Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKrisis moneter yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 yang diawali dengan terdepresiasinya nilai rupiah terhadap mata uang asing menyebabkan hamper keseluruhan industri di Indonesia dihadapkan pada permasalahan yang cukup besar, apalagi bagi perusahaan yang memiliki hutang dalam bentuk mata uang asing. Industri penerbangan domestik merupakan salah satu industri yang sangat terpukul dengan depresiasi rupiah. Hal ini disebabkan oleh pengeluaran operasional perusahaan sebagian besar dalam bentuk mata uang asing namun penerimaan pendapatan dalam rupiah.PT X sebagai salah satu perusahaan penerbangan di Indonesia yang 93% sahamnya dimiliki oleh pemerintah tak luput dari dampak krisis ekonomi. Dengan hutang yang sebagian besar dalam mata uang asing dan tidak dilakukan proteksi terhadap hutang serta struktur biaya operasional yang hampir 80% dalam USD atau sekitar USD 1,5 - 2 juta per bulan dan 95% lebih pendapatan diperoleh dalam rupiah mernbuat ekuitas PT X menjadi negatif.Pada saat keadaan perekonomian Indonesia mulai berangsur membaik, kondisi keuangan PT X merasakan dampak perbaikan tersebut. Namun kondisi yang membaik ini tidak memadai bagi PT X yang hanya dapat meminimalisasi ekuitas negatif hingga 32% dalam kondisi modal kerja yang terbatas dan tanpa penambahan hut~ug yang signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh persaingan di industri penerbangan Indonesia yang semakin kompetitif dan pengaruh dari deregulasi penerbangan, globalisasi dan AFT A. Berbagai program telah diterapkan PT X untuk membenahi permasalahan internal maupun eksternal, diantaranya adalah restrukturisasi yang terbagi dalam tiga kelompok besar yaitu restrukturisasi proses bisnis, restrukturisasi keuangan serta perubahan budaya kerja dan prilaku.Proses restrukturisasi belum seluruhnya terlaksana sesuai program yang ditetapkan PT X sehingga belum dapat membuat ekuitas perusahaan menjadi positif Kondisi keuangan yang belum pulih secara optimal menyebabkan PT X kesulitan untuk memperoleh dana segar untuk melakukan lompatan besar menuju perbaikan yang signifikan. Dua dari tiga skenario yang dipersiapkan oleh PT X yaitu permohonan going concern letter dari pemerintah agarperusahan bankable dan permohonan pinjaman Rekening Dana Investasi (RDI) tidak dapatterealisasi dan akhirnya PT X atas persetujuan Pemerintah akan melaksanakan skenario yangketiga yaitu privatisasi. Berkaitan dengan strategi privatisasi, PT X harus mencari cara untukmenarik perhatian investor yaitu dengan meningkatkan valuasi perusahaan.Dengan kondisi yang kurang menguntungkan, PT X tidak dapat melaksanakan program restrukturisasi sesuai rencana yang pada akhirnya terbentuk dua alternatif program restrukturisasi lanjutan hasil perundingan dengan kreditor. Altematif pertama adalah mengkonversi hutang pada pemerintah dan PT F menjadi ekuitas, mengkonversi hutang pada PT A menjadi mandat01y convertible bond dengan kupon 3% dan YTM 18% serta penjadwalan 50% hutang jangka pendek pada Bank C menjadi hutang jangka panjang dan penjadwalan jatuh tempo hutang jangka panjang iima tahun kedepan. Sedangkan altematif kedua adalah mengkonversi seluruh hutang tersebut menjadi ekuitas. PT X harus memilih altematif yang paling optimal karena keberhasilan proses restmkturisasi dan proyeksi dimasa datang menjadi faktor penting untuk menunjang keberhasilan privatisasi.Pemilihan alternatif tersebut dilakukan dengan membandingkan hasil proyeksi laporan keuangan perusahaan berdasarkan business plan PT X dari tahun 2005 hingga 2009, hasil analisis dampak dari alternatif tersebut terhadapa laporan keuangan dengan menggunakan analisa rasio keuangan dan membadingkan nilai pemsahaan yang dihasilkan dari setiap alternatif tersebut. Hasil dari analisis kedua alternatif tersebut menunjukkan bahwa alternatif kedua lebih baik dibandingkan alternatif pertama. Hal ini dibuktikan dari hasil proyeksi laporan keuangan, hasil analisis atas proyeksi laporan keuangan dan hasil valuasi perusahaan. Dari ketiga hasil tersebut alternatif kedua memiliki nilai yang lebih baik dibandingkan alternative pertama"

