Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Titik fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kondisi ekonomi dan kualitas sumber daya manusia di Propinsi Jawa Barat dalam mempersiapkan dan menentukan skala prioritas pembangunan otonomi daerah.. Secara spesifik diuraikan karakteristik geografis, ranking dan indeks ekonomi dan kualitas sumber daya manusia menurut Kodya/Kabupaten, mengetahui dan memilih lima daerah yang mempunyai ranking dan indeks terendah, mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia dan ekonomi terhadap kondisi sektor pembangunan dan memberikan alternatif kebijakan. Penelitian ini didasarkan pada dua literatur utama yaitu Teori Faktor Analisis dan Analisis Multivariate Linier Regression. Teori Analisis Faktor ini mampu memunculkan perbedaan relatif antar wilayah dengan memperhatikan kualitas sumber daya manusia dan ekonomi. Untuk memperkuat analisis maka dipergunakan Analisis Multivariate Linier Regression yang mampu menunjukkan pengaruh variabel bebas terhadap sembilan variabel terikat secara bersama-sama. Sehingga pada penentuan skala prioritas selain diketahui daerah dan sektor mana yang perlu diprioritaskan juga dapat diketahui variabel mana yang berpengaruh terhadap sektor pembangunan secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan data Susenas 1999, Podes 1999, PDRB 1999 dan Potensi Wilayah. Dari data Susenas diambil data-data yang berkaitan dengan karakteristik rumah tangga seperti Pendidikan, Kesehatan, dan Aktivitas Ekonomi. Dari data Podes diambil data-data yang berkaitan dengan sarana kantor pos, listrik, bank dan pasar. Dan data PDRB diambil data mengenai besarnya sumbangan sektor pembangunan terhadap PDRB. Sedangkan data potensi wilayah yang diambil dari pemerintah setempat berkaitan dengan potensi alam dan produk unggulan yang ada di daerah yang bersangkutan. Penelitian ini berhasil menguraikan perbedaan relatif antar wilayah. Secara keseluruhan daerah yang mempunyai ranking tertinggi adalah Kotamadya Bekasi dilihat dari kualitas sumber daya manusia dan ekonominya, sedangkan pada tingkat kabupaten yang mempunyai ranking tertinggi adalah kabupaten Bogor. Sedangkan untuk skala prioritas otonomi daerah diperoleh lima daerah yang mempunyai ranking terendah yaitu Kabupaten Pandeglang, Lebak, Cianjur, Sukabumi dan Garut. Bila diperhatikan berdasarkan sektor maka untuk pendidikan, Kabupaten Lebak mempunyai ranking terendah. Pada sektor kesehatan diperoleh daerah yang mempunyai ranking terendah adalah Kabupaten Garut. Pada sektor aktivitas ekonomi dan sarana perekonomian daerah yang mempunyai ranking terendah adalah Kabupaten Pandeglang. Sedangkan pada sektor pembangunan diperoleh Kabupaten Lebak yang mempunyai ranking terendah. Adanya Pengaruh dari kondisi kualitas pendidikan, kesehatan dan aktivitas ekonomi terhadap perkembangan sektor pembangunan telah terbukti dari hasil analisis yang telah dilakukan. Namun, pengaruh dan kondisi kualitas pendidikan, kesehatan dan aktivitas ekonomi tidak terjadi secara individual artinya pengaruh yang terjadi karena adanya keterkaitan satu sama lain. Dengan demikian, untuk meningkatkan sektor penyumbang PDRB harus memperhatikan kualitas sumber daya manusia dan kualitas ekonomi secara bersama-sama dengan lebih menekankan pada peningkatan variabel aktivitas ekonomi yang mempunyai pengaruh secara langsung."

