelitian adalah dengan analisis deskriptif dengan pendekatan keruangan. Adapun hasil penelitian ini adalah semakin besar pendapatan rata-rata suatu desa maka ketimpangan pendapatan semakin meningkat. Hal ini terlihat dari tahun 2009 hingga tahun 2011 dimana pendapatan rata-rata desa menurun maka ketimpangannya pun menurun dan berbanding terbalik dengan jumlah tenaga kerja, semakin besar jumlah tenaga kerja maka semakin menurun indeks ketimpangannya.

---

The establishment of oil palm plantation in Badau Sub District can be utilized as employment in that area. The purpose of this research is to discover the contribution of oil palm plantations on income inequality that occured in Badau Sub District. Oil palm plantations could absorb a lot of the workforce, from the amount of labor would have greater effect on revenue or income of a region. The Research area include nine rural in the Badau Sub District. The method of this research is a descriptive analysis of the spatial approach.

The result of this research is the greater the average income its means income ineaquality will increase. It has seen from 2009 to 2011 where the average rural income dropped so the inequality income was decreased and inversely proportional to the amount of labor, the greater the amount of labor, the disparities was decreased."

"Mata pencaharian masyarakat adat sebagai peladang berpindah (shifting cultivation) menjadi dasar tcrbentuknya wilayah teritorial didalam daerah masyarakat adat. Dengan demikian wilayah genealogis dan teritorial merupakan kesatuan sosial politik yang membentuk kesatuan integrative. Bagi masyarakat adat, tanah bukan sekcdar bemilai ekonomis namun mempunyai hubungan magis dengan kehidupan dan menyangkut harga diri mereka. Masuknya Pcrusahaan Perkebunan Kelapa Sawit ke wilayah masyarakat adat tclah mcmbawah dampak yang begitu besar terhadap kehidupan masyarakat. Dalam hal ini Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit tclah merusak tatanan kehidupan masyarakat dari hal kepemilikan tanah maupun pola kchidupan masyarakat. Tulisan ini mencoba incnggambarkan perubahan yang terjadi dalam masyarakat adat akibat pcmbangunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah."

