Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai aspek perlindungan hukum terhadap nasabah pialang berjangka yang melakukan transaksi kontrak derivatif , terutama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Permasalahan hukum yang terjadi adalah mengenai kekuatan berlakunya undangundang tersebut secara yuridis, karena substansi peraturan tersebut tumpang tindih dengan peraturan di bidang pasar modal. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan analisis mengenai kekuatan berlakunya undang-undang tersebut secara yuridis dan filosofis, dan hubungannya dengan perlindungan hukum kepada nasabah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.Hasil penelitian berupa kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi memiliki kekuatan berlaku secara yuridis dan perspektif hukum yang dimiliki oleh hakim pada akhirnya merupakan hal yang paling berperan dalam menentukan perlindungan hukum pada nasabah. Peneliti menyarankan agar para penegak hukum memiliki perspektif hukum progresif untuk lebih menjamin perlindungan hukum bagi nasabah.

---

The focus of this study is about the ability of Law Number 10/2011 amanding Law Number 32/1997 concerning Comodity Futures Trading, to provide law protection for the investors trading the derivative contracts as the client of a future trading company. The law problematic is about the overlapping between regulations in future market and stock market because financial derivative contract is regulated in both of those regulations. This condition could make the Law Number 10/2011 loosing its power to be impoed lawfully. The purpose of this study is to provide analysist about the law and how it related to the law protection for the investors. This study is a normative study.

As the result of this study, the Law Number 10/2011 has the power to be imposed lawfully dan philosophically, and the judges`s perspective is the most significant factor on providing legal protection for the investors. The researcher suggests that all the law officers should have progresive law theory as their point of view, which will guarentee the legal protection for the investors."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan nasabah dalam industri perdagangan berjangka, mengapa diperlukan perlindungan hukum bagi nasabah dalam perdagangan berjangka, peraturan-peraturan apa saja di bidang perdagangan berjangka yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah pada perdagangan berjangka, dan efektifitas aturan-aturan di bidang perdagangan berjangka yang berlaku saat ini dalam memberikan perlindungan bagi nasabah. Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam analisis data.Hasil dari penelitian ini adalah karena perdagangan berjangka memiliki sifat high risk high return dimana nasabah berpeluang untuk mendapat keuntungan di satu sisi dan kerugian di sisi lain maka nasabah di bidang perdagangan berjangka perlu mendapatkan perlindungan, pemerintah telah membuat seperangkat peraturan untuk memberikan perlindungan kepada nasabah, akan tetapi dalam prakteknya aturan-aturan tersebut belum dapat dikatakan berlaku secara efisien dan efektif.Penelitian ini menyarankan bahwa perlu dilakukan upaya preventif untuk meminimalisir kemungkinan pelanggaran, evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka, sosialisasi, dan koordinasi diantara para stakeholder perdagangan berjangka agar hak-hak nasabah terlindungi.

---

The focus of this study is the customer protection in futures and commodity trading, why customer protection is needed in futures and commodity trading, the rules and regulations related customer protection in futures and commodity trading, and effectiveness of rules and regulations related customer protection in futures and commodity trading. This research is a normative legal research and use qualitative approach in analyzing data.

The results of the research are that the futures and commodity trading is a high risk high return investment where the customer has the possibility to gain profit in one side but also has the possibility to get loss in large amount in the other side, the government has make rules and regulations to protect the customer but in practice the rules and regulations have not been run efficiently and effectively.

The researcher suggests that the preventive measures are needed to minimize the violation of the futures trading rules and regulations, the rules and regulations in futures trading should be evaluated regularly, the stakeholders in futures trading should coordinate with each other and socialize the rules and regulations in futures trading to customer."

"ABSTRAKInvestasi di Perdagangan Berjangka Komoditi dikenal sebagai bentuk investasiyang memiliki risiko tinggi sekaligus berpotensi memberikan keuntungan yangamat tinggi (high risk high return) dalam waktu relatif singkat. Untuk menjaminperlindungan dana nasabah, perlu adanya seperangkat kebijakan dalam menjagaintegritas keuangan para pelaku usaha yang akan melaksanakan kegiatan dibidang perdagangan berjangka komoditi. Studi ini bermaksud untuk melihatpengaruh kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas PerdaganganBerjangka Komoditi (Bappebti) berupa Modal Disetor Pialang Berjangka,Kecukupan Modal Bersih Disesuaikan, Nilai Ekuitas dan Penyimpanan DanaNasabah pada Rekening Terpisah yang merupakan cerminan dari IntegritasKeuangan Pialang Berjangka terhadap perlindungan dana nasabah demiterwujudnya pelaksanaan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi yang teratur,wajar, efisien dan efektif. Dengan menggunakan Structural Equation Model(SEM) terhadap data primer yang diperoleh melalui kuesioner terhadap parapelaku di pasar Perdagangan Berjangka Komoditi, terbukti bahwa keempatkebijakan tersebut melalui indikator-indikator terobservasinya, signifikan secarapositif berpengaruh terhadap perlindungan dana nasabah. Hal tersebutmencerminkan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bappebti dalammewujudkan integritas keuangan pialang berjangka komoditi diikuti oleh parapelaku pasar perdagangan berjangka komodit dan efektif dalam rangka menjaminperlinduangan dana nasabah