"Dalam menghadapi era desentralisasi, RSUD Ujungberung memerlukan suatu perencanaan strategis sumber daya manusia di dalam mewujudkan visi dan mini serta rencana strategis dan program-program yang akan dilaksanakan dalam kunun waktu 2003-2007. Inilah yang menjadi alasan dan tujuan dari penelitian Mi.Untuk dapat menyusun perencanaan strategis SDM Rumah Sakit Umum Daerah Ujungberungjenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian operasional dengan teknis analisis yaitu kornbinasi dari analisis kualitatif dan kuantitatif, dibantu dengan peramalan menggunakan time series forecasting dengan teknik double exponential smoothing with linear trend melalui program QS (Quant System) Version 2.0.Penyusunan strategi ini dilakukan melalui beberapa tahap, tahap pertama (input stage) terdiri dari analisis lingkungan eksternal dan internal SDM RSUD Ujungberung, yang dilakukan oleh Consensus Decision Making Group (CDMG). Pada tahap kedua (matching stage), CDMG melakukan analisis dengan Internal-Eksternal matrix dan SWOT matrix. Secara tersendiri dilakukan analisis beban kerja dengan dasar jumlah kunjungan pasien dan jumlah hari perawatan yang disertai estimasi kunjungan pasien rawat jalan maupun rawat Map, yang akan menghasilkan salah sate contoh jumlah kebutuhan SDM. Pada tahap ketiga (decision stage) analisis dilakukan dengan menggunakan QSPMuntuk menentukan prioritas strategi.Dari hash penelitian, pada pemilihan altematif strategi dengan berdasarkan IE matrix, diketahui bahwa posisi SDM RSUD Ujungberung Kota Bandung berada pada sel I, yang artinya pada posisi pertumbuhan yang perlu dukungan baik internal maupun ekstemal.Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa untuk snencapai tujuan jangka panjang SDM RSUD Ujungberung, dalam menghadapi era desentralisasi tahun 2003 - 2007 diperlukan advokasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung.Sebagai saran untuk menindaklanjuti hasil penelitian ini adalah perlunya dibuat tim perencana untuk merumuskan langkah-langkah pengembangan SDM, membuat program pendidikan dan pelatihan serta pengelolaan SDM yang merupakan operasionalisasi dari perencanaan strategis SDM ini.

---

Strategic Plan for Human Resource in Ujungberung General Hospital, Bandung, West Java Province in Applying Decentralization, 2003-2007.Within the decentralization era, Ujungberung General Hospital requires the strategic plan for human resources to concrete vision and mission and program will be conducted in period of 2003 - 2007. This is major reason of the research.

To arrange the strategic plan of human resource in District General Hospital of Ujungberung, operational research has been conducted by using qualitative and quantitative analysis assisted by model prediction of time series forecasting using double exponential smoothing with linear trend through QS program (Quant System) Version 2.0.

Strategy arrangement is conducted through several stages. First stage (input stage) consist of external and internal environmental analysis of Ujungberung District General Hospital done by Consensus Decision Making Group (CDMG). The second stage (matching stage), CDMG performs the analysis with Internal - External matrix and SWOT matrix. Separately, analysis of work charge is conducted based on the amount of patient visiting and day of nursing accompanied by visiting of contact care and hospitalizing care, which produce one of human resource requirement. In the third stage (decision stage), analysis is conducted by using QSPM to decide strategy priority.

From the research of strategy alternative option based IE matrix, it is known that the position of Ujungberung District Hospital is in cell 1, it shows the developing position which is required both internal and external support. It is concluded that to obtain long term purpose of human resource of Ujungberung District Hospital in decentralization age of 2003- 2007, it is required the ad vocation and coordination with Bandung District Government.

To follow up research result, it needs to form planning team to formulate the further steps of human resource development, to make educational and training program which operational form of human resource strategy planning."