"Maraknya illegal logging di Indonesia dari tahun 1999-2005, oleh berbagai kalangan diduga sebagai akibat dari aparatus negara yang korup, keterlibatan polisi dan militer, lemahnya penegakan hukum, tingginya kebutuhan kayu dunia, peraturan yang tumpah tindih, krisis ekonomi, industri perkayuan yang kelebihan kapasitas, dan otonomi daerah dan desentralisasi. Pada banyak kejadian illegal logging di Indonesia, berbagai penyebab diatas memiliki bukti-bukti yang kuat. Namun aktivitas illegal logging menjadi unik jika menengoknya di daerah Badau dan Lanjak yang berbatasan dengan Serawak ? Malaysia.Kecamatan Badau dan Lanjak merupakan daerah yang mayoritas warganegara Indonesia di sini ialah Orang Iban atau Dayak Iban yang secara etnis merupakan bagian dari etnis yang sama dengan warga negara Malaysia di Serawak yang keduanya hanya dipisahkan oleh garis di peta ketika Indonesia dan Malaysia menjadi negara modern sejak jaman kolonialisme Belanda dan Inggris hingga sekarang ini. Dalam dugaan saya aspek sentimen identitas etnis dan sentimen identitas lainnya memiliki peran yang cukup besar dalam fenomena illegal logging di dua kecamatan ini.Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, melalui tesis ini saya mengungkap bagaimana identitas warganegara Indonesia dari etnis Iban di Badau dan Lanjak dimanfaatkan oleh berbagai pihak dalam menjalankan praktik illegal logging. Identitas dalam tesis ini utamanya mengacu pada keibanan, namun kedayakan, ke Indonesiaan, kemalaysiaan dan kekatolikan mereka tidak bisa dihindari dalam pembahasannya. Semua digunakan secara bergantian, cair dan cerdik dalam berbagai relasi kepentingan, tergantung situasi dan konteks dari relasi tersebut. Sedangkan illegal logging mengacu pada praktik ekstraksi sumber daya hutan yang menurut definisi negara melanggar peraturan perundangan. Illegal logging di perbatasan Indonesia- Malaysia bersifat frontiers yang berlangsung tidak saja dalam kondisi pengaburan hukum [deregulated] yang menghasilkan pembingungan [confused], tapi juga ada situasi dimana orang tahu bahwa itu salah dan melanggar hukum, namun tidak ada yang melihat dan mampu menyelesaikan dan tidak juga mempunyai solusinya sehingga seolah semua membiarkan itu terjadi [complicity]. Illegal logging tidak cukup dijelaskan dan diselesaikan dengan pendekatan hukum negara yang menyeragamkan problem perbatasan negara dengan daerah Indonesia lainnya dengan menggunakan sisi represif dan koersif negara semata, tapi dia juga menyangkut soal the art of governing dan relasi etnis dan nasionalisme orang perbatasan. Di Perbatasan, negara sebagai the art of governing ini lemah kehadirannya yang tercermin dari keberadaan nya dalam bentuk basic services menyangkut kesejahteraan warga negaranya. Keindonesiaan menjadi lemah posisinya dalam kehidupan Orang Iban di perbatasan. Kekosongan ini yang kemudian ditingkahi oleh kehadiran Malaysia melalui relasi ekonomi dasar, relasi sejarah etnisitas, dan cukong kayu. Pertautan kepentingan ini yang dimanfaatkan dengan cerdik dan sangat strategis oleh cukong kayu untuk menjalankan dan melanggengkan praktik illegal logging di Badau dan Lanjak. Namun tidak berarti Orang Iban di perbatasan adalah bodoh, tertipu oleh kelabaan dari relasi dengan cukong kayu, tidak patuh hukum, tidak cinta Indonesia, atau mereka secara bulat telah menjadi Malaysia. Keterlibatan mereka dalam illegal logging merupakan pilihan strategis atas berbagai pertimbangan masak, melalui proses kreatif dan cerdik. Meski dalam idealnya ?hutan merupakan ibu bagi Orang Iban? namun dalam situasi kongkrit yang dihadapi sehari- hari, hutan sebagai identitas keibanan ini untuk sementara menjadi kurang strategis bagi masa depan mereka. Keindonesiaan untuk berbagai alasan terpaksa dikebelakangkan untuk sementara waktu demi kelangsungan dan eksistensi kemanusiaan yang mereka inginkan.

---

Corrupted state apparatus, militairy and policeman involvement, the raise of world market demand on ; , the weak of law enforcement, economic crises, over capacity of timber industries, and decentralization always used to explain on how and why illegal logging sustained in Indonesia from 1999-2005. It is easy to proved that this explanation have their own evidence. But it may be very different if we explained illegal logging phenomenon in Indonesia-Malaysia borderland area at Badau and Lanjak District.At this two-district inhabitant by Iban ethnic, which is also inhabitant Serawak in Malaysia. This ethnic life their live at the same area but separated by the only a line on the map and by the modern state since British and Dutch colonialism. In my point of view, identity sentiment such as ethnicity, language, religiousity, and nationalism play important role in continuity of illegal logging at this area. From my point of view and according my own work experience in illegal logging issues, the aspect of identity play an important role.Through these theses, I tried to cover up and explain on how the illegal logging actors used and manipulated the aspect of identity in conducting their activity at Indonesia-Malaysia borderland areas. This research conducted based on qualitative approach. Identity refers to Ibanesse in terms of ethnicity as an aspect of identity. But in fact I cannot avoid their indonesianess as nationalism, their language, and catholicism as part of their identity and ibanesse. All aspect of its identity used and played inter-changebly, fluid and in a strategic way to represent their interest, by borderlanders inter-changebly, depend on contemporary situation and context. However, illegal logging refers to timber logging practices in the forest that is against the state law and regulation.Illegal logging is a frontiers not just a situation where law and regulation are deregulated and it?s create confused, but also complicity where people sound like have no choices and solution to solve the problem exist in society, even their know it is against the law and regulation. Illegal logging can not be stopped by the presentation of the coercive and repressive aspect of state through its regulation and militairy apparatus, but also by representation of the state as the art of governing, where the state have an obligation to provide their citizen not just in term of sovereignty, but also in term of prosperity [basic services]. In this senses, Indonesia at the borderland area sound like stateless representation. This statelessness fulfill by Malaysia and illegal loggers and timber baron. In conducting their illegal logging practices and its sustainability, timber baron consider the aspect of identity and its sentiment seriously. At the other site Indonesia as the state who tried to construct Indonesia amongst borderlanders considered it unseriously. That is the why illegal logging still exist and sustained."

