Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"International adoption of Indonesian child is a par: of International Private Law matter, such as :here was a ease that is done by a white person who discovered by the police while raking 9 babies (one until three months old) in the Airport of Kemayoran, Jakarta. which is suspected as babies trafficking. Or, lthere was the desire to do an Indonesian child legal adoption of wealthy Singaporean couple without knowing the procedure. The number of Babies trafficking fenomenont has been increasing since the economic crisis happened in July i 997 and the globalizution era of free trade. where the border among States lessen (boarderless state). Due to the international Private Law. the writer tried to elaborate whether the Indonesian Child can be adopted by foreigners. If it is possible. which law may be used? is it The Adoptant Law or the Adoptandus Law? If the Indonesian child may be adopted by the foreigners, what are the requirements? Considering the different Imv systems of international adoption between States. than hon' is the international community fort to handle the problem? /Ind how does Indonesia handle this International Private Law problem?"

"Merek dalam suatu usaha bisnis itu tidak hanya sekedaridentifikasi atau lambang pemilik bisnis itu semata tetapijuga sudah merupakan strategi bisnis sang pemilik bisnisitu. Bila merek telah menjadi bagian dari strategi bisnismaka dalam upaya memenangkan persaingan bisnis perlu puladiperhatikan perlindungan hukumnya. Pada tingkatinternasional, perlindungan merek mulai ada dengan lahirnya"The Paris Convention For Protection Of IndustrialProperty" di Paris tahun 1883. Salah satu tujuan KonvensiParis adalah untuk sedapat mungkin mencapai unifikasi dibidang perundang-undangan merek, dengan harapan agartercipta satu macam hukum tentang merek atau cap dagangyang mengatur soal-soal merek secara seragam di seluruhdunia. Di Indonesia, perlindungan Merek diatur di dalam UUNomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Akan tetapi, UU yangdiharapkan dapat memberikan perlindungan hukum kepadamasyarakat ini ternyata memiliki kelemahan terutama dalamhal pendaftaran dimana Indonesia menganut sistemkonstitutif. Kekurangan dari sistim ini adalah pihak yangmendaftarkan pertama kali adalah satu-satunya yang berhakatas suatu merek. Hal ini menyebabkan dapat saja seseorangatau badan hukum telah mendaftarkan terlebih dahulu atassuatu merek yang sama ataupun hampir sama dengan merekpihak lain yang telah luas pemakaiannya tapi belum sempatmendaftarkannya. Dengan adanya kekurangan tersebut, makapotensi sengketa dan penyalahgunaan hak atas merek akansemakin besar dan dapat menimbulkan keraguan terhadapkepastian hukum di bidang perlindungan merek. Dalam hal inipenghapusan terhadap pendaftaran yang termasuk dalampelanggaran merek merupakan bagian dari perlindungan merek.Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini dibuat untukmengetahui ketentuan penghapusan merek sebagai bagian dariperlindungan merek asing di Indonesia; serta untukmengetahui bagaimana perlindungan merek tersebutdiimplementasikan dalam penyelesaian kasus-kasus Merekdimana salah satu pihak yang bersengketa adalah orangataupun badan hukum asing di Pengadilan Niaga Jakarta.Melalui metode penelitian normatif, maka diharapkan dapatdiperoleh suatu perspektif baru dan pemahaman yang lebihmendalam mengenai penghapusan sebagai bagian dariperlindungan merek asing."

"EVANITA, 0586000631, Pembebasan dan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Ditinjau dari K.U.H. Perdata dan U.U. No. 1/1974 Tentang Perkawinan serta kaitannya dengan Aspek Hukum Perlindungan Anak, Skripsi, Agustus, 1992.Peraturan Hukum Perdata mengenai pembebasan dan pencabutan kekuasaan orang tua pada dasarnya melepaskan orang tua dari kekuasaannya terhadap anak-anak mereka yang dilahirkan dari perkawinan. Peraturan ini dibentuk sebagai sanksi terhadap orang tua yang melalaikan kewajibannya, atau bertingkah laku yang buruk terhadap anak-anaknya. Pada pelaksanaannya, peraturan hukum ini tidak berlaku mutlak. Hanya dalam hal apabila terdapat perbuatan pidana, maka diambil sanksi oleh Pengadilan dan masyarakat. Sehubungan dengan adanya Hukum Perlindungan Anak, maka peraturan hukum dari pasa1 49 u.u. No. 1/1974 dan pasal 319 K.U.H. Perdata selaras dengan tujuan perlindungan anak. Tetapi di da1am kegiatan untuk melaksanakan perlindungan anak, belum terlaksana sepenuhnya karena berbagai sebab diantaranya adanya anggapan kurang pentingnya melakukan kegiatan perlindungan anak, kurang terselenggaranya kerja sama antara berbagai kalangan yang mengusahakan kesejahteraan anak. Masalah perlindungan hukum bagi anak, adalah salah satu cara untuk melindungi anak-anak Indonesia sebagai tunas bangsa. Masalah pokok yang dihadapi oleh sebagian besar dari negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia adalah masih banyaknya anak-anak yang harus memikul tanggung jawab di luar batas kemampuannya, sebagai akibat kenyataan hidup yang dihadapi, antara lain kehidupan sosial, ekonomi dan nilai budaya yang kurang mendukung anak dalam memenuhi hak-hak dasarnya. Oleh sebab i tu permasalahan ini selain dipahami secara yuridis, juga perlu pendekatan pada bidang social ekonomi dan budaya dari anak itu sendiri. Disamping itu perlu diusahakan kerja sama antara pihak yang terlibat dalam perlindungan anak, seperti pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, petugas pembina, pengacara, pengamat penyaksi juga dari keluarga yaitu bapak, ibu dan anak. Dengan demikian dapat diusahakan kegiatan perlindungan anak secara optimal."