"Masalah kesehatan jiwa masyarakat banyak menyangkut sektor diluar kesehatan yang memerlukan penanggulangan bersama misalnya penyalahgunaan obat narkotik, alkohol, kenakalan remaja dan gangguan psikososial lainnya yang menyangkut perceraian, pendidikan, pekerjaan dan lain-lain. Kebijakan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang pembentukan Badan Pembina Kesehatan Jiwa Masyarakat (BPKJM) Tingkat I Jawa Barat merupakan kebijakan yang tepat , karena BPKJM bertujuan membina kerja sama yang berdaya guna dan berhasil guna serta untuk mengatasi masalah-masalah intersektoral yang dihadapi dalam pembinaan kesehatan jiwa masyarakat dan rehabilitasi mental. Meskipun sudah ada kebijakan Gubernur tersebut diatas namun sampai saat ini keberadaan BPKJM Tingkat I Jawa Barat belum berfungsi secara efektif dan efisien masalahnya karena belum adanya pereneanaan strategik yang jelas. Dengan penelitian ini diharapkan BPKJM Tingkat I Jawa Barat mempunyai perencanaan strategik, yang merupakan arah jangka panjang yang dituju dan membantu BPKJM untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi sehingga BPKJM Tingkat I Jawa Barat dapat mengambil keputusan yang lebih baik dimasa datang dalam pengembangan pernbinaan kesehatan jiwa masyarakat di Jawa Barat. Penelitian ini dibatasi pada perumusan visi, misi dan tujuan BPKJM, analisis lingkungan eksternal dan internal, penetapan tujuan jangka panjang, analisis alternatif strategik dan analisis pilihan starategik. Penelitian ini bersifat analisa deskriptif dan analisa strategik dengan menggunakan pendekatan kualitatif., jumlah responder 18 orang . Pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan fokus grup. Proses penelitian melalui tahapan-tahapan yang meliputi : I. tahap masukan (input) dengan menggunakan analisa Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFE Matrix) den Matriks Evaluasi Faktor Internal ( IFE Matrix). 2.Tahap analisa uji silang (Matching SWOT) sehingga dapat ditentukan alternatif strategik . dan untuk menentukan posisi strategi BPKJM dan pilihan strategik yang tepat melalui analisa Strategic Position and Action Evaluation Matrix ( SPACE Matrix ) 3.Tahap pengambilan keputusan (tahap decision) yang menggunakan analisa Quantitative Planning Strategic Matrix (QPSM) sehingga diperoleh prioritas pilihan strategik. Dari hasil penelitian terdapat faktor-faktor eksternal dan internal yang potensial berupa peluang yang potensial adalah adanya media informasi dan komunikasi serta adanya lembaga-tembaga , organisasi masyarakat, organisasi profesi. Ancaman paling potensial adalah berupa dampak negatif globalisasi antara lain krisis ekonomi clan stigma masyarakat terhadap gangguan kesehatan jiwa. . Kekuatan yang paling potensial adalah adanya Surat Keputusan Gubemur dan buku pedoman BPKJM Tingkat 1 Jawa Barat. Kelemahan paling potensial adalah data khusus BPKJM tidak ada dan saat ini kesehatan jiwa bukan program prioritas. Tips strategik yang paling tepat untuk diterapkan bagi BPKJM Tingkat I Jawa Barat adalah strategi agresif dengan alternatif strategik market penetration dan produck development , yaitu strategi agresif peningkatan kualitas sumber daya manusia antara lain peningkatan pengetahuan dan keterampilan secara rnannjerial maupun operasional bagi anggota BPKJM , Pelatihan kesehatan jiwa bagi anggota BPKJM, dokter dan para medis di puskesmas dan Rumah Sakit Umum.,dan peningkatan sisem informasi manajemen BPKJM Tingkat I Jawa Barat. Dari hasil penelitian disarankan antara lain khususnya bagi Tim BPKJM Tingkat I Jawa Barat agar prioritas strategik yang dihasilkan , ditindak lanjuti dengan adanya pertemuan anggota tim secara rutin untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi diantara anggota BPKJM Tingkat I Jawa Barat dan untuk penyusunan POA agar palaksanaan pembinaan kesehatan jiwa masyarakat secara operasional dapat beijalan secara efekt f dan efisen , serta evaluasi untuk tindakan korektif bila ada masalah dal am pembinaan.

---

Strategic Planning in the Development of training (tutoring/guidance/education) in Public Mental Health Giudance , in West Java Province .Public mental health matters much involve sectors beyond health that needs concented afforts, e.g. drug abuse, alkoholics, juvenile delingaency, and other psycho-social disturbances relating to divorce, education, jobs, and other aspects of life.

The policy of the Governor of West Java on the establishment of the public mental health guidance Bureau (BPKJM) of West Java is the right policy, as BPKJM aims to anchance , productive and useful cooperation, and to overcome intersectorial problems encountered in public mental health guidance/education and mental rehabilitation.

Even with the above mentioned Govemor's policyof mentioned Governor's policy, still the presence of BPKJM West Java has not been funtioning effectively and efficiently , due to the lack of a dear strategic planning.