"Kondisi buruh perempuan yang bekerja untuk meningkatkan pendapatan dipilih sebagai topik penelitian ini karena buruh perempuan yang bekerja di perusahaan perkebunan mengalami berbagai perlakuan yang diskriminatif. Perlakuan yang diskriminatif disebabkan oleh budaya patriarki yang masih kuat di lingkungan kerja. Hal itu dapat dilihat dalam pemberian upah, yaitu buruh perempuan mendapat upah lebih rendah daripada buruh laki-laki. Alasan memberi upah yang berbeda adalah jenis pekerjaan yang dilakukan buruh laki-laki lebih berat daripada jenis pekerjaan yang dilakukan buruh perempuan. Selain mendapat perlakuan yang diskriminatif, buruh perempuan juga tereksploitasi. Misalnya, pada saat pergi ke tempat kerja mereka harus berdiri berdesakan di atas truk yang tanpa atap. Karena tidak diikutkan dalam program jamsostek ataupun program perlindungan kesehatan lainnya, buruh perempuan semakin tidak terlindung. Pada saat badan masih kuat dan sehat, tenaga mereka diperas demi kepentingan perusahaan perkebunan, tetapi pada saat sakit, perusahaan tidak peduli dan tidak memberikan bantuan kesehatan. Alasan yang dikemukakan pihak perusahaan adalah status mereka hanya buruh harian lepas yang tidak berhak atas berbagai jaminan. Padahal, mereka mungkin diberi status buruh tetap asalkan ada kemauan dari perusahaan. Buruh perempuan juga berisiko mengalami pelecehan seksual karena posisi mereka yang tersubordinasi. Namun, mereka yang mengalaminya memilih diam dan menerima keadaan itu karena tidak ada pilihan lain. Karena ketidakberdayaan, mereka tidak menuntut ataupun memprotes perusahaan perkebunan. Selain di lingkungan kerja, buruh perempuan juga mengalami eksploitasi di rumah tangganya sendiri karena mereka masih dibebani dengan pekerjaan rumah tangga. Selain mendapat beban ganda, mereka juga harus menyiasati kekuasaan suami, misalnya membereskan urusan rumah tangga sebelum suami bangun di pagi hari. Semua itu memperlihatkan bahwa kepedulian buruh perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga malah membuatnya tereksploitasi. Penelitian ini dilakukan di tiga desa, Kabupaten Bengkulu Selatan melalui survei dan penelitian kualitatif."