"ABSTRAKDi Indonesia pengelolaan tenaga listrik diusahakan Perum Listrik Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pernerintah No. 18 tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara. Adanya campur tangan Pernerintah dalani pembinaan dan pengawasan atas pengusahaan tenaga listrik, dirnaksudkan agar tenaga listrik serta juga kekayaan alam sebagai sumber pembangkit tenaga listrik, yang keseluruhannya itu merupakan kekayaan Nasional yang vital, dapat dipergunakan dan dirnanfaatkan se-efisien rnungkiri bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, Peruni Listrik Negara sebagai pengelola tunggal tenaga listrik, rnemberikan kesempatan yang seluas-luasnya ke pada inasyarakat untuk rnemakai atau mernpergunakan tenaga listrik guna kebutuhannya sendiri. Para pernakai/konsumen tenaga listrik, mengadakan transaksi dengan Perurn Listrik Negara dengan jual beli tenaga listrik. Konsuinen tenaga listrik dapat dibagi clalani du bagian 1. Konsumen Urnurn adalah mereka yang mernakal tenaga listrik sesuai dengan peraturan yang tertuang dalarn Peraturan Menteri P.U.T.L. No. 023/PRT/1978 dan No. 024/PRT/1978, dalam hal mi perjanjian. bersifat publik. 2. Konsurnen Khusus adalah rrtereka yang rnemakai tenaga ustrik, dengan mengadakan perjanjian jual bell tenaga us trik yang tertuang dalam surat persetujuan / perjanjian secara khusus, dalam hal mi perjanjian bersifat perdata. Penelitian yang dilakukan dalarn menyusun skripsi mi rnenggunakan dua macam metode penelitian yaitu, Penelitian Kepustakaan dan Lapangan (wawancara). Dalam penelitian yang penulis lakukan telah diketemukan dua hal dalam melakukan perjanjian jual bell tenaga listrik, yaitu perjanjian yang bersifat Publik (bagi konsuinen Uinuni) dan perjanjian yang bersifat khusus / perdata (bagi konsumen Khusus) Dalam hal yang pertama konsumen hanya berhak memakai tenaga listrik untuk kebutuhannya sesuai dengan daya tersedia tidak dapat melakukan penuntutan bila perusahaan melakukan wanprestasi. Seclangkan dalam hal yang terakhir baik konsumen atau perusahaan bila melakukan wanprestasi, maka masing- rnasing pihak dapat menuntut ganti kerugian terhadap siapa yang melakukannya. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam hal mi adalah bahwa asas kebebasan berkontrak tidak lagi bersifat rnutlak dalam arti salah satu pihak dalam perjanjian, terutania yang mempunyai kedudukan yang lebih lemah tidak dapat dengan be bas menentukan isi perjanjian. Dan saran yang dapat diberikan adalah agar pelayanan perusahaan terhadap konsumen lebih ditingkatkan yang di sesuaikan dengan kemajuan teknologi mutakhir dewasa ini."

"Monetary sector especially banking constitutes a sector which at most getting some facilities from the government referring to the economic crisis impact. These facilities include aid of liquidity from the central bank (BLBI), transfer of credit stuck, fund of recapitalization, revaluation of assets and permit for quasi reorganization. Bank X uses additional paid in capital coming from recapitalization fund for deficit elimination through quasi reorganization. Actually this method is aimed by bank at distributing earnings. The Bank wants to release from the failure of managing bank at the past which is it can be seen from the deficit by vanishing it. From the taxation prospective, the bank always makes any effort to carry over her fiscal lost despite the lost commercial has been eliminated. They can set and adjust the tax regulation to accommodate its interest for example the tax regulation about The Use of Book Value for Corporate Restructuring Transaction. Revaluation of assets and quasi reorganization are used to compensate her profit against loss and then the remaining profit may be distributed without taxable before. From the accounting aspect, the Bank X only eliminates the deficit to additional paid in capital account because it doesn?t follow the accounting procedure for quasi reorganization. The Bank X doesn?t revalue its assets to the fair value at the date of quasi reorganization by the way the value of retained earnings account do not become zero. The Bank X doesn?t have significant impairment of its assets so that it doesn?t have any reason for quasi reorganization. Another principle for quasi reorganization that the firm after quasi reorganization start from newly are not fulfilled by Bank X because there are still profit balance expressing management interest. From the business aspect, quasi reorganization doesn?t have significant effect to Bank X performance. Performance and healthy of Bank X measured with financial and CAR rasio does not effected by deficit amount. The study was taken by analyzing and comparing the implementation of quasi reorganization at the Bank X with the rules and theory thereof. This study was also taken by interviewing a couple of people who have competence. The important finding of this analysis is that the Bank X may release from mistakes of past management by engineering her deficit elimination and also the Bank X can enjoy as maximum its earnings through fiscal loss compensation. Pursuant to that finding, there is required to be conducted the observation of applying of quasi reorganization according to accounting standard and there is required the clearer taxation and accounting regulation to be made so that quasi reorganization can not be used solely to divide profit."