It is hoped that with this study BPKJM West Java will have a strategic planning, as a long term directive goal, in assesting BPKJM to adapt to the changes in the envi ronment (that take place), so that BPKJM of West Java can make better decisions in the future in developing public mental health guidance in West Java.

This study is limited to the formulation of defining vision, mission and aim of BPKJM, analysis of external and internal environment, determmiting a long term goal, analysis of alternative strategies and analysis of prioritided strategies .

This study is a descriptive analysis and strategic analysis, using a qualitative approach, with 18 people as respondents. data were collected by observation, interviews, and group focus discutions. The process of study was done in stages consisting of : 1. Input stage using external factors evaluation matrix (EFE Matrix), and internal factors evaluation matrix (IFE Matrix), 2. Cross test analysis stage (Matching SWOT) , so that a strategic alternative could be established , the position of BPKJM strategy determined, and the right strategic choice priority obtained.

The result of this study revealed potential internal and eksternal factors in the form of potential opprtunity i.e. in the presence of media information and communication, mass organization (ORMAS) institutions , and profesional organisations . The most potential threat is the negative influence of globalisation.

The most potential strength is in the Governor's decree and BPKJM guide of West Java.The most potensial weakness is that there is no particular BPKJM funds available and that at present mental health is not a priority program. The most proper strategy for BPKJM of West Java to be applied is aggressive strategy with market penetration strategy as alternative, and product development , i.e. aggressive strategy improving the quality of human resources, upgrading managerial as well as operational knowledge and skill for BPKM members, mental health management training for BPKJM members, doctors and paramedics at health centers and general hospital , and improving the information system of BPKJM West Java management,

Based on the result of this study it is suggested particularly for the BPKM West Java team that the obtained priority strategy to be followed up with routine members and team meeting to enhance coordination and communication among BPKJM West Java members, for the establisment of POA (planning of action ), in order that the implementation of public mental health education can be operational, effectively and effisiently, and for the purpose of evaluation to take corrective measures if and when problems in the guidance."

"ABSTRAKDi dalam GBHN 1993 ditegaskan bahwa Pengawasan Keuangan Negara dan Pembangunan, baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional, termasuk pengawasan masyarakat dimantapkan secara terpadu dan konsisten agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa. Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode exploratif dengan cara mengungkapkan gambaran kenyataan yang ada dan upaya pemecahan masalahnya dengan menganalisis data primer dan data sekunder yang dikumpulkan di lapangan.Dalam penelitian ini dikaji lima faktor yang dipandang menentukan efektivitas pengawasan yakni koordinasi, kewenangan, pertanggung jawaban, tindak lanjut dan sistem anggaran dalam semua tingkat kebijakan menurut kaidah Hierarchy Bromley (1989). Selain itu diteliti juga pelaksanaan pengawasan kasus Provinsi Dati I Jawa Barat dikaitkan dengan lima faktor tersebut dan tersedianya sumber daya, anggaran dan kondisi aparatur. Nampak bahwa masih ditemukan ketidakjelasan institutional arrangements (peraturan perundang-undangan) yang mempertegas masalah koordinasi, kewenangan, pertanggungjawaban, tindak lanjut dan sistem anggaran. Ketidakjelasan mengakibatkan tidak efektivitasnya pelaksanaan pengawasan di Propinsi Dati I Jawa Barat. Masalah-masalah yang juga ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan di Jawa Barat diartikan tumpang tindih jadwal dan over control, yang diperkirakan menimbulkan pemborosan dan bahkan merugikan obyek yang diperiksa. Berdasarkan hasil penelitian di atas maka disarankan berbagai langkah perbaikan di berbagai tingkat kebijaksanaan yaitu : 1. Policy Level, merupakan tujuan negara yang akan dicapai. 2. Organization Level, merupakan implementasi dari aspirasi yang diwujudkan dengan pembentukan organisasi, aturan aturan serta hukum yang menetapkan bagaimana organisasi ini beroperasi. 3. Operational Level, adalah unit yang beroperasi dalam masyarakat dan kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana-pelaksana ditetapkan secara kelembagaan di Policy Level dan di organization Level. "