"Tanah atau sumber daya agraria lainnya dalam masyarakat agraris disamping sebagai faktor produksi, juga memiliki fungsi sosial dan politik. Oleh karenanya. setiap kelompok masyarakat mempunyal mekanisme masing-masing dalam mengatur hubungan antar manusia berkaitan dengan tanah. Implikasi dari masalah hubungan tersebut adalah adanya aturan kepemilikan atas tanah oleh masyarakat. Oleh karena itu pula hukum positif atau perundang-undangan formal mengatur hubungan antar manusia dalam hal pemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah untuk menghindari terjadinya konflik dalam masyarakat. Atas dasar pemikiran diatas, penulis mencoba mempelajari masalah konflik yang berkaitan dengan kepemilikan lahan/tanah dalam tesis yang berjudul: Konflik Kepemilikan atas Lahan Perkebunan Antara Masyarakat dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Kikim Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. Secara umum munculnya masalah kepemilikan tanah di daerah Kikim Kabupaten Lahat Sumatera Selatan berawal dari perbedaan persepsi dalam menafsirkan hak kepemilikan atas tanah oleh pemerintah dan pengusaha perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat setempat. Hal ini sangat dimungkinkan karena pada satu pihak persepsi hak kepemilikan atas tanah atau lahan didasarkan atas persepsi dari ketentuan pokok agraria sementara pada pihak yang lain, masyarakat melihat masalah hak kepemilikan atas tanah atau lahan menggunakan acuan hukum adat yang secara turun temurun ada dan telah menjadi tata nilai dalam kehidupan masyarakat. Kompleksitas persoalan diatas ditambah lagi dengan tidak berfungsinya lembaga adat sebagai institusi masyarakat yang legitimet dan muncul dari tata nilai masyarakat setempat. Ketidak berfungsian lembaga adat yang ada justru disebabkan karena pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1979 yang berkaitan dengan pembentukan kelembagaan pemerintah desa. Dari hasil pengamatan lapangan menunjukkan, upaya-upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh birokrasi setempat justru tidak menyentuh substansi persoalan yang sebenarnya. Persoalan ganti rugi seringkali teridentiftkasi sebagai penyebab munculnya konflik, sehingga upaya penyelesaian yang dilakukan hanya sebatas pemberian ganti rugi atas lahan masyarakat yang terpakai. Sementara substansi persoalan adalah pada persepsi kepemilikan tanah yang berbeda antara masyarakat dan pemerintah maupun perusahaan perkebunan, disamping persoalan hilangnya sumber penghidupan masyarakat Kikim yang disebabkan karena tidak tersubtitusi sumber penghidupan masyarakat dengan pilihan-pilihan lain yang semestinya diberikan oleh pihak perusahaan perkebunan. Dari hasil analisa mendalam terhadap fenomena-fenomena sosial yang muncul serta persoalan yang dihadapi masyarakat Kikim berkaitan dengan konflik kepemilikan atas lahan perkebunan, maka penulis mencoba menawarkan beberapa rekomendasi penelitian sebagai upaya menjembatani persoalan yang berkembang secara taktis dan strategis dan berorientasi jangka panjang. Beberapa rekomendasi guna penyelesaian konflik tersebut adalah sebagai berikut:1. Menciptakan Model hubungan antar elemen masyarakat yang terlibat secara langsung dalam proses pembangunan pada umumnya dan khususnya masalah konflik lahan/tanah. 2. Penguatan Kelembagaan Lokal di tingkat masyarakat, dengan menempatkan Lembaga adat sebagai buffer bagi kepentingan pembangunan masyarakat lokal dengan mengembalikan fungsi dan peran lembaga adat dalam tata nilai kehidupan bermasyarakat. Beberapa persoalan dan model penyelesaian yang penulis tampilkan tentunya masih perlu pengujian pada tataran implementasinya. Namun demikian, penelitian ini paling tidak mencoba membedah secara mendalam dan subtantif terhadap persoalan-persoalan yang melatar belakangi terjadi konflik, sehingga upaya-upaya penyelesaian yang ditempuh dapat efektif dan tepat sasaran."