---

ABSTRACTInvestment in Commodity Futures Trading known as a form of investment thathas a high risk while potentially provide very high gain (high risk high return) in arelatively short time. To ensure the protection of customer funds, the need for aset of policies in maintaining the financial integrity of the market player who willcarry out activities in the field of commodity futures trading. This study intends tolook at the effect of the policies issued by the Commodity Futures TradingSupervisory (Bappebti) in the form of Paid-in Capital Brokerage, CapitalAdequacy Net Adjusted, Equity Value and Storage Customer Funds in SegregatedAccount which is a reflection of Integrity Financial Brokerage towards protectionof customer funds for the realization of the implementation of the CommodityFutures Trading orderly, fair, efficient and effective. By using Structural EquationModel (SEM) on primary data obtained through questionnaires to marketparticipants the Commodity Futures Trading, proved that all four of the policythrough its observation indicators, has significant positively effected on theprotection of customer funds. This reflects that the policies issued by Bappebti inrealizing the financial integrity of commodity futures brokerage followed bymarket participants trading futures commodity and effectively in order toguarantee customer funds protection."

"Tesis ini membahas bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah dalam transaksi derivatif perbankan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang ( ) yang melakukan analisis deskriptif. Penelitian ini menerapkan teori asas kebeb san berkontrak dan sistem terbuka dari hukum perjanjian Indonesia, yang mana memungkinkan para pihak dalam transaksi derivatif perbankan di Indonesia untuk membu perjanjian apa saja, baik mengenai isi, bentuk maupun jenis perjanjiannya, namun dibatasi oleh norma-norma hukum yang terdapat dalam KUH Perdata, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Bank Indonesia, dan PBI Transaksi Derivatif. Penelitian ini menemukan ahwa keistimewaan derivatif sebagai instrumen finansial ada ah kemampuannya dalam mengalihkan risiko tanpa memperdagangkan aset itu sendiri kepada pihak lain yang lebih mampu mengelola risiko secara lebih efisien. Sel njutnya, meskipun secara normatif keberadaan transaksi derivatif di Indonesia diatur dalam PBI Nomor 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif sebagaimana elah diubah dengan PBI Nomor 10/38/PBI/2008, namun keberadaannya dimungkinkan karena sistem hukum di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak, yang memungkinkan para pihak untuk membuat perjanjian apa saja, baik mengenai isi, bentuk maupun jenis perjanjiannya, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, dan memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, serta dilakukan dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam transaksi derivatif perbankan di Indonesia telah diatu dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Bank Indonesia, PBI Transaksi Derivatif, PBI Transparansi Informasi Produk Bank, dan PBI Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Mekanisme perlindungan hukum terhadap nasabah dalam transaksi derivatif di sekt perbankan adalah melalui keharusan adanya pedoman transaksi derivatif, penerapan prinsip transparansi informasi mengenai produk bank, keharusan pembuatan kontrak, penerapan manajemen risiko, serta mekanisme pengawasan d n pemberian sanksi."

"Tesis ini membahas mengenai Kewajiban Perusahaan Pialang Berjangka yang merupakan Anggota Kliring Berjangka untuk membayarkan Margin dan Dana Kliring, Transaksi pada Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan transaksi yang berisiko tinggi dimana para pelaku dapat saja memperoleh keuntungan yang sangat besar akan tetapi dapat juga menperoleh kerugian yang sangat besar pada waktu yang dekat. Untuk meminimalkan hal tersebut maka dibentuklah Lembaga Kliring Berjangka yang berfungsi untuk menjamin penyelesaian pembayaran setiap transaksi Pialang Berjangka yang merupakan Anggotanya, keberadaan Lembaga Kliring tersebut dapat memberikan kepastian dalam pembayaran setiap transaksi yang ada di Perdagangan Berjangka Komoditi, akan tetapi di lain hal untuk menjamin pembayaran dan/atau penyelesaian tersebut dilakukan oleh Lembaga Kliring Berjangka maka Anggota Lembaga Kliring Berjangka berkewajiban untuk menyetorkan Margin dan Dana Kliring, apabila Anggota Kliring Berjangka tidak mengakui adanya transaksi yang dilakukannya dimana transaksi tersebut sudah dijamin penyelesaiannya oleh Lembaga Kliring Berjangka maka hal tersebut akan menjadi permasalahan tersendiri dan memerlukan perlindungan hukum untuk melindungi Lembaga Kliring dari hal-hal tersebut di masa yang akan datang.

---

This thesis explored about the obligation of Futures Brokerage Company as a Member of Derivative Clearing House to pay Clearing Fund and Margin. Transaction in futures commodity trading is a high risk transaction, where the party who conduct Futures Commodity Trading can obtain huge profit and huge loss within adjacent. Derivative Clearing House is established to minimize such high risk transaction. The function of Derivative Clearing House is to guarantee payment completion upon every transaction conducted by Futures Brokerage, which is a member of such Derivative Clearing House. The existence of Derivative Clearing House can give certainty in payment upon every transaction in Futures Commodity. Nevertheless to be able to guarantee the payment and/or to complete the transactions by Derivative Clearing House, the member of Derivative Clearing House (Futures Brokerage) is oblige to pay the Clearing Fund and Margin. If such member of Derivative Clearing House did not acknowledge the transaction which has been done whereas such transaction had been guaranteed by the Derivative Clearing House, hence it will become a distinct issue. To be able to solve that issue and any similar issue in the future, the Derivative Clearing House needs legal protection."