"BAB I PENDAHULUAN1.1. LATAR BELAKANG MASALAHKegiatan pembangunan nasional tidak lepas dari peran seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) yang memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing. Dalam upaya memperbesar peran dan kcmampuan daerah dalam pembangunan, Pemda dituntut untuk lebih mandiri di bidang keuangan untuk membiayai operasional rumah tangganya sendiri dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.PAD (Pendapatan Asli Daerah) hanya merupakan sebagian dari sumber keuangan daerah untuk membiayai kegiatan rulin dan pembangunan di samping sumber-sumber lainnya. Selengkapnya sumber keuangan daerah terdiri dari :a. PADS (Pendapatan Asli Daerah Sendiri), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas daerah, dan penerimaan lain-lain;?b. Bagi hasil pajak dan bukan pajak, seperti PBB dan iuran hasil hutan;c. Subsidi dan bantuan Pusat, seperti SDO (Subsidi Daerah Otonom)1 dan Bantuan Inpres;d. Penerimaan lain yang sail. 1 Sebagian besar SDO dialokasikan untuk belanja pegawai daerah. Berdasarkan UU No.5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Pajak ditambah dengan bagi hasil pajak dan bukan pajak serta penerimaan dinas dan penerimaan lainnya merupakan PAD (Pendapatan Asli Daerah).Subsidi dan bantuan Pusat merupakan transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan rutin dan pembangunan daerah dimana kebutuhan itu tidak dapat dipenuhi melelui pendapalan asli daerah (terutama rendahnya pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah).Dalam kerangka pembiayaan daerah otonom, pada prinsipnya kedudukan bantuan Pusat bersifat pelengkap, sementara PAD diharapkan lebih berperan. Namun dalam kenyataannya subsidi dan bantuan (SDO dan Inpres) merupakan bagian terbesar dari penerimaan Pemda dalam rangka menjamin terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan daerah, dan PAD sebaliknya kecil. (Tabel 1).Tabel 1 Posisi PAD dalam Penerimaan Total Daerah Tk.lNo Uraian 1979/80 1983/84 1988/89 1989/90 1990/911 PAD 30,4 24,3 30,2 31,6 35,53 Subsidi & Bantuan Pusat 69.6 75.7 69.8 68.4 64.5 Total Penerimaan 100 100 100 100 100Sumber: Shah dkk. (1994 p.85) Hasil penelitian Anwar Shah dkk.2, membuktikan bahwa subsidi dan bantuan Pusat itu berperan dua pertiga dari pengeluaran APBD. Seperti tertera pada label 1 bahwa subsidi dan bantuan Pusat dalam penerimaan APBD I sejak 1979/80 sampai dengan 1990/91 rata-rata lebih dari 65%, sedangkan peranan PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, penerimaan dinas daerah, ditambah shared tax dan nontax seperti PBB, iuran hasil hutan dll, rata-rata 30%. Hal ini menandakan bahwa Dati I masih tergantung dari pembiayaan yang dialokasikan dari Pusat berupa subsidi dan bantuan Pusat.Studi mengenai program transfer ini juga dilakukan Robert S Pindyck dan Daniel L. Rubinfeld3 dalam buku Econometrics Models and Economic Forcast, Me Graw Hill Internasional edition, Singapore tahun 1991. Yang menyimpulkan bahwa variabel yang berpengaruh pada pengeluaran pemerintah (EXP) terdiri dari:a. Subsidi dan bantuan (AID)b. Penerimaan Asli Daerah (INC), danc. Jumlah penduduk (POP).Selanjutnya menurut mereka, secara simultan AID dipengaruhi oleh EXP dan jumlah anak pada sekolah dasar dan lanjutan (PS). Formulasi matematis dari model ini dikemukakan dalam persamaan simultan4 sebagai berikut:- Anwar Shah, et al,, Intergovernmental Fiscal Relations in Indonesia, Isitws ami Reform Options.World Bank Discussion Papaers, No.239,1994. 3 Kutipan dari Daryono Soebagyo, Anahxis Hubungan Keuangan Pusat-Daerah Terhadap Perekonomian Daerah di Indonesia, Tesis S-2 UI, 1994. (Tidak DiterWlkan).- Persamaan simuttan adalah suatu keadaan dimana di dalam sisiem persamaan suatu variabel sekaligus mempunyai dua peranan yaicu sebagai independent variable (variabel bebas) dan dependent variabel (variabel terikat). Dalam konteks sistem persamaan ini adalah variabel EXP dan AID."