"Campak adalah salah satu penyakit infeksi yang dapat di cegah dengan imunisasi dan masih masalah kesehatan di Indonesia. Penyakit ini umumnya menyerang anak umur di bawah lima tahun (Balita) yang di sebabkan oleh virus morbili.Di Kabupaten PelaIawan Proponsi Riau meskipun keberhasilan cakupan imunisasi campak telah mencapai lebih dari 100 %, sedangkan cakupan Puskesmas Ukui 104,9 %. Namun demikian berdasarkan laporan Puskesmas Ukui pada minggu ke IV bulan April tahun 2002 dilaporkan telah terjadi kasus campak di perkebunan kelapa sawit P.T. Musim Mas Kecamatan Pangkalan Lesung dengan 111 kasus di antaranya 8 orang meninggal (CFR =7,2 % ). Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian campak pada anak usia 9 -- 59 bulan di P.T. Musim Mas Kabupaten PelaIawan tahun 2002. Untuk itu digunakan pendekatan desain kasus kontrol ( Case Control Study).Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap kejadian campak pada anak usia (9-59 bin) adalah ventilasi rumah (OR= 44,62), pengetahuan ibu ( OR-6,03 ), status imunisasi campak ( OR=4,77), vitamin A (OR=2,53), interaksi status imunisasi campak dengan ventilasi (00 ,15) dan interaksi pengetahuan ibu dengan ventilasi (OR=1,09).Penelitian ini menyimpulkan bahwa anak yang di imunisasi, mempunyai ibu yang berpengetahuan baik tentang penyakit campak dan mendapat Vitamin A dua kali dalam setahun serta tinggal pada rumah dengan ventilasi yang baik dapat mengurangi angka kejadian (insidence rate) campak.Dari hasil penelitian ini menyarankan untuk meningkatkan cakupan imunisasi, penyuluhan, pemberian Vitamin A dan perbaikan ventilasi rumah tinggal untuk menurunkan angka kejadian campak pada balita.Daftar Perpustakaan : 44 ( 1982 - 2001).

---

Factors Related to Measles Incidence to the 5-59 Months of Age Babies at Coconut Industry of F.T. Musim Mas in Pangkalan Lesung Sub District of Pelalawan Regency In 2002Measles is one of the infecting disease that could de prevented by immunization and it is still becoming a health problem in Indonesia. This disease generally attacks the 5 years old baby by its morbili virus.

In Pelalawan regency of the province of Riau, although successful coverage of measles immunization has reached 100%, but the coverage in public health clinic in Ukui sub district is 104,9%. Based on the report of Ukui clinic in the fourth week of April 2002, the incidents of measles that have occurred in coconut industry of RT. Musim Mas of Pelalawan Lesung sub district were 111 cases, where 8 of them died (CFR=7,2%). This research aimed to find out the factors related to the measles incidence to the 9-59 months babies at Pelalawan regency in P.T. Musim Mas in 2002. The approach used was Case Control Study.

The result of the research showed that the key factors influenced measles incidents to the babies (9-59 months) was house ventilation (OR=41,62), mothers' knowledge (OR=6,03), measles immunization status (OR=4,77), Vitamin A (OR--2,53), the interaction of measles immunization status and ventilation (OR 0,15), and the interaction of mother's knowledge and ventilation (OR 1,09).

The research concluded that babies immunization, mothers with good understanding about measles, and giving Vitamin A twice a year and also living in good ventilation house might reduce measles incidence.

The result of the study suggested to increase the immunization coverage, provide illumination, give Vitamin A, and uses house's ventilation in order to decrease the number of measles incidence rate to babies.

Bibliography : 40 (1982-2001)."

"Resistensi petani pada umumnya dipahami sebagai bentuk reaksi terhadap ancaman keamanan atau hilangnya mekanisme sosial yang menjamin terpenuhinya kebutuhan subsistensi rumah tangga petani. Ancaman terhadap subsistensi patani itu dapat muncul dari banyak kasus seperti komersialisasi dan kapitalisasi sistem pertanian di pedesaan, intervensi teknologi baru dalam bidang pertanian yang lebih bersifat padat modal daripada padat karya, tekanan demografis, revolusi hijau dan lain sebagainya. Resistensi petani plasma perkebunan kelapa sawit mulai berkembang setelah produktivitas kebun menurun dan kesejahteraan hidup mereka semakin merosot bersamaan dengan pertambahan populasi penduduk. Petani plasma yang terikat oleh sistem contract farming dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit ini dalam posisi yang sangat tergantung pada perusahaan dan hampir tidak memiliki bargaining position. Pada sisi lain pihak manejemen PTPN XIII PIR V Ngabang telah berhasil membangun kerjasama yang kuat dengan pemerintah daerah, aparat keamanan dan tokoh-tokoh politik serta tokoh-tokoh masyarakat setempat guna menahan segala bentuk resistensi dari petani plasma dan warga masyarakat di sekitar tapak perusahaan perkebunan tersebut berada. Dengan demikian tidak cukup memadai peluang politik bagi para petani plasma untuk memperjuangkan permasalahan mereka. Dalam kondisi seperti ini maka dapat dipahami apabila petani plasma cenderung memilih bentuk resistensi yang bersifat tertutup atau terselubung seperti pencurian buah kelapa sawit, pembakaran pohon sawit, penanaman pohon karat di areal kebun inti, dan penanaman benih tidak bersertifikat. Implikasi teoritis yang dapat dipetik dari studi ini antara lain dalam komunitas petani plasma di Ngabang tidak berkembang kesadaran kelas. Kondisi demikian berkaitan terjadi karena belum berkembangnya institusi kepemilikan atau penguasaan tanah pertanian secara individual. Sebelmn PTPN XIII beroperasi di Ngabang, terdapat institusi penguasaan tanah pertanian secara kolektif atau komunal. Kesadaran kolektif yang berkembang pada komunitas petani plasma Ngabang adalah kasadaran akan identitas kultural mereka sebagai masyarakat Dayak yang tidak dapat dilepaskan dari adat dan hukum adat Petani plasma dan orang Dayak pada umumnya memlliki rasa inferioritas yang sensitif apabila identitas kultural terasa dilecehkan maka akan muncul tindakan impulsif untuk membuktikan diri mereka sebagai putra daerah "yang berkuasa" di wilayah tersebut. Karakteristik tradisional dalam diri petani plasma di Ngabang bukan sekedar bersifat given, inheren dan melekat dalam pola perilaku petani plasma. Namun karakteristik ini berkaitan dengan serangkaian kebijakan pemerintah, tanggapan pihak perusahaan, dan konstruksi identitas yang telah lama dibangun oleh para aktivis LSM yang menegaskan bahwa identitas petani dan masyarakat Dayak pada umumnya adalah sebagai masyarakat adat. Hal ini tidak jauh berbeda dengan pendapat para ahli bahwa petani memiliki kebudayaan asli yang tradisional. Temuan dalam studi ini menyatakan bahwa karakteristik tradisional dalam diri petani juga merupakan dampak dari proses konstruksi sosial yang dilakukan oleh negara dan Iembaga kapital yang bertujuan menundukkan komunitas petani dan mengambilalih kontrol penguasaan sumber daya alam dari tangan petani. Guna mencapai maksud tersebut, negara melakukan pendekatan teritorialisasi sehingga wilayah "pedalaman" tempat tinggal petani dan tempat keberadaan sumber daya alam berada di bawah kontrol kekuasaan birokrasi negara. Akibat lebih jauh dari konstruksi idenitas tersebut petani plasma menjadi terjebak dalam konstruksi identitas dan solidalitas yang bersifat sempit dan lokal. Dalam keadaan dernikian perusahaan perkebunan merespon semua bentuk resistensi petani seperti permasalahan konflik adat bukan konflik ekonomi. Dengan konstruksi sosial seperti ini segala bentuk resistensi petani plasma menjadi lebih mudah ditundukkan dan dilokalisir dalam ranah kultural adat dan tidak akan berkembang menjadi perlawanan kolektif skala besar. Temuan ini menunjukan bahwa ?adat? menjadi instrument yang dipergunakan perusahaan untuk melokalisasi resistensi petani plasma Resistensi petani plasma Ngabang tidak cukup dijelaskan dari sisi internal petani seperti mari-teori klasik tentang perlawanan petani yakni ada atau tidak adanya ideologi dan pemimpin namun harus mempertimbangkan faktor kontekstual yakni konstelasi relasi pasar, negara dan komunitas serta motivasi petani untuk memanfaatkan peluang yang ada. Resistensi terselubung yang dilakukan petani plasma terhadap PTPN XIII di Ngabang bukan bertujuan untuk mengembalikan sistem perekonomian subsisten namun justru didorong oleh motivasi untuk memperbesar akses keterlibatan petani plasma dalam sistem perkebunan kelapa sawit seperti memperoleh penghasilan lebih besar dan manduduki posisi terhormat dalam birokrasi perkebunan. Temuan ini jauh berbeda dengan pernyataan Scott bahwa petani akan selalu mempertahankan sistem perekonomian subsisten karena sistem ini dianggap memberi jaminan pemenuhan kebutuhan pangan keluarga petani. Petani plasma dalam bertindak lebih mengutamakan kepentingan individual dan tidak mempertimbangkan kepentingan kolektif seperti yang dikatakan oleh para pendukung perspektif teori moral ekonomi. Konsepsi teoritis tentang bentuk-bentuk resistensi petani yang dikembangkan oleh para pendukung paradigma moral ekonomi hanya mampu menjelaskan bentuk resistensi terselubung yang dilakukan oleh petani plasma di Ngabang namun gagal untuk menjelaskan dorongan atau motivasi yang melandasi resistensi petani plasma terhadap PTPN XIII PIR V Ngabang."

"Penelitian ini mengkaji tentang perubahan sosial akibat pembangunan perkebunan sawit di Desa Sembuluh, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan proses perubahan yang terjadi di tingkat masyarakat, yaitu bagaimana perubahan yang terjadi, dan bagaimana masyarakat merespon perubahan tersebut.Kerangka konsep yang digunakan adalah pembangunan dan perubahan sosial. Pembangunan bukanlah istilah yang netral. Antara para perencana pembangunan dan masyarakat lokal mempunyai persepsi yang berbeda. Pada proses pembangunan perkebunan sawit, terdapat sebagian masyarakat yang mendukung, dan sebagian lainnya menolak program tersebut. Konsep perubahan sosial dalam penelitian ini mengacu pada konsep perubahan sosial menurut Soemardjan (1981) dan Cohen (1983). Perubahan sosial adalah perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai sosia!, pola tingkah laku antara kelompok dalam masyarakat, dan organisasi sosial masyarakat. Penyebab terjadinya perubahan sosial adalah adanya kontak antara masyarakat lokal dengan pihak luar yang memperkenalkan sesuatu yang baru, yang mana terdapat proses dinamis dari perubahan tersebut.Indikator yang digunakan untuk melihat perubahan sosial dalam penelitian ini adalah: pertama, mata pencaharian hidup masyarakat, yaitu perubahan sistem mata pencaharian hidup masyarakat dari pekerjaan-pekerjaan yang mengandalkan ketersediaan surnberdaya alam, menjadi buruh di perusahaan perkebunan sawit. Kedua, pengusaan lahan, yaitu perubahan dari pola penguasaan lahan komunal merijadi individual dan komersial. Ketiga, kepemimpinan lokal dan organisasi sosial, yaitu perubahan dari dari kepemimpinan kepala desa yang mewakili pemerintahan pusat menjadi kepemimpinan yang berperan ganda, yaitu mewakili pemerintahan pusat, dan mewakili masyarakat ketika berhubungan dengan perusahan perkebunan sawit."